Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia IKAT : The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Varia Justicia Udayana Journal of Law and Culture Cepalo JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Journal of Law, Poliitic and Humanities Ethics and Law Journal: Business and Notary Jurnal Media Akademik (JMA) SASI Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Indonesian Journal of Global Health Research Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Protection for Participants in the Benefit Sharing Scheme between BPJS Kesehatan and Commercial Insurance Putu Nur Idayanthi; Nyoman Ariana; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2273

Abstract

This study examines the legal protection mechanisms for participants in the benefit-sharing scheme between BPJS Kesehatan and commercial insurance providers. The background of this research is driven by the increasing collaboration between national health insurance administrators and private insurance companies, which raises legal challenges, particularly concerning the clarity of participants' rights and obligations. The research adopts a normative approach, involving regulatory document analysis and case studies. The findings indicate the existence of legal gaps that cause uncertainty in participant protection, with regulatory ambiguities and differing interpretations between national legal norms and commercial insurance practices emerging as key issues. These findings highlight the need for regulatory harmonization and policy adjustments to ensure the benefit-sharing mechanism operates transparently and accountably. The research recommendations include improving the regulatory framework, drafting clear operational guidelines, and enhancing supervisory roles to ensure fairness and legal certainty for all participants. Thus, this study is expected to contribute to the development of more adaptive and responsive health law policies in line with the evolving dynamics of Indonesia’s health insurance system.
Pemanfaatan Sisa Embrio Beku Program Bayi Tabung Sebagai Terapi Transplantasi Sel Punca di Indonesia Sari, Jayanti Purnama; Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi; Winata, I Gde Sastra
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8286

Abstract

The aim of this study is to provide an overview of the latest phenomenon in the development of sources of embryonic stem cells in the world, as a criticism of the Health Act that closed Indonesia's opportunity to undertake health transformation. Now many countries have begun to legalize embryonic stem cells by exploiting the remains of the in vitro fertilization embryos left just by their owners. It responds to earlier debates about the method of embryonic stem cells that originate in a fetus or embryos taken from a mother's womb. Some research sources say that embryonic stem cells have more potential than non-embryonic. On that basis, it is interesting to study how the Indonesian Health Act responds to these developments and the commitment to transform in terms of health. The innovation in this research focuses on responding to existing research that more categorizes embryonic stem cells as violating the ethics of living beings and strictly prohibits the use of embryonal stem cell. This research method is normative, using statutory and comparative approaches. The results of this research are, first, that embryonic stem cells have greater potential than the adult stem cells currently used and countries around the world are starting to legalize the use of embryonic stem cells by utilizing leftover embryos from in vitro fertilization. Second, Indonesia is still unable to carry out health transformation by utilizing legal instruments, such as the preamble to the Health Law and Development Legal Theory.Tujuan penelitian ini ialah memberikan gambaran fenomena terbaru perihal perkembangan sumber dari sel punca embrionik di dunia, sebagai kritik terhadap Undang-Undang Kesehatan yang menutup rapat kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi kesehatan. Saat ini banyak negara-negara mulai melegalkan sel punca embrionik dengan memanfaatkan sisa embrio in vitro fertilazation yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Hal ini menjawab perdebatan dahulu terkait metode sel punca embrionik yang bersumber pada janin atau embrio yang diambil dari rahim seorang ibu. Beberapa sumber penelitian mengatakan bahwa sel punca embrionik lebih memiliki potensi besar dibanding sel punca non embrionik. Atas dasar itu, menarik untuk dikaji bagaimana Undang-Undang Kesehatan Indonesia menanggapi perkembangan ini dan komitment untuk bertransformasi dalam hal kesehatan. Pembaharuan dalam  penelitian ini berfokus pada menjawab penelitian yang sudah ada yang lebih mengkategorikan sel punca embrionik sebagai hal yang melanggar etika makhluk hidup dan melarang keras penggunaan sel punca embrionik. Metode penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertama, sel punca embrionik lebih memiliki potensi besar ketimbang sel punca dewasa yang saat ini digunakan dan Negara-negara di dunia mulai melegalisasi penggunaan sel punca embrionik dengan memanfaatkan sisa embrio in vitro fertilazation. Kedua, Indonesia masih belum mampu melakukan transformasi kesehatan dengan dengan memanfaatkan instrumen hukum, sebagaimana konsideran Undang-Undang Kesehatan dan Teori Hukum Pembangunan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup) Duwira Hadi Santosa, Anak Agung Gede
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31738

