Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Administrasi Pembukaan Rekening Baru pada Tabungan Wadiah BNI IB Hasanah di BNI Syariah KCP Plered Nawawi, Rusto; Darmawan, Iwan; Pratama, Gama; Robawi, Jejen
Ecobankers : Journal of Economy and Banking Vol. 2 No. 1 (2021): Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/ecobankers.v2i1.325

The purpose of this research is to find out why customers choose savings with this contract, to find out the advantages of wadiah savings accounts. This research will also discuss the administration that must be fulfilled by prospective customers as a condition when they want to open a savings account with a wadiah contract. This research method uses a qualitative approach. Qualitative methods are often called naturalistic research methods because research is carried out in natural conditions (natural setting), also known as ethnographic methods. After all, initially, this method was mostly used for research in the field of cultural anthropology, called qualitative methods, because of the data collected and its analysis. more of a qualitative nature. The results of this study are knowing the ways and steps to open a new account at the wadiah bni ib Hashanah savings account at bni Syariah kcp plered. BNI is Hasanah Savings are investment funds in rupiah currency that are managed based on sharia principles with a mudharabah mutllaqah contract or savings based on a wadiah contract (Custodian). Facilities that can be obtained by customers from banks are (1) Available options with mudharabah or wadiah contracts, (2) Free monthly administration fees for wadiah contracts, (3) Savings Book, (4) BNI Syariah Card Silver, (5) Auto debit for payment of various bills or monthly deposits of iB Tapenas Hasanah savings and iB Haji Hasanah savings, (6) Guaranteed by LPS (Deposit Insurance Corporation), (7) Can be used as collateral for financing Abstrak Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan nasabah memilih tabungan dengan akad ini, untuk mengetahui kelebihan dari tabungan akad wadiah. Penelitian ini juga akan membahas tentang administrasi yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sebagai syarat ketika hendak membuka rekening tabungan dengan akad wadiah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui cara dan Langkah -langkah pembuatan pembukaan rekening baru pada tabungan wadiah bni ib hasanah di bni syariah kcp plered. Tabungan BNI iB Hasanah adalah Investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutllaqah atau simpanan berdasarkan akad wadiah (Titipan). Fasilitas yang bisa didapatkan oleh nasabah dari bank adalah (1) Tersedia pilihan dengan akad mudharabah atau wadiah, (2) Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad wadiah, (3) Buku Tabungan, (4) BNI Syariah Card Silver, (5) Autodebet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan tabungan iB Tapenas Hasanah dan Tabungan iB Haji Hasanah, (6) Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), (7) Dapat dijadikan agunan pembiayaan.

Arbitrary Suspect Designation In Corruption Cases The Legal And Human Rights Implications Nugraha, Roby Satya; Iskandar, Eka Ardianto; Siswajanthy, Farahdinny; Darmawan, Iwan; Suhermanto, Suhermanto; Wuisang, Ari
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i3.12648

ABSTRACTThe determination of a suspect constitutes a legal act by investigators that alters a person’s status from not being linked to a criminal offense into someone who is reasonably alleged to have committed one. This study arises from the Attorney General’s Office’s decision to designate Thomas Trikasih Lembong as a suspect, which was not in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research adopts a normative legal method complemented by empirical analysis, relying on secondary sources (literature) and interviews with relevant parties. The theoretical framework employed is based on the Theory of Legal Protection and Progressive Law Theory, which underpin the analytical approach in achieving the research objectives. The findings reveal that the suspect designation against Thomas Trikasih Lembong lacked sufficient preliminary evidence, as the prosecutors failed to prove any actual state financial loss attributable to him. Moreover, the legal provision invoked by the Attorney General’s Office did not meet the required elements of a corruption offense. The study concludes that law enforcement authorities must exercise their powers in compliance with existing legal rules to guarantee both legal certainty and a fair sense of justice for all individuals. Keywords: Corruption, Suspect Designation, Attorney General’s Office, Legal Certainty, Pretrial.

