Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

TINGKAT KERENTANAN LINGKUNGAN KABUPATEN WONOGIRI Itsna Yuni Hidayati; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 4, No 4 (2015): November 2015
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.356 KB)

Abstract

Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang memiliki karakteristik kondisi fisik alamiah yang unik dan rawan terhadap terjadinya bencana alam. Kondisi fisik alamiah termasuk didalamnya aspek topografi, klimatologi dan litologi merupakan determinan penting untuk mengevaluasi tingkat kerentanan lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti bencana alam juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan lingkungan. Rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri adalah 26,283% pada tahun 2005-2010, termasuk tertinggi di Jawa Tengah. Masyarakat miskin lebih rentan dikarenakan mereka cenderung hidup di daerah yang berbahaya dan lebih bergantung pada alam untuk penghidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan lingkungan di Kabupaten Wonogiri. Tingkat kerentanan lingkungan di Kabupaten Wonogiri didefinisikan sebagai fungsi dari keterpaparan lingkungan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif. Analisis fungsi kerentanan lingkungan dilakukan menggunakan metode Indeks Dimensi yang dikembangkan UNDP (2005) dan Indeks Kerentanan Lingkungan. Dilihat dari tingkat keterpaparan lingkungannya, wilayah di Kabupaten Wonogiri masuk dalam kategori keterpaparan lingkungan sangat rendah. Jika dilihat dari sensitivitasnya, wilayah di Kabupaten Wonogiri cenderung masuk dalam kategori sensitivitas rendah. Pada tingkat kapasitas adaptif, wilayah Kabupaten Wonogiri sebagian besar masuk dalam kategori kapasitas adaptif rendah. Berdasarkan hasil analisis, ada 3 dari 5 kategori kerentanan lingkungan di Kabupaten Wonogiri yakni rentan, kerentanan rendah dan kerentanan sangat rendah. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Wonogiri masuk dalam kategori kerentanan lingkungan sangat rendah, 17 dari 25 Kecamatan masuk dalam kategori ini.
Strategi Kelembagaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Rima Novira Sasmita; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 5, No 4 (2016): November 2016
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (962.859 KB)

Abstract

Solid waste problem happens almost in all cities in Indonesia, ranging from big cities to the small cities like Colomadu urban area. Colomadu itself has unique characteristic due to its exclave position fom Karanganyar Regency. As an exclave area, Colomadu is separated geographically from but is still part of Karanganyar administrative region. This position affects Colomadu because it is not covered by the solid waste management services from the respective regency institution (Dinas Kebersihan dan Pertamanan). As the consequences, about 70 per cent communities in Colomadu manage their solid waste with dumping and burning. This study aims to formulate institutional strategy of solid waste management in Colomadu district. There are two methods used in this research, i.e. research and planning methods. Observation and questionnaire data collection are used to understand recent solid waste management practices. The planning method is applied to comprehend stakeholder opinion about the concept of solid waste management. The research shows that the function of waste management institutions is not optimal yet. Therefore, waste management strategies which combine function and actors of institutions are needed. The key element of the strategies is the integration of multi-stakeholder to make a better and independent solid waste management in Colomadu. 
ADAPTASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI KERENTANAN AIR BERSIH AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DI KELURAHAN TANDANG, KECAMATAN TEMBALANG, SEMARANG Sonia Vianitya Kusuma; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 2, No 3 (2013): Agustus 2013
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.454 KB)

Abstract

Perubahan iklim merupakan peristiwa kenaikan suhu bumi sehingga berdampak peningkatan suhu udara dan perubahan pola musim. Akibatnya musim kemarau panjang menyebabkan beberapa daerah mengalami kerentanan air bersih sehingga masyarakat perlu melakukan adaptasi. Pusat Layanan Teknologi dan Riset Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (2011) mengatakan nilai gap Kelurahan Tandang yaitu -45,3 menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan dan kebutuhan air termasuk kategori kesenjangan tingkat tinggi. Tujuan penelitian adalah pengkajian mengenai kapasitas dan proses adaptasi masyarakat untuk dapat bertahan hidup dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan snowballing sampling dan triangulasi. Metode analisis deskriptif yang membahas mengenai kapasitas adaptasi masyarakat yang menjadi dasar terbentuknya proses adaptasi masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi. Penelitian menghasilkan temuan studi yaitu adaptasi masyarakat mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas adaptasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal. Melalui analisis proses adaptasi diperoleh 4 tipe keputusan dan respon adaptasi. Kondisi semakin membaik karena peran institusi dan komunitas. Adaptasi yang dilakukan masyarakat merupakan adaptasi proaktif sehingga penelitian memberikan rekomendasi perlunya rancangan dilakukannya adaptasi terencana dengan tahapan pengumpulan informasi, perencanaan, desain yang diimplementasi, monitoring, dan evaluasi.
KEBERLANJUTAN PENGHIDUPAN PETANI KOPI DESA TLAHAB, KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG Sri Febriharjati; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 4, No 4 (2015): November 2015
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.667 KB)

Abstract

Desa Tlahab merupakan salah satu desa di Temanggung yang melakukanupayastrategi pengembangan wilayah. Program tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup atau penghidupan petani dengan dukungan modal manusia, modal alam, modal fisik, modal keuangan dan modal sosial pada masa sekarang dan masa selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberlanjutan penghidupan petani kopi Desa Tlahab dari adanya program-program tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei. Obyek penelitian adalah penghidupan rumah tangga petani kopi dengan unit analisis data yaitu rumah tangga petani kopi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei lapangan dan kuesioner. Penentuan sampel menggunakan teknik random dengan metode sampelacaksederhana. Variabel yang diteliti adalah bagian dari modal-modal penghidupan yaitu sumberdaya lahan, tanaman, hubungan rumah tangga secara vertikal dan horizontal, pendapatan dan pengeluaran, serta guncangan dan tekanan yang terjadi di penghidupan petani. Teknik analisis yang digunakan adalahanalisis penskoran dan statistik deskriptif. Kesimpulan penelitian yang didapatkan adalah penghidupan petani kopi di Desa Tlahab sudah berkelanjutan karena kondisi tingkat penghidupan yang cukup layak dan dapat mengatasi guncangan dan tekanan yang terjadi.
KARAKTERISTIK MOBILITAS SUMBERDAYA PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TEMBALANG Aviep Hasworo P.W; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 4 (2014): November 2014
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.8 KB)

