Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan JAST : Jurnal Aplikasi Sains dan Teknologi Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Idea Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Keadilan
Wahyu Hindiawati
Universitas Wisnuwardhana Malang
Religion Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
The Role of Specialized Judicial Bodies for Regional Head Elections in Election Law Enforcement Wahyu Hindiawati
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.988

Abstract

The complex problems of electoral justice require the need for comprehensive reconstruction of the justice system. The large number of institutions involved in the process of resolving election cases makes the integration of the electoral justice system very urgent. Moreover, Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law has mandated the formation of a special judicial body. From the description of the problem, the problem is formulated as follows: How will the Special Regional Election Judicial Body be designed in Indonesia in the future? Meanwhile, the method used in this research is a normative legal research method, by examining Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law. The conclusion of this research is as follows: The future design of the Special Judicial Body for Regional Elections in Indonesia refers to the special judicial body specified in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Laws -Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law Article 157 paragraph 1, as well as Article 157 paragraph (1) Law Number 8 of 2015 should be formed and remain under the auspices of the Constitutional Court on a par with other courts. both at the district or city and provincial levels. Apart from that, all regional election disputes, both process disputes and result disputes, are decided by the special Regional Election Judicial Body
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Umkm Melalui Pendampingan Hukum dan Pengembangan Paguyuban di Desa Jambangan Hindiawati, Wahyu; Kirom, Novita Rifaul; Rahmawati, Debrina
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i2.2207

Abstract

Desa Jambangan merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) potensial. Permasalahan yang dialami UMKM Desa Jambangan ini yaitu pertama, masih belum adanya legalitas paguyuban yang menaungi UMKM karena masih merintis. Kedua, beberapa UMKM masih dalam tahapan mengurus izin usaha. Ketiga, belum adanya kerjasama dengan mitra lain sehingga belum bisa menghasilkan omset yang lebih besar. Keempat, belum adanya program pendampingan produk usaha secara intens. Keempat, belum optimal dalam pemasaran produk UMKM Desa Jambangan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini antara lain meliputi: 1) Memberikan sosialisasi kepada mitra UMKM Desa Jambangan terkait Pengelolaan dan Pengembangan UMKM Desa Jambangan melalui Paguyuban UMKM; 2) Memberikan Pendampingan dalam hal pengurusan legalitas baik terkait dengan Paguyuban UMKM Desa Jambangan yang baru terbentuk maupun Pendampingan kepada para Pelaku UMKM terkait Usaha yang telah dijalankan; 3) Pendampingan Optimalisasi Produksi UMKM dan Pendampingan Optimalisasi Marketing Produk UMKM. Metode Pengabdian dimulai pertama memberikan sosialisasi, kedua melaksanakan kegiatan sharing bersama UMKM Desa Jambangan terkait kendala yang dialami dalam berwirausaha saat ini. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen inventaris, pengemasan dan pengiriman barang, serta optimalisasi strategi marketing Produk UMKM. Hasil dari pelatihan dan pendampingan adalah pengurus dan anggota paguyuban UMKM Desa Jambangan telah mampu menyusun AD/ART yang menjadi salah satu landasan dalam menjalankan organisasi.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI PGSD UNITRI MALANG Debrina Rahmawati; Wahyu Hindiawati; Kardiana Metha Rozhana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27512

Abstract

Pemahaman terhadap perlindungan hukum saat ini sangatlah penting bagi calon guru PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) guna memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam profesi mengajar. Permasalahan PGSD Unitri dalam memberikan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum kepada guru dan anak belum terpenuhi, mengingat PGSD Unitri belum memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang hukum, sehingga dalam memberikan materi tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain. Metode pelaksanaan terdiri dari 2 tahap yaitu (1) Tahap persiapan yang terdiri dari koordinasi dengan KPS PGSD Unitri terkait dengan kebutuhan mitra, persiapan kuisioner sebelum sosialisasi dan penyiapan materi sosialisasi serta buku saku, (2) Tahapan Pelaksanaan yaitu sosialisasi beserta tanya jawab dan pembagian buku saku tentang sosialisasi perlindungan hukum guru dan anak dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka (1) Dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan (2) Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap guru yang sedang bertugas dalam proses belajar mengajar. Hasil Pengabdian sebagai berikut: Kegiatan Pengabdian Masyarakat di PGSD Unitri Malang meningkatkan pengetahuan mahasiswa PGSD untuk memahami pentingnya perindungan hukum dalam proses belajar mengajar. Dari sebaran angket yang telah dibagikan diperoleh hasil yang sangat signifikan yaitu pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan hukum guru dan anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil sebelum diadakan sosialisasi dan setelah diadakan sosialisasi. Sebelum sosialisasi Hasil Pre Test menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 73, 33 dengan nilai tengah 70. Sedangkan setelah sosialisasi Hasil Pos Test adalah sebesar 81,49 dengan nilai tengah 80.
Community Participation in the Formation of Regional Regulations to Realize the Indonesian Welfare State Hindiawati , Wahyu
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 (2024): JHK-February
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i2.118

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), as the basic law, is a general agreement (consensus) of citizens regarding basic norms (grundnorm) and basic rules (grundgesetze) in state life. This agreement primarily concerns shared goals and ideals. Sovereignty is held by the people. People's active participation includes, among other things, political activities and government activities. Active participation from the people includes, among other things, decision making, implementation and monitoring of policies. It is from this large participation of the people that can create a government of the people, by the people, and for the people in order to realize prosperity. This research uses normative legal research methods or what is usually called normative legal research. Normative legal research is research carried out by analyzing or studying the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. The results and conclusions of this research are as follows: 1) In the formation of regional regulations, community aspirations are needed and of course balanced with community involvement, including 1. Involvement in drafting regional regulations; 2. Involvement in the process of discussing regional regulations; 3. Involvement in the implementation of regional regulations; 2) Implementation of regional regulations in realizing prosperity, namely regional regulations can be interpreted as community services at the provincial, district/city level. The government must be able to create development of community creativity in order to achieve shared prosperity.
Co-Authors Debrina Rahmawati Erifano Dimas Ramadhan Harsanti, Tikka Dessy Himawan Estu Bagijo . Ismawati Ismawati Kardiana Metha Rozhana Muddarisna, Nurul Mukhammad Soleh Novita Rifaul Kirom, Novita Rifaul Pipit Izatul Masruroh Rika Novitasari Sinda Eria Ayuni Suko Wiyono Yekti Sri Rahayu Zulfikar Ramadhan