Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo Latifaturrohmah, Tsabita; Junarto, Rohmat
Tunas Agraria Vol. 6 No. 1 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i1.204

Abstract

Provision of insufficient compensation for community land and/or buildings submerged in the Lapindo mudflow presents a challenge in providing clarity on settlement information and the legal status of the land. The social and legal challenge for settling compensation is faced with discrimination in payment of the Map of the Affected Area, including the status of the land after the disaster. A qualitative method was used in this study, along with a literature search. A total of 54 secondary data points were collected and descriptively analyzed in order to validate the compensation process and evaluate the legal status of the land in accordance with laws and regulations. According to the findings, the government has declared the area that sank as a natural disaster as a result of the Lapindo mudflow. The government and the company are responsible for dealing with the disaster, with all compensation funding coming from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and other legitimate funding sources. Plots of land owned by the community that were submerged in mud were classified as destroyed land because the community was unable to maintain and maintain the identity of the physical form, location, boundaries, area, shape, and function of their land rights. In the future, the silted-up expanse of land will have the status of state land, and the state will be able to grant land rights to the community or parties in need by applying for rights.   Pemberian ganti kerugian yang belum tuntas terhadap tanah dan/atau bangunan milik masyarakat yang terendam lumpur Lapindo menimbulkan tantangan untuk memberikan kejelasan informasi penyelesaiannya dan status hukum tanahnya. Tantangan sosial dan legal untuk penyelesaian ganti kerugian tersebut dihadapkan pada diskriminasi pembayaran atas Peta Area Terdampak termasuk status tanah pasca kejadian bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelusuran pustaka. Sejumlah 54 data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memvalidasi proses ganti kerugian dan mengevaluasi status hukum tanah yang sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan area yang tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Pemerintah dan pihak perusahaan bertanggung jawab menanggulangi bencana tersebut dengan segenap pembiayaan ganti kerugian dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Bidang-bidang tanah milik masyarakat yang terendam lumpur dikategorikan sebagai tanah musnah karena masyarakat tidak mampu menjaga dan memelihara identitas wujud fisik, letak, batas, luas, bentuk, dan fungsi hak atas tanahnya. Pada masa depan, hamparan tanah karena endapan lumpur tersebut berstatus sebagai tanah negara dan negara dapat kembali memberikan hak atas tanah kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dengan permohonan hak.
Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia Junarto, Rohmat
Tunas Agraria Vol. 6 No. 3 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i3.219

Abstract

Indonesia is the fourth-highest contributor to carbon emissions in the world, which influence global climate change. Extra efforts are needed to restore the nation's image internationally by prioritizing real efforts. This effort can be carried out by embracing all stakeholders in multiple sectors. The aim of this study is to determine the extent of the realization of the efforts of the Indonesian government and stakeholders involved in mitigating and adapting to the impacts of climate change on the forest and land sectors at the local, regional, and international levels. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The data analysis used is a narrative-descriptive analysis. This research reveals that in the forest and land sectors, the Indonesian government has succeeded in controlling and managing peatlands, rehabilitating mangrove and seagrass areas, providing access to forest management through social forestry schemes, structuring forest areas, and optimizing the role of state-owned enterprises. Apart from that, in order to achieve net zero emissions (NZE), Indonesia is able to replace the use of fossil energy with renewable energy. The government has carried out this effort by issuing a number of green financing policies and incentives.   Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi keempat di dunia yang mempengaruhi perubahan iklim global. Perlu usaha ekstra untuk mengembalikan citra bangsa dimata internasional dengan mengedepankan usaha nyata. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan merangkul segenap multi stakeholder pada multi sektor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari upaya pemerintah Indonesia dan stakeholder yang terlibat dalam memitigasi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim pada sektor hutan dan lahan di level lokal, regional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif naratif. Penelitian ini mengungkap bahwa pada sektor hutan dan lahan Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dan mengelola lahan gambut; merehabilitasi kawasan mangrove dan lamun; memberikan akses pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial; melakukan penataan kawasan hutan; dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, dalam rangka mencapai Net Zero Emission (NZE), Indonesia mampu mengurangi penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan. Usaha tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau.
Peningkatan Kualitas Data Spasial di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap Jian Adi Saputra, Rama; Nugroho, Tanjung; Widiyantoro, Susilo; Mardiyono, Yuli; Junarto, Rohmat; Suharto, Eko; Suhendro, Suhendro; Martanto, Rochmat
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 2 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i2.55

