Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

The Role of Specialized Judicial Bodies for Regional Head Elections in Election Law Enforcement Hindiawati, Wahyu
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.988

Abstract

The complex problems of electoral justice require the need for comprehensive reconstruction of the justice system. The large number of institutions involved in the process of resolving election cases makes the integration of the electoral justice system very urgent. Moreover, Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law has mandated the formation of a special judicial body. From the description of the problem, the problem is formulated as follows: How will the Special Regional Election Judicial Body be designed in Indonesia in the future? Meanwhile, the method used in this research is a normative legal research method, by examining Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayor Becomes Law. The conclusion of this research is as follows: The future design of the Special Judicial Body for Regional Elections in Indonesia refers to the special judicial body specified in Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Laws -Law Number 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law Article 157 paragraph 1, as well as Article 157 paragraph (1) Law Number 8 of 2015 should be formed and remain under the auspices of the Constitutional Court on a par with other courts. both at the district or city and provincial levels. Apart from that, all regional election disputes, both process disputes and result disputes, are decided by the special Regional Election Judicial Body
PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG EFEKTIF PASCA PERUBAHAN UUD 1945 SEBAGAI WUJUD NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Hindiawati, Wahyu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v4i1.400

Abstract

The amendments to the 1945 Constitution have brought about quite basic changes to the general election system and regional heag elections in Indonesia. Reform is a democratic step that was born in Indonesia. The law has regulated general election of general elections and regional head regulation of general elections and regional head elections, there are still many obstacles. For this reason, the writer formulates the problem as follows: How are the Effective Regulations for General Elections and Regional Head Elections after the Amendment to the 1945 Constitution?. The method that bases its analysis on legislation with a historitical approach. The conclusion of this study is that in the general election there is a change in statutory arrangements in general it can be said that the general election is actually centered on the “sovereignty of the people’’ as the legal owner of power in democracy. While in the regional head election, one of the changes is related to filling the position of regional head as regulated in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the Governor, Regent dan city governments  are elected. Democratically which menas that elections are carried out directly by the people and representatives. Both the general election and regional head elections will run effectively if the are carried out on the principles of being direct, general, free, confidential, honest and fair. If this principle is implemented properly, the Indonesian state will become a democratic legal state
Penguatan Pemanfaatan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Verbal Di Lingkungan SD Negeri 2 Putukrejo Kabupaten Malang Ayuni, Sinda Eria; Wahyu Hindiawati; Mukhammad Soleh3
Jurnal Dedikasia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/dedikasia.v4i2.9045

Abstract

Violence prevention in schools is very important to create a safe atmosphere for students. Strengthening digital literacy is essential as a preventive measure against verbal violence. The method used in this service  includes lectures, training, and assistance in utilizing digital media as an educational tool. the results of the activity, teachers and students understanding of the impact of violence and how to prevent it will increase, as well as increasing teachers understanding of technology with the output is infographics. The schools can effectively protect children from violence. Pencegahan kekerasan di sekolah sangat penting untuk menciptakan suasana aman bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital sebagai upaya pencegahan kekerasan verbal. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan yang meliputi ceramah, pelatihan, dan pendampingan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Hasil pada kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman guru dan siswa tentang dampak kekerasan, cara pencegahan, dan pemahaman guru dalam pemanfaatan teknologi yang dibuktikan dengan luaran berupa infografis. Dengan demikian, sekolah dapat secara efektif melindungi siswa dari kekerasan.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ANAK DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI PGSD UNITRI MALANG Rahmawati, Debrina; Hindiawati, Wahyu; Rozhana, Kardiana Metha
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.27512

Abstract

Pemahaman terhadap perlindungan hukum saat ini sangatlah penting bagi calon guru PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) guna memastikan efektivitas dan profesionalisme dalam profesi mengajar. Permasalahan PGSD Unitri dalam memberikan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum kepada guru dan anak belum terpenuhi, mengingat PGSD Unitri belum memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang hukum, sehingga dalam memberikan materi tersebut memerlukan bantuan dari pihak lain. Metode pelaksanaan terdiri dari 2 tahap yaitu (1) Tahap persiapan yang terdiri dari koordinasi dengan KPS PGSD Unitri terkait dengan kebutuhan mitra, persiapan kuisioner sebelum sosialisasi dan penyiapan materi sosialisasi serta buku saku, (2) Tahapan Pelaksanaan yaitu sosialisasi beserta tanya jawab dan pembagian buku saku tentang sosialisasi perlindungan hukum guru dan anak dalam proses belajar mengajar. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka (1) Dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan (2) Memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap guru yang sedang bertugas dalam proses belajar mengajar. Hasil Pengabdian sebagai berikut: Kegiatan Pengabdian Masyarakat di PGSD Unitri Malang meningkatkan pengetahuan mahasiswa PGSD untuk memahami pentingnya perindungan hukum dalam proses belajar mengajar. Dari sebaran angket yang telah dibagikan diperoleh hasil yang sangat signifikan yaitu pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan hukum guru dan anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil sebelum diadakan sosialisasi dan setelah diadakan sosialisasi. Sebelum sosialisasi Hasil Pre Test menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 73, 33 dengan nilai tengah 70. Sedangkan setelah sosialisasi Hasil Pos Test adalah sebesar 81,49 dengan nilai tengah 80.
CERDAS DAN BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA – SMK WISNUWARDHANA MALANG Harsanti, Tikka Dessy; Hindiawati, Wahyu; Ismawati, Ismawati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35474

