Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020 Rika Yolanda; Hasanuddin Hasanuddin
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8378

Abstract

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu bukti nyata pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan salah satu instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau telah melaksanakan pembangunan zona integritas dan telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020 yang menjadi focus kajian penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya, mendeskripsikan faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019-2020. Metode kualitatif dengan menjelaskan data deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan penulis. Jenis data penelitian yang digunakan adalah primer yang berupa data-data yang diperoleh dari informan penelitian dan sekunder yang berupa data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kemudian, lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam pembangunan zona integritas telah dilaksanakan mulai tahun 2019. Hal ini dapat dilihat melalui unsur penataan kelembagaan, unsur penataan ketatalaksanaan, unsur penataan SDM, unsur akuntabilitas dan unsur pelayanan umum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Akan tetapi, masih terdapat unsur yang belum terlaksana secara maksimal yaitu masih terdapatnya sdm yang belum maksimal memberikan pelayanan, belum menerapkan arahan atau pengetahuan yang diperoleh dan masih melakukan tindakan kecurangan.Kemudian, terdapatnya Komitmen Pimpinan, Kemauan diri sendiri, kesepemahaman, dan konsistensi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.
Hak-Hak Masyarakat Adat, Pengakuan dan Demokrasi: Pembelajaran dari Desa Pulau Sarak Kabupaten Kampar Ishak Ishak; Auradian Marta; Hasanuddin Hasanuddin; Rury Febrina
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 2 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i2.375

Abstract

Indigenous peoples as state entities have constitutional rights that must be fulfilled. However, the existence of indigenous peoples today is still marginalized so they are not much involved in the administration of government. Departing from this empirical phenomenon, this study aims to describe the recognition of indigenous peoples' rights and the village government's strategy in implementing the recognition of indigenous peoples' rights. This study uses a qualitative approach with sources of information from the village government, traditional leaders, and the local government of Kampar Regency. From this research, it is found that the rights of indigenous peoples are recognized in the form of (1) having autonomous rights over their customary communities; (2) the right to manage their ulayat; (3) the right to develop and preserve their customs. Meanwhile, the village government's strategy in implementing the rights and recognition of indigenous peoples is to collaborate with traditional institutions in the administration of government and the implementation of economic, social, political, and cultural life. This study concludes that the democratization process has brought positive changes to the recognition and protection of indigenous peoples' rights.
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2022 Adela Indah Febriani . N; Hasanuddin Hasanuddin; M. Saeri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.12850

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak tahun 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus berdasarkan satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena yang lain. Hasil penelitian menunjukkan aspek tata kelola SPBE Kab. Siak terdiri dari aspek tingkat kematangan arsitektur, kematangan peta rencana, kematangan keterpaduan rencana dan anggaran dan kematangan inovasi dan proses bisnis. Masing-masing aspek digambarkan berdasarkan pada indikaor transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Kemudian strategi tata kelola SPBE Kab. Siak dilakukan dengan adanya penyelenggaraan, kehadiran teknologi komunikasi, penerapan manajemen, audit TI dan layanan administrasi. Aspek penyelenggaraan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi pada penerapan tata kelola SPBE. Aspek manajemen dilaksanakan dengan penyesuaian pada pedomen evaluasi tingkat kematangan terkait penerapan manajemen SPBE. Aspek pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan adanya audit infrastruktur, aplikasi serta keamanan SPBE. Kemudian layanan administrasi meliputi bidang pengangggaran, keuangan, kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan barang milik instansi, pengadaan barang serta beberapa layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.
Society and the State: The Movement to Protect the Living Space of Indigenous People on Bengkalis Island Hasanuddin Hasanuddin; Evawani Elysa Lubis; Mashur Fadli; Khairul Amri; Agus Alfan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v13i1.70268

