Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Polinter

INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISE DI LAMONGAN Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.782 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1275

Abstract

Permasalahan di Indonesia yang terus mengemuka ke dalam ranah publik hingga saat ini adalah Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama. Intoleransi, radikalisasi dan terorisme agama diwujudkan dalam pelarangan kegiatan ibadah keagamaan, penyebaran kebencian, kekerasan berbasis agama ataupun pengrusakan tempat ibadah. Berangkat dari hal tersebut, Penelitian ini mengambil lokasi di Lamongan karena kota ini dikenal sebagai wilayah dengan sekolah-sekolah agama penelur tokoh-tokoh pelaku terror di Indonesia. Hasil dari Penelitian ini adalah perilaku seseorang dari Intoleransi hingga menjadi terorisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada perbedaan keyakinan, etnik, status sosial ekonomi sebagai gejala awal yang berpotensi menghasilkan gejala toleransi/intoleransi, radikalisme hingga terorisme. Namun perbedaan tersebut didukung oleh adanya kepentingan ekonomi yang berperan menghubungkan perbedaan dengan intoleransi dan radikalisme yang jika semakin menguat nantinya dapat menghasilkan pula terorisme. Disisi lain ada peran kehadiran negara, yang dapat mengurangi atau menguatkan peran kepentingan ekonomi dalam menghasilkan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Jika nilai budaya dan praktik sosial yang sejalan dengan toleransi kuat, maka intoleransi dan radikalisme juga dapat dihambat. Sebaliknya, jika nilai budaya dan praktik sosial memfasilitasi dan menguatkan persepsi akan perbedaan dan petentangan kepentingan ekonomi, maka intoleransi, radikalisme hingga terorisme cenderung menguat.
DINAMIKA HUBUNGAN MUHAMMADIYAH DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1247.877 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v5i2.4050

Abstract

Muhammadiyah's contact with political parties in actualizing their ideas and ideals will be discussed in this chapter. Muhammadiyah's involvement with political parties from the pre-independence era until now is divided into 4 patterns of relations. If it is analogous to Muhammadiyah's relationship with a Political Party like a marriage, there will be four "Marriage" models between Muhammadiyah and the Political Party. First is "Official Marriage" with Muhammadiyah being a special member of Masyumi, second is "Siri Marriage" when Muhammadiyah becomes the initiator of the establishment of Parmusi in Tanwir Ponorogo. Third "Mut'ah Marriage (Contract)" when some Muhammadiyah administrators were involved in the establishment of the National Mandate Party (PAN), to the point of disappointment that gave rise to the Sun Nation Party (PMB). The fourth most recent model is not the "Marriage" that takes place, but the "Divorce" of the Islamic purification and reform organization with political parties as formulated in Tanwir Denpasar (2001).
PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH Ahmad Sholikin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.084 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1080

Abstract

Tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  sikap  netralitas  Organisasi Sosial Keagamaan seperti Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral.  Dalam tulisan  ini  penulis  mengambil  dua  point  utama  yang  dibahas,  pertama tentang  Bagaimana  bentuk  netralitas  politik  elektoral  Muhammadiyah.  Kedua adalah mengapa terjadi deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik islam, yang membagi  pemikiran  Islam  tentang  politik  kedalam  beberapa  varian,  beserta  bagaimana mereka melakukan aksi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah  mendasarkan  semua  keputusannya  pada  khittah  politik  Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.