Transformasi Regulasi Pertambangan dan Dinamika Variabel Strategis Suryani, Anna; Darmawan, Iwan; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.469

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan variabel utama menurut Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang hilirisasi, terjadi transformasi dalam konstelasi tata Aturan yang membawa konsekwensi pada perubahan struktur variabel utama di dalamnya. Penelitian ini memakai metode prospective analysis dengan alat bantu MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) yang diperkuat dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Positivisme sebagai pisau analisis. Hasil menunjukkan pergeseran dan perubahan. Pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditemukan hanya ada tiga variabel (Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup) dan pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel utama ada tujuh variabel (Kondisi Sosial Politik , Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global, Komitmen terhadap Transparansi). Kata kunci: MICMAC; Prospective Analysis; Teori Hukum Positivisme; Transformasi; Variabel Strategi. ABSTRACTThe purpose of this paper is to find out how the main variables change according to Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Along with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which regulates downstreaming, there has been a transformation in the constellation of rules that bring consequences to changes in the structure of the main variables in it. This study uses a prospective analysis method with the MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) tool which is strengthened by normative juridical methods supported by empirical data. This study uses the Legal Theory of Positivism as an analysis knife. The results show shifts and changes. In Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is found that there are only three variables (Socio-Political Conditions, Regional Political Dynamics, Environmental Protection) and in Law No.3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are seven main variables (Socio-Political Conditions, National Economic Conditions, Global Policy Changes, Downstreaming and Added Value, Global Commodity Market Stability, Commitment to Transparency).Keywords: MICMAC; Positivisme Law Theory; Prospective Analysis; Strategic Variable; Transformation.

Transformasi Regulasi Pertambangan dan Dinamika Variabel Strategis Suryani, Anna; Darmawan, Iwan; Satory, Agus
Bina Hukum Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 10, Nomor 1, Oktober 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v10i1.469

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan variabel utama menurut Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang hilirisasi, terjadi transformasi dalam konstelasi tata Aturan yang membawa konsekwensi pada perubahan struktur variabel utama di dalamnya. Penelitian ini memakai metode prospective analysis dengan alat bantu MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) yang diperkuat dengan metode yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Positivisme sebagai pisau analisis. Hasil menunjukkan pergeseran dan perubahan. Pada Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 ditemukan hanya ada tiga variabel (Kondisi Sosial Politik, Dinamika Politik Kawasan, Perlindungan Lingkungan Hidup) dan pada Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 variabel utama ada tujuh variabel (Kondisi Sosial Politik , Kondisi Perekonomian Nasional, Perubahan Kebijakan Global, Hilirisasi dan Nilai Tambah, Stabilitas Pasar Komoditas Global, Komitmen terhadap Transparansi). Kata kunci: MICMAC; Prospective Analysis; Teori Hukum Positivisme; Transformasi; Variabel Strategi. ABSTRACTThe purpose of this paper is to find out how the main variables change according to Law Number 3 of 2020 and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Along with the issuance of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining which regulates downstreaming, there has been a transformation in the constellation of rules that bring consequences to changes in the structure of the main variables in it. This study uses a prospective analysis method with the MICMAC (Matrix Cross- Reference Multiplcation Applied to a Classification) tool which is strengthened by normative juridical methods supported by empirical data. This study uses the Legal Theory of Positivism as an analysis knife. The results show shifts and changes. In Law No.4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is found that there are only three variables (Socio-Political Conditions, Regional Political Dynamics, Environmental Protection) and in Law No.3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, there are seven main variables (Socio-Political Conditions, National Economic Conditions, Global Policy Changes, Downstreaming and Added Value, Global Commodity Market Stability, Commitment to Transparency).Keywords: MICMAC; Positivisme Law Theory; Prospective Analysis; Strategic Variable; Transformation.

