Garuda - Garba Rujukan Digital

Capability of Dynamic Governance Aspects of Thinking Across: Case Studies in Building and Environmental Planning in Strategic Areas Marjoni Rachman; Marsuq Marsuq
Journal La Bisecoman Vol. 1 No. 2 (2020): Journal La Bisecoman
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallabisecoman.v1i2.113

The purpose of this study was to determine the capability of Dynamic Governance aspects of thinking across the Building and Environmental Planning in the Kutai Timur Regency Strategic Area (RTBL KSK). This research method uses qualitative research with descriptive research type. Data collection is done by: Interview, Observation, and Documentation. Activities in data analysis, namely data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study show aspects of thinking across the Building and Environmental Planning in the Regency Strategic Area (RTBL KSK) East Kutai show indicators that are still weak in terms of evaluation and adjustment. Adopted from the Building and Environmental Planning (RTBL) can not be separated from the concept called Urban Design (UD). Urban design is three dimensional, short term, with more emphasis on safety, aesthetics/character, and harmony with the environment. The evaluation indicators that need to be considered are land use mismatches and land-use intensity. Furthermore, the KSK RTBL is a strategic program action plan for handling the problems of settlement and infrastructure development in the field of Cipta Karya in priority areas in urban areas as an area that can contribute to minimum food security for consumption in East Kutai Regency and is directed to be developed to meet the needs of East Kutai Regency.

Implementation of Gender Mainstreaming Policy at the Women's Empowerment Agency in East Kutai Regency Salasiah Salasiah; Raudah Mahmud; Marsuq Marsuq; Jamiah Jamiah
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.3940

The results of the research indicate that (1) the implementation of gender mainstreaming policy seen from the abolishment of Medium-Term Development Plan of East Kutai Regency prioritizes the improvement of women's capacity and role in development, especially the participation of women in the government, private sector, labor force and improvement of gender development index. While the gender mainstreaming policy contained in Women's and Family Empowerment Agency strategic plan shows that the enactment of strategies such as increasing participation of women in private institutions and government.There is a description of the activities that run optimally such as the Exhibition of Women's Works in the Field of Development in addition there are also activities that have not run optimally such as Building a Women Awakening Activity in Politics, this activity needs to be maximized again by Women's and Family Empowerment Agency. (2) The factors influencing the implementation of policies such as environmental conditions indicate that the community is still less concerned with women's participation in public decisions and public policy. Then in the inter-organizational relationship factor, the action plan of gender mainstreaming in each Unit of Regional Work Unit is implemented in harmony so that requires cooperation between the regional device work unit and cross-sectoral involvement. Furthermore, the Resource factor shows that the quantity of women in Women's and Family Empowerment Agency has more number than men. In addition, support in the form of equipment and equipment is sufficient and the characteristic factor of the implementing agency capability shows the commitment of Women's and Family Empowerment Agency employees in socializing gender responsive development.

Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Marnawati Marnawati; Maskan Maskan; Marsuq Marsuq
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Strategi dalam pemberian layanan kepada masyarakat berkaitan dengan sumber daya aparatur pelayanan, selain diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana menyusun tujuan yang diharapkan di masa mendatang dan menyusun berbagai sumber daya serta kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Peningkatan kinerja dapat dilihat sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan administrasi negara. Seiring peningkatan kehidupan manusia, tuntutan akan pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik, tetapi lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga, e-KTP, IMB, Surat Keterangan, izin usaha.

Tinjauan Tentang Implementasi Pelayanan Kepada Pasien Bpjs Kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Dovina Ding; Marsuq Marsuq; Ahmad Jubaidi
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pelayanan Kepada Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Datah Bilang. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, Teknik analisis data: Miles & Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan dapat diketahui bahwa Implementasi Pelayanan Kepada Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa Datah Bilang baru sebagian yang dapat di katakana baik atau tepat. Mulai dari ketepatan instrumen dilihat dari obat-obat yang ada di puskesmas pembantu sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien namun stock obat tertentu terkadang kosong fasilitas seperti ruang tunggu dan ruang inap tersedia, kapasitas implementor yaitu yang menjalankan kebijakan pelayanan di puskesmas pembantu sudah bisa dikatakan cukup dan sesuai dengan peraturan yang ada karena sudah terdapat tenaga kesehatan perawat, bidan dan bagian administrasi, kondisi lingkungan dapat dikatakan sudah cukup baik dan tidak mendapat kendala oleh jarak tempuh, biaya perjalanan atau pun masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya yang menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Pelayanan Kepada Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Pembantu Desa datah Bilang adalah terkendala oleh keterlambatan pengiriman obat dari puskesmas induk, kendala lain yaitu tidak tersedia sarana mobil ambulan untuk merujuk pasien

STUDI TENTANG KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA TANI HARAPAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Yusriani, Nanik Pujiastuti, dan Marsuq
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 23, No 2 (2022): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v23i2.6787

Purpose of this research isFor knowing Performance Employee in ServiceAdministration and For knowing Factor supporter and blocker Performance Employee inService Administration in the Villagefarmer Hopedistricts Kutai Kartanegara.Research conducted is qualitative explored and deepened from phenomenon socialor environment social which consists of on perpetrator, event, place and time , employeevery satisfactory.

