Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.755
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Lampung Journal of International Law (LaJIL) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Islamic Education Students Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Humiati, Humiati
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Maimunah, Maimunah; Budiarti, Dwi; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.136

Abstract

Ketersediaan barang maupun jasa yang digunakan konsumen telah dihasilkan oleh kemajuan dalam perekonomian nasional, namun tantangan tetap ada dalam penggunaannya, yang sering kali menimbulkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian oleh pihak terkait. Dalam perdagangan bebas, banyak produk pangan beredar tanpa label halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan sesuai prinsip-prinsip halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak menyertakan label halal. Perlindungan ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Diharapkan bahwa penerapan hukum yang tegas akan meningkatkan kepatuhan industri terhadap standar halal serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan mendukung perlindungan hak-hak konsumen. Upaya ini penting untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh komunitas Muslim sesuai dengan persyaratan agama mereka dan memberikan kepercayaan pada ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Musik Terhadap Illegal Downloading Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Maulana, Korgie Aryatama; Mashuri, Muhammad; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.154

Abstract

Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi adalah ketika seseorang melakukan unduhan ilegal tanpa izin, yang biasa disebut sebagai "illegal downloading". bagi pencipta karya seni musik dalam bentuk sebuah lagu. Perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran illegal downloading sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan mengenai bagaimana hak-hak pengarang diatur dan dilindungi di Indonesia., namun sampai hari ini masih sering terjadi pada kehidupan masyarakat sebagai penikmat lagu melakukan pelanggaran hak cipta tanpa ada sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta ketika melakukan download illegal di media internet yang menyediakan link gratis dan illegal untuk mendowload sebuah lagu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan kepada pencipta lagu dengan cara mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan, tetapi adanya perlindungan tersebut tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta karena kurangnya pemahaman para penikmat lagu dan pencipta karya seni musik terhadap sebuah hak cipta. Oleh karena hal tersebut, adanya jurnal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari praktik ilegal seperti unduhan tanpa izin. Jika seseorang melakukan penggandaan atau menggunakan karya musik tanpa izin, itu dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.
Tanggung Jawab Yuridis Atas Pengambilalihan Akun Instagram Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta Ramadani, Ahmad Ilkham; Budiarti, Dwi; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.158

Abstract

Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi, akun Instagram termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun media sosial memberikan platform bagi pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten kepada pengikutnya namun media sosial tidak selamanya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan informasi pribadi. Adanya bentuk pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali, sementara atas akun Instagram pengguna lain dengan mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun asli. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis terhadap  pengambilalihan akun oleh pihak lain dan akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut hasil penelitian, yang diperoleh terkait tanggung jawab yuridis atas pengambilalihan akun instagram oleh pihak lain dalam perspektif hak cipta, terdapat hak eksklusif yang berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan program komputer tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilalihan akun Instagram yakni terjadi penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan pengambilalihan akun oleh pihak lain itu banyak merugikan bagi pemilik akun Instagram sendiri dan juga pada pengikutnya.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Pangestu, Arie Setia; Budiarti, Dwi; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.162

Abstract

Peneliti akan menjelaskan secara rinci masalah perlindungan hukum terkait data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami proses daur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peningkatan penggunaan nomor telepon dalam transaksi digital dan komunikasi telah mendorong praktik daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun, hal ini membawa konsekuensi terkait privasi pemilik nomor telepon yang sebelumnya menggunakan nomor tersebut. Penelitian ini menggali dampak dan risiko terhadap privasi yang mungkin dihadapi pemilik nomor telepon dalam konteks daur ulang. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai. Metode penelitian melibatkan analisis peraturan, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam pengelolaan data pribadi pemilik nomor telepon. Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang rinci tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami daur ulang. Implikasi praktis dari temuan ini dapat mendukung perbaikan regulasi, pembaharuan kebijakan, dan langkah-langkah penyelenggara jasa telekomunikasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga pada pemahaman dan pengembangan perlindungan hukum terkait privasi dalam konteks daur ulang nomor telepon.
Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perdagangan Internasional Dalam Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor Sayogya, Muhammad Hadi; Istijab, Istijab; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.151

Abstract

Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk perdagangan yang meliputi lebih dari dua negara. Dalam proses melakukan transaksi jual beli dalam dunia internasional perlu adanya suatu lembaga yang dapat menaungi, menjaga dan mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui lembaga perdagangan internasional. Dalam proses pengaturannya diperlukan suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga tersebut dan ditaati oleh masyarakat internasional yang mengakuinya. Pengaturan ini dibuat untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi baru dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Perlu adanya penegakan hukum yang pasti untuk mewujudkan kepastian hukum dalam dunia internasional. Hal ini tak terlepas dari lembaga kehakiman tingakat internasional yang melahirkan aturan – aturan pokok yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan aturan di tingkat lembaga internasional, lembaga regional maupun di tingkat state atau negara
Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Perspektif Keadilan Hukum Wicaksono, Bagus; Sulatri, Kristina; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.167

