Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH LIVING LAW JURNAL PIONIR JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Penelitian Serambi Hukum Journal Juridisch
Mangaraja Manurung
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN HUKUM HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANYA DENGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) Mangaraja Manurung; Eva Noviyana; Ardhica Fauzi; Sumiaty Sumiaty; Kamarulzaman Kamarulzaman; Arbin Tanjung
JURNAL PIONIR Vol 8, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v8i2.2708

Abstract

Perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa hak-hak pekerja merupakan hak yang harus dipenuhi. Indonesia mengatur seluruh aturan yang melekat pada pekerja dan pengusaha dimana keduanya memiliki hak dan tanggungjawab baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Dalam perjanjian kerja bersama diatur mengenai jaminan-jaminan pekerja, berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini membahas mengenai pengaturan upah, cuti, waktu kerja dan jaminan sosial sebagai hak-hak normatif pekerja/buruh di perusahaan. proses penyelesaian perselisihan dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Penelitian normatif disebut penelitian hukum doktrinal dan dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in boks) atau sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian normatif berusaha untuk mengkaji dan mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan Kata Kunci : Hubungan Kerja, Pekerja, Pengusaha, Perjanjian Kerja Bersama
POLITIK HUKUM PENETAPAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK DALAM PENGENAAN BPHTB DI KABUPATEN ASAHAN SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM Mangaraja Manurung; Rima Arianti Sinurat; Arbin Ariadi Tanjung; Bambang Rusmanto; Ilham Syahputra Rambe; Syahril Siahaan; Thomy Faisal; Ernawati Manurung; Syamsuar R W; Arief Budima Hutasuhut
JURNAL PIONIR Vol 7, No 2 (2021): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i2.2954

Abstract

Kajian ini membahas tentang bagaimana membuat suatu kebijakan politik yang berdasarkan kepastian hukum dalam hal pelaksanaan pengoperasian BPHTB di Kabupaten Asahan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, pertama terjadi ketidakpastian penghitungan dan jumlah BPHTB yang harus dibayar, dengan kewajiban validasi yang menghambat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Kedua, perlu ditetapkan nilai sebagai dasar perhitungan BPHTB oleh instansi yang berwenang, seperti Nilai Jual Obyek Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.Kata Kunci: Kepastian, Nilai, BPHTB
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI KOTA TANJUNGBALAI Zaid Afif; Mangaraja Manurung; M.Syaiful Zuhri R
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2624

Abstract

Kota Tanjungbalai satu Daerah dari 37 Kota yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 23 September 2020, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara Nasional. Hajatan demokrasi ini tentu dapat menimbulkan persoalan hukum, persoalan politik, maupun sosial. Menurut Indeks Kerawanan Pemilu, Kota Tanjungbalai menempati urutan 250 dari 261 Daerah Rawan, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 43,22 dan kategori 3 dari Indikator Kerawanan Berpotensi Terjadi (IKBT). Penyelenggaraan Pilkada Serentak ini dihadapkan mewabahnya virus Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden berkenaan Bencana Nasional dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 berkenaan virus Covid-19.Untuk menjamin pelaksanaannya sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka sistem pemilu bertumpu pada pencegahan dan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Peran ini menjadi tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai pada tingkat Tempat Pemungutan Suara. Dalam menjalankan pengawasan secara objektif sesuai dengan fakta, penulisan ini dibatasi hanya melihat dari tanggung jawab pengawasan pada pelaksanaan tahapan kampanye dan hambatan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye sesuai dengan peristiwa, dengan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini setidaknya dapat melihat atau mendeteksi apakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau sebaliknya.
PERANAN DINAS KOMINFO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK Mangaraja Manurung; arbin tanjung; Zaid Afif; M. Irfan Islami Rambe
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i2.3615

Abstract

Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Data/informasi yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat merupakan kenadala yang perlu untuk ditelusuri, apakah informasi tersebut masuk kedalam informasi yang dikecualikan, dalam hal ini perlu di dasari terkait informasi publik oleh pihak pengelola yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kajian ini terfokus pada pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia, pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dan hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari lapangan, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan serta perundang-undangan terkait bahasan. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapang dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan, namun terdapat kendala diantaranya belum   berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan http://ppid.asahankab.go.id/.
Penegakan Tanggung Jawab Hukum Polres RembangDalam Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Pantura: Enforcement of Legal Responsibility by Rembang Police Department In Traffic Engineering on the Pantura Route Sugito, Sugito; Mangaraja Manurung
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.12866

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of the Rembang Police in implementing traffic engineering on the Pantura Highway and to identify the challenges encountered in its enforcement. The research is motivated by the increasing traffic complexity along the Pantura route, which significantly impacts logistics distribution, road safety, and public trust in law enforcement institutions. The urgency of this study lies in assessing the extent to which the police fulfill their mandate under Article 13 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009, not merely as an administrative duty but as a reflection of public legal accountability. Using a normative juridical method combined with a qualitative approach, this study draws on secondary data from legislation, academic literature, and official police reports. The findings reveal that while the Rembang Police have implemented several traffic engineering strategies, these efforts remain constrained by limited human resources, weak inter-agency coordination, and inadequate infrastructure. The novelty of this research lies in its exploration of the institutional accountability dimension of the police in traffic engineering, a perspective often overlooked in studies that predominantly address technical and operational aspects. The study concludes that strengthening institutional capacity within the police is crucial, encompassing short-term measures such as human resource and infrastructure improvements, as well as long-term strategies including integrated data systems, institutional reform, and enhanced public participation to ensure effective, equitable, and sustainable traffic management along the Pantura Highway.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Rembang dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas di Jalan Pantura serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Kompleksitas lalu lintas di jalur Pantura yang secara langsung memengaruhi kelancaran distribusi logistik, keselamatan pengguna jalan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menilai sejauh mana kepolisian memenuhi mandatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta laporan resmi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Rembang telah menerapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang memadai­nya infrastruktur pendukung. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi akuntabilitas kelembagaan kepolisian dalam rekayasa lalu lintas, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis dan operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian menjadi hal yang mendesak, baik melalui langkah jangka pendek berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, maupun langkah jangka panjang berupa integrasi data, reformasi kelembagaan, serta pelibatan masyarakat untuk mewujudkan sistem rekayasa lalu lintas di Pantura yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN ATAS PENGUASAAN LAHAN TANPA HAK BEKAS HAK GUNA USAHA PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS DI ASAHAN Bahmid; Mangaraja Manurung; Irda Pratiwi; Agus Salam; Salam, Agus
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/1554d716

