Articles
<![CDATA[Problematika dalam Menghafal Al-Qur’an Bagi Anak Balita di Rutaba Hijrah Sulingan ]]>
<![CDATA[Hasan, Hasan]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Khadijah, Khadijah]]>;
<![CDATA[Hasanah, Nor Izatil]]>
<![CDATA[ Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al Khidma Vol. 4 No. 1 Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35931/ak.v4i1.853
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dalam menghafal Al-Qur’an bagi anak-anak balita di Rutaba Hijrah Sulingan serta bagaimana solusi terhadap masalah tersebut. Rumusan masalah Apakah masalah yang dihadapi anak- anak balita dalam menghafal Al-Qur’an di Rutaba Hijrah Sulingan dan bagaimana solusi terhadap masalah dalam kemampuan menghafal Al-Qur’an bagi anak-anak balita di Rutaba Hijrah Sulingan. Penelitian ini dilaksanakan di Rutaba Hijrah Sulingan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa ustadzah di Rutaba Hijrah Sulingan. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi anak-anak dalam menghafal Al-Qur’an. Ini terlihat dari hasil penelitian bahwa dalam penelitian ini merasa malas untuk menghafal, menghafal bukan dari hati melainkan paksaan dari orang tua, anak-anak sering tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran sehingga tertinggal akan hafalan, tidak melakukan murajaah sehingga hafalan banyak yang lupa, dan bacaan belum lancar, anak-anak masih belum dapat membagi waktu dalam menghafal Al-Qur’an. Solusi akan masalah yang ada maka menjalin komunikasi yang baik antar orang tua anak didik dengan ustadz dan ustadzah agar dapat mengontrol anak dengan baik, dalam menghafal anak-anak tidak mendapat paksaan dari pihak manapun, dan memberikan motivasi serta reward agar menumbuhkan semangat menghafal Al Qur’an bagi anak-anak.]]>
<![CDATA[Pembelajaran Berbasis ICT untuk Meningkatkan Keterampilan Bahasa Inggris Siswa SMP ]]>
<![CDATA[Laksmita Rachmawati, Dwita]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Oktafiah, Yufenti]]>
<![CDATA[ IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services Vol. 5 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Veteran Bangun Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan aspek kritis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMP dengan pembelajaran berbasis ICT di SMP Tamansiswa Kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim PKM menggunakan metode yaitu pre-test dan FGD dengan guru, pelatihan, micro-teaching, dan survei. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim PKM fokus pada 4 keahlian Bahasa Inggris yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Partisipan kegiatan PKM ini adalah seluruh guru bahasa Inggris dan siswa di SMP Taman Siswa Kota Malang. Hasil PKM membuktikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa setelah guru mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar di kelas. Melalui aksesibilitas global, pembelajaran berbasis ICT memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam situasi belajar yang kontekstual dan mendukung pertumbuhan holistik. Pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada ICT diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, inklusif, dan relevan, menjembatani kesenjangan keterampilan bahasa Inggris dan memberikan manfaat positif bagi perkembangan siswa SMP.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan ]]>
<![CDATA[Illah, Ainul Atok]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.109
<![CDATA[Anak merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diubah statusnya menjadi anak sah dari suatu perkawinan yang telah diakui oleh negara. Pembuatan akta kelahiran anak merupakan salah satu cara memberikan status hukum bagi anak. Anak haram dapat diperlakukan sebagai anak sah melalui proses hukum yang dikenal dengan istilah “legalisasi” (rechts middle). Penelitian ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status anak. Dengan menggunakan tipologi riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, digunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk memberikan analisis deskriptif, proses berpikir formal dan argumentatif, serta kesimpulan, selanjutnya proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk tertib andministrasi kependudukan maka diperlukan dan pencatatan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Selain itu, permintaan validasi dapat diajukan melalui perintah pengadilan daerah. Hak-hak sipil anak harus dilindungi oleh orang tuanya, masyarakat dan dengan diakui secara hukum sebagai keturunannya yang sah.]]>
<![CDATA[Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Aziz, Ahmad Yusril]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.128
<![CDATA[Presidential threshold merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 persen kursi dari DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan presidential threshold menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak politik secara bebas mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. Presidential threshold menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian parpol yang belum berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu yang lalu belum dapat mengusung kandidat presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Parpol baru bergabung juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan kandidat presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka presidential threshold sehingga haknya sebagai partai politik mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan presidential threshold. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenai kedudukan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengenai dampak ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap partai politik.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Yuridis Atas Pengambilalihan Akun Instagram Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Ramadani, Ahmad Ilkham]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.158
<![CDATA[Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi, akun Instagram termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun media sosial memberikan platform bagi pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten kepada pengikutnya namun media sosial tidak selamanya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan informasi pribadi. Adanya bentuk pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali, sementara atas akun Instagram pengguna lain dengan mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun asli. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain dan akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut hasil penelitian, yang diperoleh terkait tanggung jawab yuridis atas pengambilalihan akun instagram oleh pihak lain dalam perspektif hak cipta, terdapat hak eksklusif yang berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan program komputer tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilalihan akun Instagram yakni terjadi penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan pengambilalihan akun oleh pihak lain itu banyak merugikan bagi pemilik akun Instagram sendiri dan juga pada pengikutnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ]]>