Abstract

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlidungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menangui anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringanan.
Peran Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Nissak, Khoirun; Ismail, Yudhia; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.178

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami atas nama Suwito Utomo dan 6 orang lainnya ini merasa dirugikan, sehingga Suwito Utomo dan 6 orang lainnya melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Bromo Steel Indonesia. Suwito Utomo dan 6 orang lainnya tidak mendapatkan uang pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. Bromo Steel Indonesia. Sehingga beliau melaporkan atau mengadukan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, dan kasusnya telah tercatat oleh Mediator Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial yang dialami Bapak Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya ini telah melakukan perundingan bipartit dengan PT. Bromo Steel Indonesia, tetapi tidak menemunkan titik temu. Mediator Hubungan Industrial akan melakukan langkah selanjutnya yaitu ke Perundingan Tripartit atau Mediasi. Dalam proses mediasi dilakukan pihak perusahaan PT. Bromo Steel Indonesia bersedia memberikan uang pesangon, tetapi dibayarkan secara berangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan uang pesangon terbayar lunas. Pihak karyawan atau atas nama Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya tersebut sepakat dan menerima jika uang pesangon dibayarkan secara berangsur hingga terbayar lunas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.  Hasil penelitian dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Bromo Steel Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan mediasi permasalahan perselisihan hubungan industrial dalam kasus sengketa pemutusan hubungan kerja telah mendapatkan kesepakatan bersama dan telah menandatangani Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.
ANALISIS YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA ANAK AKIBAT BULLYING VERBAL DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pramata, Muhammad Nabil; Ismail, Yudhia; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.239

Abstract

Kekerasan psikis terhadap anak, khususnya melalui bullying verbal di lingkungan sekolah, merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi. Bullying verbal meliputi ejekan, hinaan, pelabelan negatif, ancaman, serta kata-kata yang merendahkan martabat anak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma, gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, dan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, bullying verbal tidak dapat dianggap sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis yang memiliki implikasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kekerasan psikis pada anak akibat bullying verbal di sekolah berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying verbal memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying sebagai bagian dari perlindungan anak. Diperlukan penguatan implementasi norma hukum serta sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi anak.
INOVASI PEMBUATAN KUE DONAT DAN ES PISANG IJO UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN PENDAPATAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT SAKINAH (DUSUN LUMPANG BOLONG, KELURAHAN DERMO, KECAMATAN BANGIL, KABUPATEN PASURUAN) Yufenti Oktafiah; Bambang Sutikno; Humiati, Humiati; Nurul Akramiah
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 5 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui inovasi dalam pembuatan produk kuliner, yaitu kue donat dan es pisang ijo. Sasaran dari kegiatan ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sakinah yang berada di Dusun Lumpang Bolong, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Melalui pelatihan yang diberikan, peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik pembuatan, pengemasan, serta strategi pemasaran produk secara sederhana namun efektif. Metode pelaksanaan mencakup penyuluhan, demonstrasi langsung, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam memproduksi makanan olahan yang layak jual, serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha kuliner lokal.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Widyaningtyas, Nanda Ayu; Winarno, Ronny; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.242

Abstract

Tanggung jawab perdata direktur utama perseroan terbatas merupakan aspek penting dari tata kelola perusahaan, khususnya ketika perilaku manajemen menunjukkan karakteristik yang melanggar hukum. Studi ini menganalisis penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman sebagai dasar hukum untuk menilai tanggung jawab direktur utama ketika manajemen perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip uji tuntas dan itikad baik. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan konsekuensi hukum dari tanggung jawab direktur utama ketika terjadi kerugian finansial bagi pemegang saham dan investor akibat pelanggaran kewajiban. Analisis menyimpulkan bahwa manipulasi laporan keuangan oleh direktur utama memenuhi syarat sebagai perilaku yang melanggar hukum, karena melanggar kewajiban hukum, melibatkan tindakan lalai, menyebabkan kerugian nyata, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Lebih lanjut, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat digunakan oleh pihak yang dirugikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim perdata terhadap direktur utama. Secara keseluruhan, studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan yang konsisten terhadap tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas direktur pelaksana sangat penting untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan, serta untuk perlindungan hukum dan membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan investor.
Co-Authors Ahmadi, Tegar Yanuar Aprilianti, Diana Dwi Bagus Wicaksono Bambang Sutikno Budiarti, Dwi Dewi, Nur Indah Sari Ismail, Yudhia Ismi, Maghfiratul Istijab, Istijab Khoirun Nissak Kusuma, Meidiana Bethari Maimunah, Maimunah Maulana, Korgie Aryatama muhammad mashuri Nurul Akramiah Pangestu, Arie Setia Pramata, Muhammad Nabil Ramadani, Ahmad Ilkham Sayogya, Muhammad Hadi Silfiah, Rossa Ilma Sukron, Achmad Sulatri, Kristina Trisiana, Ratih Vernanda, Elsa Lawdy Widyaningtyas, Nanda Ayu Winarno, Ronny Yufenti Oktafiah