Analisis Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Perusahaan Umum Damri Pada Jalur Trayek Samarinda-Berau Di Kota Samarinda Anggarista Dioni Pratamasari; Marsuq Marsuq
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i1.7189

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh kantor Perusahaan Umum Damri kepada masyarakat Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menunjukkan jenis penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang ditentukan dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengenai aspek mutu kinerja yang diberikan oleh Perusahaan Umum Damri sudah sesuai tetapi dari pihak pengguna layanan masih keterbatasan dalam pemesanan tiket. Aspek kuantitas kinerja sudah sesuai peraturan yang berlaku tetapi dari pelaksanaan kurang optimal dikarenakan armada yang dipakai kurang memadai. Aspek ketepatan waktu sudah sesuai dengan jadwal tetapi ada beberapa faktor dari penumpang pemakai layanan yang terjadi diluar kendali pegawai. Aspek efektivitas penggunaan sumber daya sudah sesuai harapan masyarakat tetapi ada beberapa fasilitas penumpang yang masih kurang optimal. Aspek berkomitmen sudah diberikan yang terbaik tetapi ada beberapa yang kurang sesuai dengan keadaan di lapangan terutama yang didapatkan oleh pegawai dari instansi tersebut.

Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat) Maskan Maskan; Marsuq Marsuq; Jamiah Jamiah; Evi Intansari
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7509

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b) konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok. (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan saling ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Structural and Cultural Reforms In The Indonesian Bureaucracy Marjoni Rachman; Marsuq Marsuq
Journal La Bisecoman Vol. 4 No. 6 (2023): Journal La Bisecoman
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallabisecoman.v4i6.840

Bureaucratic reforms carried out in Indonesia at present has five main goals and objectives, namely a cleanbureaucracy, bureaucracy is efficient, transparent bureaucracy, bureaucracy that serves well as a decentralizedbureaucracy. The five targets and objectives are more directed at the implementation of structural reforms in the bureaucracy, but bureaucracy is a form and order which contains the structure and culture. Structure refers to thearrangement of a temporary order that contains the value of culture, systems, and custom made by the principals that reflect the behavior of human resources. Therefore, institutional reform of the bureaucracy including the composition of agovernment bureaucracy, as well as the values of reform, governance systems and procedures of the behavior of human resources. In connection with the reform of the bureaucracy that should be done with reference to the two aspects are equally important, namely the institutional aspects that lead to the reform of its structure, levels of hierarchy andmanagement system; and reform of aspects of culture, namely rearranging organizational culture that had been executed.

Pengaruh Manajemen Proyek Terhadap Efektivitas Pengelolaan Proyek Pada Dinas Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Willyanta, Fahrozi; Marsuq, Marsuq; Maskan, Maskan; Jamiah, Jamiah; Jubaidi, Ahmad
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 3 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i3.8440

The Influence of Project Management on the Effectiveness of Project Management at the Regional Housing and Settlement Office of Kutai Kartanegara Regency. This study aims to determine the influence of project management on the effectiveness of project management at the Housing, Regional and Settlement Office of Kutai Kartanegara Regency. Based on the results of the calculation of the Correlation Coefficient of Product Moment (Pearson), rhit = 0.712, for n = 30 at the significance level of 5%, which is 0.361. Or it can also be said that rhit = 0.712 > rtab = 0.361. This means that there is a positive influence between the project management variable and the project management effectiveness variable. Based on the hypothesis test, thit = 5.623, this result when compared to the value in the t-student critical price table turned out to be larger, namely thit = 5.623 > ttab = 1.701 at a significance level of 0.05 for n – 2 = 30 (30 – 2 = 28). The meaning is that there is a positive influence between project management variables and project management effectiveness variables. Based on the results of the analysis of the determination coefficient (R2), a value of 0.469 was obtained, which means that the project management variable has an influence of 46.9% on the effectiveness of project management caused by the project management variable where the remaining 53.1% are other variables that are not measured in this study. Thus, it can be said that the formulation of the problem in this study has been answered and the hypothesis proposed in this study can be proven to be true.Pengaruh Manajemen Proyek Terhadap Efektivitas Pengelolaan Proyek Pada Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen proyek terhadap efektivitas pengelolaan proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil perhitungan analisa koefisien korelasi Product Moment (Pearson) diperoleh rhit = 0,712, untuk n = 30 pada tingkat signifikasi 5%, yaitu 0,361. atau dapat dikatakan pula bahwa rhit = 0,712 > rtab = 0,361. hal ini bermakna bahwa terdapat adanya pengaruh positif antara variabel manajemen proyek dengan variabel efektivitas pengelolaan proyek. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh thit = 5,623, hasil ini jika dibandingkan dengan nilai pada tabel harga-harga kritis t-student ternyata lebih besar, yaitu thit = 5,623 > ttab = 1,701 pada tingkat signifikansi 0,05 untuk n – 2 = 30 (30 – 2 = 28). Maknanya adalah terdapat pengaruh yang positif antara variabel manajemen proyek dengan variabel efektivitas pengelolaan proyek. Berdasarkan hasil analisa koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,469, yang artinya variabel manajemen proyek memiliki pengaruh sebesar 46,9% terhadap efektivitas pengelolaan proyek yang disebabkan oleh variabel manajemen proyek di mana sisanya sebesar 53,1% adalah variabel-variabel lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini telah terjawab dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat) Maskan, Maskan; Marsuq, Marsuq; Jamiah, Jamiah; Intansari, Evi
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7509

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b) konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok. (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan saling ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search