Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.529
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic World and Politics JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Jurnal Analisis Hukum Jurnal Kewarganegaraan
Achmed Sukendro
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto S.; Yulian Azhari; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4808

Abstract

Abstrak Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS. Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah. Abstract Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory. Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.
Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 Elsa Kristina Hutapea; Puguh Santoso; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4811

Abstract

Abstrak Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik. Keywords: politik identitas, tantangan, upaya Abstract Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors. Keywords: identity politics, challenge, effort
Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional Avida Mileaningrum; Eri Radityawara Hidayat; Endro Legowo; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4812

Abstract

Abstrak Dalam usaha mencapai tujuan nasional tak luput dari Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sehingga diperlukan suatu kekuatan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah strategis dalam keamanan Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, ketahanan nasional Indonesia mengalami kelemahan dan penurunan. Banyak orang yang menjadi cemas akibat wabah covid, hal tersebut dapat memicu atau memperburuk masalah kesehatan mental yang jauh lebih serius. Melalui unit kelompok sosial terkecil yaitu keluarga, ketahanan dalam keluarga menggambarkan interaksi dan komunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Keluarga dengan ketahanan yang baik berdampak pada resiliensi atau ketahanan diri sebagai individu. Ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar atau penyanggah berdirinya ketahanan nasional. Pendapat dari para ahli di bidang ketahanan nasional juga mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah tumpuan ketangguhan sebuah negara. Bangsa Indonesia harus memiliki tiga syarat ketahanan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Diantaranya Ketahanan Militer, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Jiwa. Ketiga harapan tersebut menggambarkan akan kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi di dalam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Dengan begitu, semakin tangguh ketahanan yang dimiliki keluarga, maka akan semakin tangguh ketahanan nasional Indonesia. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga (Family Resilience) ; Ketahanan (Resilience) ; Ketahanan Nasional Abstract In an effort to achieve national goals, threats, terrorism, obstacles and disturbances (ATHG) are not spared, so a force that contains the ability to develop national resilience is needed. National Resilience is a strategy in Indonesian security which functions as a tool to prepare for and overcome all forms of threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG) that can destroy the Indonesian nation. In 2020, Indonesia's national resilience will experience weakness and decline. Many people are worried that due to the COVID-19 outbreak, it can trigger or exacerbate much more serious mental health problems. Through the smallest social group unit, namely the family, resilience in the family describes interaction and communication between individuals who are harmonious and prosperous physically and psychologically. Families with good resilience have an impact on resilience or resilience as individuals. Family resilience is considered a pillar or buffer for the establishment of national resilience. Opinions from experts in the field of national security also say that family resilience is the foundation of a country's resilience. The Indonesian nation must have three conditions of resilience to become a great nation. Among them are Military Resilience, Economic Resilience, and Mental Resilience. These three hopes describe the dynamic conditions of the Indonesian nation including aspects of national life that are integrated in facing and overcoming all Threats, Terrorism, Obstacles, and Disturbances (ATHG). That way, the stronger the family's resilience, the stronger Indonesia's national resilience will be. Keywords: Family Resilience; Resistance (Resilience); National defence
PERAN MAJELIS DZIKIR HUBBUL WATHON DALAM UPAYA BELA NEGARA UNTUK MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL Dody Mulia Harahap; Agus Adriyanto; Achmed Sukendro; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1322-1330

Abstract

Perkembangan lingkungan masyarakat global yang mengedepankan pola kehidupan pragmatis dan serba instan membuat gejolak masyarakat yang cenderung berbuat apatis dan menurunkan solidaritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya   dapat melemahkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga perlu ditangani bersama. Kehadiran organisasi keagamaan yang dapat menyejukkan suasana sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Kehadiran Majelis Dzikir Hubbul Wathon sebagai organisasi berciri khas zikir dan amaliah yang selalu mengangkat nilai-nilai nasionalisme, penting diteliti untuk melihat perannya dalam upaya bela negara. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk menganalis upaya bela negara yang dilakukan Majelis Dzikir Hubbul Wathon dalam keamanan nasional. Upaya bela negara dilakukan dengan memberikan pembekalan tentang bela negara kepada seluruh anggotanya yang akan diimplementasikan  dalam tugas dan fungsinya. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Dzikir Hubbul Wathon telah berperan sebagai agent of change dalam rangka menyebarkan nilai-nilai bela negara untuk mendukung keamanan nasional dengan cara mengimplementasikan program yang dapat menumbuhkan kesadaran 5 kemampuan dasar bela negara seperti: rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai dasar ideologi, rela berkorban, dan pembinaan awal kemampuan bela negara. Penelitian ini memberikan saran bahwa upaya bela negara dalam bentuk implementasi nilai-nilai spiritual dapat diaplikasikan dalam berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan oleh semua pihak dalam mendukung keamanan nasional. Kata Kunci: peran, upaya bela negara, Majelis Dzikir Hubbul Wathon
UPAYA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MASA TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI 2018 Gustin Restu Pangestu; Berton Suar Pelita Panjaitan; Achmed Sukendro; Pujo Widodo; Kusuma Kusuma
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i5.2023.2159-2166

