Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin Arie Sulistyoko; Rena Zulfaidah; Muhammad Sa'aduddin; Kamalia Rohana
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16684

Abstract

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini terkadang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan pembangunan tempat ibadah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan norma-norma hukum yang relevan, untuk menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin sering kali didasarkan pada alasan yang tidak sah atau tidak proporsional, sehingga melanggar hak asasi manusia
Islamic Law Review on Buying and Selling Tight Clothes Nadiyah, Nadiyah; Arie Sulistyoko; Kalsum, Umi; Umi Kalsum; Husna Maulida Putri; Rosanna Desvita Adelya; Muhammad Fajri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i2.23

Abstract

ABSTRACT This research examines the practice of selling tight clothing that occurs in the community. The purpose of this research is to find out the law of buying and selling tight clothing in Islam.Basically the law of buying and selling is permissible, but in this study a closer look at the object being traded, namely tight clothing. The research method used is descriptive research analysis with data sources in the form of reference books related to this issue. The results of this study indicate that from the perspective of Islamic law, buying and selling tight clothes is permissible. However, the seller should give tips to buyers not to wear tight clothes in public places to avoid unwanted things from happening. Keywords: Sale and purchase, tight clothing, Islamic law. ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang praktek jual yang pakaian ketat yang terjadi di lapisan masyarakat.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hukum memperjualbelikan pakaian  ketat dalam islam.Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, namun dalam penelitian ini meninjau lebih dekat terhadap objek yang diperjualbelikan yaitu pakaian ketat. Pakaian yang ketat terutama bagi seorang muslimah,ketika dipakai akan tampak bentuk tubuh.Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan sumber data berupa buku-buku rujukan yang berkaitan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif hukum islam jual beli pakaian ketat hukumnya adalah mubah. Karena dikembalikan kepada hukum asal jual beli,dan pakaian ketat bukanlah najis sehingga tidak terlarang untuk diperjualbelikan.Namun, sebaiknya penjual memberikan tips kepada pembeli untuk tidak memakai pakaian ketat di tempat umum menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Kata Kunci: Jual beli,pakaian ketat,hukum islam.
The Right to Public Participation in the Drafting of the IKN Law No. 3 of 2022 on the Relocation of the National Capital in East Kalimantan Muhammad Arif; Arie Sulistyoko
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.60

Abstract

ABSTRACT This research is motivated by the phenomenon of moving the national capital to East Kalimantan. The focus of this research examines the relocation of the national capital, whether the community was involved in the preparation of UU IKN No. 3 of 2022, whether community rights are actually important or not in the drafting of the IKN Law and what impact the transfer will have on the community afterwards. The purpose of this research is to find out in the foundation of UU IKN No. 3 of 2022 concerning the relocation of the State Capital, what are the Rights of the Community in the preparation of this IKN Law and to find out the negative and positive impacts that will occur when the State Capital is moved to East Kalimantan. This research is an empirical legal research, with a Sociology of Law approach, the subject of this research is the Petung Village Government of North Penajam Paser Regency, workers in North Penajam Paser Regency, Bank employees as well as content creators and Semboja Youth Leaders in Kutai Kartanegara Regency. The data extracted are the informant's identity and perception. The data was extracted by interview and documentation techniques. The results of the research show that regarding the rights of the people of East Kalimantan to the basis of UU IKN no.3 of 2022 it does not play an important role or there is no need for community rights in the preparation of UU IKN no.3 of 2022. The impact that was obtained from the results of the interviews was that there were negative and positive impacts from the relocation of the national capital. Keywords: Capital Shift, Public Participation Rights, East Kalimantan, Community Rights ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Fokus penelitian ini mengkaji tentang pemindahan ibu kota negara, apakah masyarakat dilibatkan dalam penyusunan UU IKN No. 3 Tahun 2022, apakah hak-hak masyarakat benar-benar penting atau tidak dalam penyusunan UU IKN dan apa dampak dari pemindahan tersebut bagi masyarakat setelahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan UU IKN No. 3 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Negara, apa saja Hak-hak Masyarakat dalam penyusunan UU IKN ini dan untuk mengetahui dampak negatif dan positif yang akan terjadi ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan Sosiologi Hukum, subjek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Petung Kabupaten Penajam Paser Utara, para pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara, pegawai Bank sekaligus content creator dan Tokoh Pemuda Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digali adalah identitas dan persepsi informan. Data digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai hak-hak masyarakat Kalimantan Timur terhadap dasar UU IKN no.3 tahun 2022 tidak berperan penting atau tidak diperlukannya hak-hak masyarakat dalam penyusunan UU IKN no.3 tahun 2022. Dampak yang didapatkan dari hasil wawancara adalah adanya dampak negatif dan positif dari pemindahan ibu kota negara. Kata kunci: Pemindahan Ibu Kota, Hak Partisipasi Masyarakat, Kalimantan Timur, Hak Masyarakat
Implementation Of Tanah Laut Regent Regulation Number 79 Of 2019 On Disaster Management Plan (Case Study Of Flood Disaster In Pandahan Village, Bati-Bati District, Tanah Laut Regency) Muhammad Akrie; Arie Sulistyoko; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.66

