Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Public Management Model in Marine Pollution Control; A Case Study of Bintan Regency Kurnianingsih, Fitri; Syafrianita, Syafrianita; Septiawan, Armauliza
Journal of Maritime Policy Science Vol. 2 No. 2 (2025): August, 2025
Publisher : Center for Maritime Policy and Governance Studies. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmps.v2i2.7718

Abstract

Marine pollution is one of the most pressing environmental challenges in coastal areas, particularly in areas with intensive shipping and tourism activities such as Bintan Regency, Indonesia. Recurrent oil spills, accumulation of marine debris and microplastics, and degradation of mangrove and coral reef ecosystems highlight the need for an integrated governance model capable of ensuring both ecological sustainability and the socio-economic resilience of coastal communities. This study aims to assess the performance of public management in controlling marine pollution in Bintan and propose a governance model that emphasizes strengthening institutional coordination, preventive measures, and accountability mechanisms. The method used is a case study with a qualitative-descriptive approach, based on secondary data obtained from government documents, environmental regulations, media reports, and international scientific articles. Data were analyzed using thematic content analysis techniques to identify key issues, institutional roles, and the effectiveness of policy instruments. The results show that although regulatory frameworks such as PP No. 19/1999, DIKPLHD Bintan, and MARPOL obligations are in place, implementation in the field remains fragmentary and reactive, reflected in the recurrence of black oil pollution and limited ship waste reception facilities. This study emphasizes the importance of a polycentric governance model that integrates Integrated Coastal Zone Management (ICZM), collaborative governance between state and non-state actors, and economic instruments such as indirect fee schemes for wastewater treatment facilities. In conclusion, strengthening monitoring capacity, participatory evaluation, and multi-level actor integration are key to reducing the rate of recurrent pollution while protecting Bintan's coastal ecosystems and communities.
Pendampingan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dalam Pengabdian di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Kurnianingsih, Fitri; Lamidi, Lamidi; Septiawan, Armauliza; Okparizan, Okparizan; Samin, Rumzi
Khidmat: Journal of Community Service Vol 2 No 2 (2025): Agustus, 2025
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v2i2.7214

Abstract

Kecamatan Belakang Padang, yang terletak di wilayah kepulauan Kota Batam, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar, dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya sistem manajemen kinerja aparatur dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun indikator kinerja individu, mengimplementasikan prinsip Total Quality Management (TQM), serta membangun sistem evaluasi kinerja berbasis data lokal. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif-kolaboratif melalui tahapan observasi, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan teknis, dan pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman ASN terhadap indikator kinerja, penyusunan standar pelayanan minimum, serta kemampuan penggunaan aplikasi evaluasi sederhana berbasis digital. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun sinergi antara aparatur kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip TQM dalam konteks wilayah kepulauan dapat dilakukan secara efektif apabila disertai dengan pelibatan aktif komunitas lokal dan dukungan kelembagaan.