Articles
<![CDATA[Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 18, No 1 (2018): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (613.969 KB)
|
DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.43-57
<![CDATA[Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Perwujudan kedaulatan negara tersebut diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, kini kedaulatan negara berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut, dapat dilihat dari semakin meningkatnya keberadaan pengungsi dan pencari suaka. Belum lagi adanya eksodus tenaga kerja asing asal Tiongkok yang kini mulai mengekspansi sektor ketenagakerjaan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana keberlakuan eksistensi kedaulatan negara Indonesia dalam perspektif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan kebijakan bebas visa kunjungan, keberadaan pengungsi dan pencari suaka, serta eksodus tenaga kerja asing Tiongkok berdampak langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan negara. Inilah yang menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Direktorat Jenderal Imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga wibawa pintu gerbang negara (bhumi pura wira wibawa).]]>
<![CDATA[KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996: STUDI PERBANDINGAN HUKUM DAN IMPILKASINYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v9i2.419
<![CDATA[Pengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. Namun praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di antara para pihak. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum dari perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah hukum positif. Implikasi hukum perbedaan pengaturan kontrak elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu: privasi, klausula baku, otensitas subjek hukum, validitas subjek hukum, objek e-commerce, dan tanggung jawab para pihak.]]>
<![CDATA[INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[M. Rafly Qalandy]]>;
<![CDATA[M. Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Legal Reasoning Vol 4 No 1 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/jlr.v4i1.2962
<![CDATA[Perkembangan globalisasi membawa berbagai dampak bagi hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran keimigrasian yang sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Mereka tidak memiliki Izin Tinggal Terbatas Bekerja dari Kantor Imigrasi dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kebanyakan modus mereka adalah menyahgunakan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang seharusnya bukan untuk bekerja. Berdasarkan hasil diskusi, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum atas penyalahgunaan izin tinggal imigrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu Tindakan Administratif Imigrasi dan Penyidikan. Tindakan Administratif Keimigrasian dilakukan di luar proses peradilan dan dikenakan terhadap pelanggaran administratif keimigrasian. Sedangkan, Penyidikan merupakan tindakan hukum]]>
<![CDATA[NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN: MEMAHAMI KONSEP, SEJARAH, DAN ISU HUKUMNYA ]]>
<![CDATA[adm-jurnal adm-jurnal]]>;
<![CDATA[M. Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Tengkhiang Vol 2 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS PEMERIKSAAN PASPOR PALSU KEBANGSAAN INGGRIS ATAS NAMA ABBAS TAUQEER ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA YUDISIA Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Borneo Tarakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35334/ay.v3i1.985
<![CDATA[ABSTRACTIncreased traffic flow of people entering and leaving Indonesia, had causing various level of immigration crimes. Passport fraud as a crime committed by replacing, altering part or all of a passport, or using false information to receive a passport, has become a serious matter now. Currently, almost all the proof of counterfeit passport process is checked in the Immigration Forensic Laboratory at the Immigration Intelligence Directorate. The formulation of the problem studied in this paper is how the role and challenge of Immigration Forensic Laboratory in conducting examination of fake passport on behalf of Abbas Tauqeer. The research method used is normative and empirical legal research. Based on the results of the research can be seen that the Immigration Forensic Laboratory has an important role as the center of examination of fake immigration documents consisting of several technical stages. Forensic analysis of the case found damage to passport biodata pages, different types of letters on passport biography, photos and biodata replaced, passport chips damaged, and unreadable chips in Automatic Document Reader. Then, the challenges faced include the lack of human resources, facilities and infrastructure has not been representative, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and the lack of care of officers in the field.Keywords: Immigration Forensic Laboratory, Counterfeit Passport]]>
<![CDATA[IMMIGRATION IN THE VIEW OF THE GATE GUARD OF THE STATE OF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Okta Tri Kurniawan]]>;
<![CDATA[Raditya Putra Manda]]>;
<![CDATA[Riki Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 6, No 1 (2022): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PAKUAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33751/jhss.v6i1.5341
<![CDATA[This study aims to analyze the function of immigration in the security aspect, namely as a guard at the entrance to the territory of Indonesia during a pandemic. This function is of course very important considering that currently the spread of the covid 19 virus is getting out of control, one of which is because there are still many foreigners entering Indonesian territory. The research method used is descriptive with a qualitative approach by studying secondary data in the form of books, documents, and event records. The results of the study show that the actualization of the role of the immigration function during the pandemic can be seen from the aspects of immigration regulation and practices carried out by immigration checkpoints throughout Indonesia. Meanwhile, immigration checkpoints have carried out their functions as state security guards by refusing the arrival of foreigners and closing several immigration checkpoints to limit immigration traffic. There is a significant difference in law enforcement during normal times and during the pandemic, namely concessions given to foreign nationals in the form of exemption from overstay fees and deportation cannot be carried out. Deportation cannot be carried out because in general the country of origin of the foreigner also applies strict restrictions, so that for the time being many foreigners who cannot return to their country of origin are forced to live in the Rudenim.]]>
<![CDATA[POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS ]]>
<![CDATA[M. Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.802 KB)
|