Abstract

Penelitian ini dibuat guna mengetahui serta menganalisa pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UU PPLH dan Perbandingannya dengan UU Omnibus Law kluster lingkungan hidup dan Implikasi dari berlakunya UU Omnibus Law Kluster lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan hukum dan pendekatan perbandingan yakni dengan cara menggunakan perbandingan mickro yaitu dengan membandingkan antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Teknik studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dan kemudian penilaian, peninjauan ulang, dan argumentasi akan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dalam pembuktiannya sangat sulit maka asas vicarious liability dan teori identifikasi digunakan, dalam perbandingannya beberapa ketentuan Pasal dirubah dan di hapus dan implementasi dari diberlakukannya Omnibus Law akan memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan, dengan dikesampingkannya asas strict liability. 
Pertanggungjawaban Manajemen RS PHC Surabaya dalam Perekrutan Praktik Dokter Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Sari, Jayanti Purnama; Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi; Kartika, I Gusti Ayu Putri; Winata, I Gde Sastra
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i1.14199

Abstract

The case of an illegal doctor named Susanto who worked at Primasatya Husada Citra Surabaya Hospital for approximately 3 years has troubled the community in Surabaya City. This study aims to determine the role of the Hospital Medical Committee of Primasatya Husada Citra Surabaya Hospital in supervising the recruitment process of doctors and the implications for patients who get the wrong dose and/or actions performed by illegal doctor Susanto. The research method used is normative juridical which involves analyzing documents or secondary data. The approach used in this research is qualitative research and is presented descriptively. The results showed that the Medical Committee of PHC Surabaya Hospital did not succeed in carrying out its duties optimally, thus allowing Susanto, who was actually unqualified, to obtain a position as an illegal doctor. The implication for patients who received the wrong dose and/or action performed by the illegal doctor Susanto is that the patient has the right to file a lawsuit to obtain compensation and justice. Lawsuits can be in the form of criminal charges and civil suits.
The Cartel Proof in Business Competition Law: From the Rule of Reason to Per Se Illegal Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi; Dewi, Lily Karuna; Megayani, Ni Ketut Ngetis Megi
JURNAL AKTA Vol 10, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i4.32005

Abstract

Per se illegal approach is used to deal with cartel cases, which emphasises that cartel acts that have fulfilled the elements in the formulation of the article and are proven to violate the regulation without the need to prove the impact of such acts so that the enforcement of cartels can be resolved more quickly. This article intends to review and evaluate the Anti-Monopoly Law and PUTS in Indonesia regarding how the rule of reason approach is used to handle cartel cases in Indonesia. The research uses the normative method, namely legal research by processing library materials or secondary data. This article suggests that the more appropriate approach to handling cartel cases in Indonesia is the per se illegal approach, given that proving the act with this approach is easier and shorter to do so that the settlement of cartel cases can be resolved quickly. In addition, Indonesian civil procedure law does not yet recognise and regulate economic evidence, so economic evidence cannot be used to prove the case. Whereas economic evidence in the form of economic analysis of the impact of a cartel is mandatory in cartel settlement using the rule of reason approach. By evaluating the performance of the rule of reason in handling cartel cases in Indonesia, this article argues that it is important to change the wording of articles in the Anti-Monopoly Law and PUTS in Indonesia which previously used the rule of reason approach in handling cartel cases to apply the per se illegal approach.
AKIBAT HUKUM BAGI ORANG ASING YANG MENJALANKAN USAHA DI BALI TANPA IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) Regina Pertiwi Suyono; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9depmc04

