Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Synchronization of the Material Content of Legislation Concerning Connected Corruption Post Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 Bachmid, Fahri
SIGn Journal of Social Science Vol 5 No 2: Desember 2024 - Mei 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v5i2.583

Abstract

This study examines the implications of Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 on the authority of the KPK in handling connected corruption cases. Specifically, this study aims to analyze the material content drafting of the KPK Law post a quo decision, and to formulate recommendations for synchronization with the Criminal Procedure Code and the Military Court Law. This normative legal research uses a statute approach and a case approach, with legal interpretation, legal construction, and legal synchronization analysis techniques. The results show that a quo decision affirms the KPK’s authority to handle connected cases, as long as the case is handled or discovered by the KPK from the outset. The logical-juridical consequence of a quo Decision is the necessity to reconstruct the material content, especially Article 42 of the KPK Law. As formal criminal procedural law, exceptions to the applicability of the connectedness provisions in the Criminal Procedure Code and the Military Court Law also require adjustment. This synchronization is essential to realize legal certainty and the effectiveness of eradicating connected corruption.
The Effectiveness of Law Enforcement by the Police in Addressing Motorcycle Theft Crimes: A Study at the South Sulawesi Regional Police Ardia Uga Mawarni; Askari Razak; fahri Bachmid
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 29 No 1 (2026): December 2025 - May 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of police functions in law enforcement against motorcycle theft within the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The research employs an empirical juridical approach by examining the implementation of law in practice through field data and legal analysis. Data were obtained from interviews with police investigators, documentation studies, and relevant legal materials. The findings indicate that police functions, including preemptive, preventive, and repressive measures, have been implemented but have not yet achieved optimal effectiveness. This is reflected in the gap between the number of reported cases and the rate of case resolution. Several factors influence this condition, including the consistency of legal regulations, the professionalism and integrity of law enforcement officers, limitations in facilities and infrastructure, low community participation, and the level of legal culture within society. The study emphasizes the importance of strengthening institutional capacity, utilizing technology, enhancing community involvement, and reformulating adaptive law enforcement strategies. These efforts are expected to improve the effectiveness of law enforcement and contribute to maintaining public security and order
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar) Nurul Khalifatussaadah; A. Fahmal; Fahri Bachmid
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3947

Abstract

Studi ini bertujuan untuk: 1) memahami penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan 2) mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam insiden pencurian data di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data primer dari wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar serta data sekunder berupa peraturan hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar telah dimulai, tetapi belum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan perlindungan data pribadi, serta pemahaman yang masih kurang memadai di kalangan petugas tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam kasus pencurian data juga belum sepenuhnya terwujud, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukum (peraturan pelaksana yang belum lengkap), faktor penegak hukum (kurangnya kompetensi dan kesadaran hukum), faktor infrastruktur teknologi informasi, serta faktor organisasi dan budaya kerja. Disarankan agar Polrestabes Kota Makassar meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dengan memperkuat sistem keamanan data, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait perlindungan data pribadi, serta menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk mencegah pelanggaran dan pencurian data pribadi di masa mendatang.
Rekonstruksi Kemandirian Anggaran Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Fahri Bachmid; Diani Indah Rachmitasari
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 2 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i2.1733

Abstract

Jaminan konstitusional atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mensyaratkan independensi hakim dalam memutus perkara, tetapi juga otonomi kelembagaan dan kemandirian anggaran. Artikel ini mengkaji disharmoni antara rezim perbendaharaan negara dan prinsip kemerdekaan peradilan, khususnya kewenangan Menteri Keuangan dalam mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian doktrinal bertipe yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan dalam kerangka evaluasi legislasi dengan menguji koherensi vertikal, koherensi horizontal, kompatibilitas kelembagaan, dan kecukupan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menimbulkan subordinasi administratif lembaga peradilan kepada eksekutif dan mereduksi makna “mata anggaran tersendiri” menjadi sekadar label administratif. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi legislasi melalui pengecualian MA dan MK dari pengesahan DIPA oleh eksekutif, pengajuan anggaran langsung kepada DPR, serta pembatasan peran Menteri Keuangan pada fungsi pengelolaan kas dan konsolidasi fiskal negara.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH SATRESKRIM POLRES GOWA Haeril Aswar; La Ode Husen; Fahri Bachmid
Jurnal Investasi Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Investasi Islam
Publisher : LP2M Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/jii.v7i1.2407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah Satreskrim Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah pustaka. Informan penelitian terdiri atas aparat penyidik Satreskrim Polres Gowa dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Satreskrim Polres Gowa tergolong cukup efektif, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai upaya kepolisian berupa patroli, penyelidikan, pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, serta kerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data 10 responden, sebanyak 50% menilai penegakan hukum efektif, 30% kurang efektif, dan 20% tidak efektif. Belum optimalnya penegakan hukum dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan modus operandi, serta keberadaan jaringan penadah. Sementara itu, faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, jaringan penadah, serta sarana dan pengawasan. Faktor kesempatan menjadi salah satu faktor yang paling dominan karena memberikan peluang langsung bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan preventif dan represif secara terpadu.