Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta Rohmat Junarto
Inovasi Vol 19 No 2 (2022): JURNAL INOVASI VOL. 19 NO. 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v19i2.492

Abstract

The aim of the agrarian reform program (RA) is to manage agrarian inequality and improve people's prosperity. The reflection on the performance of the RA Task Force (Gugus Tugas RA – GTRA) in each region is needed to accelerate the RA program nationally. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Province has a privilege in history, especially the authority to manage the Land of the Sultanate and Duchy (Tanah Kasultanan dan Kadipaten – TKK). Half-hearted knowledge about the content of RA, Local political will and a long history of land tenure have become problems in implementing the RA program in the regions. Therefore, this study aims to identify the performance of GTRA in DIY Province which is in charge of coordinating: the provision of land object of agrarian reform (Tanah Objek Reforma Agraria – TORA), implementation and integration of the RA program, as well as handling agrarian disputes/conflicts. The research method used is a case study. The result of this study is that asset management activities do not only target 'marginal' lands such as: oro-oro land, enclaves, Pangonan, cover, and structuring slums, but also TKK. Access management programs are carried out with local government programs such as: the development of the Pawonsari area (Pacitan-Wonogiri-Wonosari) and innovative movements in rural areas such as: G2R (Global Mutual Cooperation). However, the coordination, integration and synchronization of the RA program by these stakeholders has not been consolidated as outlined by the RA Presidential Decree. The results of this study are expected to provide improvements in the context of an increasing program by the National GTRA on behalf of RA, taking into account the basic needs of the community for the agrarian structure.
Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo Tsabita Latifaturrohmah; Rohmat Junarto
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.204

Abstract

Provision of insufficient compensation for community land and/or buildings submerged in the Lapindo mudflow presents a challenge in providing clarity on settlement information and the legal status of the land. The social and legal challenge for settling compensation is faced with discrimination in payment of the Map of the Affected Area, including the status of the land after the disaster. A qualitative method was used in this study, along with a literature search. A total of 54 secondary data points were collected and descriptively analyzed in order to validate the compensation process and evaluate the legal status of the land in accordance with laws and regulations. According to the findings, the government has declared the area that sank as a natural disaster as a result of the Lapindo mudflow. The government and the company are responsible for dealing with the disaster, with all compensation funding coming from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and other legitimate funding sources. Plots of land owned by the community that were submerged in mud were classified as destroyed land because the community was unable to maintain and maintain the identity of the physical form, location, boundaries, area, shape, and function of their land rights. In the future, the silted-up expanse of land will have the status of state land, and the state will be able to grant land rights to the community or parties in need by applying for rights.   Pemberian ganti kerugian yang belum tuntas terhadap tanah dan/atau bangunan milik masyarakat yang terendam lumpur Lapindo menimbulkan tantangan untuk memberikan kejelasan informasi penyelesaiannya dan status hukum tanahnya. Tantangan sosial dan legal untuk penyelesaian ganti kerugian tersebut dihadapkan pada diskriminasi pembayaran atas Peta Area Terdampak termasuk status tanah pasca kejadian bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelusuran pustaka. Sejumlah 54 data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memvalidasi proses ganti kerugian dan mengevaluasi status hukum tanah yang sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan area yang tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Pemerintah dan pihak perusahaan bertanggung jawab menanggulangi bencana tersebut dengan segenap pembiayaan ganti kerugian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Bidang-bidang tanah milik masyarakat yang terendam lumpur dikategorikan sebagai tanah musnah karena masyarakat tidak mampu menjaga dan memelihara identitas wujud fisik, letak, batas, luas, bentuk, dan fungsi hak atas tanahnya. Pada masa depan, hamparan tanah karena endapan lumpur tersebut berstatus sebagai tanah negara dan negara dapat kembali memberikan hak atas tanah kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dengan permohonan hak.
Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan Mataram Sebagai Ruang Terbuka Hijau Utami, Westi; Lestari, Novita Dian; Junarto, Rohmat
Inovasi Vol 21 No 1 (2024): JURNAL INOVASI VOL. 21 NO. 1 MEI 2024
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/inovasi.v21i1.784

