Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

The Development of Punishment in Indonesian Criminal Law Darmawan, Iwan; Nugraha, Roby Satya; Sihombing, Alfies L.
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.41309

Abstract

With the birth of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it gives great hope for the development of punishment and punishment in Indonesian Criminal Law, which in turn gives hope for the fulfillment of a sense of public justice and the establishment of criminal law that guarantees legal protection from the threat of criminal offenders who can endanger the survival of the nation and state. Efforts to fundamentally reform the Indonesian criminal law have been carried out by reforming Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The purpose of this study is to explain in detail that the development of punishment and punishment in Indonesian criminal law has undergone a fairly long development covering the Dutch colonial period, the independence period and post-independence. In the period before independence, the development of Indonesian Criminal Law was only limited to the colonial period or the Dutch colonization period. This research uses normative juridical research method. The conclusion that can be stated is that in the period before the Dutch colonization, the development of Indonesian Criminal Law was included in the scope of the Ancient Nusantara Criminal Law contained in the Ancient Nusantara Law Books originating from the period of kingdoms in the archipelago. This research finally recommends that in addition to the ancient Indonesian criminal law originating from the period of kingdoms in the archipelago, there is also customary criminal law spread throughout Indonesia.
Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst) Muhammad Lerick Wasito; Iwan Darmawan; Nommy HT Siahaan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13107

Abstract

Tindak pidana korupsi di sektor lingkungan hidup memberikan dampak sistemik, multidimensional, dan jangka panjang terhadap kerusakan ekosistem. Praktik korupsi pada proses perizinan, pengawasan, dan rehabilitasi lingkungan melemahkan penegakan standar lingkungan, menyebabkan degradasi hutan, pencemaran, serta ancaman kesehatan masyarakat. Selain merugikan keuangan negara, korupsi lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang luas dan sulit dipulihkan. Penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan masih terbatas pada pemidanaan finansial, tanpa memperhitungkan kerugian ekologis dan kewajiban pemulihan lingkungan, akibat lemahnya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan serta belum adanya instrumen penilaian kerusakan ekologi yang komprehensif. Penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan ekologis memerlukan pendekatan multidisipliner dengan pelibatan ahli lingkungan, perhitungan kerugian ekologis, dan penguatan sinergi kelembagaan antara aparat penegak hukum dan otoritas lingkungan. Penerapan pidana idealnya tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga pada pemulihan lingkungan, pelaksanaan prinsip polluter pays, dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan.