Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Moderat

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN GARIS, REGI REFIAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2738

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui, sebagai berikut: 1) Pengelolaan penerangan jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.72%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam pengelolaan penerangan jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1570.435 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2688

Abstract

Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanmita dalam ranah publik. Penelitian menbggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam p[eraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantun pemberdayaan wanita dalam ranah publik.
ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis) Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.102 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.689

Abstract

Pelaksanaan empat program prioritas Kemetrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa.  Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah
PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.4 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.
PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS REGI REFIAN GARIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2165.465 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2753

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan: 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan: 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan: 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87.51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81.30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipaso masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari ttabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0.5 dan untuk n = 49 maka diperoleh ttabel sebesar 2.021. Karena thitung sebesar 5.86 > dari ttabel sebesar 2,021 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif anatara terdapat pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Engkus Kusmana; Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.909 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3045

Abstract

Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analsis. Berdasarkan hasil penelitian dikategorikan belum optimal. Berbagai Indikator menyatakan diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar. PPL mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola,. Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian. Pemerintah Desa, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), UPTD Pendidikan, PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), UPTD P2KBP3A, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Adanya kelompok tani sangat penting untuk meringankan tugas PPL.  Upaya yang dilakukan diantaranya: untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manuasia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunanTransfer teknologi pembuatan pupuk kompos memberikan manfaat yang besar yaitu adanya peningkatan pengetahuan warga tentang manfaat bahan sisa sampah organik sebagi bahan baku pembuatan pupuk kompos
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PADA ERA GLOBALISASI (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia) Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.432 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1077

Abstract

Kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Baik adalah dari ukuran moral bagi pemimpin pemerintah sedangkan kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan, mereka yang mengandalkan logika tanpa moral cenderung tirani dalam kekuasaannya. Sedangkan mereka yang mengendalikan moral tanpa logika akan membiarkan masyarakat bertindak anarkis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin jujur, lahir dari golongan muda serta demokratis dalam cara pandang menyelesaikan sebuah permasalahan. Pemimpin organisasi di Indonesia apapun jenisnya  harus dilandasi pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Pemimpin, Kempemimpinan, Pemerintahan
ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA Irfan Nursetiawan; Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.824 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.2008

Abstract

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Namun belum ada penelitian berkaitan dengan pengaruh SIM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif; (2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata; dan (3) Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata. Kata Kunci:   Sistem   Informasi   Manajemen,   Pendapatan   Asli   Daerah,                            dan  Pariwisata.