Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Magnum Opus Legal Spirit Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Journal Education Multicultural of Islamic Society Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Mengkaji Indonesia
Hufron Hufron
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
REFORMULASI KEWENANGAN POLRI DAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN Herdi Kuingo; Hufron Hufron; Sri Setyadji
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 3 (2020): Agustus
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak yang dibatalkan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan Hutan yang salah hanya merupakan pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar sangat marak di Indonesia dan mengundang banyak pihak dan merupakan tindak kejahatan yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas pembalakan liar adalah karena pembalakan liar termasuk kategori “kejahatan terorganisasi”. Oleh karena itu merupakan kebijakan legal kriminal yang disetujui dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging harus diwujudkan. Kebijakan hukum kriminal dan wewenang dalam penyidikan antara polri dan ppns yang diterapkan dalam kerangka penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana logging ilegal Mengenai resolusi yang diselesaikan dengan pembalakan liar tidak dirumuskan batasnya sehingga para pembela yang menugaskan pembalakan liar itu sendiri. Dalam praktiknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal penebangan ditandai dengan penanganannya yang tidak terpisahkan (lengkap) karena perceraian yang terkait langsung seperti pemodal, pemesan, donor, pemalsu dokumen, sawmill saja yang dipidana.
LEGALITAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN Khoirul Anam; Slamet Suhartono; Hufron Hufron
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan wujud perlindungan Hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat koseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukumyang diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan berakibat hukum: Ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban. Pewaris langsung beralih ke ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah dan sampai saat ini masih menguasai tanahnya. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.
TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API (PERSERO) TERHADAP PENUMPANG YANG MENJADI KORBAN KECELAKAAN KERETA API Arief `Rachmad Hidayat; Hufron Hufron; Sri Setiadji
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang berarti bahwa dalam melakukan penelitian, komposer akan meninjau dan dari segi hukum dan juga akan melihat efek dan gejala yang ada di masyarakat dari sumber data yang digunakan. sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa, tanggung jawab PT. Kereta Api sesuai dengan yang diatur oleh UU RI No. 13 tahun 1992 tentang mobilitas mengatakan bahwa PT. Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh penumpang karena kelalaian dalam melakukan transportasi. Sehingga jika terjadi kecelakaan maka penumpang dan ahli waris yang terluka yang seharusnya meninggal dapat menuntut PT. Kareta Api (Persero) selama kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dan pembawa. Sedangkan jumlah kompensasi yang diberikan oleh PT Kereta Api (Persero) kepada korban kecelakaan kepada penumpang baik kelas ekonomi maupun kelas eksekutif tidak ada perbedaan, karena premi yang dibayarkan oleh PT. Kereta Api (Persero) ke PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penjamin adalah sama.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta; Hufron Hufron
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 3 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i3.51

Abstract

The government has the power to intervene in all aspects of people's lives through public power, including areas not regulated by law. This condition then causes the state to need its own initiatives and policies. This is what is called the concept of discretion in administrative law. However, the exercise of discretion also tends to detect abuse and arbitrariness of duties, which can result in criminal acts of corruption as referred to in Article 3 of the Anti-Corruption Law. Because the discretionary authority is for the public interest or the public interest, then if the discretionary authority is used for purposes other than the public interest or the public interest, then the discretionary act becomes a criminal act of corruption in terms of crime. This could be considered the abuse of influential work.
PARAMETER PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Naftali Gakur; Hufron Hufron
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 3 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i3.84

Abstract

Corruption is one of the high-level crimes (ordinary crime), because corruption is not only detrimental to state finances, but also harms the wider community. Corruption crimes themselves are mostly committed by people who have positions or authorities, such as ASN (State Civil Apparatus), Regents, Governors, and other government officials. With the position or position and authority possessed, government officials have many ways and opportunities to abuse their authority in committing corruption crimes. There are two authorities of government officials, namely bound authority and free authority (discretion). Parameters to find out whether the actions carried out by government officials are a form of abuse of authority in corruption crimes or not, namely using laws and regulations consisting of laws and regulations consisting of laws, provincial regulations or regency/city regulations, especially for bound authority, while for free authority the parameters are good general principles such as principles of good governance (AAUPB) and general principles others outside the AAUPB; general principles of state governance (AAPN); Principles of State Governance (APPN); Principles of Village Government Management (APPD).
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER Meilisa Nurrohmah; Hufron Hufron
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.261