Abstract

Artikel jurnal ini dibuat untuk meneliti isu hukum yang terjadi, khususnya di Bali, yang pada fakta di lapangan, tidak sedikit Orang Asing berada di Bali dengan menggunakan Visa yang tidak sesuai dan juga Izin Tinggal yang disalahgunakan. Salah satu isu yang cukup sering terdengar di lingkungan masyarakat Bali adalah terdapat orang asing yang menggunakan visa kunjungan (visit visa) untuk melakukan kegiatan usaha di Bali, yang mana hal tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku terkait izin tinggal. Maka dari itu, perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan terkait Izin Tinggal bagi Orang Asing dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta apa saja akibat hukum yang timbul terhadap kegiatan usaha yang dijalankan Orang Asing tanpa adanya Izin Tinggal. Metode Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dikumpulkan bacaan kepustakaan untuk dapat ditemukan jawaban dari hal yang diteliti. Artikel jurnal ini kemudian mendapatkan hasil studi bahwa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) memiliki peran fundamental sebagai dasar legalitas Orang Asing dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Kepemilikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) oleh Orang Asing harus berkesesuaian dengan arah keberadaannya di Indonesia. Apabila terdapat Orang Asing yang menjalankan usaha tanpa Izin Tinggal Terbatas, maka hal tersebut termasuk penyalahgunaan izin tinggal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menimbulkan akibat hukum.
Analisis Kedisiplinan Kerja Karyawan Pada Kedai Kopi C+C Coffee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Mikael, Raykrisanda; Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.291

Abstract

Abstract The purpose of this journal is to find out what obstacles, sanctions, and efforts that can be given in efforts to implement employee work discipline at C + C Coffee Shop. Thus, the problem formulation raised in this journal is what obstacles arise in efforts to implement employee work discipline at C + C Coffee Shop and what sanctions and efforts can be given to C + C Coffee Shop employees who violate the work agreement. The study methodology used in this legal discipline, which is usually referred to as "Empirical", is tailored to the details of the legal domain and uses a qualitative approach. This research resulted in the conclusion that observations about work ethic at C+C Coffee show that employee misbehavior can negatively affect productivity and morale. Management faces great challenges in maintaining employee integrity and discipline through offenses such as arriving late, absenteeism, presenteeism, and theft of company facilities. Abstrak Tujuan jurnal ini adalah mengetahui kendala, sanksi dan upaya yang dapat diberikan apa saja yang muncul dalam upaya pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada Kedai Kopi C+C Coffee. Sehingga, rumusan masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah kendala apa saja yang muncul dalam upaya pelaksanaan disiplin kerja pegawai pada Kedai Kopi C+C Coffee dan bagaimana sanksi dan upaya yang dapat diberikan pada pegawai Kedai Kopi C+C Coffee yang melanggar perjanjian kerja tersebut. Metodologi studi yang digunakan dalam disiplin hukum ini, yang biasanya disebut sebagai "Empiris", disesuaikan dengan rincian domain hukum dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu observasi tentang etos kerja di C+C Coffee menunjukkan bahwa perilaku buruk karyawan dapat berdampak negatif pada produktivitas dan moral kerja. Manajemen menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan disiplin karyawan melalui pelanggaran seperti datang terlambat, absensi, presenteeism, dan pencurian fasilitas perusahaan. Kata Kunci : Kedisiplinan, Kerja, Karyawan
Legal Consequences for Foreign Medical Personnel Providing Health Services in Indonesia without A Practice License Haekal Fahmi; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; I Gde Sastra Winata
Indonesian Journal of Global Health Research Vol. 8 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v8i1.559