Flipbook as a Learning Medium: A Study on Indonesian ESP Students Darmawan, Iwan; Heriyawati, Dwi Fita; Mustofa, Mutmainnah; Romadhon, M Galuh Elga
VELES Voices of English Language Education Society Vol 8 No 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/veles.v8i1.25137

Technological advancements are significantly transforming the landscape of Indonesian education, shifting from traditional methods to digital learning media. This study examines the adoption of Flipbook, a digital tool, in English for Specific Purposes (ESP) courses, aiming to enhance the learning experience for students enrolled in English language study programs. Utilizing Flipbook as an instructional medium, lecturers anticipate offering a novel approach to integrating technology in education. Data were gathered through questionnaires administered to seventy-six students focusing on ESP materials. The questionnaire, comprising thirty-one items with both positive and negative statements, evaluated four key aspects: the completeness of the learning content delivered through Flipbook, student engagement in learning activities, the effectiveness of lecturers in managing the digital learning environment, and the adequacy of facilities and infrastructure supporting the use of Flipbook. The findings demonstrated varying levels of effectiveness: The lecturer's ability to manage Learning was notably effective, with a high mean score of 44.97, indicating that Flipbook facilitates dynamic classroom management. Learning Activities also showed positive outcomes, with a mean score of 36.43, suggesting satisfactory engagement and interactivity. However, Learning Completeness and Facilities and Infrastructure highlighted areas needing improvement, with mean scores of 31.57 and 27.24, respectively. These lower scores reveal significant gaps in content delivery completeness and the supporting infrastructure, which are critical for effectively using digital learning tools.

EXPLORING STUDENTS’ VOICES ON SNBT ENGLISH LITERACY: A NARRATIVE INQUIRY APPROACH Darmawan, Iwan; Romadhon, M Galuh Elga; Mustofa, Mutmainnah
English Review: Journal of English Education Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : University of Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/erjee.v12i1.9207

This research study examines the challenges encountered by high school students in Indonesia while acquiring English literacy skills for the National Selection Based on Test (SNBT) examination. The research uses a narrative inquiry methodology to gather qualitative data from two participants who come from diverse backgrounds. The researcher aims to gain a thorough understanding of the participants' experiences, perceptions, and challenges associated with the SNBT examination. Using open-ended questions and probing techniques, the researcher was able to identify recurring themes, patterns, and significant insights. Thematic analysis was employed to identify and analyze the main themes and sub-themes that emerged from the respondents' narratives. The findings of the research indicate that language, psychological, and environmental challenges were identified as the primary obstacles. The findings underscore the significance of catering the varied learning needs of students, including language support and personalized instruction. Moreover, offering explicit guidance on the format and requirements of the SNBT test can better prepare students for success. Additionally, integrating technology, such as online resource and tools, into the language curriculum can enhance engagement and provide valuable learning opportunities. These recommendations aim to empower students by equipping them with the necessary tools and support to navigate the challenges of English literacy acquisition and excel in the SNBT examination.

KOMPARASI PENJATUHAN PIDANA MATI MENURUT KUHP DAN KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KERAJAAN MAJAPAHIT Nurjanah, Khairun NIsa; Darmawan, Iwan; Iskandar, Eka Ardianto
Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) Vol 4, No 2 (2023): Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/pajoul.v4i2.8722

