Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal hukum das sollen Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indragiri Law Review
Vivi Arfiani Siregar
Universitas Islam Indragiri
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Concong (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/A/01/IX/2025/POLSEK.CONCONG) Musfidhal Arief; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan F
Indragiri Law Review Vol. 4 No. 1 (2026): Indragiri Law Review
Publisher : Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ilr.v4i1.251

Abstract

This study examines the process of uncovering a narcotics crime case within the jurisdiction of the Concong Sector Police, with reference to Case File Number: LP/A/01/IX/2025/Polsek.Concong. The research is designed as empirical (sociological) legal research using a statute approach and a case approach, combined with field data obtained from investigators, a suspect, and witnesses at the Concong Sector Police. The findings show that the process of uncovering the narcotics case followed the stages of investigation and inquiry regulated under Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), beginning with the receipt of information, undercover buy and controlled delivery techniques, arrest, search, seizure of evidence, examination of witnesses and the suspect, and coordination with the Public Prosecutor's Office and the Criminal Laboratory. The study also finds that the uncovering of the case faced several obstacles, namely limited investigative personnel and facilities, the closed and clandestine character of narcotics networks, the low willingness of the community to provide information, and the challenge of fulfilling minimum evidentiary standards under Article 183 and Article 184 of the KUHAP. The study recommends strengthening investigative capacity, community-based prevention, and closer inter-agency coordination in order to make the uncovering of narcotics cases in the jurisdiction of the Concong Sector Police more effectivef
Status Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Ali Azhar; Darmiwati; Triyana Syafitri; Didi Syaputra; Herdiansyah; Vivi Arfiani Siregar
TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Trimas: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status hak tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pembuktian kepemilikan tanah, mekanisme peralihan hak, perlindungan hak-hak keperdataan, serta berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai status hak atas tanah dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan hukum di bidang pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas kepemilikan, kepastian hukum, serta penyelesaian permasalahan pertanahan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.
Analisis Yuridis Keterangan Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Ancaman Kekerasan: Studi Perkara No. LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil Mariano Mariano; Vivi Arfiani Siregar; KMS. Novyar Satriawan Fikri
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Takuana (July-September)
Publisher : MAN 4 Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56113/takuana.v5i2.637

Abstract

This study analyzes the legal position of a victim’s testimony as evidence in criminal cases of sexual intercourse accompanied by threats of violence under Indonesian criminal law and examines its application in Case File Number: LP/B/02/I/2025/SPKT/Polres.Inhil. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that a victim’s testimony is valid evidence under Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and plays an important role in proving the offense. However, pursuant to Article 183 KUHAP, it cannot solely justify a conviction and must be supported by other lawful evidence. In the examined case, the victim’s testimony was reinforced by visum et repertum, witness statements, and physical evidence. The investigation nevertheless faced challenges, including the victim’s psychological trauma, the absence of eyewitnesses, and delayed reporting. Therefore, professional, objective, and victim-centered investigations are essential to ensure legal certainty, justice, and protection for victims.
PELAKSANAAN REFRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU Ramadani Nur; Kms Novyar Satriawan Fikri; Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vyhnz274

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan berkoordinasi bersama Densus 88 Anti Teror. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi teknologi dalam mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN LP NOMOR : LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU Ichsan Syahputra; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/xybvyy63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan LaporanLP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan kompleksitas peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum.
PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Rusdin; Ali Azhar; Vivi Arfiani Siregar; M.Rizqi Azmi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ejqscx79

Abstract

Pelaksaan disiplin terhadap anggota Kepolisian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP No. 2/2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan disiplin kerja anggota Polri di Polres Indragiri Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja anggota Polri di Polres Indragiri Hilir berdasarkan PERKAP No. 2 Tahun 2016?, (2) Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan disiplin kerja tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja di Polres Indragiri Hilir secara umum telah dilaksanakan tahapan dalam PERKAP No. 2 Tahun 2016, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman peraturan yang belum merata, dan faktor kedisiplinan individu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan disiplin kerja di Polres Indragiri Hilir sudah berjalan cukup baik, tetapi perlu peningkatan melalui sosialisasi berkelanjutan, pembinaan intensif, dan pengawasan yang lebih ketat agar efektivitas disiplin kerja dapat optimal.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPULING BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.UNIT RESKRIM TEMPULING/POLRES INHIL/POLDA RIAU Edi Surya; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/48qz4g34

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditagani oleh Kepolisian Sektor Tempuling ,Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT, Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana implementasi penetapan tersangka dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan saksi-saksi terkait, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan perlindungan anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sehingga status tersangka dapat ditetapkan kepada tiga orang terduga pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat proses penyidikan, yaitu faktor korban dan keluarga, faktor saksi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis korban, yang memerlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga psikolog.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TP CURAT BERDASARKAN LP NOMOR: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN” Peri Persolima; Vivi Arfiani Siregar; Bambang Sasmita Adi Putra; Gushairi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/aam80z57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, keterbatasan personel dan sarana, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi penyelidikan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan profesionalisme penyidik, serta pemenuhan sarana pendukung sehingga efektivitas penyelesaian perkara dapat terus ditingkatkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILO GRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Tri Suandi; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri; R. M. Yusuf Trisnajaya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vkyqqs88

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penjualan yang melampaui harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan subsidi LPG dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
EFEKTIVITASPERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANITINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI WILAYAHHUKUM POLRES INHIL Maulana Sehvy Bestari; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/pqnzxs53

Abstract

Prostitusi terselubung merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di masyarakat dengan modus operandi yang semakin tersamar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukum Polres Inhil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Polres Inhil dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi terselubung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
Co-Authors Agus Saputra Siahaan Ahmad Sofyan Harahap Ali Azhar Alwi Radi Pria Sabra Asdiansyah Assyaidil Adha A Hakim Bambang Sasmita Adi Putra BUDI RAHMAN Darmiwati Darmiwati Didi Syaputra Edi Surya Fani H Feni Puspita Sari Feni Puspitasari Gideon Brilyan Tito Nababan Hukum Gushairi Herdiansyah Ichsan Syahputra Indra Muchlis Adnan Indra Mukhlis Adnan Jamri Kms Novyar Satriawan F M. Hafidz Novta. D M.Rizqi Azmi Marhat Mariano Mariano Masril Maulana Sehvy Bestari Muannif Ridwan Mubarik Muhammad Murdani Muhsin Muhsin Musfidhal Arief Narita Nasution Novyar Satriawan Fikri, KMS Nurhan Peri Persolima Purwo Nugroho Puspa Maria Hukum R. M. Yusuf Trisnajaya raden dimas ari wibowo dimas Ramadani Nur Riki Fernando Rusdin Ryan H Soni Putra Anni Muhara Syarwani Syahril Tri Suandi Triyana Syafitri Wahyono Wandi Wandi