Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp) ]]>
<![CDATA[Ahmad Syarif Fuadi]]>;
<![CDATA[Dadin Eka Saputra]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51749/jphi.v1i1.21
<![CDATA[Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah. Namun dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Majelis Hakim mengadili putusan perkara cerai gugat menggunakan hak ex officio nya dan menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah Iddah dan mut’ah meskipun penggugat (istri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tersebut. Metodologi yang digunakan yakni yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisa secara kualitatif yuridis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Adapun hasil analisanya antara lain : 1) Penerapan hak ex officio hakim dengan menghukum suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas ultra petita. 2) Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami dan kemampuan serta kebutuhan kehidupan yang layak bagi tergugat, sebagaimana asas audi et alteram partem dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (illusoir).]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN NIKAH SIRI DI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Yati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Nahdhah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.215 KB)
<![CDATA[Community service at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin which is aimed at the students of Pondok Tahfidz, aims to provide knowledge of the legal consequences arising from unregistered marriages. Lack of knowledge about the consequences of unregistered marriages is the main factor in the many practices of unregistered marriages that occur in society. This community service entitled "The Law of Siri Marriage in the Legal System in Indonesia (Legal Counseling at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)" is expected to provide an understanding of the students, especially in the area of ??Pondok Tahfidz Madintul Qur'an Banjarmasin on the consequences of unregistered marriage. So that with this service, it can reduce the practice of unregistered marriage in the Banjarmasin community in particular. The method used in this community service uses a sociological approach where the implementation is through counseling and lecture methods at the target location. The result of this trial is that there are conditions where people do not understand the legal consequences of unregistered marriages, especially for wives and children born from unregistered marriages.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOTIKA BAGI MASYARAKAT PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ]]>
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>;
<![CDATA[Afif Khalid]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 9, No 3 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.784 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v9i3.1053
<![CDATA[Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan tentang upaya pemberantasan narkotika yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemberantasan narkotika di daerah Hulu Sungai Selatan. Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Padang Batung khususnya baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masayarakat ini adalah metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam analisis pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau mengkaji dengan perundang-undangan. Untuk pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang dihadapi dengan sifat hukum yang nyata apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil yang diperoleh dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkotika.]]>
<![CDATA[ASPEK LEGALITAS TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[istiana heriani]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.21 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v11i2.2452
<![CDATA[Pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Tradisional Komplementer. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang aspek legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat legalitas terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris lebih rendah dibandingkan dengan komplementer dan integrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya hak memperoleh perlindungan hukum bagi pelayanan kesehatan tradisional empiris dan legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) sedangkan komplementer dan integrasi dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). ]]>
<![CDATA[UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 14 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.5 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v7i14.224
<![CDATA[Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melakukan upaya Diversi dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan hukum. Kenyataan anak melakukan tindak kriminal menjadi keprihatinan yang patut ditangani dan diberi perlakuan yang tepat. Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia.Kata kunci: diversi, peradilan pidana anak]]>
<![CDATA[KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 8, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.608 KB)
|
DOI: 10.31602/al-adl.v8i1.348
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara lebih mendalam tentang: (1) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengaturan keadilan restoratif di Indonesia. (2) Ketentuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesudah pengaturan keadilan restoratif di Indonesia.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum bagi perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya kepada anak yang berperilaku baik saja, namun juga diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana layak mendapat perlakuan khusus dalam proses penyelesaian hukumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan terhadap Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagian anak yang terlanjur melakukan tindak pidana. Keadilan restorative dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan ketentuan substansial dalam UU ini. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan. Dengan ketentuan keadilan restorative ini, anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan mendapat perlindungan hukum sebagaimana hak-haknya.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5: Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v2i5.3576