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana komparasi penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit yang memberikan manfaat bagi pengayaan sejarah hukum pidana Indonesia dan memberikan suatu refleksi bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pidana mati didefinisikan sebagai pidana yang merampas satu kepentingan hukum, yakni jiwa atau nyawa manusia. Pidana ini sepanjang sejarahnya memang menuai banyak pro dan kontra, pengaturan pidana mati bahkan terdapat dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit tersebar dalam 45 Pasal kejahatan. Peradaban Majapahit meninggalkan hukum dan undang – undang yang dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum dan peradilan. Ternyata hal itu belum mendapatkan perhatian serius baik dari DPR dan Pemerintah Indonesia. Dari permasalahan tersebut, mendorong peneliti untuk melahirkan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu : apa alasan penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penjatuhan pidana mati menurut KUHP dan KMD, bagaimanakah penerapan pidana mati menurut KUHP dan KMD. Untuk menjawab penelitian tersebut, penelitian hanya memfokuskan kepada aspek penjatuhan hukum pidananya saja melalui penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian empiris dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan undang – undang (statute approach). Kata Kunci : Pidana Mati, Sejarah Hukum, Kitab Kutaramanawa Dharmasastra Kerajaan Majapahit AbstractThe purpose of this study is to explore knowledge about how the comparison of death penalty punishment according to the Criminal Code and the Book of Kutaramanawa Dharmasastra of the Majapahit Kingdom which provides benefits for the enrichment of the history of Indonesian criminal law and provides a reflection for the reform of Indonesian criminal law. The death penalty is defined as a crime that deprives one legal interest, namely human life or life. This crime throughout its history has indeed reaped many pros and cons, the death penalty arrangement is even contained in the Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom spread in 45 articles of crime. Majapahit civilization left behind laws and laws that were used as the basis for running the wheels of government, law enforcement and justice. It turns out that it has not received serious attention from both the DPR and the Government of Indonesia. From these problems, it encourages researchers to give birth to several research questions, namely: what is the reason for imposing the death penalty according to the Criminal Code and KMD, how is the death penalty imposed according to the Criminal Code and KMD, how is the application of the death penalty according to the Criminal Code and KMD. To answer this research, the research only focuses on aspects of criminal law imposition through normative legal research supported by empirical research with a historical approach and a statute approach. Keywords: Death Penalty, Legal History, The Book of Kutaramanawa Dharmasastra Majapahit Kingdom.

STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI KOREA SELATAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANTITERORISME DI INDONESIA BESERTA PERKEMBANGANNYA Jeehoon, Moon; Darmawan, Iwan; Satory, Agus; Nugraha, Roby Satya
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10528

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan analisis tentang persamaan, perbedaan serta perkembangan dari Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dan Republik Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Persamaan Undang-Undang Antiterorisme di Republik Korea dengan di Republik Indonesia adalah sama-sama mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindakan yang mengancam keamanan nasional dan masyarakat umum; sama-sama mengatur tentang badan atau lembaga penanggulangan terorisme, yaitu Komite Nasional Penanggulangan Terorisme atau disebut dengan National Counter Terrorism Center (NCTC) dan The Counter Terrorism Center (CTC) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); sama-sama menerapkan ancaman hukum mati; sama-sama mengatur tentang kompensasi/santunan bagi korban atau keluarga korban terorisme; serta sama-sama mengatur tentang perlindungan bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme. Sedangkan perbedaan keduanya adalah dalam hal jumlah bab, pasal dan ayat; jumlah perubahan; imbalan uang bagi pelapor atau informan adanya dugaan tindakan atau rencana terorisme; subjek pidana mati; pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor; dan ancaman jumlah ancaman denda. Undang-Undang Antiterorisme yang berlaku di Republik Korea adalah Undang Nomor 14071 Tahun 2016 tentang Tindakan Pemberantasan Terorisme Untuk Perlindungan Warga Negara dan Keamanan Publik yang telah mengalami tiga kali perubahan, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 15608 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 17466 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 18321 Tahun 2021. Sedangkan di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kata Kunci: Undang-Undang Antiterorisme, Republik Korea, Republik Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to provide an analysis of the similarities, differences and developments of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia. The research method used is the empirical normative legal research method. The similarities of the Anti-Terrorism Law in the Republic of Korea and the Republic of Indonesia are that they both define the crime of terrorism as an act that threatens national security and the general public; both regulate counter-terrorism agencies or institutions, namely the National Counter-Terrorism Committee or called the National Counter-Terrorism Center (NCTC) and The Counter Terrorism Center (CTC) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT); both apply the threat of the death penalty; both regulate compensation/benefits for victims or families of victims of terrorism; and both regulate protection for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism. While the differences between the two are in terms of the number of chapters, articles and verses; number of changes; monetary rewards for reporters or informants of alleged acts or plans of terrorism; subject of the death penalty; additional penalties in the form of revocation of the right to own a passport; and the threat of the amount of the threat of a fine. The Anti-Terrorism Law in force in the Republic of Korea is Law Number 14071 of 2016 concerning Actions to Eradicat Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security which has undergone three amendments, which were amended through Law Number 15608 of 2018, Law Number 17466 of 2020 and Law Number 18321 of 2021. Meanwhile, in Indonesia there is Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Keywords: Anti-Terrorism Act, Republic of Korea, Republic of Indonesia.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DISERSI APARAT NEGARA Nugraha, Roby Satya; Darmawan, Iwan; Astuti, Astri Puji
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10208