Abstract

This research aims to analyze community movements and efforts made by the state to protect the living space (territory) of indigenous peoples on Bengkalis Island. For generations, indigenous people have used the mangrove forest area as a living space. On the way, the indigenous people found that their living space was damaged and narrowed, which they understood but were unable to control. This research is qualitative, obtaining data through observation, interviews, and aggregate data. The research data is then analyzed following a logical flow built and adjusted to the flow of field research data. The resource mobilization theory was used as a guide. This research found that facing the rate of mangrove destruction as a living space, indigenous tribes can only adapt slowly by utilizing the remaining open resources and opportunities. The community movement to protect mangrove forests as a living space for indigenous people on Bengkalis Island is still limited to being carried out by the indigenous people. The new movement is only in the form of building relationships with officials who have power in the region, hoping that indigenous people can carry out their traditional activities, namely utilizing mangrove forests as their living space. This movement is far from successful. In the form of the Regional Environmental Protection and Management Policy, local government policy keeps indigenous people away from mangrove forests as their living space.
Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Menjadi Komoditas Kerajinan bagi Sekolah di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Ernidawati, Ernidawati; Hermita, Neni; Hasanuddin, Hasanuddin; Zulkarnain, Zulkarnain; Fakhruddin, Fakhruddin; Satria, Defni; Idris, Idris; Ulfa, Zulia; Listia, Engla; Pasaribu, Alfredo Flarianus; Syahputra, Rizki; Arianti, Gusva; Pebriani, Nur Syifa; Pasaribu, Sari Adinda; Mgh, Tagun; Rizal, Adilla Alya; Panggabean, Tara Sri Melati br; Salsabila, Febry Defma; Septiani, Viona; Mulya, Dara Eka Permata; Putri, Indah Widya; Sabda, Rozianti; Shella, Melda Okta; Sinambela, Tasya; Nurfadila, Anya; Marpaung, Rian Rinaldi; Januriansyah, Yudis
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 4 (2024): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v9i4.2279

Abstract

Pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai bahan kerajinan di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Daerah ini memiliki perkebunan kelapa yang luas, tetapi limbah sabut kelapa belum banyak dimanfaatkan, sehingga sering menumpuk dan mencemari lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengolah limbah sabut kelapa menjadi produk kerajinan yang bernilai ekonomi dan edukatif bagi guru dan siswa di sekolah. Kegiatan ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dimana pada pendekatan ini terdiri atas beberapa tahap yaitu: tahap identifikasi/assessment, tahap perencanaan/desain program, menyusun desain program, tahap pelaksanaan dan pemantauan, serta tahap evaluasi. Secara keseluruhan respon peserta setelah mengikuti kegiatan ini sangat baik dengan persentase 86,74%. Kegiatan ini dinilai positif dan bermanfaat bagi guru dan siswa karena pemanfaatan limbah sabut kelapa tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam menciptakan produk dengan nilai jual yang potensial. Training on Utilization of Coconut Fiber Waste into Craft Commodities for Schools in Gaung Anak Serka District, Indragiri Hilir Regency Abstract Utilization of coconut fiber waste as a craft material in Gaung Anak Serka District, Indragiri Hilir Regency, is an effective strategy to reduce negative impacts on the environment and increase the economic value of the community. This area has extensive coconut plantations, but coconut fiber waste has not been widely utilized, so it often piles up and pollutes the environment. This community service activity aims to process coconut fiber waste into craft products that have economic and educational value for teachers and students at school. This activity uses a participatory approach method where this approach consists of several stages, namely: identification/assessment stage, program planning/design stage, compiling program design, implementation and monitoring stage, and evaluation stage. Overall, the response of participants after participating in this activity was very good with a percentage of 86.74%. This activity is considered positive and beneficial for teachers and students because the utilization of coconut fiber waste not only reduces waste but also increases the creativity of teachers and students in creating products with potential selling value.
Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Menjadi Komoditas Kerajinan Bagi Masyarakat dan UMKM di Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Hermita, Neni; Ernidawati, Ernidawati; Hasanuddin, Hasanuddin; Zulkarnain, Zulkarnain; Fakhruddin, Fakhruddin; Idris, Idris; Dhuha, Nur Adh; Satria, Defni; Inayah, Nisywatul; Adha, M. Radiva; Wiguna, M. Alfatah Putra; Yustika, Ira; Mawaddah, Ira; Malayani, Bela; Siregar, Sari Wahyuni; Zelita, Nuri; Hanifa, Nurul; Yunita, Milla; Sihombing, Yogi Hasan; Gussaf, Saskia Amanda; Pratama, Thomas Kurnia; Ningsih, Winda Prasetia; iman, Khairul; Ardiyansah, Ari; Wati, Almustika; Febriani, Egia; Alataf, Azahrah Aprila
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 6 (2024): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.6.626-634

Abstract

Utilization of coconut fiber waste into craft commodities for UMKM in Gaung Anak Serka District, Indragiri Hilir Regency, aims to improve community skills, create economic opportunities, and reduce coconut fiber waste. This activity involves training on processing techniques, making flower pots, and effective marketing strategies. This Community Service Activity uses the Service Learning (SL) approach, which consists of several stages, namely identification of community problems or needs, integration of academic learning, community service, collaboration with community partners, reflection and evaluation, and continuous learning. Overall, the response from participants was very good, namely 86.50%. This shows an increase in participant knowledge and skills, which contributes to increased income through marketed flower pots. In addition, this program encourages continuous learning and collaboration between the community, UMKM actors and universities to support innovation. Thus, the utilization of coconut fiber waste not only provides economic benefits but also contributes to environmental sustainability and community and UMKM development.