<![CDATA[Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mengalami peningkatan. Apabila nampak secara angka terjadi penurunan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan realitasnya. Sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Selain itu penyuluhan hukum ini diharapkan dapat berkesinambungan memberikan pendampingan menyangkut kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah observasi dan penyuluhan terhadap objek dengan pendekatan-pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pengabdian. Hasil dari pengabdian yang dilaksanakan adalah Pemahaman keagamaan juga perlu diberikan, agar antara hukum dan agama dapat berjalan beriringan, yang selanjutnya akan tercipta harmoni di dalam setiap keluarga dan masyarakat.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[NAHDHAH NAHDHAH]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v8i1.15891
<![CDATA[Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang perkawinan di Indonesia yangmana sahnya perkawinan jika merujuk kembali kepada agama masing-masing. Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap JR Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu pernikahan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pengaturan ini dianggap sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan mengkaji undang-undang perkawinan yang berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu dalam undang-undang perkawinan dan hasil JR tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi hal ini masih terjadi di Indonesia oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan JR saja, sanksi terhadap pelaku penyelundupan hukum harus diatur dengan jelas sehingga mampu memberikan efek jera demi terciptanya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TRADISI ADAT MANDI PENGANTIN (BAPAPAI) ADAT DAYAK BAKUMPAI DI BANDAR KARYA KECAMATAN TABUKAN MARABAHAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Maria Ulfah]]>;
<![CDATA[Sri Herlina]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8853
<![CDATA[Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district in the Perspective of Customary Law in the form of bridal showers which are usually held in the front yard of the house and become a spectacle for residents. This research is empirical legal research, which means legal research that functions to see the law realistically and examine how the law works in society. The type of this research is descriptive research, where the descriptive method is used in researching the status of a group of people, an object, a condition, or a system of thought or events in the present. The bapapai tradition is an obligation that must be carried out by the bride and groom the day before the wedding celebration. In practice uses various kinds of tools and materials and contains philosophical meaning. This tradition seeks protection from Allah SWT to avoid disturbance by spirits during wedding celebrations and in household life. Society's view of the Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district, is a marriage that leads to efforts to continue offspring. In contrast, the social structure leads to traditional or customary societal institutions. The procession of carrying out the bridal shower (bapapai) in the bandarkarya sub-district tabukan marabahan in the Customary Law Perspective among the adat bakumpai because the cultural procession of marriage is maintained as a norm of togetherness by each tribe. Every implementation of traditional marriages, traditional events that are carried out can be seen as a form of community education. Custom is part of the culture that determines human values. The marriage tradition in the Bakumpai Dayak Tribe is a hereditary custom passed down so that it is inherent in the Bakumpai Dayak community in the Tabukan Marabahan sub-district.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Muthia Septarina]]>;
<![CDATA[Munajah Munajah]]>;
<![CDATA[Nahdhah Nahdhah]]>
<![CDATA[ Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12948
<![CDATA[Di Indonesia pernikahan merupakan hak setiap warga Negara. Di dalam Pasal 28B ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) menjamin akan hal ini. Pasal tersebut berbunyi :”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Aturan dasar tersebut diwujudkan dengan keberadaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melangsungkan pernikahan, termasuk orang yang masih terkategori anak. Akan tetapi dengan pertimbangan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, Pemerintah kemudian merevisi mengenai batasan usia kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pria maupun wanita ditentukan usia minimal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun. Apabila akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pengadilan Agama memberikan izin kawin karena alasan mendesak. Pada kenyataannya permohonan dispensasi kawin ini angkanya cukup tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang akan mengkaji dari sisi perundang-undangan sekaligus dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat dari tingginya angka dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini yaitu Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin, yaitu : pertama, dampak dari ketentuan usia 19 tahun maka meningkatkan permohonan dispensasi nikan serta kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas. Kedua, Penerapan Ketentuan Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin untuk menolak atau mengabulkan dengan memperhatikan apakah calon suami sudah bekerja atau belum atau apakah calon istri masih sekolah ataukah tidak memperhatikan pula kepada alasan mendesak sebagaimana ketentuan di dalam PERMA.]]>
