Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.906
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure SEIKO : Journal of Management & Business Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum TAHKIM Journal of Humanities and Social Studies Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Legal Reasoning Jurnal Thengkyang Jurnal Akta Yudisia Majalah Hukum Nasional Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection Jurnal Administrasi Publik JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Administration and International Development Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Syahrin, Muhammad Alvi
Politeknik Imigrasi
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Warga Negara Asing Overstay Yang Berasal Dari Negara Konflik M. Ibnu Abil; M. Alvi Syahrin
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 6, No 1 (2023): January - Juny
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.5638

Abstract

Keimigrasian di Indonesia dinaungi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Salahsatu Fungsi Keimigrasian yaitu penegakan hukum, dalam hukum Keimigrasian Indonesia, seseorang yang melanggar aturan ataupun membahayakan keamanan dan kedaulatan negara dapat diberikan TAK yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu pelanggaran yang banyak terjadi adalah tinggal di wilayah Indonesia melebihi waktu yang telah ditentukan yaitu overstay. Salahsatu tindakan yang diberikan bagi warga negara asing yang terkena overstay kurang atau lebih dari 60 hari dikenakan tindakan berupa denda serta deportasi dan penagkalan. Namun fakta di lapangan, tindakan deportasi tidak selalu berjalan dengan lancar karena terdapat WNA yang overstay lebih dari 60 (enam puluh) hari tetapi tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya karena adanya beberapa alasan seperti tidak memiliki biaya untuk pulang dan negara asalnya sedang berlangsung konflik peperangan sehingga jika tetap dilakukan deportasi akan membahayakan WNA tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat pada penulisan ini adalah Bagaimana tinjauan hukum internasional bagi WNA overstay yang akan dideportasi ke negara asal yang merupakan negara konflik di Indonesia ? dan Bagaimana solusi yang tepat dalam penanganan WNA overstay yang akan dideportasi ke negara asal yang merupakan negara konflik ? Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan terkait kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan adanya peraturan Internasional yang meninjau terkait permasalahan tersebut sehingga apabila tetap dilaksanakan TAK akan bertentangan dengan konvensi HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Oleh karena itu diperlukan peprtimbangan solusi dalam mengatasi perasalahan ini seperti merekomendasikan WNA tersebut untuk mengajukan sebagai refugee atau pun pertimbangan mengenai pembaruan regulasi dalam mengatasi WNA yang tidak bisa di TAK karena konflik peperangan sedang melanda negaranya. Kata Kunci: Keimigrasian; Deportasi; HAM; Overstay; Konflik.
Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian Gultom, Rahel Elena; M. Alvi Syahrin; Masdar Bakhtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1810

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan
Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Muhammad Choirul Yusuf; M. Alvi Syahrin; Sohirin, Sohirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2057

Abstract

Zona maritim tanpa batas fisik yang jelas menjadi titik rawan bagi tindak pidana transnasional yang kerap bersinggungan dengan aspek keimigrasian. Penelitian ini bertujuan meninjau kedudukan hukum patroli laut imigrasi berdasarkan peraturan sektoral nasional dan konvensi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta wawancara pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi memperoleh dasar hukum melalui UNCLOS 1982 yang diratifikasi dalam UU No. 17 Tahun 1985 serta PP No. 13 Tahun 2022, meskipun belum diatur secara rigid dalam UU Keimigrasian dan peraturan teknis di bawahnya. Kondisi ini menyebabkan kewenangan imigrasi dalam patroli laut masih bersifat koordinatif bersama instansi lain, sementara kebutuhan penguatan armada dan regulasi yang eksplisit tetap mendesak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum dan tata kelola kelembagaan agar imigrasi memiliki legitimasi penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim.
Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Zatirayufa, Muhammad Rakan; M. Alvi Syahrin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2111

Abstract

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.
Analisis Yuridis Terhadap Fenomena Overstayer Di Indonesia Dalam Menempuh Refugee Status Determination Sarina Riyadi; M. Alvi Syahrin; Maidah Purwanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2131

Abstract

Fenomena overstayer yang secara strategis memanfaatkan prosedur Refugee Status Determination (RSD) di Indonesia. Meskipun Indonesia menampung lebih dari 12.000 pengungsi sebagai negara transit, kerangka hukumnya masih belum komprehensif, menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan. Permasalahan utama terletak pada ketegangan normatif antara Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur penegakan hukum bagi overstayer, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi IMI-0352.GR.02.07-2016, yang memberikan pengecualian bagi pengungsi. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif analitis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa konflik regulasi ini berbenturan dengan tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang tidak tegas mengikis kepastian hukum dan kemanfaatan, sementara prinsip keadilan dikorbankan. Selain itu, penelitian menemukan kelemahan prosedural dalam mekanisme resettlement yang bersifat sukarela, serta ketiadaan koordinasi yang efektif dan pertukaran data antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan UNHCR. Kerangka hukum Indonesia saat ini belum mampu menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kewajiban perlindungan kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, peningkatan koordinasi antar-lembaga, dan optimalisasi prosedur RSD untuk mengatasi celah hukum dan prosedural yang ada.
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI: ANALISIS TERHADAP PENYEBAB PENINGKATAN TINDAK PIDANA OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Aliffia Ramadita Marani; Sohirin; M. Alvi Syahrin
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v21i2.11477