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan memaksimalkan penggunaan sempadan sungai dan selokan Mataram dalam rangka menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan selokan Mataram. Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang selokan Mataram mampu memperbaiki ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang sangat rendah di Kalurahan Caturtunggal. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, masyarakat sekitar diperbolehkan menggunakan sempadan selokan Mataran dan sempadan sungai, kecuali bangunan yang bersifat permanen. Namun demikian, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak semua sempadan sungai dan selokan Mataram dimanfaatkan secara maksimal.
Klinik Pertanahan Desa sebagai Prasyarat Mengentaskan Permasalahan Pertanahan dan Meningkatkan Budaya Partisipasi Masyarakat Junarto, Rohmat; Mujiburohman, Dian Aries; Supadno, Supadno
Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2023): 2023: Edisi 2
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bakti.6803

Abstract

The prevalence of land and space concerns presents considerable hurdles in giving information and awareness of their management to village society. Land clinics are one of the activities that provide land services to help local people handle land issues. It is intended that the information transfer supplied would be able to enhance public understanding about the issues that face communities, such as strong institutional and political bureaucratic elements, regional geographic diversity, and community educational background. This article provides the findings of qualitative research conducted in Bejiharjo Village (Kalurahan), with data collected through the focus group discussion (fgd) technique and interviews with locals who had land issues. The debate centered on presenting the range of regional possibilities worth developing, while interviews were utilized to pose concerns concerning land and space issues. The findings suggest that advising on regional potential and solving village-based land concerns may empower society, improve land services, and satisfy community land security needs. However, standardized land service demands, ease of bureaucracy in each institution, and government political commitment to help residents are the keys to social success. === Permasalahan keterbatasan tanah (lahan) dan ruang menimbulkan tantangan besar dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan mengenai pengelolaannya. Klinik pertanahan adalah suatu bentuk inisiatif berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menawarkan layanan pertanahan untuk membantu individu lokal dalam mengelola permasalahan pertanahan secara efektif. Tujuan pemberian transfer informasi melalui klinik pertanahan adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, termasuk faktor-faktor seperti kuatnya komponen kelembagaan dan birokrasi politik, dan latar belakang pendidikan masyarakat. Artikel ini menyajikan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa (Kalurahan) Bejiharjo dengan metode focus group discussion dan wawancara terhadap masyarakat yang terkena dampak permasalahan lahan. Fokus perdebatan berkisar pada pemaparan tentang potensi atau peluang regional yang perlu ditelusuri. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait tanah dan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian penyuluhan tentang keberagaman potensi daerah dan memberikan solusi permasalahan pertanahan di tingkat desa dapat berkontribusi terhadap community empowerment, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pertanahan, dan memberikan jaminan atas keamanan tanah masyarakat. Faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan sosial mencakup penyelarasan persyaratan layanan pertanahan, penyederhanaan proses birokrasi di dalam lembaga, dan komitmen pemerintah untuk mendukung penduduk di wilayah tersebut.
Land Archive Authentication as a Result of Media Transfer at the Land Office Pramesti, Natasha Ajeng; Junarto, Rohmat; Farid, Abdul Haris
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2023): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v3i1.38

Abstract

The digitalization efforts undertaken by the land office do not necessarily guarantee the authenticity of its records or documents in the same manner as physical documents. Authentication is essential to reinforce the utility of digital land documents and bestow legal validity as admissible evidence in court. This research aims to analyze the implementation of digitalization and authentication of land documents at the land office. Furthermore, the analysis discusses the necessity of authenticating digital land documents to ensure that the resulting products can serve as valid evidentiary tools in legal proceedings. This research employs a descriptive qualitative approach. The study reveals that the execution of digitalization and authentication of land documents at the WG Land Office does not comply with Law No. 43 of 2009, Government Regulation No. 28 of 2012 concerning archiving, Head of the National Archives of the Republic of Indonesia Regulation No. 20 of 2011 on guidelines for authenticating electronic archives, and the Circular Letter of the Ministry of ATR/BPN No. 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 on digitization standardization of warkah. In pursuit of legal certainty that aligns with formal legal truth, including the interests of all parties involved, the authentication of digital land documents as a source of juridical data is paramount in assessing and adjudicating a case before a panel of judges.
Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman Indriana Diani Putri; Rochmat Martanto; Rohmat Junarto
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.108

