Garuda - Garba Rujukan Digital

Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Aziz, Ahmad Yusril; Budiarti, Dwi; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.128

Presidential threshold merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 persen kursi dari DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan presidential threshold menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak politik secara bebas mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. Presidential threshold menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian parpol yang belum berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu yang lalu belum dapat mengusung kandidat presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Parpol baru bergabung juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan kandidat presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka presidential threshold sehingga haknya sebagai partai politik mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan presidential threshold. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenai kedudukan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengenai dampak ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap partai politik.

Perlindungan Hukum Tari Terbang Bandung (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan) Kirana, Marshella Duhita Cahya; Ismail, Yudhia; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.159

Di Indonesia, ada dua jenis perlindungan hukum untuk hak cipta atas tarian tradisional yaitu berupa perlindugan hukum bersifat preventif dan represiv. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yakni teknik studi terkait gejala hukum yang terjadi dari perilaku manusia, meliputi kejadian suatu perkara yang dapat diperoleh dengan proses wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung. Berdasar penelitian ini, Kota Pasuruan dapat memberikan perlindungan hukum dengan melakukan inventarisasi, menjaga keamanan, dan mempromosikan budaya utamanya, yaitu tari terbang Bandung. Selain itu, pemerintah setempat berupaya mendaftarkan tari terbang Bandung sebagai Warisan Budaya Takbenda dan melakukan pembelaan dengan tulisan normatif sesuai hukum yang berlaku jika tari terbang Bandung ditiru oleh suatu oknum individu atau komunitas.

Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi Saputri, Silvia Dwi; Istijab, Istijab; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.113

Anak merupakan berkah yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Untuk itu orangtua mempunyai peran yang besar terhadap tumbuh kembang anak, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya. Namun pada kenyataannya anak-anak mempunyai banyak sekali ancaman di lingkungan sekitarnya, termasuk penculikan terhadap anak. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, sedangkan tentang penculikan anak diatur secara khusus dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan apa saja pengaturannya, dan untuk mengetahui penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.

Legal Protection of Forest Customary Rights in Land Procurement from the Mineral Mining Industry Istijab, Istijab; Safa’at, Rachmad; Permadi, Iwan; Koeswahyono, Imam
Brawijaya Law Journal Vol. 9 No. 2 (2022): Energy and Environmental Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2022.009.02.04

This research aims to determine if legal protection is available for the use of forests, which are the customary rights of Adat and Indigenous Community from the mineral mining sector, which demands the use of extremely large territories. Fulfillment the utilizes state-controlled forest land, including protected forests, and industrial forests could be challenges. By considering environmental sustainability, legal protection ensures sustainable growth. To legally maintain customary forest rights, this study employs normative-juridical research utilizing primary and secondary legal sources about the acquisition of land for the mining sector, particularly for mineral mining. Agrarian, forestry, mining, and environmental protection and preservation legislation and decisions of the Constitutional Court of Indonesia on mining are examples of authoritative primary legal texts. All legal publications—including books, dictionaries, journals, and comments on court judgments—are considered secondary legal sources. This study finds that the legal protection of Adat and Indigenous Community’s customary forest rights over the availability of land for mining firms must be profitable, prosperous, and fair for Adat and Indigenous Community members. Adat and Indigenous Community are community associations that live and grow happily together in a hereditary region based on ancestry and similarity of habitation. Forest use for this purpose requires a Borrowing and Use Permit, which must include criteria for periodic, quantitative, and transparent environmental management, and preservation.

Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Dalam Menjamin Kepemilikan Tanah Yang Sah Sholiha, Ani Amaliatus; Istijab, Istijab; Mashuri, Muhammad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.120

Negara sebagai entitas pemerintahan mempunyai kedaulatan untuk menata dan mengelola bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alamnya, berpedoman kepada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk menjamin kepemilikan tanah, diselenggarakan pendaftaran tanah disemua wilayah Indonesia oleh Pemerintah berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkembangan teknologi ini Pemerintah telah mengadakan program terbaru dari pendaftaran tanah dengan memanfaatkan sistem elektronik. Penelitian ini menggali bagaimana keabsahan dari pendaftaran tanah secara elektronik yang dilaksanakan oleh BPN. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik ditinjau dari hukum acara perdata. Sehingga nantinya dapat diketahui keabsahan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut dan kekuatan sertifikat elektronik dalam menunjukkan kepemilikan tanah yang sah. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku, sejarah, dan pandangan ahli hukum terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik dalam menjamin kepemilikan tanah yang sah. Temuan penelitian ini memberikan gambaran secara rinci terhadap penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik yang dilakukan oleh BPN RI dimana telah memenuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, banyak upaya yang dilaksanakan BPN RI untuk menjamin keamanan dari pendaftaran tanah elektronik. Sehingga keabsahan pendaftaran tanah secara elektronik terpenuhi dan sertifikat elektronik sebagai produk dari pendaftaran tanah secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MERINTANGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI LOKASI KEBAKARAN Ramadhanie, Tegar Ade; Ismail, Yudhia; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.170

Kebakaran merupakan hal yang sering terjadi yang dapat menghanguskan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Selalu ada ancaman kebakaran sumber daya di sekitar masyarakat yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Merintangi Petugas Pemadam Kebakaran di Lokasi Kebakaran. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, berdasarkan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Ruang lingkup penelitian ini sebatas pembahasan tentang akibat hukum bagi masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dan terkait peraturan hukumnya. Bentuk Tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dapat berupa menghalangi akses jalan, penyerangan fisik atau verbal, penyebaran informasi palsu, penghasutan, menyembunyikan informasi atau bukti, penutupan informasi kepada petugas, dan perusakan alat atau kendaraan petugas. Pengaturan hukum tentang kebakaran ini meliputi Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kebakaran, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Keselamatan Kebakaran.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi kasus putusan perkara Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps) Pangestu, Robby Aji; Ariesta, Wiwin; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.181

Pengedaran narkotika adalah perbuatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Pengedar dapat melakukan dan terlibat dalam hal-hal seperti menjual, membeli, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor serta mengimpor narkotika, Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dan pengakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia sebagaimana studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 2 pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dijatuhi sanksi sebagaimana aturan yang terdapat pada UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku di Indonesia serta penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dalam studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/PN.Dps, dimana dalam kasus tersebuat telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan asas teritorial penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290 K/PID/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG Handayani, Sri; Sukron, Achmad; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.201

Cek kosong merupakan cek yang diserahkan kepada bank tetapi tidak dapat diuangkan karena dana nasabah tidak mencukupi. Pembayaran hutang menggunakan cek kosong termasuk dalam perbuatan pidana penipuan termuat pada Pasal 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui perbandingan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada Tingkat Kasasi, Banding, dan Pengadilan Negeri serta menjelaskan unsur-unsur terhadap putusan perkara Nomor 290 K/PID/2017 terkait tindak pidana penipuan terhadap pembayaran hutang dengan menggunakan cek kosong dengan menggunakan pendekatan kasus. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dalam kerja sama yang dilakukan. Dalam kasus ini, terdakwa tidak beritikad baik terhadap korban, dan perbuatan terdakwa memenuhi kriteria penipuan. Berdasarkan analisis putusan, maka dapat memberikan kesimpulan bahwa majelis hakim memiliki perbedaan pertimbangan pada Tingkat Pertama, Banding dan kasasi, dan memiliki persamaan Ratio Decidendi pada Tingkat Pertama dan Kasasi. Sebagaimana unsur-unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Serta terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP hingga terdakwa layak untuk mendapat sanksi pidana.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search