Abstract

Abstract Because of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 concerning Disaster Management Plans, with the objectives contained in Article 2 Paragraph (1), namely to realize integration in planning disaster management and so that the implementation of disaster management can be carried out smoothly, in an integrated order, safe and accountable. From the results of interviews and observations made by the author, the government is still not maximized as the lack of socialization from the government to the public about the flood disaster, the lack of responsiveness of the government when the flood disaster and quite slow in doing mitigation when post-flood disaster. This research is empirical legal research using qualitative descriptive approach. The main Data is the interview (primary), while the document data is as supporting data (secondary). The primary data collection technique was conducted through interviews with 7 informants, using a structured interview list, while the secondary data in the form of documents taken from BPBDS in Tanah Laut Regency. The results obtained showed that the implementation of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans has been done quite well, the factors inhibiting the achievement of maximum implementation are the lack of cooperation between the government and local communities and the lack of BPBD facilities themselves to achieve the goals in the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans. Keywords: implementation, regulation, flood disaster management. Abstrak Karena adanya peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana, dengan tujuan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) yaitu mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan lancar, terpadu, aman, dan akuntabel. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pemerintah masih belum maksimal seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bencana banjir, kurang tanggapnya pemerintah ketika terjadi bencana banjir dan cukup lambatnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan ketika pasca bencana banjir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama yang digunakan adalah wawancara (primer), sedangkan data dokumen sebagai data pendukung (sekunder). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan 7 orang informan, dengan menggunakan daftar wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diambil dari BPBD Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana telah dilakukan dengan cukup baik, faktor penghambat tercapainya implementasi yang maksimal adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dan kurangnya fasilitas BPBD itu sendiri untuk mencapai tujuan yang ada di dalam peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Kata kunci: implementasi, regulasi, penanggulangan bencana banjir.
The Level Of Community Compliance With The Use Of Traffic Signs In Barito Kuala District Norjannah; Arie Sulistyoko
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.406

Abstract

Abstract This research started from the increasing number of traffic accidents that occurred due to a lack of compliance, understanding and awareness among the public regarding the importance of obeying existing traffic rules and signs, starting from the large number of traffic violations from various ages due to this lack of understanding. The problem that researchers took in this research was regarding "The Level of Community Compliance with the Use of Traffic Signs in Barito Kuala Regency" which was motivated by the increasing number of traffic accidents. The aim of this research is to find out the level of compliance and obstacles of the Barito Kuala community regarding the use of traffic signs. The method used in this research is an empirical legal or sociological method and the type of approach used is a legal sociology approach, namely an approach to studying law in a social context. The results of this research are that the level of community compliance is in categories that fluctuate from data on the number of traffic violations in Barito Kuala Regency in 2021, there were 1,700 cases of violators, while in 2022 there was an increase to 2,787 cases of violations, but in 2023 it decreased to 1,408 cases. violation. Meanwhile, the obstacles faced by the community are lack of knowledge, awareness and understanding of traffic signs, lack of willingness to know traffic signs and never participating in socialization held by the police, especially from traffic police. Keywords: Compliance, Traffic signs, Violations Abstrak Penelitian ini berawal dari semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kurangnya kepatuhan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada, berawal dari banyaknya pelanggaran lalu lintas dari berbagai kalangan usia karena kurangnya pemahaman tersebut. Permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah mengenai "Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Barito Kuala" yang dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan hambatan masyarakat Barito Kuala terhadap penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris atau sosiologis dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat berada pada kategori yang berfluktuatif dari data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 terdapat 1.700 kasus pelanggar, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.787 kasus pelanggaran, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.408 kasus pelanggaran. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas, kurangnya kemauan untuk mengetahui rambu-rambu lalu lintas dan tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak kepolisian khususnya dari polisi lalu lintas. Kata kunci: Kepatuhan, Rambu Lalu Lintas, Pelanggaran: Kepatuhan, Rambu Lalu Lintas, Pelanggaran