Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.622
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic World and Politics JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Manajemen Bencana (JMB) Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Jurnal Analisis Hukum Jurnal Kewarganegaraan
Achmed Sukendro
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penggunaan Teknologi Pesawat Tanpa Awak Sebagai Alat Pertahanan Perbatasan Indonesia Ahmad Faris Fauzan; Djayeng Tirto S; Achmed Sukendro; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4469

Abstract

Abstrak Perkembangan zaman yang semakin modern memunculkan ancaman-ancaman dengan bentuk baru terhadap keamanan dan pertahanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Adanya operasi mata-mata dengan perangkat satelit, penyelundupan kapal-kapal asing, masuknya terorisme, sabotase hingga penyadapan arus komunikasi dapat terjadi melalui wilayah perbatasan yang tidak dijaga dengan baik. Ancaman-ancaman tersebut mengganggu stabilitas keamanan Indonesia, hal tersebut berdasar karena Indonesia memiliki titik wilayah perbatasan yang cukup kompleks dengan negara-negara tetangga, namun tidak didukung dengan adanya personel cukup untuk menjaga setiap titik perbatasan, Untuk itu sebagai negara yang berdaulat sudah sepatutnya bagi Indonesia membuat strategi terkait pertahanan di wilayah perbatasan dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Penggunaan teknologi pesawat tanpa awak (drone) merupakan salah satu jawaban bagi bangsa Indonesia untuk dapat menjaga wilayah perbatasannya. Untuk itu Tujuan penelitian ini menganalisis sejauh mana penggunaan drone begitu penting dalam menjaga pertahanan perbatasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan grup diskusi. Kata kunci: Pesawat Tanpa Awak (Drone), Ancaman, Pertahanan, Perbatasan Indonesia Abstract The development of an increasingly modern era has created new forms of threats to national security and defense, including in border areas. There are spying operations with satellite devices, smuggling of foreign ships, entry of terrorism, sabotage and wiretapping of communications can occur through border areas that are not properly guarded. These threats disrupt Indonesia's security stability, this is based on the fact that Indonesia has quite complex border points with neighboring countries, but is not supported by sufficient personnel to guard each border point. For this reason, as a sovereign country, Indonesia should make strategies related to defense in the border region by following the current developments. The use of unmanned aircraft technology (drones) is one of the answers for the Indonesian people to be able to guard their border areas. For this reason, the purpose of this study is to analyze the extent to which the use of drones is so important in maintaining the defense of Indonesia's borders. This study uses qualitative methods with library research data collection techniques and focus group discussions study. Keywords: Unmanned Aerial Vehicle (Drone), Threats, Defense, Indonesian Borders
Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i Di Kabupaten Pati Jawa Tengah Raundoh Tul Jannah; Endro Legowo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2923

Abstract

AbstrakAgama Baha’i adalah salah satu agama monoteistikyang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia yang berkembang di Indonesia salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, diskriminasi hak-hak sipil penganut kepercayaan minoritas ini masih belum terpenuhi. Studi kasus ini dihrapkan mampu menemukan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi minoritas kepercayaan agama Baha’i yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pustaka dan pengumpulan data naratif. Hasil studi kasus menemukan bahwa masih banyak hak-hak sipil dari penganut kepercayaan agama Baha’i yang belum mendapatkan haknya. Seperti hak mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran, mendapatkan pendidikan agama di sekolah, hak adminitsrasi kependudukan hingga lahan pemakaman. Artinya kesenjangan dan diskriminasi karena kepercayaan masih banyak terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan hak kemanusiaan bagi penganut agama Baha’i sesuai Keppres Nomor 69 Tahun 2000 tentang pelarangan diskriminasi minoritas agama Baha’i. Kata Kunci: konflik kepercayaan, diskriminasi minoritas, Baha’i AbstractBaha'i religion is one of the monotheistic religions that emphasizes spiritual unity for all mankind that develops in Indonesia, one of which is in Pati Regency, Central Java. However, discrimination against the civil rights of adherents of this minority belief has not been fulfilled. This case study is expected to be able to find out what forms of discrimination against minorities of Baha'i religious beliefs exist in Pati Regency, Central Java. This research uses case study method of literature and narrative data collection. The results of the case study found that there are still many civil rights of adherents of the Baha'i religious belief who have not yet received their rights. Such as the right to get a marriage certificate, birth certificate, to get religious education at school, population administration rights to burial grounds. This means that gaps and discrimination due to trust still occur in Pati Regency, Central Java. Furthermore, this can be considered by the government to provide humanitarian rights for adherents of the Baha'i religion according to Presidential Decree No. 69 of 2000 concerning the prohibition of discrimination against Baha'i religious minorities.Keywords: conflict of belief, minority discrimination, Baha'i
Membangun Kesadaran Bela Negara Dalam Menghadapi Isu-Isu Radikalisme yang Mengarah pada Terorisme Ferdy Ieorocha; Pujo Widodo; Achmed Sukendro; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4723

