Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.547

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum

Marzuki Marzuki

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Author-ID : 3524652

Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Marzuki Marzuki; Bonar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackThe general election is one of the means of democracy in the implementation of people's sovereignty within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Democracy. Since the issuance of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law Number 1 of 2015 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, the central government has made Regional Head Elections an important instrument in implementing democratic regional government. Thus, community participation takes root at the local level and involves the community in local government activities.The existence of political participation from each individual and community group will undoubtedly realize everything that concerns the needs of citizens universally. The increasing involvement of the community in organizing elections or Pilkada shows the strengthening of the democratic order in a country.Taking this into account, it is necessary to carry out Community Service Activities through Legal Counseling on the Election of Regional Heads and Community Participation, which was delivered by the Community Service Extension Team to the participants of Community Service activities consisting of the Village Head of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, The Head of the Environment, the head of the PKK, community leaders, religious leaders, traditional figure, PKK cadres and members and community members of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City to provide an understanding to the public about the essence of Pilkada and community political participation. Based on this activity, it is hoped that the people who live in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, will increase their awareness and knowledge about community participation in determining the future direction of Medan City in the future through participation in regional head elections.Keywords: Regional Head Election, Community Participation. AbstrakPemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih. Demokrasi. Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi Pilkada dan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Msyarakat

Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Marzuki Marzuki; Mohd. Natsir; Efendi Sembiring; M. Farhan Tigor Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah urgensi kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Pada dasarnya setiap desa memiliki pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu aturan yang konkrit dalam desa itu sendiri yaitu berupa Peraturan Desa. Begitu juga dengan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hari ini, perlu adanya pemahaman atas urgensi peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah dan begaimana peranan serta pengimplementasian suatu bentuk aturan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah, sehingga masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat. Adanya keinginan masyarakat untuk maju tidak akan jauh dari aturan serta ketaatan akan aturan dan pola tingkah laku dalam kehidupan, karena tolak ukur keberhasilan suatu desa bukan dilihat dari seberapa banyak peraturan yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat bagi semua masyarakat.Kata kunci: Peraturan Desa, Desa Suka Beras, PKM. AbstractVillage or called by another name, hereinafter referred to as village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs there are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Regulations are statutory regulations established by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main problems at paper is: What is the urgency of the position of village regulations and what are the contents of village regulations and the act of Village Regulations in the framework of regional autonomy. Basically, every village has a different pattern of behavior and community habits in everyday life, so there needs to be a concrete rule in the village itself, namely in the form of Village Regulations. Likewise Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency today, it is necessary to have an understanding of the urgency of village regulations within the framework of regional autonomy and how the act and implementation of a form of regulation that exists in the community is needed. The method of implementing this Community Service activity is Legal Counseling with material entitled Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government, which is delivered by the Community Service Extension team to participants in Community Service activities in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Hopefully that by this Community Service, public understand about Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government will increase, so that people know how a rule is formed and how important it is to make it. The existence of the community's desire to progress will not be far from the rules and obedience to the rules and patterns of behavior in life, because the standard for the success of a village can’t seen from how many regulations there in the community, but how the regulations are beneficial for public.Keywords: Village Regulation, Suka Beras Village, PKM (Public Service).

Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan; Marzuki Marzuki
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract General election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. The principle of democracy of the people, by the people and for the people, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 2. This research is descriptive, which describes a situation or a phenomenon related to the problem to be studied. Analytical descriptive, in this research will examine the applicable regulations, and is associated with legal theories and implementation practices concerning the problems that have been identified. According to Asman Siagian, the election dispute resolution coordinator explained the role of the Deli Serdang Regency General Elections Supervisory Body in the 2019 election dispute resolution, namely receiving and reviewing applications for dispute resolution in the election process, bringing together disputing parties to reach an agreement through mediation or deliberation and consensus. If an agreement is not reached between the disputing parties, the dispute can be resolved through adjudication.Keywords : Role, General Election Supervisory Body, Dispute, Election Abstrak Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian akan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi. Menurut Asman Siagian kordinator penyelesaian sengketa pemilu menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Kata Kunci : Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sengketa, Pemilu

Membangun Potensi Wilayah Kepariwisataan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai Mukidi Mukidi; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i3.5952

Co-Authors Afriadi Afriadi Akhyaruddin Akhyaruddin Asrul Rinaldi Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Bonar Pasaribu Dedek Fakrizal Didik Surya Duarjon Simalango Efendi Sembiring Efrida Yanti Endro Prakoso Erniyanti Erniyanti Fauzi Ridwan Harahap Firmansyah Putra Surbakti Gerriyent Gerriyent Guruh Syahputra Hanifah Anas Hanifah Anas Ibnu Affan Ismed Batubara, Ismed Jamaluddin Jamaluddin Lukman Hakim Lubis M. Farhan Tigor Lubis Mahadir Mahmud Mulyadi Marlina Miroharjo, Didik Mirza Nasution Miswar Miswar Miyas Mohd. Natsir Muhammad Arif Sahlepi Muhammad Arip Sahlepi Muhammad Zubi Muhlizar Muhlizar Mukidi, Mukidi Mulia Syahputra Nasution Muliadi Munawar Munawar Mustamam Mustamam Mustamam Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan Nusantara Tarigan Pandu Hikma Winata Batubara Purba, Nelvitia Rahmat Irwan Novrizal Ratno Mulyadi Catur Suharto Reza Nurul Ichsan Rinaldi Ramadhan Robet Padli Robet Padli Romy Sastra Namuda Siregar Ruspian Ruspian Ruspian Santoso Santoso Siti Mirzani Hapsari Suhaidi Suhaidi Tomson Simanjuntak Yamin Lubis Yamin Lubis Zulfitriadi Zulfitriadi

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal Al-Hikmah

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Al-Hikmah