Abstract

Globalization and technological advances have led to increased human mobility across national borders, resulting in a rise in the number of foreign nationals (WNA) in Indonesia. While this phenomenon has brought positive impacts, it has also been accompanied by an increase in the number of crimes committed by foreign nationals. This study aims to analyze the causal factors (etiology) behind this increase through various criminological perspectives. Using a descriptive qualitative research method and a literature review approach, this study identifies the dominant types of criminal activities, ranging from visa abuse, cybercrime, to drug trafficking. The analysis results indicate that the primary causes of criminal activities by foreign nationals are multifactorial, including economic and lifestyle pressures, opportunities (weak supervision and easy access to technology), and rationalization of actions supported by cultural deviance. In response, a social crime prevention approach that focuses on mitigating root causes and reducing opportunities is a relevant strategy to implement. This study concludes that a comprehensive understanding of criminal etiology is necessary to formulate more effective and adaptive prevention policies. Keywords: criminal etiology, criminal acts by foreign nationals, social crime prevention, immigration
Analisis Kerawanan Izin Tinggal Kunjungan Peralihan Di Indonesia Abdul Raafi Nur Azim; M. Alvi Syahrin; Alrin Tambunan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 4.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kerawanan dari adanya Izin Tinggal Peralihan setelah terbitnya kebijakan Bridging Visa pada April 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wanwancara serta studi lapangan. Objek wawancara dari penelitian ini adalah pejabat imigrasi serta analis keimigrasian khususnya di bidang izin tinggal keimigrasian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Izin Tinggal Peralihan memiliki potensi kerawanan yang dapat memberikan kerugian bagi negara apabila pengawasan keimigrasian tidak optimal.
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Mochammad Ryanindityo; Koesmoyo Ponco Aji; Bobby Briando; M. Alvi Syahrin
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.
KONSEP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996: STUDI PERBANDINGAN HUKUM DAN IMPILKASINYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Muhammad Alvi Syahrin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.419

Abstract

Pengaturan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi. Namun praktiknya, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum di antara para pihak. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implikasi hukum dari perbedaan pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Tahun 1996 dalam hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas doktrin atau asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan kaidah hukum positif. Implikasi hukum perbedaan pengaturan kontrak elektronik dalam pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 telah menimbulkan implikasi hukum bagi perlindungan konsumen, yaitu: privasi, klausula baku, otensitas subjek hukum, validitas subjek hukum, objek e-commerce, dan tanggung jawab para pihak.
Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian Muhammad Alvi Syahrin; Setiawan Saputra
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.139-164

Abstract

Migrasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah Indonesia tidak lagi melalui pola tradisional, tetapi transaksional. Mereka masuk menggunakan dokumen resmi dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, lalu mendaftarkan diri ke UNHCR untuk mendapatkan status pencari suaka dan pengungsi. Sering kali status tersebut disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Mereka menganggap dirinya kebal hukum (hak imunitas) dari aturan positif suatu negara, termasuk melakukan tindak pidana di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana tindakan hukum terhadap orang asing mantan narapidana yang memiliki kartu pengungsi UNHCR dalam perspektif keimigrasian: Studi Kasus Ali Reza Khodadad. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan logika berpikir campuran (deduktif dan induktif). Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa fakta hukum sebagai berikut. Dalam ketentuan yang tertera pada kartu pengungsi, dicantumkan kewaijban bagi setiap pemegang kartu ini untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ali Reza Khodadad dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Pasal 75 jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan tindakan deportasi terhadap Ali Reza Khodadad harus dilakukan tanpa melihat status pengungsinya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan negara.
Co-Authors Abdul Raafi Nur Azim adm-jurnal adm-jurnal Aji, Koesmoyo Ponco Aliffia Ramadita Marani Alrin Tambunan Anindito Rizki Wiraputra Atika Saraswati Bangun Widodo Pangestu Bima Yosua A Tarigan Briando, Bobby Brianta Petra Ginting Cornelius Agatha Gea Devina Yuka Utami Dwi Septianto Faridh Al Wajidi Fatwa Fitraziah Desiaz Zein Felix Ferdin Bakker Gultom, Rahel Elena Happy Herlambang M. Aidil Al Apip M. Ibnu Abil M. Rafly Qalandy Maidah Purwanti Maidah Purwanti Marhala Sinaga Masdar Bakhtiar Melina Tri Asmara Mochammad Ryanindityo Muhammad Choirul Yusuf Okta Tri Kurniawan Olivia Bianca Chintya Bellisima Raditya Putra Manda Ridha Nikmatus Syahada Riki Dwi Kurniawan Rio Restu Prabekti Sarina Riyadi Setiawan Saputra Sohirin Sohirin, Sohirin Tony Mirwanto, Tony Yasser Bagas Sentono Yusa Shabri Utomo Yusuf Sadewa Zatirayufa, Muhammad Rakan