Abstract

Abstrak Isu radikalisme dan terorisme semakin menjadi perhatian di masyarakat, terutama dengan adanya serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara. Dalam menghadapi isu tersebut, membangun kesadaran bela negara merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Kesadaran bela negara dapat diartikan sebagai kesadaran individu atau masyarakat dalam menjaga keutuhan negara dan menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang lebih efektif. Artikel ini membahas mengenai pentingnya membangun kesadaran bela negara dalam menghadapi isu-isu radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, seperti pendidikan nasionalisme, penguatan karakter bangsa, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran bela negara, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menghadapi ancaman terorisme dan membangun negara yang lebih kuat dan stabil. Kata Kunci: Kesadaran Bela Negara, Radikalisme, Terorisme Abstract The issue of radicalism and terrorism is increasingly becoming a concern in society, especially with the series of acts of terrorism that occurred in several countries. In dealing with these issues, building awareness of state defense is one of the solutions that can be done. State defense awareness can be defined as the awareness of individuals or communities in maintaining the integrity of the state and facing the threat of terrorism in a more effective way. This article discusses the importance of building state defense awareness in dealing with issues of radicalism that lead to terrorism. In addition, this article also discusses several strategies that can be done to increase state defense awareness, such as nationalism education, strengthening national character, and active participation in social activities. It is hoped that by increasing state defense awareness, people can be better prepared and able to face the threat of terrorism and build a stronger and more stable country. Keywords: State Defense Awareness, Radicalism, Terrorism
Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong Elsa Kristina Hutapea; Achmed Sukendro; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4770

Abstract

Abstrak Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku. Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan Abstract Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators. Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto S.; Yulian Azhari; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4808

Abstract

Abstrak Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS. Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah. Abstract Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory. Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.
Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 Elsa Kristina Hutapea; Puguh Santoso; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4811

Abstract

Abstrak Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik. Keywords: politik identitas, tantangan, upaya Abstract Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors. Keywords: identity politics, challenge, effort
Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional Avida Mileaningrum; Eri Radityawara Hidayat; Endro Legowo; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4812

Abstract

Abstrak Dalam usaha mencapai tujuan nasional tak luput dari Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sehingga diperlukan suatu kekuatan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah strategis dalam keamanan Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, ketahanan nasional Indonesia mengalami kelemahan dan penurunan. Banyak orang yang menjadi cemas akibat wabah covid, hal tersebut dapat memicu atau memperburuk masalah kesehatan mental yang jauh lebih serius. Melalui unit kelompok sosial terkecil yaitu keluarga, ketahanan dalam keluarga menggambarkan interaksi dan komunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Keluarga dengan ketahanan yang baik berdampak pada resiliensi atau ketahanan diri sebagai individu. Ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar atau penyanggah berdirinya ketahanan nasional. Pendapat dari para ahli di bidang ketahanan nasional juga mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah tumpuan ketangguhan sebuah negara. Bangsa Indonesia harus memiliki tiga syarat ketahanan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Diantaranya Ketahanan Militer, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Jiwa. Ketiga harapan tersebut menggambarkan akan kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi di dalam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Dengan begitu, semakin tangguh ketahanan yang dimiliki keluarga, maka akan semakin tangguh ketahanan nasional Indonesia. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga (Family Resilience) ; Ketahanan (Resilience) ; Ketahanan Nasional Abstract In an effort to achieve national goals, threats, terrorism, obstacles and disturbances (ATHG) are not spared, so a force that contains the ability to develop national resilience is needed. National Resilience is a strategy in Indonesian security which functions as a tool to prepare for and overcome all forms of threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG) that can destroy the Indonesian nation. In 2020, Indonesia's national resilience will experience weakness and decline. Many people are worried that due to the COVID-19 outbreak, it can trigger or exacerbate much more serious mental health problems. Through the smallest social group unit, namely the family, resilience in the family describes interaction and communication between individuals who are harmonious and prosperous physically and psychologically. Families with good resilience have an impact on resilience or resilience as individuals. Family resilience is considered a pillar or buffer for the establishment of national resilience. Opinions from experts in the field of national security also say that family resilience is the foundation of a country's resilience. The Indonesian nation must have three conditions of resilience to become a great nation. Among them are Military Resilience, Economic Resilience, and Mental Resilience. These three hopes describe the dynamic conditions of the Indonesian nation including aspects of national life that are integrated in facing and overcoming all Threats, Terrorism, Obstacles, and Disturbances (ATHG). That way, the stronger the family's resilience, the stronger Indonesia's national resilience will be. Keywords: Family Resilience; Resistance (Resilience); National defence
Co-Authors A Ahmad Adiningtyas Dwiputri Samsoerizal Admiral Musa Julius Adriyanto, Agus Agung Mulyo Utomo Ahmad Faris Fauzan Aprianto Trianggoro Putro Arief Budiarto Avida Mileaningrum Ayu Meiranda Bayu Setiawan Berton Suar Pelita Panjaitan Cahyo Nugroho D Daryono Djayeng Tirto S Djayeng Tirto S. Dody Mulia Harahap Elsa Kristina Hutapea Eri Radityawara Hidayat Ermita Sari Ernalem Bangun Ferdy Ieorocha Gustin Restu Pangestu Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra Hendrik Leopatty Herlina Juni Risma Saragih Herwist Simanjuntak I Dewa Ketut Kerta Widana Julianto Exel Allolayuk Krisna Silawa Kusuma Kusuma Kusuma Legowo, Endro Mariska Natalia Rande Mohamad Fahmi Muhammad Surya Bhaskara N Nurkhasanah Panji Suwarno Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Ratna Alam Raundoh Tul Jannah Raundoh Tul Jannah Rizky Budi P. Sulton Rudy Teguh Imananta Sakinatunnafsih Anna Shelvy Nujuliyani Suci Dewi Anugrah Syamsunasir Syamsunasir, Syamsunasir Syifa Haerunisa Putri Maharani Tatok Yatimantoro Utama, Anang Puji Wilopo Wilopo