Abstract

Lingkaran perangkap kemiskinan suatu wilayah dapat semakin diperburuk dengan adanya kebocoran modal ke luar wilayah. Wilayah yang sudah lebih dulu maju dan semakin cepat perkembangan ekonominya, sedangkan wilayah yang terbelakang perkembangannya tetap lamban bahkan cenderung menurun. Fenomena migrasi adalah bentuk respons dari masyarakat karena adanya ekspektasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bemigrasi. Dengan kata lain, aliran sumberdaya desa-kota akan terus berlangsung sepanjang terjadi kesenjangan perkembangan desa-kota. Kesenjangan atau polarisasi desa kota yang semakin melebar di banyak wilayah yang sedang berkembang memperderas arus proses migrasi penduduk berlebihan dari perdesaan ke perkotaan. Interaksi antara Kota Semarang dengan daerah hinterland salah satunya yaitu adanya perpindahan sumberdaya manusia atau migrasi menuju Kota Semarang. Namun disisi lain, beberapa imigran tersebut tidak dibekali dengan keahlian khusus yang dapat diserap oleh dunia kerja formal. Dengan demikian, beban permasalahan yang ditampung oleh Kota Semarang menjadi bertambah dalam aspek ketenagakerjaan. Hal inilah yang menyebabkan para imigran tidak dapat diterima pada dunia kerja formal sehingga mereka mencari pekerjaan secara informal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak berdatangan pendatang dari berbagai wilayah yang bekerja pada sektor informal di Kawasan Universitas Diponegoro Tembalang. Pendatang tersebut datang dari berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, D.I.Yogyakarta, Kalimantan dan Sumatera. Aliran sumberdaya bahan baku mengalir dari perdesaan menuju perkotaan karena adanya rasio perbedaan harga komoditas yang lebih tinggi di kawasan perkotaan. Selain itu, aliran sumberdaya keuangan akan mengalir menuju perkotaan maupun perdesaan mengikuti banyaknya transaksi keuangan yang digunakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik mobilitas sumberdaya pada pedagang kaki lima di Kawasan Universitas Dipongoro Tembalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui karakteristik mobilitas sumberdaya yang dapat dijelaskan melalui kasus pedagang kaki lima. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara singkat dan koesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab banyaknya pendatang yang bermigrasi ke Kawasan Universitas Diponegoro Tembalang yaitu adanya faktor penarik dan pendorong migrasi, perbandingan harga komoditas dan aliran sumberdaya keuangan. Faktor pendorong migrasi tersebut seperti minimnya pendapatan ketika bekerja di daerah asal, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal dan adanya dorongan dari keluarga untuk bekerja di Kota Semarang. Disisi lain, faktor penarik migrasi yaitu meliputi tingginya pendapatan bekerja di Kota Semarang, tingkat kehidupan yang lebih baik di Kota Semarang dan kondisi sarana dan prasarana yang lebih baik pada Kota Semarang. Selain itu, mobilitas sumberdaya bahan baku/mentah terjadi ketika adanya perbedaan rasio harga komoditas dimana harga komoditas di Kota Semarang lebih tinggi bila dibandingkan daerah asal responden. Disisi lain, aliran sumberdaya keuangan terjadi antarwilayah seiring adanya transaksi yang terjadi antara 2 wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, diberikan saran untuk menangani masalah migrasi tersebut seharusnya Pemerintah memberikan keterampilan khusus untuk pedagang kaki lima sehingga dapat bekerja pada sektor formal. Selain itu, perlu adanya peningkatan harga jual komoditas di perdesaan agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dengan kota. Disisi lain, aliran sumberdaya keuangan seharusnya terjadi adanya keseimbangan antara desa dengan kota agar tidak terjadi kesenjangan.
KETERGANTUNGAN TERHADAP KENDARAAN PRIBADI DI KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT Pratiwi Ramelia; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.838 KB)

Abstract

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi di Kalimantan Barat dengan keberadaan angkutan umum yang sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan sistem transportasi di Kota Pontianak. Dari penelitian ini, diketahui bahwa tujuan pergerakan tertinggi yaitu Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Tenggara yang sudah terlayani trayek oplet, namun kurang terlayani oleh bus kota. Tingkat ketergantungan di Kota Pontianak yaitu pada tingkat sedang dengan skor grade point sebesar 2,375. Kecamatan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi yaitu Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Utara, dan Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian untuk Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Selatan memiliki tingkat ketergantungan sedang. Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki tingkat ketergantungan yang rendah. Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan lokasi pusat kota dengan kegiatan ekonomi, perkantoran, perdagangan, dan lainnya terpusat pada kecamatan ini. Untuk sistem jaringan, kualitas jaringan infrastruktur jalan maupun jembatan pada jalan-jalan utama di Kota Pontianak termasuk dalam kategori baik dan sudah merupakan perkerasan aspal. Hal ini mendorong kualitas aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna kendaraan pribadi. Penyediaan moda angkutan umum masih dikelola oleh pihak swasta dan pokja masyarakat, hal ini menyebabkan tarif angkutan umum yang tinggi dan tergantung harga bahan bakar minyak yang berlaku, selain itu kualitas dan jumlah moda yang minim serta pelayanan angkutan umum yang buruk menyebabkan masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi.
Perubahan Luas Lahan Sawah menjadi Non Sawah di Wilayah Joglosemar Natasha Diofanny; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 5, No 3 (2016): Agustus 2016
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.471 KB)

