Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Strengthening National Defense Policy through Total Defense Readiness against Non-Military Threats May May Maysarah; Asep Adang Supriyadi; Reyhan Fakhreja; Khaerul Umam; Djoko Andreas Navalino
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.48596

Abstract

This study aims to develop and apply a three pillar analytical framework comprising institutional integration, technological innovation, and public participation to assess Indonesia’s Total Defense System (Sishankamrata) as a strategic response to non military threats. Employing a qualitative literature review of peer reviewed articles, policy documents, and official TNI communiqués from 2018–2025, the research systematically codes and refines themes across civil military coordination, technological readiness, and community engagement. Findings reveal that while Sishankamrata is formally embedded in national defense policy, its implementation is constrained by limited public awareness, fragmented inter agency mechanisms, and underdeveloped cyber capabilities. To bridge these gaps, the study recommends enacting clear legal frameworks for inter agency coordination, establishing integrated funding streams for joint task forces, expanding cyber resilience training for both military and civilian stakeholders, and launching nationwide public outreach campaigns to foster shared ownership of national defense. This adaptive, inclusive model equips policymakers and practitioners with actionable pathways to strengthen Indonesia’s resilience against cyberattacks, disinformation, pandemics, and economic disruption within a comprehensive Total Defense readiness paradigm.
FUNGSI LEGISLATIF DALAM KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020-2021 Afani Akhira; Khaerul Umam; Cecep Wahyu Hoerudin
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1621

Abstract

Masalah yang diakibatkan pandemi membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 terhadap belanja keuangan pemerintah, yakni Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Anggaran. DPRD Kabupaten Bandung melakukan sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan Refocusing Anggaran pada APBD selama masa pandemic Covid-19 Tahun 2020-2021. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat dampak yang terasa bagi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Legislatif dalam Kebijakan Refocusing Anggaran di Kabupaten Bandung untuk melihat dampak apa saja yang terjadi dan pengawasan perubahan APBD. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Refocusing Anggaran ini berjalan dengan semestinya memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan Covid-19. Namun dampak lain ialah masalah masih belum pulih, dalam skala kinerja SKPD maupun kebermanfaatan refocusing yang dirasakan masyarakat masih belum terasa. Dan dapat disimpulkan keefektivitasan fungsi pengawasan legislative dalam refocusing anggaran masih belum bisa dikatakan berhasil, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengawasan perubahan APBD Refocusing.
EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BANDUNG Anisya Safitriany; Khaerul Umam; Mohamad Ichsana Nur
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1678

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakang oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam DJ.II / 369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun rumusan masalah yang peneliti kaji yaitu bagaimana implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Umat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandung, dan faktor pendukung serta faktor penghambat di dalamnya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengunkap bahwa penerapan aplikasi Simkah berbasis Web di KUA Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, masih banyak masyarakat yang belum paham tata cara mengakses aplikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan dari operator Simkah di KUA setempat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di setiap KUA membuat pelayanan yang diberikan tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Agama Pusat untuk memberikan fasilitas yang memadai pada setiap KUA.