Garuda - Garba Rujukan Digital

Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Grace Sharon
Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i1.314

Pada awal sejarah pemasaran dilakukan dengan cara pertukaran barang (barter) dan terus berkembang menjadi perekonomian dengan menggunakan uang sampai dengan pemasaran yang modern. Pemasaran haruslah merupakan sarana dari organisasi untuk mengetahui kebutuhan manusia yang tak terpenuhi, baru menjadi peluang usaha menciptakan pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, ruang lingkup pemasaran disederhanakan menjadi empat kegiatan utama yang dikenal dengan 4P yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Promosi itu sendiri adalah proses komunikasi atau penyampaian berita tentang produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen yang sifatnya memberitahukan, membujuk, dan/atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Namun, seringkali pelaksanaan dari kegiatan promosi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam metode promosi menyesatkan, yang menjerat konsumen dalam keadaan lemah dan tak berdaya dengan tekanan psikis dari pelaku usaha, atau penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, dan hal-hal tersebut sungguh merugikan konsumen.

Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Grace Sharon; Bintang Aulia Hutama
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.353

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang maladministrasi oleh Penyelenggara Negara masih minim, dengan kenyataan seperti ini tentunya menempatkan masyarakat di posisi pasif dalam kehidupan bernegara yang hanya menerima apapun kualitas pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Negara, dengan kata lain tidak ada keadilan dan kepastian bagi masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Penyalahgunaan kewenangan melalui bentuk maladministrasi tersebut sangat tidak dibenarkan. Maka dalam penulisan artikel ini dijabarkan pengertian maladministrasi adalah setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kepatutan (etika) administrasi, prosedur (syarat formiil), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana dari perbuatan maladministrasi oleh Penyelenggara Negara yang menyebabkan kerugian materiil atau immateriil dapat dilakukan penuntutan atau aduan ganti rugi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF FRAUD OR EMBEZZER Suhartono, Nur; Mardani; Sharon, Grace
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.280

The crime of money laundering is a crime that has a distinctive characteristic, namely, this crime is not a single crime but multiple crimes. This crime is characterized by the form of money laundering, which is a crime that is a follow-up crime or continuing crime, while the main crime or original crime is called a predicate offense or core crime or there are countries that formulate it as an unlawful activity, namely an original crime that produces money and then carries out the laundering process. The crime of money laundering can be seen in Article 1 of Law Number 8 of 2010 which explains that money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. The problem taken is regarding the proof of the crime of money laundering which is related to the predicate crime. As well as law enforcement against perpetrators of money laundering crimes resulting from criminal acts of fraud or embezzlement. The research method that the author uses is normative juridical research. The conclusion obtained is that the evidence in Law Number 8 of 2010 is one of the anti-money laundering crime efforts which is specifically at the stage of evidence at trial, with efforts to accommodate difficulties at the stage of proving the crime of money laundering and law enforcement against the crime of money laundering is still ongoing. there are obstacles both in terms of substantive law (material law) and in terms of procedural law (formal law) as regulated in Law Number 8 of 2010.

The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia Krisnalita, Louisa Yesami; Mutiarany, Mutiarany; Sharon, Grace; Mohamad, Ani Munirah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12807

Amicus curiae comes from the Latin "amicus" which means "friend" and "curiae" which means "court". In English it is called "Friends Of Court" in Indonesian it is called Friends of Court. Amicus curiae is derived from Roman law, which was later developed and practiced in the common law system, which allows courts to invite third parties to provide information or legal facts relating to unfamiliar issues. Amicus curiae's opinion, when displayed in court, can increase the judge's confidence in the criminal evidence system. Regarding the Amicus curiae's opinion, there is no regulation in the provisions of the criminal procedural law so that the judge is still hesitant to use the Amicus curiae's opinion. The research method used is normative juridical. The results of the research in writing that because Amicus curiae does not yet have clear rules in the judiciary in Indonesia, it is difficult for judges to consider the opinion of Amicus curiae submitted in court and also difficult to relate to the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code because The Amicus curiae does not yet have a clear form in the Indonesian judiciary

Pemberdayaan Kapasitas Peternak Lebah Madu melalui Teknologi dan Manajemen Usaha yang sederhana di Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Budilaksono, Sularso; Sharon, Grace; Yusnita, Ummi; Kaemirawati, Diah Turis
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 3 November 2024
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, memiliki potensi besar dalam produksi madu berkualitas tinggi. Namun, peternakan lebah madu di desa ini masih dikelola secara tradisional tanpa penerapan teknologi modern, regulasi maupun manajemen usaha yang efektif. Kegiatan pengabdian masyarakat kolaborasi yang dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2024 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peternak lebah madu melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada teknologi produksi dan manajemen usaha. Metode pelaksanaan meliputi survei awal, pelatihan partisipatif, pendampingan lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peternak tentang teknik produksi modern, seperti penggunaan kotak lebah modern dan pemanenan madu higienis, serta manajemen usaha, termasuk pencatatan keuangan dan pemasaran digital. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal usaha masih menjadi kendala yang perlu ditangani. Dampak awal kegiatan ini terlihat dari inisiatif peternak untuk mengadopsi teknologi yang diperkenalkan dan mulai memanfaatkan media digital untuk pemasaran madu. Dengan pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi akses modal, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan para peternak lebah madu di Desa Lebakmuncang