Abstract

Land conversion in Sleman Regency is on the rise, driven by population growth, economic development, and urbanization, posing risks to food security, farmer welfare, and environmental sustainability. This study seeks to assess the effects of land conversion and effective management strategies to ensure sustainable food security. The employed methods consist of image interpretation, observation, interviews, and document analysis, complemented by quantitative analysis to assess changes in land area and distribution patterns of land conversion. The research findings indicate that land conversion in Sleman exhibits a clustered pattern, leading to a decrease in agricultural land area. This reduction impacts food security, environmental quality, and biodiversity while simultaneously increasing land value and the cost of living. Food security zoning has been categorized into three distinct types: convertible land zones, characterized by low food security, located in Depok, Ngaglik, and Mlati; buffer land zones found in Godean, Ngemplak, and Berbah; and land designated for sustainable agriculture, situated in Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, and Moyudan. Strategies for controlling land conversion encompass spatial planning regulations, LP2B protection, cross-sector collaboration, community participation, and regular monitoring and evaluation by pertinent agencies. Land conversion adversely affects food security and environmental conditions in Sleman. Effective control strategies are essential for achieving a balance among development, environmental sustainability, and community welfare. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi, yang mengancam ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan dan strategi pengendalian yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra, observasi, wawancara, dan studi dokumen, dengan analisis kuantitatif untuk mengukur perubahan luas lahan dan pola persebaran alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan alih fungsi lahan di Sleman berpola mengelompok, mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta peningkatan nilai tanah dan biaya hidup. Zonasi ketahanan pangan diidentifikasi menjadi tiga: Zona Convertible Land (ketahanan pangan rendah) di Depok, Ngaglik, dan Mlati; Zona Buffer Land di Godean, Ngemplak, dan Berbah; serta Zona Land For Sustainable (pertanian berkelanjutan) di Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, dan Moyudan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan meliputi peraturan tata ruang, perlindungan LP2B, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait. Alih fungsi lahan berdampak negatif pada ketahanan pangan dan lingkungan di Sleman. Diperlukan strategi pengendalian yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Menghadapi Konflik Agraria di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung Junarto, Rohmat; Salim, M. Nazir; Mujiburohman, Dian Aries
Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM) Vol. 8 No. 1 (2025): Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)
Publisher : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35166/jipm.v8i1.94

Abstract

Indonesia’s transmigration program, despite its scale and strategic intent, has generated persistent structural issues, including agrarian disputes and social tensions. This study investigates the ineffectiveness of sustainable development governance in transmigration areas and proposes evidence-based policy solutions, with a focus on Lampung Province. Employing a mixed-methods approach, the research integrates in-depth interviews, focus group discussions, field observations, and literature review. The study was conducted in four transmigration sites: Rawa Pitu, Mesuji, Way Tuba, and Ngambur. Data were collected from 35 key informants and secondary sources, and analyzed thematically and spatially using ArcMap 10.8.2 software, alongside a descriptive-narrative method. The findings reveal that, by 2023, a total of 6,397 land plots across 24 locations remained uncertified due to overlapping claims. Besides, approximately 40% of issued land certificates did not match the actual physical boundaries. As of 2024, 65% of land disputes have not been resolved, primarily due to institutional fragmentation and overlapping mandates between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) and the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Social conflicts, such as those observed in Papan Rejo Village, reflect the limitations of top-down policy approaches and the neglect of local communities’ historical land rights. The study recommends structural reforms in integrating land governance systems, accelerating spatially-based land certification, and adopting inclusive and participatory conflict resolution mechanisms.
Web-Based Village Land Information System Development for Optimizing Regional Land Administration Sidiq, Habibi Hasbi; Junarto, Rohmat; Wahyuni, Wahyuni
International Journal of Advances in Data and Information Systems Vol. 6 No. 1 (2025): April 2025 - International Journal of Advances in Data and Information Systems
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/ijadis.v6i1.1360