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan secara mendasar bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI terdiri dari tiga matra yakni matra darat, matra laut dan matra udara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI memiliki tugas pokok yakni melakukan operasi militer untuk keperluan perang maupun bukan untuk keperluan perang. Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Segala perbuatan apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan di lingkungan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dapat mencoreng martabat dan nama baik TNI jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas. Adapun identifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AD yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyimpangan seksual dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif yuridis yang didukung penelitian empiris, pengumpulan data melalui peneltian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif. Oknum TNI AD yang terlibat dalam tindak penyimpangan seksual ini juga dianggap telah melanggar hukum disiplin militer yang mana selama proses pemeriksaan perkara di persidangan harus didasarkan Hukum Acara Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana Penyimpangan Seksual, Kesusilaan, Peradilan MiliterTop of FormTop of Form.ABSTRACT The aim of this research is to explain fundamentally that the Indonesian National Army (TNI) is the armed forces of a country based on statutory regulations. The TNI consists of three dimensions, namely the land force, sea force and air force, which is the front guard in maintaining the defense and security of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The TNI has the main task of carrying out military operations for war purposes and not for war purposes. The position of TNI members in the eyes of the law is no different from that of civil society, which must remain subject to or obedient to all legal regulations in force in the country of Indonesia. Any action carried out by individual members that is contrary to applicable legal norms and violates regulations in the military environment is basically an action that can tarnish the dignity and good name of the TNI if this is not immediately followed up firmly. The identification of the problem in this writing is how criminal responsibility is held for individuals from the Indonesian Army who are proven to have committed criminal acts of sexual deviance and how judges consider in deciding cases regarding criminal acts of sexual deviance committed by individuals from the Indonesian Army. The method used in this research is descriptive analysis, a type of normative juridical research supported by empirical research, data collection through library research and field research, then the data obtained is processed using qualitative methods. The TNI AD personnel who were involved in this act of sexual deviance were also deemed to have violated military disciplinary law, which during the process of examining cases at trial must be based on the Military Justice Procedure Law as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Keywords: Indonesian National Army (TNI), Crime of Sexual Deviance, Morality, Military Justice

Social Media, Fake News, Information Manipulation and Democracy and The Challenges of Finding Legal Truth in The Post-Truth Era Sihombing, Lasmin Alfies; Darmawan, Iwan; Prayuti, Yuyut
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4797

The post-truth era creates uncertainty in the search for absolute truth, where objective facts are less influential in shaping public opinion than emotions and personal beliefs. This phenomenon has a negative impact on the democratic process, public perception of democratic institutions, and legal justice. The challenge of distinguishing facts from fabricated opinions affects law enforcement and the integrity of the democratic process. The research method used in this article is normative legal research that examines law as norms or rules that apply in society, focusing on document analysis and the use of legal sources. This research aims to find legal norms that are relevant in answering certain legal challenges or problems, as well as to produce arguments and theories as guidelines in resolving legal cases using secondary data (library research or document studies). In the post-truth era, law remains an important foundation in maintaining justice and order. Although challenges to political correctness can shake public confidence, the roots of law remain strong. The post-truth phenomenon is an irrational phenomenon, while legal truth (ontologically, epistemologically, and axiologically) is related to rational things, so it is quite difficult to debate and bring these two things together. Therefore, it is important to position the two different things in a position where we can find the most basic thing, both philosophically and legally.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search