Abstract

Wherever the health industry is viewed as essential to human survival, it is the subject of heated debate. The term "health" refers to the dynamics of a healthy lifestyle, which can be viewed from various perspectives, including a fulfilling social life, a strong spiritual foundation, an understanding of the significance of health, the use of scientific disciplines to strike a work-life balance, and so on. Whenever the topic of health is brought up, it's hard to avoid referring to medicine. It is expressly stated in Health Law 36 of 2009 that persons involved in the distribution of drugs must be licensed. Of course, you know that there are many different categories of pharmaceuticals in the pharmaceutical industry; however, the distribution of hard drugs, also known as G-list drugs, requires special care. The current system for distributing hard narcotics is lax because in some locations, such medications can be acquired without the need for a prescription. Many people and organizations have been exposed as dealers and distributors of illicit substances. As a result, the author intends to elaborate on the nature of the laws governing the illegal distribution of hard drugs, the relative ease with which such substances can be purchased, the spectrum of abuse that can result from their use, and so on
Urgensi Penerapan Constitutent Recall Achmad Zarkasyi Yahya; Hufron Hufron
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: So far, the concept of a recall occurring in Indonesia is fully controlled by political parties and is seen as injuring the spirit of people's sovereignty. Yet according to the constitution, the people have sovereignty. In the end, equality is realized only in the process of selecting political officials. But the people are not given the right to recall elected political officials. Precisely political parties have this right so that the sovereignty of the people shifts to the sovereignty of political parties. As a result, political officials will be more submissive and obedient to political parties than their voters. Purpose: This research aims to open updated insights regarding the concept of constituent recall or referendum recall in an effort to strengthen people's sovereignty. Design/Methodology/Approach: In this research uses the type of normative legal research. Using a statutory approach and a conceptual approach. In other words, this research aims to solve a problem over existing legal issues, of course, supported by a statute approach related to the issue raised, as well as raising cases that have permanent legal force, and using a conceptual framework that is guided by views and doctrines. legal in law. Findings: Political parties are seen as hampering the process of channeling people's aspirations within the legislature, often carrying out recalls without asking for the approval of the people and giving the main delegation to members of the DPR and DPRD. As stated in the 1945 Constitution regarding the sovereignty of the people, therefore, in the recall process, members of the legislature must include the people. This writing aims to change the process of replacing members of the legislature with the constituent recall process to involve the people dirctly in the withdrawal or replacement of members of the legislature, especially members of the DPR and DPRD in a democratic manner by prioritizing people's sovereignty so that the process becomes transparent and democratic. Originality/Value: Several research have raised the issue of recall, but what is novel in this research is the construction of recall constitutions which involves the people in order to realize people's sovereignty.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH SUSUN YANG UNITNYA DIBONGKAR KARENA KONDISI TIDAK BISA DIHUNI Erwin Indomora; Arif Darmawan; Hufron Hufron
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik unit rumah susun ketika unit mereka harus dibongkar karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihuni. Rumah susun telah menjadi salah satu solusi perumahan yang penting di daerah perkotaan yang padat, dan pemilik unit rumah susun menghadapi risiko ketika kondisi bangunan mereka menjadi tidak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemilik unit rumah susun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti lambatnya proses hukum dan kurangnya pemenuhan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik unit rumah susun yang unitnya dibongkar. Antara lain, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, peningkatan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran pemilik unit rumah susun tentang hak-hak mereka. This study aims to examine the legal protection given to owners of flats when their unit has to be demolished due to conditions that make it impossible to live in. Flats have become one of the most important housing solutions in dense urban areas, and owners of flats face risks when their building conditions become uninhabitable. This study uses a normative legal research method by collecting and analyzing various legal regulations, court decisions, and related documents. The results of the analysis show that the owners of flats have rights that are protected by applicable laws and regulations. However, the implementation of this legal protection still faces challenges, such as the slow legal process and the lack of fulfillment of the responsibilities of related parties. This research also identifies several solutions to increase legal protection for the owners of apartment units whose units are demolished. Among other things, it is necessary to reform regulations that are clearer and more comprehensive, increase access to effective dispute resolution mechanisms, and increase the understanding and awareness of apartment unit owners about their rights.
Co-Authors Abdul Wahid Achmad Zarkasyi Yahya Adhyakso Wahyu Setyadji Aminuyati Arief `Rachmad Hidayat Arif Darmawan Erwin Indomora Hajjatulloh, Hajjatulloh Herdi Kuingo Karmal Maksudi Made Warka Meilisa Nurrohmah MOH. SALEH Mohammad Syaifuddin Muhamad Dela Dwi Mustofa Muhammad Samsul Qamaruddin Bowta Naftali Gakur Riza Fefriadi S Endang Prasetyawati Slamet Suhartono Sri Setiadji Sri Setyadji Syofyan Hadi Yusmita Yusmita