DOI: 10.33331/mhn.v49i1.93
<![CDATA[Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi keimigrasian dan penyidikan. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan penyidikan. Penyidikan jarang dilaksanakan, karena dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, anggaran yang masih belum memadai dan PPNS Keimigrasian yang sangat terbatas. Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan karena pengawasan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional. Terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif untuk mengirimkan laporan atau pengaduan tentang keberadaan atau kegiatan tenaga kerja asing yang bermasalah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU ]]>
<![CDATA[M. Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 48 No. 1 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/mhn.v48i1.114
<![CDATA[Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif. Selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu. Hal ini dikarenakan korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.]]>
<![CDATA[PENENTUAN FORUM YANG BERWENANG DAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENGGUNAKAN E-COMMERCE: STUDI KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v7i2.240
<![CDATA[Keberadaan e-commerce telah mengubah tatanan transaksi bisnis di Indonesia. E-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis melalui internet. Namun dalam praktiknya, sengketa e-commerce kerap kali muncul dikarenakan perbedaan kepentingan di antara para pihak. Sengketa ini melibatkan lintas negara yang menimbulkan permasalahan forum mana yang berwenang mengadili sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif hasil penelitian menunjukan bahwa Forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce adalah forum yang dipilih atas dasar kesepakatan para pihak (choice of forum) dalam kontrak elektronik internasional yang mereka buat. Namun, bila para pihak tidak menentukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional yang dibuatnya, maka mengacu pada forum dari negara penjual atas dasar ketentuan yang termaktub dalam asas-asas Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan, penjual merupakan pihak yang memiliki prestasi paling karakteristik dibanding pihak lainnya. Penentuan tersebut didasarkan atas Substansial Connection Theory sebagaimana yang dikemukakan dalam Principle 2.1 bagian (2) dari PTCP (tentang Jurisdiction over Parties). Adapun terkait dengan model penyelesaian sengketa tersebut dimungkinkan untuk digunakannya dua mekanisme, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Mekanisme litigasi berupa jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan non litigasi dapat dilakukan dengan jalur penyelesaian sengketa melalui arbtirase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.]]>
<![CDATA[AUDIT HUKUM REGULASI APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PERMOHONAN PASPOR SECARA ONLINE (APAPO) DALAM PELAYANAN PASPOR RI BERBASIS E-GOVERNMENT: STUDI DOGMATIK KEIMIGRASIAN DENGAN PENDEKATAN CRITICAL LEGAL STUDIES ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>
<![CDATA[ Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v6i1.144
<![CDATA[Abstrak: Tuntutan masyarakat atas pelayanan publik di bidang keimigrasian semakin tinggi. Kondisi ini memaksa Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-4166 tentang Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor secara Online (APAPO) di Seluruh Indonesia, diharapkan dapat menjadi alternatif terobosan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi tersebut mengalami bermacam kendala. Mulai dari perumusan kebijakan yang tidak sesuai prosedur, hingga aspek materil implementasi yang berpotensi gugatan hukum. Sejak dilaunching pada tanggal 26 Januari 2019, APAPO 2.0 mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagaian yang memberikan apresiasi, tapi tidak sedikit yang berkomentar miring terkait aplikasi ini. Jumlah laporan tekait resistensi APAPO 2.0 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan. Perbincangan warganet di linimasa Twitter pada topik Ditjen Imigrasi selama Maret 2019 mengalami kenaikan yakni terpantau 171 cuitan. Hal tersebut didominasi retweet warganet terkait peluncuran Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) di Apple App Store. Warganet masih me-mention Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pertanyaan dan keluhan seputar paspor online. Aplikasi antrean paspor online masih menjadi isu teratas yang diperbincangkan warganet dan mengandung sentimen negatif. Kuota yang selalu penuh serta website dan aplikasi yang sering down paling banyak dikeluhkan warganet. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi kebijakan, sehingga kedepannya dapat memprediksi potensi apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Dalam tulisan ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif berkenaan dengan konsep teoretis dan audit hukum atas permasalahan yang dimaksud Abstract: Community demands for public services in the field of immigration are increasingly high. This condition forced the Directorate General of Immigration to be able to adapt to various changes. With the issuance of the Director General of Immigration Circular Number IMI-UM.01.01-4166 concerning the Implementation of Application for Online Application of Passport Request Queues (APAPO) throughout Indonesia, it is expected to be a breakthrough alternative in meeting the needs of the community. But in its implementation, the application has experienced various obstacles. Starting from the formulation of policies that are not in accordance with the procedure, to the material aspects of implementation that have the potential for legal action. Since it was launched on January 26, 2019, APAPO 2.0 received various responses from the public. There are some who give appreciation, but not a few who skew comments regarding this application. The number of APAPO 2.0 resistance related reports has increased significantly. Warganet's conversation in the Twitter timeline on the topic of the Directorate General of Immigration during March 2019 has increased, which is monitored by cuitan. This is dominated by warganet retweets related to the launch of the Online Passport Queue Registration Application (APAPO) at the Apple App Store. Warganet still mentions the Directorate General of Immigration regarding questions and complaints about passports online. The online passport queue application is still the top issue discussed by citizens and contains negative sentiments. Quota is always full and the websites and applications that are often down are mostly complained by Warganet. This paper is expected to be an input for leaders to conduct policy evaluations, so that in the future it can predict what potentials can threaten the sustainability of the organization. In this paper the author tries to describe and explain comprehensively with regard to theoretical concepts and legal audits of the problem in question.]]>