Abstract

After the implementation of Complete Systematic Land Registration, more than 80% of land parcels in Kudus Regency had been certified. This achievement became one of the bases for the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to designate Kudus Regency as a target for complete district declaration in 2024. From a geospatial perspective, a complete district requires all registered parcels to be accurately mapped. However, several certified parcels remain unmapped or inaccurately mapped. This study aims to describe the efforts of the Kudus Regency Land Office to improve the spatial data quality of K4 parcels in Undaan District and to analyze the constraints and solutions encountered during implementation. This study used a qualitative descriptive method based on interviews, observation, and document review. The results show that the improvement of K4 spatial data quality after PTSL was carried out through three stages: inventory of PTSL data and spatial document archives, studio-based data improvement at the Land Office and village offices when valid documents were available, and field surveys when parcel verification, identification, or measurement was required. The main constraints included incomplete and inaccurate old spatial documents, K4 parcels overlapping with K3 parcels in the KKP system, and unresolved cases where old documents did not provide sufficient location information. These findings indicate that spatial data quality improvement after PTSL depends not only on digital mapping but also on archive availability, field verification, community knowledge, and institutional coordination. Keywords: spatial data quality improvement; land registration spatial documents; post-PTSL; K4 parcels; complete district land registration   INTISARI Pasca pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus, capaian bidang tanah bersertipikat telah melampaui 80%. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Kabupaten Kudus sebagai target deklarasi kabupaten lengkap tahun 2024. Secara geospasial, status kabupaten lengkap menuntut seluruh bidang tanah terdaftar telah terpetakan secara benar. Namun, sebagian bidang tanah bersertipikat masih belum terpetakan atau belum tepat posisinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas data spasial bidang K4 di Kecamatan Undaan serta menganalisis kendala dan solusi yang ditempuh. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial K4 pasca PTSL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inventarisasi data PTSL dan arsip dokumen spasial, pekerjaan studio di Kantor Pertanahan dan kantor desa ketika dokumen yang tersedia valid, serta survei lapangan ketika diperlukan verifikasi, identifikasi, atau pengukuran bidang tanah. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan dan ketidakakuratan dokumen spasial lama, tumpang tindih bidang K4 dengan bidang K3 dalam sistem KKP, serta bidang lama yang tidak diketahui letaknya oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data spasial pasca PTSL tidak hanya bergantung pada pemetaan digital, tetapi juga pada ketersediaan arsip, verifikasi lapangan, pengetahuan masyarakat, dan koordinasi kelembagaan. Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Data Spasial, Dokumen Spasial Pendaftaran Tanah, Pasca PTSL, Pendaftaran Tanah Kabupaten Lengkap
Land Registration Policy and the Absence of Gender Justice in North Sumatra M. Nazir Salim; Trisnanti Widi Rineksi; Rohmat Junarto; Dwi Wulan Pujiriyani; Westi Utami; Rosye C. Vilanova; Dian Aries Mujiburohman; Kusmiarto Kusmiarto; Mujiati Mujiati; Tatag Bagus Narendra; Annisa Nur Aisyah; Lutfia Nursetya Fuadina; Sarjita Sarjita; Millennia Duta Ramadhana; Berlian Imani Putri
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 5 No. 2 (2026): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v5i2.199

Abstract

Gender inequality in formal land ownership remains evident, particularly within indigenous communities, even though land rights are legally guaranteed equally for all citizens. This study evaluates the distribution of land ownership based on gender and to analyze the effectiveness of land registration programs, particularly the Complete Systematic Land Registration program, in North Sumatra Province. Using a mixed-methods approach, the research combines legal ethnography with quantitative analysis. Data were collected through field observations, focus group discussions, interviews with relevant stakeholders, and a literature review. Geographic Information Systems (GIS) were used to visualize the spatial distribution of land ownership. legal ethnography examined tenure systems and legal-cultural practices in the study sites. The research was conducted in two locations representing different socio-spatial contexts: Samosir Regency (rural-traditional) and Deli Serdang Regency (sub-urban). The findings reveal gender inequality in land ownership. Spatial analysis indicates that men dominate land ownership with 50.52%, while women account for 38.76%, and the remaining 10.72% of the data lack gender identification. The legal ethnographic analysis further shows that the patrilineal system and administrative barriers in land registration—such as the absence of gender-disaggregated data—continue to sustain the marginalization of women in obtaining equal land rights. The study concludes that regional transitions from rural to sub-urban settings provides greater opportunities for women to access land ownership. However, current government programs remain gender-neutral in design, which may inadvertently reinforce existing inequalities.
Agrarian Citizenship and the Protection of Farmers' Rights in Indonesia's Forest Areas Salim, M. Nazir; Rahmansani, Rahardian; Junarto, Rohmat
Yustisia Vol 14, No 1: April 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v14i1.95940

Abstract

The Ministry of Forestry designates Cimrutu Village, Central Java, Indonesia, as a forest area under the "concession" of Perhutani, a state-owned forestry company. This situation is detrimental to society as most of the community's agricultural rights and economic access to land are obstructed by the Indonesian Ministry of Forestry's policy forbidding communities from possessing land rights in forested regions. This study investigates the historical context of land tenure conflicts and disputes over land claims by communities governed and subsequently asserted by the State Forestry Public Company. Using a spatial analysis approach, the data-gathering technique was executed qualitatively on community-controlled land. The study's findings indicate that the community in Cimrutu Village has possessed the land since 1967, yet prolonged tenure disputes have arisen, exacerbating poverty due to farmers' restricted access. Urgent policy advancements are required for the welfare of individuals, specifically the removal of residential and livelihood lands from forested regions to ensure access to economic opportunities.