Claim Missing Document
Check
Articles

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia Syafrida, Meyli; Novita, Tri Reni
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.6663

Abstract

The basis of the state is a series of values extracted from and growing in Indonesian society itself since centuries ago, which contains ideas about the ideals of the state (staatsidee) and the ideals of law (rechtsidee) so that it is used as a source for the preparation of basic law or articles of the Constitution. Pancasila is the philosophical basis of the Indonesian state which was proposed by Ir. Soekarno on June 1, 1945, and was formalized as the basis of the state on August 18, 1945. The five basic principles of Pancasila are Belief in One God, Fair and civilized humanity, Indonesian Unity, Democracy led by wisdom in deliberation and representation, and Social justice for all Indonesian people. 
Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn) Hania Abidah; Tri Reni Novita; Halimatul Maryani; Mahzaniar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1310

Abstract

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan
Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu: Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh Fitria Ananda; Tri Reni Novita; Mahzaniar, Mahzaniar; Halimatul Maryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1530

Abstract

Akses keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, serta analisis deskriptif untuk menafsirkan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum memberikan kontribusi nyata melalui konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan administratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya peningkatan kapasitas, dukungan regulasi, serta strategi sosialisasi yang lebih luas agar layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat miskin secara lebih efektif dan berkelanjutan
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Dinata, Aldo Rian; Sintara, Dani; Maryani, Halimatul; Novita, Tri Reni
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA MENJUAL VCD LAGU BAJAKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 2755 K/PID. SUS/2015) Ferry Hermanto, Tri Reni Novita
NERACA KEADILAN Vol. 3 No. 1 (2024): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Songs are part of copyright In Indonesia, which is protected by law, namely Law no. 28 of 2014 concerning copyright. One of the copyright violations that often occurs is the sale of pirated VCDs of songs. This research was conducted with the aim of finding out whether legal protection for creations in Indonesia has been properly and correctly enforced in accordance with the law and the purpose of the law and fulfills the rights of creators of creations. Data collection was carried out by means of library research. Literature research is by referring to primary, secondary and tertiary legal materials. In this case, it is in the form of laws, books, journals, articles and decisions taken from the supreme court website. To analyze the data, a qualitative approach was used, namely by analyzing the data in depth and then interpreting it which is expected to be able to answer the legal problems raised in this writing. The research results show that law enforcement has been carried out correctly but there are weaknesses that cause copyright violations to still occur in Indonesia. Therefore, it is necessary to update the law, strengthen institutions related to copyright, as well as disseminate information about copyright to the public, including in the realm of education.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DOKTER Giatta Tarigan, Tri Reni Novita
NERACA KEADILAN Vol. 4 No. 1 (2025): NERACA KEADILAN
Publisher : YAPEKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Medical Malpractice is a medical action carried out by medical personnel that is not in accordance with the standard of action so that it harms the patient, this is categorized as negligence or intentional in criminal law. Medical malpractice according to the Great Dictionary of the Indonesian Language is the practice of medical practice that is carried out incorrectly or inappropriately in violation of the law or code of ethics. In general, malpractice is divided into two large groups, namely medical malpractice which usually also includes ethical malpractice and legal malpractice. While legal malpractice is divided into three, namely civil malpractice, criminal malpractice and administrative malpractice. The legal research conducted is normative legal research, namely research on legal norms based on literature, and conducting interviews with parties related to this research. Data analysis in this study was conducted qualitatively by connecting data obtained from the literature with legal norms related to criminal violations of medical malpractice. Based on the results of the research that has been conducted, it was concluded that the Tanah Karo Police prioritize the resolution of actions outside the court with a win-win solution by bringing together victims with perpetrators of malpractice. The obstacles faced by Tanah Karo Police Investigators in resolving malpractice include, lack of technical medical knowledge, dependence on expert testimony, and the difficulty of proving the element of error.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Novita, Tri Reni; Husna, M. Faisal; Ovami, Debbi Chyntia
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1280

Abstract

The Indonesian state continues to pay attention to the welfare of its people, especially health, which is part of human rights. This is stated in article 28 H paragraph (1) of the 1945 Contitution which state ; Everyone has the right to live a good and healthy services. Specifically regarding legal protection for health insurance policy holders, it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2014 concerning Indurance. Health insurance claims in the form of claims from the insured aas the insurance policy holder. Teha insurance company or the insurer must make patments to the policyholder or the insured when making an insurance claim, this is a benefit of the health insurance they have. Health insurance is a financing system that provides social insurance in lieu of facing risks caused bya health users (illness), both diseases that can be cured on an outpatient care. This of course requires very high costs for a class of middle and lower economic people. Having health insurance is part of the risk management system, because when there is a disaster or illness, the policyholder does not need to think about the cost of treatment. The cost of this treatmen can be covered from insurance claims that are owned
ANALISIS KOMPARATIF REGULASI ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Buulolo, Riz Kan Fadilah; Akbar, Muhammad Haikal; Zidomi, Arya Andika Maulana; Malik, Ilman; Novita, Tri Reni
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2520

