Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pahlawan Journal of Scientech Research and Development Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Ratna Riyanti
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2024 Riyanti, Ratna; Miswar, Miswar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.24595

Abstract

Kegiatan PKM berupa sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat Bangkinang dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Pengabdian ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Pengabdian ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pentingnya kontribusi pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya. Pengabdian ini merupakan tantangan bagi masyarakat yaitu minimnya informasi terkait pemilu dan pendidikan politik bagi mereka. Sosialiasi pengabdian ini diharapakan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuka pemikiran masyarakat terkait pentingnya pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia. Kedepannya dapat dilakukan kegiatan serupa di tempat berbeda dengan kondisi yang sama, agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum secara signifikan. Pengawasan pelaksanaan pemilu yang demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat. Namun, masih adanya masyarakat yang alergi terhadap politik dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kegiatan pemilu. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang harus diselesaikan.Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024.
SOSIALISASI TENTANG KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Riyanti, Ratna; Heriyanti, Yuli; Hasan, Samsurijal
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32457

Abstract

Konsultasi publik ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah itu. Dengan konsultasi publik ini dapat disimpulkan, bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Isu politisasi pengelolaan dana haji dari tahun ketahun tak pernah reda diperbincangkan, lebih-lebih diperparah dengan isu adanya “pemanfaatan” dana haji oleh pemerintah untuk kepentingan pembiayaan infrastruktur negara disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran negara, kondisi makin diperuncing dan bahkan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seakan-akan umat Islam hanya dimanfaatkan dana hajinya dan tidak jelasnya kebermanfaatan yang akan kembali kepada calon jamaah haji, data kami dapatkan dari beragam sumber yang kredibel baik cetak maupun non cetak yang relevan dengan tema bahasan.
PERAN NEGARA MELINDUNGI HAK PILIH DISABILITAS KATEGORI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU Sanusi, Sanusi; Riyanti, Ratna; Rohana, Dian
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24884

Abstract

Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik dan pemilu maka Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi wajib memberikan perlindungan hak konstusional warga negara menyangkut tentang hak pilih disabilitas berkategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak sejarah yang diukir oleh hakim MK dalam upaya memberikan hak politik warga negara yang sangat penting. Perspektif hukum digunakan untuk menjadi petunjuk dalam menganalisis putusan MK yang berdasarkan pada UUD 1945. Karena putusan MK tersebut bersifat final dan mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan ini menitikberatkan kepada putusan-putusan MK dan pustaka terkait sebagai pokok pembahasan untuk mengukur peran negara lewat MK mampu memerankan dirinya sebagai penjaga konstitusi untuk menjadikan putusan MK sebagai pijakan kebijakan politik hukum (legal policy) di masa depan dalam perlindungan hak pilih pemilu di indonesia. Sehingga putusan MK ini mampu memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu di Indonesia dalam mewujudkan hak politik masyarakat. Dalam pembahasan kali ini menunjukkan jika MK berperan dalam ikut serta melindungi hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali dalam pemilu. MK juga berperan dalam melindungi hak pilih disabilitas dalam pemilu terhadap bentuk ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada. Adapun peran progresif MK dalam perlindungan hak pilih ODGJ. Bentuk kongkrit reformis putusan MK yaitu Putusan MK RI No.135/PUU-XIII/2015 Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas ODGJ adalah: (1) Anti diskriminasi hak pilih warga negara ODGJ; mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ; (3) penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan (4) mendorong Moral Keberanian Penyelenggara PemiluMendata Pemilih Disabilitas ODGJ.
Co-Authors Hafiz Sutrisno Hamidah Abdurrachman hasan, samsurijal Heriyanti, Yuli Husnaldi, Husnaldi Imam Asmarudin Imawan Sugiharto Indrawan, M. Syach Luthfi, Amir MISWAR MISWAR Nugraha, Rahmad Agung Pasai, Miswar Rizqon Jamil Farhas Rohana, Dian Sanusi Sanusi Sanusi Siregar, Mikchael Saut