Abstract

Maksud dan tujuan kegiatan pengadian ini adalah memberikan informasi dan edukasi tentang hukum dalam cerdas dan bijak bermedia sosial. Adapun kajian fokusnya adalam memberikan informasi hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang dilakukan dalam pengabdian berupa identifikasi masalah, pelaksanaan, ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif dan evaluasi pemahaman. Kegiatan pengabdian ini merupakan upaya untuk memberi edukasi bahwa pentingnya bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial ada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang Tekhnologi dan informasi (UU ITE). Penggunaan media sosial tidak bisa sembarangan. Diharapkan siswa-siswi SMA-SMK Wisnuwardhana Malang sebagai generasi penerus bangsa menjadi paham dan lebih hati-hati menerima informasiinformasi serta bijak dalam bermedia sosial. Etika-etika saat bermedia sosial juga harus diperhatikan.
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Aini, Vivi Fauziatul; Dewanti, Irine Aulina; Ernestacia, Angellica Chrizt; Ramadhan, Zulfikar; Hindiawati, Wahyu
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.189

Abstract

Sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk sistem hukum nasional, tengah dipengaruhi oleh fenomena globalisasi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia dan untuk membuat daftar keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh fenomena ini. Sumber hukum utama untuk penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yang dianalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menemukan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal merupakan contoh bahan hukum sekunder. Menemukan gagasan penting tentang globalisasi, sistem hukum, dan lingkungan Indonesia merupakan inti dari tinjauan pustaka saat mencari sumber hukum tersier. Secara tidak langsung dan langsung, evolusi sistem hukum nasional dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas informasi, perdagangan, dan kontak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Perubahan dalam lembaga hukum, gagasan hukum baru yang diadopsi, dan harmonisasi hukum hanyalah beberapa cara di mana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia. Upaya untuk menyesuaikan diri dengan norma hukum internasional dan kesenjangan antara sistem hukum tradisional dan kontemporer merupakan dua kendala yang harus diatasi oleh sistem hukum Indonesia. Namun, ada juga peluang untuk perubahan yang lebih progresif dalam hukum yang diakibatkan oleh globalisasi, seperti tata kelola hukum yang lebih baik, akses yang lebih luas terhadap keadilan, dan lebih banyak perlindungan terhadap hak asasi manusia. Memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana globalisasi telah memengaruhi sistem hukum Indonesia sangat penting untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan kemungkinan sebaik-baiknya. Jika Indonesia mengambil sikap yang luas dan progresif, ia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.
Penguatan Kapasitas Pengelolaan UMKM melalui Pendampingan dan Pengembangan Paguyuban di Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Hindiawati, Wahyu; Kirom, Novita Rifaul; Refangga, Galih Setyo
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.1158

Abstract

This community service program aims to: 1) provide socialization to Jambangan Village MSME partners related to the management and development of Jambangan Village MSMEs through the MSME Association; 2) Providing assistance in terms of managing legality both related to the newly formed Jambangan Village MSME Association and assistance to MSME actors related to the business that has been run. The methods or steps carried out in this community service include: 1) socialization of activities between the service team and MSME Partners; 2) Assistance in the management of business licenses; 3) Assistance in the preparation of Partner Cooperation Letters; 4) Intense production assistance; 5) Application of Technology. The application of technology is carried out by holding training and assistance related to inventory management, packaging and delivery of goods, as well as optimizing the marketing strategy of MSME products through the E-Commerce platform; 6) Evaluation of service activities; Evaluation activities are carried out regularly, namely monthly evaluation, quarterly evaluation and final evaluation; 7) Program Sustainability. Community service activities for MSMEs will be carried out continuously or continuously, including the following: a) consistency of evaluation and improvement (monitoring); b) Medium-term strategic planning. This program is expected to improve the business capabilities of MSME actors individually and collectively, build a competitive, collaborative, and sustainable MSME ecosystem, encourage the formation of independent MSME associations and be able to become long-term partners in village economic developmen.