<![CDATA[Pangestu, Arie Setia]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.162
<![CDATA[Peneliti akan menjelaskan secara rinci masalah perlindungan hukum terkait data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami proses daur ulang oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peningkatan penggunaan nomor telepon dalam transaksi digital dan komunikasi telah mendorong praktik daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun, hal ini membawa konsekuensi terkait privasi pemilik nomor telepon yang sebelumnya menggunakan nomor tersebut. Penelitian ini menggali dampak dan risiko terhadap privasi yang mungkin dihadapi pemilik nomor telepon dalam konteks daur ulang. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di berbagai yurisdiksi untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai. Metode penelitian melibatkan analisis peraturan, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dalam pengelolaan data pribadi pemilik nomor telepon. Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang rinci tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya melindungi data pribadi pemilik nomor telepon yang mengalami daur ulang. Implikasi praktis dari temuan ini dapat mendukung perbaikan regulasi, pembaharuan kebijakan, dan langkah-langkah penyelenggara jasa telekomunikasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga pada pemahaman dan pengembangan perlindungan hukum terkait privasi dalam konteks daur ulang nomor telepon.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Gemilang, Hernando Dian]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.126
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji terkait pemungutan suara ulang yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Pondok Pesantren Darullughah Wadda`wah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui analisis secara yuridis dari sistem pemungutan suara serta penanganan pelanggaran dari kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris juga digunakan sebagai pelengkap atau pendukung penelitian. Pendekatan secara empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang terlibat pada kasus tersebut. Dalam hasil analisis yang berbasis pada data pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. penulis mengungkapkan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangil bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi untuk proses pelaksanaan pemungutan suara masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena petugas yang ada di TPS tidak dapat mengontrol dan mengkondisikan para pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb atau DPK pada waktu hari pemungtan suara. Disamping itu Bawaslu dengan KPU akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan para pemilih secara masif dan berkelanjutan, agar semuanya mendapat pemahaman yang sama tentang pemilihan umum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Media Sosial Instagram ]]>
<![CDATA[Abidin, Vita Dwi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.156
<![CDATA[Di dalam perlindungan hak cipta suatu karya fotografi dan potret adalah karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diciptakan untuk melindungi hak pencipta dalam segala sesuatu yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram serta sanksi hukum bagi penjual online di instagram yang mengambil kekayaan intelektual foto orang tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait pelindungan hukum bagi pemilik foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial Instagram, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu pelindungan hukum bersifat preventif dan pelindungan hukum bersifat represif. Akibat atau sanksi hukum yang ditimbulkan dari penjual online untuk kepentingan komersial yakni ganti rugi, denda dan pidana penjara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terkait Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Dausat, Achfas Jangki]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.142
<![CDATA[Pada era globalisasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai sumber informasi utama. Seiring perkembangan teknologi menumbuhkan inovasi baru dan menciptakan sebuah profesi yaitu sebagai content creator. Di sisi lain content creator yang melakukan ulasan produk dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dari segi materiil atau immateriil. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi penjual serta bentuk tanggungjawab pemberi ulasan terhadap kerugian yang dialami penjual. Melalui pendekatan yuridis normatif yang menggunakan jenis data sekunder sebagai bahan hukum. terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian yaitu penjual mendapat dua perlindungan hukum preventif berupa melakukan persetujuan pada pihak yang bersangkutan dan adanya pengaturan pada platform media sosial. sedangkan perlindungan represif berupa mediasi dan pemblokiran konten yang tercantum pada Permen Komenfo No 5 Tahun 2020 Tentang PSE Lingkup Privat, kemudian secara litigasi melalui proses persidangan pidana dan perdata. Namun bentuk tanggungjawab pencemaran nama baik ranah pidana melalui unsur essensia Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sanksi pidananya ada pada pasal 45 ayat (4) dan pemblokiran akun. Sedangkan pada ranah perdata unsur-unsurnya pada Pasal 1365KUHPerdata, sanksinya berupa ganti rugi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal ]]>
<![CDATA[Maimunah, Maimunah]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v6i3.136
<![CDATA[Ketersediaan barang maupun jasa yang digunakan konsumen telah dihasilkan oleh kemajuan dalam perekonomian nasional, namun tantangan tetap ada dalam penggunaannya, yang sering kali menimbulkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian oleh pihak terkait. Dalam perdagangan bebas, banyak produk pangan beredar tanpa label halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan sesuai prinsip-prinsip halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak menyertakan label halal. Perlindungan ini penting agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Diharapkan bahwa penerapan hukum yang tegas akan meningkatkan kepatuhan industri terhadap standar halal serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan mendukung perlindungan hak-hak konsumen. Upaya ini penting untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh komunitas Muslim sesuai dengan persyaratan agama mereka dan memberikan kepercayaan pada ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.]]>
