Claim Missing Document
Check
Articles

Skema Land Value Capture sebagai Alternatif Pembiayaan Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang) Pasha, Arga Hijrian; Setyono, Jawoto Sih
Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Urban and Regional Planning Program Faculty of Engineering Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/desa-kota.v8i1.109422.1-14

Abstract

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Semarang mendorong meluasnya kawasan permukiman kumuh, sementara kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan layak huni masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Land Value Capture (LVC) sebagai alternatif pembiayaan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan analisis regulasi, sistem kelembagaan, serta perhitungan nilai lahan dan skema sewa berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai lahan di Kelurahan Kaligawe meningkat rata-rata 10,2% per tahun dalam sepuluh tahun terakhir. Proyeksi NJOP tahun 2027 sebesar ±Rp2,24 juta/m² memungkinkan penerapan instrumen development-based berupa sewa lahan melalui pembentukan badan usaha kerja sama pemerintah dan swasta. Skema tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar Rp2,9 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) serta pembiayaan infrastruktur lanjutan. Secara regulatif, model ini kompatibel dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang dan ketentuan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, meskipun pada saat penelitian dilakukan belum terdapat regulasi nasional yang secara khusus mengatur LVC. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi nasional yang mengatur prinsip dan mekanisme LVC, serta Peraturan Wali Kota yang mengatur tata kelola sewa lahan, subsidi silang unit, dan pengalokasian pendapatan secara khusus untuk penanganan kumuh. Kelurahan Kaligawe dapat dijadikan proyek percontohan implementasi LVC yang berkelanjutan dan replikatif.
Educational Facility Needs Based on School-Age Population Growth: Evidence from Poso Regency, Indonesia Lagonda, Prilly Prichila; Setyono, Jawoto Sih
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 1 (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v10i1.181

Abstract

This study aims to analyze the availability and distribution of educational facilities in Poso Regency in 2026. A quantitative descriptive approach was employed using secondary data collected through document analysis from official sources. The analysis was conducted based on the SNI 03-1733-2004 standard to compare the required number of educational facilities with existing availability across all subdistricts in Poso Regency. Population projection using the geometric method estimates that the school-age population will reach 223,190 in 2026, which serves as the basis for calculating facility needs. The results indicate that, overall, the availability of educational facilities in Poso Regency is relatively sufficient at the kindergarten, primary school, and junior high school levels, where the number of available facilities exceeds the calculated requirements. However, at the senior high school level, a deficit of 27 units was identified. In addition, the distribution of educational facilities remains uneven across subdistricts, as several areas still lack any senior high school facilities. This study contributes to educational planning by providing a data-driven assessment of facility adequacy based on school-age population needs. From a policy perspective, the findings highlight the need to prioritize the development and equitable provision of senior high school facilities, particularly in underserved subdistricts. Strategic efforts should focus on increasing the number of schools and improving the distribution of facilities to ensure more equitable access to education.