Abstract

Pada tahun 2018 telah terjadi gempa di Nusa Tenggara Barat gempa pertama terjadi tanggal 29 Juli 2018 pukul 06:47:38 WITA, dengan kekuatan 6.4 scala richter. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Besar. Gempa ini telah menghancurkan sebagian dari Lombok Utara dan Lombok Timur, khususnya di daerah sekitar lereng Gunung Rinjani. Gempa susulan terus berulang dan meluluh lantahkan berbagai fasilitas umum dan rumah penduduk, dan sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Provinsi NTB dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling pada kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN). Informan yang ditunjuk sebagai sampel adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Kegiatan KKDN diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Bencana Universitas Pertahanan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom. Kegiatan KKDN diikuti oleh seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Bencana sebanyak 26 orang dan juga diikuti oleh Kepala Prodi Manajemen Bencana beserta staf prodi Manajemen Bencana. Hasil penelitian menunjukkan. Upaya Dinas Sosial pada masa tanggap darurat bencana gempa bumi 2018 yaitu, melaksanakan bantuan social seperti pemenuhan kebutuhan dasar (dengan fokus untuk dampak bencana temporer), melakukan perlindungan social, psikososial dan melakukan pemberdayaan sosial (berbentuk penguatan dan pengembangan dengan fokus untuk dampak bencana berkelanjutan).
Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional Ayu Meiranda; Syamsunasir Syamsunasir; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4232

Abstract

Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar. Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis kasus, peneliti menggunakan teori dan konsep yaitu konsep Hak Tanah Ulayat, konsep masyarakat hukum adat, teori Hukum Adat, dan konsep keamanan nasional. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat di kabupaten Kampar melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara negosiasi dan mediasi. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat demi untuk menjaga keamanan nasional.
Kebijakan Zero Draft COC Indonesia Dalam Mediasi Konflik Di Laut Cina Selatan Aprianto Trianggoro Putro; Endro Legowo; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1946

Abstract

This article aims to analyze Indonesia's conflict mediation capabilities in the South China Sea. The problem is focused on Indonesia's Zero Draft Code policy in providing mediation direction through the outline of various draft agreements or agreements or agreements. To approach this problem, references to public policy theory, mediation, conflict and threats are used. The data is collected through official Indonesian government documents related to COC policy in the South China Sea, such as official statements, regulations, decisions, or other related documents. In addition, academic publications such as articles, journals, or research reports discussing Indonesia's COC policy in mediating conflicts in the South China Sea can be a source of relevant data and qualitative analysis. The results and findings in this study explain that the developing conflict has encouraged Indonesia to mediate through negotiation and the formulation of a code of ethics or zero draft code as a reference in encouraging the behavior of each country in conflict. Indonesia has an interest in maintaining regional stability in Southeast Asia. The study concluded that ASEAN member states in conflict with China agreed to the code of conduct, although China has not agreed given the US involvement in the conflict.
Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Julianto Exel Allolayuk; Kusuma; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6484

Abstract

Abstrak Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional. Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa
Co-Authors A Ahmad Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal Admiral Musa Julius Adriyanto, Agus Agung Mulyo Utomo Aprianto Trianggoro Putro Arief Budiarto Avida Mileaningrum Ayu Meiranda Bangun, Ernalem Bayu Setiawan Berton Suar Pelita Panjaitan Cahyo Nugroho D Daryono Djayeng Tirto S. Dody Mulia Harahap Elsa Kristina Hutapea Eri Radityawara Hidayat Ermita Sari Ferdy Ieorocha Gustin Restu Pangestu Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hendrik Leopatty Herlina Juni Risma Saragih Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana Julianto Exel Allolayuk Krisna Silawa Kusuma Kusuma Kusuma Legowo, Endro Mariska Natalia Rande Muhammad Surya Bhaskara N Nurkhasanah Panji Suwarno Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Ratna Alam Raundoh Tul Jannah Raundoh Tul Jannah Rizky Budi P. Sulton Rudy Teguh Imananta Sakinatunnafsih Anna Shelvy Nujuliyani Suci Dewi Anugrah Syamsunasir Syamsunasir Syifa Haerunisa Putri Maharani Tatok Yatimantoro Utama, Anang Puji Wilopo Wilopo