Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.604
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Unes Law Review AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Inovasi Penelitian LEGAL BRIEF COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JURNAL PENDIDIKAN IPS Rechtsnormen Jurnal Smart Hukum (JSH) All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains VISA: Journal of Vision and Ideas Advances In Social Humanities Research Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies
Tri Reni Novita
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Edukasi Label Halal Produk Kecantikan bagi Ibu-Ibu Perwiridan Nurul Huda, Lubuk Pakam, Deli Serdang (Berdasarkan UU No. 33/2014) Husna, Muhammad Faisal; Novita, Tri Reni; Pratiwi, Adinda Handayani; Padang, Putri Farida Hanum; Wahyuni, Sri; Arab, Nurhayani; Ramadhani, Nova; Ndruru, Ernita; Suriani, Nining
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 5 No 3 (2025): JAMSI - Mei 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1930

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman ibu-ibu perwiridan di Masjid Nurul Huda, Lubuk Pakam, tentang pentingnya label halal dalam pemilihan produk kecantikan untuk kesehatan kulit. Kegiatan berlangsung pada 5 Mei 2025 dan diikuti oleh 70 peserta. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan diskusi langsung, disampaikan oleh tim mahasiswa PPKn dengan bimbingan dosen. Materi mencakup risiko produk tanpa sertifikasi BPOM, pentingnya kandungan halal, dan rekomendasi produk aman. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan umpan balik langsung. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran peserta terhadap keamanan dan kehalalan produk kosmetik, yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh tren dan harga murah. Dampaknya, peserta menjadi lebih selektif dalam memilih produk perawatan kulit yang tidak hanya aman tetapi juga sesuai syariat Islam. Kegiatan ini berkontribusi nyata dalam membentuk perilaku konsumen Muslim yang lebih sadar dan bertanggung jawab.
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechisverwerking ( Pelepasan Hak) di Kabupaten Deli Serdang Fitriani, Rani; Novita, Tri Reni; Harahap, Herlina Hanum
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 4: Desember 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i4.116

Abstract

Pendaftaran tanah perlu disertai pula dengan pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu meliputi pencatatan secara sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan adalah Pihak yang menggarap tanah hanya berpegang pada kepercayaan pada orang-orang terdahulunya yang telah memberi tanah tersebut kepada mereka dan menggarapnya dengan itikad baik. Sampai saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus terusir dari tanah tersebut. Sebagian masalah sengketa tanah yang objek tanah sengketanya adalah tanah adat diselesaikan dengan cara adat yaitu dengan mengadakan ritual-ritual adat untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang diselesaikan secara adat inilah yang menerapkan konsep Rechtsverwerking dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah.
The Curator’s Authority in The Management & Settlement of Bankruptcy Property Novita, Tri Reni; Husna, M Faisal; Maryani, Halimatul
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44890

Abstract

One of the most thought processes of a company that's a lawful substance to borrow or utilize capital from third parties is the crave to extend the benefits that can be accomplished. The extra modern capital can be utilized to smooth the company's cash stream or commonly utilized as a company commerce improvement. A company is said to be bankrupt (bankrupt), when the company/individual is unable and unwilling to pay its debts. Therefore, in order to prevent creditors from collecting debtors and fighting over the assets of the bankrupt debtor, the law considers it necessary to regulate it, so that the debtors' debts can be paid in an orderly and fair manner. Bankruptcy law institutions emerged to regulate fair procedures regarding the payment of creditors' bills by being guided by the Civil Code (KUHPerdt), especially those contained in Articles 1131 and 1132 concerning privileged receivables, as well as using the Bankruptcy Law and the Suspension of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations). This article used combination of standardizing juridical strategies and experimental juridical strategies, which is carried out by centering on the ponder of the application of positive lawful rules or standards related to legitimate directions (laws). The purpose of this article is to examine the authority of the curator in managing and clearing bankruptcy assets related to the company's actors. The strategy utilized in composing this article is to utilize a combination strategy between standardizing juridical and experimental juridical strategies, which 1 is carried out by centering on the consider of the application of positive legitimate rules or standards related to lawful controls (laws), and after that related to the standards contained in liquidation, to be specific the guideline of adjust, the rule of commerce progression, the rule of equity, and the guideline of integration.
Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Syafrida, Meyli; Novita, Tri Reni
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.6663

Abstract

The basis of the state is a series of values extracted from and growing in Indonesian society itself since centuries ago, which contains ideas about the ideals of the state (staatsidee) and the ideals of law (rechtsidee) so that it is used as a source for the preparation of basic law or articles of the Constitution. Pancasila is the philosophical basis of the Indonesian state which was proposed by Ir. Soekarno on June 1, 1945, and was formalized as the basis of the state on August 18, 1945. The five basic principles of Pancasila are Belief in One God, Fair and civilized humanity, Indonesian Unity, Democracy led by wisdom in deliberation and representation, and Social justice for all Indonesian people. 
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dinata, Aldo Rian; Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Novita, Tri Reni; Husna, M. Faisal; Ovami, Debbi Chyntia
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1280

