Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi

Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i1.131

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk memberikan gambaran keberhasilan dari Bojonegoro dalam mengelola Sumber Daya Alam Migas yang dimilikinya di era otonomi daerah. Kebijakan politik desentralisasi dan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam skala besar-besaran telah berlangsung setidaknya selama 2 dekade terakhir, tetapi tidak sedikit pejabat daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta banyak kepala daerah yang berperilaku seperti raja-raja kecil. Penelitian ini menggunakan teori policy making dalam bingkai desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami kegagalan, ada daerah yang berhasil mengembangkan sumber daya alam untuk pengurangan angka kemiskinan dan pengembangan pendidikan seperti Kabupaten Bojonegoro sekadar menyebutkan satu contoh bisa dijadikan proyek percontohan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Bojonegoro dibawah kepemimpinan Suyoto dapat mengelola Sumber Daya Alamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Diantaranya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro pasca 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro menjadi contoh dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam diera Otonomi Daerah. Hal ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah otonom lain dalam mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam guna sebesar-besar kemakmuran rakyat.
PETROLEUM FUND PADA PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI KASUS INOVASI KEBIJAKAN “DANA ABADI MIGAS” DI BOJONEGORO) Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v16i1.224

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi tentang kebijakan pendirian petroleum fund di Kabupaten Bojonegoro yang berupa Dana Abadi Migas. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait petroleum fund yang merupakan inovasi kebijakan yang pertamakali di Indonesia. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki membentuk Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) Bojonegoro. Pembentukan Dana Abadi Migas ini bertujuan untuk memastikan adanya suatu dana cadangan/ tabungan (saving) bagi generasi mendatang saat migas dan gas di wilayah tersebut sudah habis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research). Gagasan ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di dalam jangka panjang akan berkontribusi signifikan terhadap produksi migas dalam negeri dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa ini. Pembentukan Dana Abadi Migas juga didasarkan pertimbangan menghindari kutukan sumber daya alam. Berkaca dari pengalaman daerah-daerah kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam. Tingkat konflik sosial cukup tinggi, kerusakan lingkungan cukup parah, dutch desiase, belanja berlebihan (over spending), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya.
Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency Ahmad Sholikin
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.646

Abstract

Lamongan Regency is one of the regions that has issued policies on environmental management, including a 3R-based waste management system (reduce, reuse and recycle) in the form of the Lamongan Green and Clean program and the Waste Bank. This study will analyze the Lamongan Green and Clean policy in an environmental governance perspective. The method used in this research is descriptive qualitative through interview techniques, observation, literature study, and documentation. The theory used in this research is the theory of public policy with the analysis model of the implementation of Van Meter and Van Horn policies. Then, the concepts used in this study are environmental governance and Lamongan Green and Clean. This study aims to describe the implementation of the Lamongan Green and Clean policy whether it has been able to apply the principles of environmental governance. From the results of this study, it is concluded that in implementing the Lamongan Green and Clean program, seen from the perspective of environmental governance, this program has not fully been able to apply the principles of environmental governance.
Promoting Transparency and Accountability in the Oil and Gas Extractive Industry Sector for Sustainable Development in Bojonegoro Regency Sholikin, Ahmad; Kresna Martha Sena, Noman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v21i2.1187

Abstract

This study aims to identify the challenges in implementing the principles of transparency and accountability in the governance of extractive industries, particularly in the oil and gas sector in Indonesia. Despite efforts toward democratic reforms, fully democratic governance has not yet been achieved. Transparency and accountability aim to establish information openness in revenue management while encouraging public participation for sustainable development. This study develops an analytical framework based on the "transparency continuum," highlighting information openness, citizen actions, and state responses as key elements to enhance change initiatives. Using a qualitative approach, the research analyzes the implementation of transparency and accountability in Bojonegoro Regency, uncovering the complexities and local contexts in supporting sustainable development within the oil and gas sector.