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan transformasi mendasar dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai penyediaan jasa tenaga kerja melalui sistem alih daya (outsourcing). Kajian ini bertujuan menelaah perbandingan regulasi outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja dengan peraturan sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hubungan kerja dan jaminan hak-hak pekerja alih daya. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan Kajian mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja memperluas ruang lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan dari sebelumnya terbatas pada aktivitas pendukung menjadi mencakup pula kegiatan inti perusahaan dengan ketentuan khusus. Perubahan ini berpotensi mengganggu kestabilan hubungan kerja karena pekerja menghadapi kerentanan terhadap praktik perjanjian kerja waktu tertentu yang diperpanjang secara terus-menerus tanpa jaminan status tetap. Di lain pihak, terdapat upaya perlindungan melalui persyaratan bentuk badan hukum bagi penyedia jasa dan kewajiban tanggung jawab solidaritas dari perusahaan pengguna. Disimpulkan bahwa meski UU Cipta Kerja memberikan keluwesan bagi pelaku usaha, namun juga menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas ketenagakerjaan dengan jaminan kepastian hukum bagi pekerja alih daya.
Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Dana Desa Dikabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Aldo Rian Dinata; Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2552

Abstract

Analisa Yuridis terhadap pelaksanaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Analisa mencakup evaluasi terhadap mekanisme dana desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan dana desa, serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang sudah dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih kurangnya pemahaman aparat desa mengenai prosedur dan mekanisme penggunaan dana. Kendala ini dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat desa serta pengawasan yang lebih baik lagi. Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan cukup baik Keberhasilan pelaksanaan dana desa terlihat dari penurunan angka kemiskinan, daerah tertinggal, peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, namun hal ini tetap memerlukan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat desa agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
PKM SOSIALISASI PENTINGNYA INKLUSI KESADARAN PAJAK YANG TERINTEGRASI PADA MATA KULIAH BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH SUMATERA UTARA Halimatul Maryani; Muhammad Hizbullah; Syahrul Bakti Harahap; Tri Reni Novita; Dani Sintara; Abdul Halim; Adawiyah Nasution; Rahma Nuriasari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i2.6143

Abstract

Development and expansion in Indonesia certainly require maximum funding, and the need for development must be aligned with current and future development needs. While these development needs can be met through various means, all of them are expected to strengthen the state's financial sector, one of which is the tax sector. One of the goals of promoting tax inclusion through this Community Service Program (PKM) activity is to provide insight and knowledge related to taxation information.
Co-Authors Abdul Halim Abdul Halim Adam Algani Adawiyah Nasution Akbar, Muhammad Haikal Akmal Aldio Rolanda Aldo Rian Dinata Alkausar Saragih Alya Syarani Batubara Ananda Rizky Putri Andreas Virga Siahaan Anwar Sadat Harahap Arab, Nurhayani Atammisi Waedoyee Ayu Sundari Aziz, Mhd Shafwan Barus, Ulian Bima Trianto Wibowo Bobbi Hendra Bonanda Japatani Siregar Bonifasius Buulolo, Riz Kan Fadilah Dadang Suganda Dalfatara Dalfatara Dani Sintara Devi Tri Utami Difta Hadi Dinata, Aldo Rian Disna Anum Siregar Fadly Devari Faiza Assa’adah Fikri Ramadhan Fitra Anugrah Nasution Fitria Ananda Fitriani, Rani Haidir Halimatul Maryani Hania Abidah Hanum, Putri Farida Hardiansyah Lubis Hari Panri NST Hari Panri Nst Hariaty Panggabean Hayati, Winta Herlina Hanum Harahap Herlina Hanum Harahap Hj. Adawiyah Nasution Husna, M Faisal Husna, M. Faisal Imam Hadi Mulia Irfansyah Lubis Irmawan Susastra Irsyad Agung Miranda Irsyad Agung Miranda Isdy Annisa Haratini Batubara Joharsah Joharsah Junika Indar Sawitri Juradhanie Shera Tanjung Kamaruddin, Mohd Khairul Amri Khairul Sitepu Liyan Syahputra Lusiani Silalahi M. Faisal Husna M. Faisal Husna M. Faisal Husna M. Faisal Husna M.Sabiq Alhadi Mahzaniar Mahzaniar Mahzaniar, Mahzaniar Malik, Ilman Mohd Khairul Amri Kamarudin Muhammad Dwi Fahri Lubis Muhammad Fauzitri Hanggara Muhammad Hizbullah Muhammad Rizki Silaen Muhlizar Muktar Lutfi, Muhammad Ridwan Lubis Mutiara Afni Harahap Nanda Reyriski Ndruru, Ernita Nelvitia Purba Nuraf Raihan Nurasiah Harahap Nurhayati Nasution Nurmawati Br Manik Ovami, Debbi Chyntia Padang, Putri Farida Hanum Pratiwi, Adinda Handayani Puja Riani Nasution Purba, Nelvitia Puspita, Aina Cahya Putri Aulia Siregar Qori Rizqiah H Kalingga Rahayu Sitorus Rahma Nuriasari Ramadhani, Nova Rani Fitriani Rida Febhira Nasya Roby Andika Harahap Ryan Seftiansyah Samsul Bahri Sindi Lestari Sintara, Dani Sonya Syahara Sri Wahyuni Suci Indah Lestari Sukmawarti Supongki Adi Sucipto Suriani, Nining Sutrisno Hadi Nasution Syafrida, Meyli Syahrul Bakti Harahap Teguh Tri Setiawan Tiara Charyati Tohom Reymond Tomy Yosua Harianja Tri Putra Rahmad Ramadani Wan Nor Azilawanie Tun Ismail Wariyati Wendy Usihen Zidomi, Arya Andika Maulana