Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nyimak: Journal of Communication Sospol : Jurnal Sosial Politik Ilomata International Journal of Tax and Accounting Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Empiricism Journal WIDYANATA PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Journal of Research and Development on Public Policy
Suharto, Sugeng
Public Administration Department, University Of Bengkulu.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Trinoviani, Inayah; Suharto, Sugeng; Yunilisiah, Yunilisiah
Empiricism Journal Vol. 7 No. 1: March 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/16hydw57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada periode Januari 2026 dengan beberapa informan yang terdiri dari pejabat struktural dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan mutasi dan promosi jabatan di BKD Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi dan promosi pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengacu pada prinsip merit system. Mutasi dinilai cukup efektif dalam mengisi kekosongan jabatan dan menata distribusi sumber daya manusia antar perangkat daerah, sementara promosi jabatan relatif mampu menempatkan pegawai pada posisi strategis sesuai kebutuhan organisasi. Dari aspek efisiensi, penggunaan i-Mutasi dan SIASN sejak akhir 2025 telah mendukung percepatan administrasi mutasi dan promosi, meski prosedur dan kendala teknis seperti jaringan serta kelengkapan berkas masih memengaruhi durasi proses. Dari sisi kecukupan dan responsivitas, kebijakan ini cukup mampu menjawab kebutuhan organisasi dan menjaga keberlangsungan pelayanan publik melalui penunjukan pelaksana tugas saat terjadi kekosongan jabatan. Dari aspek ketepatan, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan rekam jejak kinerja. Namun, evaluasi kinerja pascamutasi dan promosi belum dilakukan secara konsisten dan sistematis, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi belum terukur optimal. The Implementation of Transfer and Promotion of Civil Servants at the Regional Personnel Agency of Bengkulu Province Abstract This study aims to evaluate the implementation of civil servant (PNS) mutation and promotion policies at the Regional Civil Service Agency (BKD) of Bengkulu Province using six policy evaluation criteria proposed by Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research employed a qualitative approach with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted in January 2026 with several informants consisting of structural officials and personnel directly involved in the management of mutation and promotion processes at BKD of Bengkulu Province. The results show that the implementation of mutation and promotion has generally been carried out in accordance with prevailing regulations and the principles of the merit system. Mutations are considered fairly effective in filling vacant positions and managing the distribution of human resources across regional government agencies, while promotions are relatively capable of placing employees in strategic positions according to organizational needs. From the perspective of efficiency, the use of i-Mutasi and SIASN since late 2025 has supported the acceleration of transfer and promotion administration, although procedural requirements and technical constraints, such as network issues and document completeness, still affect the duration of the process. In terms of adequacy and responsiveness, this policy has been sufficiently capable of addressing organizational needs and maintaining the continuity of public services through the appointment of acting officials when vacancies occur. With regard to appropriateness, employee placement has taken into account competence, educational background, experience, and performance track records. However, post-transfer and post-promotion performance evaluation has not yet been conducted consistently and systematically, so its impact on improving organizational performance has not been optimally measured.
