Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unes Law Review PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Jurnal Manajemen Bisnis Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal Puan Indonesia ANDREW Law Journal Journal Of Humanity Dedication Jurnal Bisantara Informatika Computer & Science Industrial Engineering Journal
Dedy Saputra
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : ANDREW Law Journal

 1 
KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ANAK Novianty, Rica Regina; Saputra, Dedy; Ismainar, Hetty
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.57

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan alat bukti digital dalam proses peradilan pidana yang melibatkan anak. Seiring kemajuan teknologi, kejahatan berbasis digital dengan keterlibatakn anak, baik sebagai pelaku maupun korban, semakin sering terjadi. Namun, hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) belum secara tegas menata terkait alat bukti digital, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan dasar normatif terhadap keberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan mengkaji kedudukan hukum alat bukti digital dalam perkara pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak secara spesifik menyebutkan alat bukti digital, alat bukti tersebut tetap sah dipakai selama memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, forensik digital menjadi penting untuk menjamin keaslian dan integritas alat bukti tersebut. Selain itu, ketika keterangan anak tidak mencukupi karena usia atau trauma, alat bukti digital dapat menjadi pendukung utama untuk memenuhi asas minimal dua alat bukti sebagaimana ditata dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, alat bukti digital memegang peranan penting dalam memastikan proses peradilan pidana anak berlangsung secara adil dan akurat, khususnya dalam konteks kejahatan siber
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE Dedy Saputra; Novianty, Rica Regina; Ismainar, Hetty
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.58

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis dilakukan jarak jauh, memberikan kemudahan bagi pasien, terutama di wilayah terbatas. Namun, pelayanan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya ketika terjadi kesalahan medis yang berakibat pada kerugian pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dalam layanan telemedicine yang mengakibatkan kerugian pasien, serta mengidentifikasi dasar hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dalam telemedicine dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan profesional yang melanggar standar pelayanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, PERMENKES No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine mewajibkan standar profesi dan rekam medis yang valid. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap kasus telemedicine menghadapi tantangan, seperti bukti elektronik yang lemah dan belum adanya regulasi khusus tentang kesalahan medis digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum untuk menjamin perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan di era digital.  
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KAPAL ASING DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA Dwi Retno Ningsih, Sri; Novianty, Rica Regina; Saputra, Dedy; Akbar, Hafis Vivaldi; Fathia, Zarah; Muhasnah, Bebi; Denov, Salsabilah
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.117

Abstract

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di atas kapal asing, khususnya di sektor perikanan tangkap, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional. Studi ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka penegakan hukum terintegrasi yang memperkuat tanggung jawab pidana individu ABK dan memperluas akses korban pada remedi perdata. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum, baik dari perspektif hukum pidana maupun perdata, terhadap Anak Buah Kapal yang secara langsung terlibat dalam eksploitasi anak di kapal asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap fenomena gap antara rezim hukum internasional (seperti UNCLOS 1982, Konvensi ILO No. 188, dan Konvensi Hak Anak) dengan implementasi hukum nasional di negara bendera, negara pantai, dan negara asal ABK/Anak. Data kasus terbaru dari Organisasi Buruh Internasional dan LSM seperti International Justice Mission menunjukkan bahwa ribuan anak masih menjadi korban, dengan tingkat penuntutan yang sangat rendah. Problem utama terletak pada kompleksitas yurisdiksi, lemahnya pengawasan di laut lepas, dan minimnya upaya gugatan perdata terhadap pelaku perorangan.
Co-Authors Akbar, Hafis Vivaldi Amalia, Ihsanil Basar , Abdul Rohmad Bustamam Bustamam Denov, Salsabilah Dodi Haryono Dwi Retno Ningsih, Sri Eddy Noviana Fadhila, Irwan Fathia, Zarah Hadi Rumadi Hasibuan , Imam Abdullah Hetty Ismainar Lazim N, Lazim N Mawan, Sari Miftahulrahmah, Miftahulrahmah Muhammad Riduansyah Syafari Muhammad Riduansyah Syafari MUHASNAH, BEBI Mukhlis R Nanda Jarti Navilah, Aan Novianty, Rica Regina Nursal Hakim, Nursal Oktaviana , Tanya Putri, M.Kom, Anggia Dasa Ridwan Ibrahim Ronaldo, Ronaldo Sanusi , Sanusi Sari , Eva Velisa Septiandi , Egy Sianipar, Lido Syamsiar, Syamsiar Tambunan, Herbert A. Taufik Arbain Vatin, Nurva Dillatul Wandi, Joni Indra Yenni, Yusli