The Impact of Age on Sentencing in Child Murder Cases: An Analysis of the Implementation of Juvenile Justice Law in Indonesia Hutapea, Frina Debora; Sharon, Grace
Justice Voice Vol. 4 No. 1 (2025): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v4i1.1202

This study examines the role of age in the imposition of criminal charges against children involved in murder, focusing on the application of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). The research highlights the perceived inequality of justice experienced by the victim’s family, particularly in cases where perpetrators under the age of 14 are sentenced to rehabilitation instead of imprisonment. The aim of this study is to analyze the extent to which Indonesian legal provisions consider age in sentencing child murderers, as well as how restorative justice is applied in such cases, and whether it addresses or exacerbates the sense of justice. This research employs a normative juridical method with qualitative analysis, supported by statutory, conceptual, case law, and comparative approaches. The findings reveal that while the SPPA Law offers special protection for children in conflict with the law, its application in cases of murder by young children presents a justice dilemma, particularly when the victim’s life is lost and the perpetrator does not receive proportionate criminal sanctions.

The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia Krisnalita, Louisa Yesami; Mutiarany, Mutiarany; Sharon, Grace; Mohamad, Ani Munirah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12807

Amicus curiae comes from the Latin "amicus" which means "friend" and "curiae" which means "court". In English it is called "Friends Of Court" in Indonesian it is called Friends of Court. Amicus curiae is derived from Roman law, which was later developed and practiced in the common law system, which allows courts to invite third parties to provide information or legal facts relating to unfamiliar issues. Amicus curiae's opinion, when displayed in court, can increase the judge's confidence in the criminal evidence system. Regarding the Amicus curiae's opinion, there is no regulation in the provisions of the criminal procedural law so that the judge is still hesitant to use the Amicus curiae's opinion. The research method used is normative juridical. The results of the research in writing that because Amicus curiae does not yet have clear rules in the judiciary in Indonesia, it is difficult for judges to consider the opinion of Amicus curiae submitted in court and also difficult to relate to the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code because The Amicus curiae does not yet have a clear form in the Indonesian judiciary

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM DESA CIKOLELET MELALUI EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN Sinulingga, Gairah; Setiawati, Sri; Lubis, Amanda; Siregar, Jenny Sista; Nazriah, Ainun; Sharon, Grace
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.24752

Sejak tahun 2017 hingga 7 Oktober 2022, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) menerima 7.983 pengaduan konsumen yang berasal dari multisektoral. Total kerugian konsumen sejumlah Rp 2.457.836.109.715. Berdasarkan data-data tersebut kesadaran pelaku usaha terhadap hak dan perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan lagi. Terdapat 3 sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen diantaranya, ganti rugi, pidana dan administrasi pencabutan izin usaha sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999.Desa Cikolelet adalah Daerah Wisata yang dicanangkan sebagai Desa Wisata oleh Bupati Kabupaten Serang. Desa Cikolelet memiliki kawasan wisata yang sangat menarik, memiliki sumber daya alam dan kekayaan alam berlimpah. Pelaku UMKM mengolah dan memproduksinya serta memasarkannya kepada masyarakat pengunjung berupa Buah Kranji, Ceplis, Emping. Permasalahan yang dihadapi adalah pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari kewajiban apa saja terhadap produk yang dihasilkan. Hal mana dapat menyebabkan timbulnya sengketa dengan pembeli/pengunjung dan pemakai akhir yang merasa manfaat produk tidak sesuai dengan yang tertulis atau yang dijanjikan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan pelaku usaha Desa Cikolelet dalam melaksanakan penerapan Perlindungan Konsumen.

Revocation of Land Gifts for Breach of Filial Responsibility: A Comparative Study of Indonesia and India Sharon, Grace; Mohamad, Ani Munirah; Nugraha, Xavier; Wibisono, Jeniffer Avrillya; Prihandono, Yoga
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): January-June 2025
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v5i1.53695

The transfer of land rights through gifts within familial relationships often entails obligations of filial responsibility, particularly the duty of children to care for their elderly parents. As the increasing disputes over property transfers within familial relationships, this study addresses the legal grounds and consequences of revoking land gift agreements in Indonesia and India when recipients fail to fulfil their filial obligations. So the urgency of the results of this research can help to renew civil law in Indonesia, in particular, and add to the literature as a more general research concept. This article is a normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal a doctrinal divergence: Indonesian law mandates explicit conditions within the gift deed to allow revocation based on filial neglect, emphasising a textual interpretation under Article 1688 of the Indonesian Civil Code. Conversely, Indian law, notably through Article 23 of the Welfare of Parents and Senior Citizens Act, recognises both explicit and implicit filial duties as valid grounds for annulment, facilitating broader judicial protection for elderly donors. The study highlights the restrictive scope of Indonesian legal enforcement compared to the more flexible, purposive judicial approach in India, which prioritises substantive justice and familial welfare. These insights suggest that Indonesian legal reforms could benefit from adopting similar flexibility to strengthen safeguards for elderly parents, mitigate intra-family conflicts, and ensure equitable intergenerational property transfers, because the similarity between Indonesia and India is the application of a legal system influenced by customary law.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search