Abstract

The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owned
ANALISIS KOMPARATIF REGULASI ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Buulolo, Riz Kan Fadilah; Akbar, Muhammad Haikal; Zidomi, Arya Andika Maulana; Malik, Ilman; Novita, Tri Reni
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2520

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan transformasi mendasar dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai penyediaan jasa tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing). Kajian ini bertujuan menelaah perbandingan regulasi outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja dengan peraturan sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hubungan kerja dan jaminan hak-hak pekerja alih daya. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan Kajian mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja memperluas ruang lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan dari sebelumnya terbatas pada aktivitas pendukung menjadi mencakup pula kegiatan inti perusahaan dengan ketentuan khusus. Perubahan ini berpotensi mengganggu kestabilan hubungan kerja karena pekerja menghadapi kerentanan terhadap praktik perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang secara terus-menerus tanpa jaminan status tetap. Di lain pihak, terdapat upaya perlindungan melalui persyaratan bentuk badan hukum bagi penyedia jasa dan kewajiban tanggung jawab solidaritas dari perusahaan pengguna. Disimpulkan bahwa meski UU Cipta Kerja memberikan keluwesan bagi pelaku usaha, namun juga menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas ketenagakerjaan dengan jaminan kepastian hukum bagi pekerja alih daya.
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Aldo Rian Dinata; Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Legal Protection for Creditors Regarding Collateral Used by Debtors for Online Gambling Activities in Indonesia Tri Reni Novita; Tri Putra Rahmad Ramadani
Advances In Social Humanities Research Vol. 4 No. 7 (2026): Advances In Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v4i7.577

Abstract

The rapid development of information technology has transformed various economic activities, including the emergence of internet-based gambling practices known as online gambling. This phenomenon has generated significant legal and economic consequences, particularly in creditor-debtor relationships. Debtors involved in online gambling often misuse credit facilities, experience financial instability, and ultimately fail to fulfill their repayment obligations. In several cases, debtors have transferred, encumbered, or misused collateral assets to obtain additional funds for gambling activities. Such circumstances pose substantial risks to creditors and challenge the effectiveness of security law as a legal protection mechanism. This study aims to analyze the legal protection provided by Indonesian security law for creditors regarding collateral assets connected to debtors engaged in online gambling activities. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials include the Indonesian Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, and regulations related to the eradication of online gambling. The findings indicate that Indonesian security law provides strong protection through preferential rights, collateral registration systems, and collateral enforcement mechanisms. Nevertheless, the growth of digital financial transactions and online gambling platforms creates new challenges in monitoring debtor behavior and safeguarding collateral assets. Therefore, strengthening supervisory mechanisms, improving debtor risk assessment systems, and enhancing cooperation between financial institutions and law enforcement agencies are essential to ensure legal certainty and effective creditor protection in the digital era.
Implementasi Sanksi Pidana Dan Etik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Fadly Devari; Tri Reni Novita
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 1 No. 02 (2024)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of criminal sanctions and ethical codes against police officers involved in drug abuse. Law Number 35 of 2009 on Narcotics applies not only to the general public but also to members of the Indonesian National Police. The research focuses on the legal framework for ethical violations, law enforcement mechanisms by the Professional and Security Division (Bidpropam) of the North Sumatra Regional Police, and the challenges faced during enforcement. The study employs normative and empirical juridical approaches, supported by interviews with Aipda M. Ikhwan Hasibuan, a Bidpropam accreditor. Findings indicate that police officers proven to have abused narcotics remain subject to criminal proceedings despite disciplinary or ethical sanctions. Ethical hearings determine further measures, including dishonorable discharge if the imposed criminal sentence exceeds five years. Legal regulations governing these processes are stipulated in Law No. 35 of 2009, Law No. 2 of 2002 and 2003, Government Regulation No. 2 of 2003, and Police Regulation No. 7 of 2022. Obstacles in enforcement include the absence of alleged violators during proceedings and the lengthy duration of court trials. This study underscores that consistent law enforcement against police officers involved in narcotics abuse is essential to uphold the integrity of the police institution.
Co-Authors Abdul Halim Akbar, Muhammad Haikal Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Anwar Sadat Harahap Arab, Nurhayani Ayu Sundari Aziz, Mhd Shafwan Barus, Ulian Bonanda Japatani Siregar Buulolo, Riz Kan Fadilah Dani Sintara Dinata, Aldo Rian Disna Anum Siregar Fadly Devari Fitriani, Rani Hanum, Putri Farida Hari Panri NST Hari Panri Nst Hayati, Winta Herlina Hanum Harahap Husna, M Faisal Husna, M. Faisal Irmawan Susastra Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Joharsah Joharsah Kamaruddin, Mohd Khairul Amri M. Faisal Husna M. Faisal Husna M. Faisal Husna Malik, Ilman Maryani, Halimatul Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Fauzitri Hanggara Ndruru, Ernita Ovami, Debbi Chyntia Padang, Putri Farida Hanum Pratiwi, Adinda Handayani Purba, Nelvitia Puspita, Aina Cahya Ramadhani, Nova Samsul Bahri Sintara, Dani Sri Wahyuni Suci Indah Lestari Sukmawarti Suriani, Nining Syafrida, Meyli Tri Putra Rahmad Ramadani Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wariyati Zidomi, Arya Andika Maulana