Abstract

The utilization of foreign health workers in Indonesia has become an increasingly common phenomenon in line with the development of globalization and cross-border mobility. The purpose of this study is to identify and analyze the legal consequences of foreign medical personnel providing health services in Indonesia without a practice license. This study uses a normative research design, and the method of collecting legal sources in this study is document study. Documentary study can be described as a method of collecting several documents related to the issue being studied, both from primary and secondary legal materials. Collection of Normative Legal Materials The main methods used to collect normative legal materials are Library Research and Documentary Research. The legal materials sought are classified into three types: Primary Legal Materials (in the form of legislation), secondary legal materials (law books/literature, legal research journals), and tertiary legal materials (law dictionaries, law encyclopedias). After all the data has been collected, it is then reviewed and interpreted in relation to legal principles and theories The results of this study are that foreign medical personnel must fulfill several requirements before practicing in Indonesia, such as licensing, certification and registration, competency tests, areas of foreign medical personnel and accompanying personnel, time restrictions, and compensation. Based on the Health Law as stipulated in Article 442, sanctions are imposed on any foreign medical personnel who intentionally practice in Indonesia without a SIP, which can result in the medical or health personnel being punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 Efforts to take action against foreign medical personnel by the Ministry of Health and Professional Organizations include guidance and mediation by professional organizations, internal guidance by health agencies, verbal and written warnings by health agencies, guidance, supervision, and control by health agency personnel, revocation of licenses, and revocation of practice.
Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; I Made Marta Wijaya; Ni Luh Dewi Sundariwati
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16 No 2 (2022): Edisi Juli
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.235-252

Abstract

Tourism has an important role in enhancing the economic growth of a country. As a country with growing tourism industry, Indonesia is trying to increase foreign tourist visits by rolling out a visa-free policy. However, the visa-free policy has not yet fully provided benefits. In practice, this policy triggers the occurrence of transnational and international crimes, the rise of illegal foreign workers and the large number of foreigners who abuse their residence permits. The purpose of this research is to analyze the visa-free policy from the perspective of selective policy theory. The research method is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the visa-free policy as contained in Presidential Regulation Number 21 of 2016 is not fully based on the theory of selective policy. In conclusion, the visa-free policy cannot be implemented optimally because the formulation of this policy does not represent the theory of selective policy. Consequently, the implementation of visa-free policy generates various matters that have an adverse impact on Indonesia. In order to overcome this problem, it is urgent to evaluate and improve the visa-free policy and to make this policy truly based on the theory of selective policy. Thus, the visa-free policy will be very selective in choosing and determining countries that can receive a visa-free policy.
Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Tax Amnesty serta Perlindungan Hukum Terhadap Kewajiban Pelaporan Dugaan Pencucian Uang Made Anggina Ahalya Putri; Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 11 No 02 (2026)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2026.v11.i02.p15

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan prinsip kerahasiaan notaris ketika kebijakan amnesti pajak diberlakukan dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki notaris dalam hal pelaporan kejahatan pencucian uang. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan konseptual. Hasil study menunjukkan bahwa urutan penerapan aturan hukum didasarkan pada prinsip lex posterior derogat legi priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama), lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah) dan lex specialis derogat legi generali (hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum tentang kerahasiaan notaris telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, khususnya pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 1, yang memastikan bahwa informasi wajib pajak dirahasiakan. Lebih lanjut, notaris diberikan perlindungan hukum yang optimal melalui mekanisme pencegahan dan penindasan.
Co-Authors A. A. Ngurah Agung Jaya Wikrama ANAK AGUNG SRI UTARI Atmaja, I Komang Tri Desak Putu Dewi Kasih Dewi, Lily Karuna Dody Novizar Mardyansyah Haekal Fahmi I Dewa Gede Palguna I Gde Putra Ariana I Gde Sastra Winata I Gede Pasek Pramana I Gst. Agung Rio Diputra I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Bagus Krisna Vijaya I Ketut Suwiyoga I Komang Suardika I Made Marta Wijaya I Made Marta Wijaya Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Wira Adi Manuaba Kadek Agus Sudiarawan Luh Ayu Nadira Saraswati Luh Ayu Nadira Saraswati Luh Made Asri Dwi Lestari Made Anggina Ahalya Putri Made Dwita Martha Made Maharta Yasa Made Maharta Yasa Made Suksma Prijandhini Devi Salain Martha, Made Dwita Megayani, Ni Ketut Ngetis Megi Mikael, Raykrisanda Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Luh Dewi Sundariwati Ni Made Rica Vitayanti Nyoman Ariana Nyoman Satyayudha Dananjaya Putu Devi Yustitia Utami Putu Nindya Krishna Prasanti Putu Nur Idayanthi Regina Pertiwi Suyono Sari, Jayanti Purnama Wijaya, I Made Marta