Abstract

Access to land information in Indonesia is restricted, especially at the village and sub-district levels, where detailed data is essential for efficient land administration. This research aims to create a web-based Village Land Information System to improve regional land administration through the provision of organized, accessible, and dependable land data. The study employed a Research and Development (R&D) methodology using a prototyping approach, gathering data through observation, surveys, and literature analysis. Data were examined using both descriptive and quantitative methods, with validation and reliability assessments conducted on questionnaires administered to 100 respondents. The assessment employed the End User Computing Satisfaction (EUCS) and Importance-Performance Analysis (IPA) methodologies. The system development encompassed multiple phases: requirements analysis, prototype design, implementation, functionality testing, and evaluation. The Unified Modeling Language (UML) was utilized for system modeling, and user interfaces were crafted with a focus on usability. Functionality tests verified that all features functioned well, and user assessments revealed significant satisfaction with the system’s content, correctness, format, usability, and promptness. The application markedly enhanced land administration by providing comprehensive land information, facilitating access, elucidating service procedures, and systematizing data storage. The results illustrate the capability of web-based technologies to enhance regional land administration and facilitate village government in improving service delivery and land information management.
The Patterns of Ownership and the Registration of Customary Land in Manggarai Regency, Indonesia Mujiburohman, Dian Aries; Andari, Dwi Wulan Titik; Junarto, Rohmat; Mujiati, Mujiati
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v12i1.969

Abstract

This research analyzes ownership patterns and the process of legalizing customary land in Manggarai Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach and uses secondary data. Normative socio-juridical methods are also used to view and analyze the research data that has been collected. Data was collected through observations and interviews with traditional elders and members of traditional communities. The results showed that the legalization of Ulayat land greatly affected the pattern of land ownership in Manggarai and the change of entities from indigenous land to non-indigenous land that was initially jointly controlled or communal into individual rights due to the legalization or registration of land. Legalization of Ulayat land with a public dimension can only be done by measuring, mapping, and recording it in the land register. Meanwhile, Ulayat land with private dimensions can be issued a land certificate for individuals with a release mechanism from the customary leader to be used as state land. This legalization resulted in the depreciation of Ulayat land and the fading of customary bonds in Manggarai. This research provides insight into land legalization's legal and social impacts on Manggarai, highlighting significant changes in ownership structures and the loss of customary values.
The Issues of Land Tenure in Mixed Marriage Mujiburohman, Dian Aries; Junarto, Rohmat; Salim, M Nazir; Pujiriyani, Dwi Wulan; Utami, Westi; Andari, Dwi Titik Wulan
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v11i1.818

Abstract

One of the problems in mixed marriages of different nationalities is joint property. Most mixed-married couples do not make property separation agreements because they are unaware that the Marriage Law governs them. The absence of a marriage agreement results in a mix of assets, which means that foreigners own half of the joint property. The provisions in the land law/ UUPA state that foreigners are prohibited from having land rights except for usufructuary rights and rental rights. This study applied the normative legal research method with a statutory and case-based approach. This study showed that if mixed marriage actors did not have a property separation agreement, Indonesian citizens' land rights ownership status was equal to that of the foreigners. Second, jurisprudence still required a separation of properties in mixed marriages. The agreement could be made before, during, or after the marriage. Third, marriage institutions could conduct legal smuggling to obtain land rights in Indonesia through borrowing names (nominees), usually carried out in an unregistered marriage.