Abstract

Urbanisation process in Joglosemar region of Central Java has more or less affected the size of paddy field. Data from CSB (Central Statistical Board) estimate that during the last decade the land used for rice field has declined around 5,424 hectares. At the same time the number of people living in urban areas has increased by around 3 million people. If the conversion of rice field continues, it will likely to have an impact on food security for the region as well as its neighboring areas. This research aims to analyse the factors that contribute to the change in paddy field production areas in Joglosemar region. The research applies quantitative method to analyse the rate of conversion by using linier regression technique. Based on the analysis, it is found that the average rate of rice field conversion is 0.24% per year while the main cause of the conversion is the urbanization process. It is also found that the industrialisation process and land productivity have insignificant contribution to the conversion process.  From the findings, it can be estimated that if the urbanization rate reaches 4.64% annually as it happens recently, in the next decade until 2030 Joglosemar region will experience deficit of rice supply.
PERKEMBANGAN INDUSTRI DI PEDESAAN DAN PERUBAHAN KARAKTERISTIK WILAYAH DESA DI DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG Feptian Kuni Rahmawati; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 3, No 4 (2014): November 2014
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.568 KB)

Abstract

Proses pembangunan di Indonesia dewasa ini lebih mengarah pada proses pembangunan desa yang didorong untuk bertransformasi menjadi penyangga perekonomian. Proses pembangunan pedesaan di Indonesia salah satunya melalui proses industrialiasasi pedesaan, dimana sektor industri lebih dianggap dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sektor yang lain dalam mengatasi permasalahan di perdesaan. Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan merupakan salah satu desa yang mengalami proses industrialisasi, dimana desa ini berdasarkan RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dirujuk sebagai kawasan industri skala besar dan menengah. Adanya industri di Desa Nguwet mendorong perubahan dari wilayah dengan karakteristik pedesaan menjadi wilayah dengan karakteristik perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada hubungan antara keberadaan industri di pedesaan yang dikaitkan dengan adanya transformasi dari desa menjadi kota yaitu pada perubahan guna lahan, struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Nguwet. Penelitian mengenai transformasi ini berdasarkan dari perspektif masyarakat.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKEFEKTIFAN IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG KOTA DI KELURAHAN GEDAWANG KOTA SEMARANG Bayu Arief Triyanto; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.71 KB)

Abstract

Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi ditingkat permasalahan paling bawah, seperti aktifitas pembangunan di kawasan konservasi di Kelurahan Gedawang merupakan contoh kasus tidak efektifnya implementasi rencana tata ruang Kota Semarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kelurahan Gedawang yang menyebabkan rencana tata ruang Kota Semarang tidak efektif dalam implementasinya. Variabel penelitian yang digunakan terkait dengan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kajian literatur terpilih 5 variabel utama yaitu Institusi/kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan. Metode penelitian yang akan digunakan ialah metode kuantitatif. Kemudian teknik analisis yang digunakan ialah analisis faktor dengan jenis Rfactor analysis. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik kuisioner dan wawancara, sedangkan perolehan data sekunder melalui telaah dokumen. Penilaian data analisis dilakukan dengan menggunakan skala likert. Keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu variabel-variabel pernyataan yang terkait dengan variabel utama hasilnya signifikan berkontribusi terhadap variabel terikat yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari segi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yaitu pertanyaan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang dan peraturan peruntukkan lahan atau peraturan zonasi merupakan faktor yang berkontribusi paling besar terhadap terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang di Kelurahan Gedawang. 
Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo Anggita Selewang; Jawoto Sih Setyono
Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 9, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.885 KB)

Abstract

Poverty is a condition of someone that trapped in a vicious cycle of poverty and does not have the ability to break the cycle. They need an intervention from the authorities, such as government policy, which can help someone get out of the poverty trap. Until 2018, Kokap District is still one of the biggest poverty pockets in the Special Region of Yogyakarta (DIY) ). Thus, further studies need to be done to assess the effectiveness of poverty alleviation policies implemented in Kokap District. The method used in this study is the Delphic Hierarchy Process (DHP). The Delphi method will be used to weight the evaluation criteria in evaluating poverty alleviation policies, while AHP is used to assess the importance of poverty alleviation policies. Weighting the policy evaluation criteria gives the result that the criteria for human assets and the sustainability of economic aspects of the poor are the criteria with the highest weight. While the assessment of the level of importance of the policy provides the result that social assistance policies are still a priority in Kokap District. In addition, this study found that the policy with a high and medium priority level is a policy whose implementation is integrated from the central government to regional governments.