Peran dan Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten Bengkulu Utara Astirani, Verenica Nefa; Suharto, Sugeng; Yunilisiah, Yunilisiah
Empiricism Journal Vol. 7 No. 1: March 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v7i1.4696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Bagian Kesejahteraan Rakyat, pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, serta jamaah haji. Analisis kualitas pelayanan dilakukan dengan memadukan kerangka peran pemerintah (regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator) serta dimensi Hajjsequal yang meliputi health, guidance, accommodation, transportation, dan facilities. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan teknis dan pembentukan kepanitiaan manasik haji. Sebagai dinamisator, pemerintah menggerakkan kesiapan jamaah melalui pelaksanaan manasik yang terstruktur. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan sarana dan prasarana, termasuk bantuan transportasi dan identitas daerah bagi jamaah. Sebagai katalisator, pemerintah membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelayanan. Pada dimensi kualitas layanan, aspek guidance dan facilities tergolong baik, sedangkan aspek health dan accommodation masih memerlukan penguatan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan pada dataran input, proses, dan output, yang meliputi penguatan sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan yang terkoordinasi, serta hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh jamaah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis peran pemerintah daerah dengan dimensi kualitas layanan haji berbasis Hajjsequal dalam konteks pemerintah kabupaten. Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, meskipun penguatan regulasi daerah yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pelayanan. The Role and Efforts of the Government in Improving the Quality of Hajj Service Delivery in Bengkulu Utara Regency Abstract This study aims to analyze the role and efforts of the North Bengkulu Regency Government in improving the quality of hajj services. The study employed a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Research informants consisted of officials from the Public Welfare Division, representatives of the Ministry of Religious Affairs Office of North Bengkulu Regency, and hajj pilgrims. Service quality analysis was conducted by integrating the government role framework (regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst) with the Hajjsequal dimensions, namely health, guidance, accommodation, transportation, and facilities. The findings show that the local government performed its role as a regulator through technical policy formulation and the establishment of hajj guidance committees. As a dynamizer, the government enhanced pilgrims’ readiness through structured hajj guidance programs. As a facilitator, it provided supporting facilities and infrastructure, including transportation assistance and regional identity attributes for pilgrims. As a catalyst, the government built cross-sectoral coordination with related institutions to support smooth service delivery. In terms of service quality, the guidance and facilities dimensions were relatively strong, while the health and accommodation dimensions still require improvement. Efforts to improve service quality were carried out at the input, process, and output levels, including human resource strengthening, coordinated service implementation, and service outcomes directly perceived by pilgrims. The novelty of this study lies in integrating the local government role framework with Hajj service quality dimensions based on Hajjsequal in the context of district-level governance. Overall, the North Bengkulu Regency Government has demonstrated commitment to improving the quality of hajj services, although stronger local regulations are still needed to ensure service sustainability.
Successful Compilation of the Regional Government Implementation Report (LPPD) in Kepahiang Regency in 2024 Putri, Yollanda Arsyati; Suharto, Sugeng; Ramadhan, Adityo Pratikno
Empiricism Journal Vol. 7 No. 1: March 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/ej.v7i1.4719

Abstract

The preparation of the Regional Government Implementation Report (LPPD) is a mandatory obligation of local governments as a form of accountability to the central government for the implementation of regional autonomy and governance during one fiscal year, while also functioning as an instrument for performance evaluation, transparency, accountability, and development planning. However, studies on LPPD have generally emphasized regulatory compliance and administrative procedures, with limited attention to how leadership, coordination, staff competence, and digital systems interact in shaping reporting success at the local level. This study aims to analyze the success of the 2024 Kepahiang Regency LPPD preparation based on timeliness of submission, completeness of data, accuracy of performance indicators, coordination among Regional Apparatus Organizations (OPDs), and compliance with technical guidelines. The Research employed a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation review of LPPD-related records. The findings show that the 2024 Kepahiang Regency LPPD was submitted on schedule, supported by complete data contributions from relevant OPDs and the use of the SILPPD digital reporting system. Regular coordination meetings, leadership monitoring, and the experience of reporting staff were identified as important factors supporting timely and accurate preparation. Nevertheless, several practical challenges remained, including differences in data interpretation among OPDs, uneven technical capacity, and the need for continuous adaptation to system updates. These findings indicate that successful LPPD preparation should not be viewed merely as procedural compliance, but as the result of interaction between organizational leadership, institutional collaboration, administrative competence, and digital governance support. This study contributes to the literature by offering an integrated perspective on LPPD success and by distinguishing between administrative success, reflected in timeliness and completeness, and substantive success, reflected in the use of reports for governance improvement, policy learning, and better public service management outcomes.
Co-Authors Abdul Aziz Zulhakim Amin, Anshar Anita Pebri Fitriani Astirani, Verenica Nefa Firdaus Yuni Dharta Fitriani, Anita Pebri Helena Br. Allagan Jatmiko Yogopriyatno Mateo Jose A. Vidal MTSimarmata, Marulam Nour Farozi Agus Pandu Logika Panji Suminar Prasetyono Hendriarto Putri, Yollanda Arsyati Ramadhan, Adityo Pratikno Simanjuntak, Elsa Trifena S. Susianti, Yasmin Meri Titiek Kartika Hendrastiti Titiek Kartika Hendrastiti, Titiek Kartika Trinoviani, Inayah Yohanes Susanto Yunilisiah Yunilisiah