Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.351
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Wacana Hukum Pandecta Yustisia FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Unram Law Review Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Jurnal Yudisial PROGRESIF: Jurnal Hukum Cepalo Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Mulawarman Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Keadilan Yuridika Perspektif Hukum Bina Hukum Lingkungan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Derita Prapti Rahayu
Universitas Bangka Belitung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI Faisal, Faisal; Rahayu, Derita Prapti
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.129 KB)

Abstract

Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan.
TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINALISASI Faisal, Faisal; Rahayu, Derita Prapti
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba menetapkan perbuatan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagai perbuatan pidana (delik). Tujuan penelitian ingin mengetahui secara kritis tujuan pemidanaan delik Pasal 162 dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. Asas manfaat yang diharapkan agar dapat melihat secara objektif dalil teori kriminalisasi, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam memformulasikan ketentuan pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan kebijakan kriminalisasi pada delik Pasal 162 tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik. Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya. Bahkan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak mendapat legitimasi yang kuat dari esensi tujuan pemidanaan yang sejalan dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. Rekomendasi kedepan agar kebijakan legislasi haruslah dilakukan dengan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan.
Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution: A Study at Restorative Justice Houses in Yogyakarta Cahya Wulandari; Lutvi Tri Cahyanto; Winarsih; Derita Prapti Rahayu; Muhamad Sayuti Hassan
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 10 No. 1 (2025): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v10i1.24071

Abstract

The retributive paradigm in criminal case resolution focuses on punishing the offender, often neglecting the victim's interests. This is evident in victims' limited role in court, where they primarily serve as witnesses and lack the authority to take meaningful action. Furthermore, the Indonesian legal system continues to prioritize imprisonment, resulting in incarceration for nearly all offenses, ranging from minor to severe, which contributes significantly to prison overcrowding. This study examined and analyzed the role of Restorative Justice Houses in Yogyakarta City in resolving criminal cases through a restorative justice approach. Such an approach is crucial, as it promotes social harmony and helps prevent larger societal conflicts. Therefore, it is essential to advocate for the broader implementation of restorative justice as a conflict resolution.
Co-Authors Ahda Muttaqin Amir Dedoe Andri Yanto Anri Darmawan Cahya Wulandari Cahya Wulandari Darmawan, Anri Darwance, Darwance Darwance, Darwance Dyah Wijaningsih Esmi Warassih Pujirahayu Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Fauzan Hakim Ferdian, Komang Jaka Hasmonel Hasmonel Hasmonel Hasmonel Hassan, Muhamad Sayuti Ita Rosdiana Lutvi Tri Cahyanto Mieke Yustia Ayu Ratna Sari Muchammad Shidqon Prabowo Muhamad Irfani Muhamad Sayuti Hassan Muhammad Anwar Tanjung Mulya Nopriansyah Ndaru Satrio Putri Ade Tami Rafiqa Sari Sigit Nugroho SRI RAHAYU Sulaiman Sulaiman Sulaiman, Sulaiman Toni, Toni Tony Tony Untoro Untoro Winanda Kusuma Winarsih Wiragian timabad Yokotani Yokotani