Abstract

Kepemilikan lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) sekarang tanpa status yang jelas tentang HGU nya menghadirkan isu hukum yang rumit. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan kewajiban untuk mengembalikan lahan setelah berakhirnya HGU. Pelanggaran ini dapat berpotensi berujung pada sanksi administratif bahkan kriminal, serta dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat atau pemilik hak adat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implikasi Hukum dari penguasaan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) di Asahan, termasuk identifikasi pelanggaran terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 serta potensi sanksi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, yakni kajian langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat.
Analisis Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/2025/Pli) Cahaya Mutiara; Mangaraja Manurung
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1574

Abstract

During the transition period from the Criminal Code (WvS) to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the application of the lex favor reo principle has become an important issue. The problem of this research is how legal provisions govern the crime of aggravated murder in Indonesia and the legal considerations of the panel of judges in applying the lex favor reo principle. The purpose of this research is to analyze legal regulations regarding aggravated murder in the Criminal Code (WvS) and the new Criminal Code, as well as the legal factors considered by judges when applying this principle. The research method used is normative legal research with statutory, case, contextual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources were obtained through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the provisions regarding aggravated murder are contained in Article 339 of the Criminal Code (WvS) and Article 458 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. These provisions essentially have the same substance, regulating murder preceded, accompanied, or followed by another crime for a specific purpose. The new Criminal Code has more modern sentencing guidelines and practices. In Decision Number 213/Pid.B/2025/PN Pli, the panel of judges applied Article 458 paragraph (3) of the new Criminal Code based on the lex favor reo principle because it was considered more advantageous to the defendant in achieving justice, legal certainty, and protecting the defendant's rights during the transitional period of criminal law.
Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan Berdasarkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 Muliana Putri; Mangaraja Manurung
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1575

Abstract

Bank fraud has become a more sophisticated threat with the rapid development of digital financial services. Phishing activities, data theft, social engineering, and misuse of customer data can lead to financial losses and erode trust in the banking sector. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the financial services sector in the banking sector and to evaluate the effectiveness of the anti-fraud strategy laid down in the Financial Services Authority Regulation No. 12 of 2024. This research uses normative legal methods with legal, conceptual and comparative approaches. The results show that consumers are supported by protection and fraud prevention measures, such as data protection, information transparency, customer education, grievance mechanisms for dispute resolution and sanctions against violators. Furthermore, the anti-fraud strategies laid down in the Financial Services Authority Regulations No. 12 of 2024 12, are based on four pillars: prevention, detection, investigation and reporting, and monitoring and evaluation. These initiatives strengthen governance and customer engagement, although there are still challenges in terms of technology readiness, human resources and people.
Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Liquid Pods Dalam Perspektif Penyalahgunaan Zat Psikotropika di Indonesia (Studi Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2025/Pn Kis) Mangaraja Manurung; Rizky Akhbar Barus
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1586

Abstract

Technological developments have encouraged innovation in the electronic cigarette industry, including the emergence of liquid pods used in pod-based vaping devices. In practice, liquid pods are not only utilized as a medium for nicotine consumption but are also increasingly misused as a means of consuming psychotropic substances and narcotics. This situation creates legal issues because Indonesian laws have not specifically regulated liquid pods as a medium for the abuse of prohibited substances. This study aims to analyze the legal regulation of liquid pods from the perspective of psychotropic substance abuse in Indonesia and to examine judicial considerations in Decision Number 817/Pid.Sus/2025/PN Kis. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The findings indicate that legal regulations concerning liquid pods remain fragmented across several legislative instruments, creating a legal vacuum regarding their misuse. Furthermore, the judicial considerations in the examined decision demonstrate that judges considered both juridical and non-juridical aspects in determining criminal liability.
Co-Authors Abdul Gani Agus Salam Arbin Ariadi Tanjung arbin tanjung Arbin Tanjung Ardhica Fauzi Arief Budima Hutasuhut Bahmid Bambang Rusmanto Cahaya Mutiara Eko Sanjaya Ernawati Manurung Eva Noviyana Heri Suhandani Ilham Syahputra Rambe Indra Perdana Tanjung Irda Pratiwi Islami Rambe, M. Irfan Kamarulzaman Kamarulzaman M.Syaiful Zuhri R Muliana Putri Rahdy Kurniawan Rima Arianti Sinurat Rizky Akhbar Barus Salam, Agus Sugito - Sumiaty Sumiaty Syahril Siahaan Syamsuar R W Thomy Faisal Urip Giyono Zaid Afif Zuanda Zuanda Zuanda Zuanda