Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politeia: Jurnal Ilmu Politik Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Journal Analytica Islamica Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Multidisiplin Sahombu Student Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fatih: Journal of Contemporary Research Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya
Faisar Ananda Arfa
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Wiranto; Faisar Ananda Arfa; Ibnu Radwan Siddiq Turnip
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.507

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi perceraian dan hak-hak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi yuridis, psikologis, edukatif, dan sosiologis. Peningkatan signifikan angka perceraian di komunitas Muslim global, termasuk lonjakan 20% pada periode 2020-2021 di Indonesia pasca pandemi COVID-19, mengindikasikan urgensi kajian komprehensif mengenai problematika ini. Rumusan masalah penelitian meliputi konseptualisasi perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam, formulasi hak-hak pasca perceraian, dan rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer terkait hak-hak pasca perceraian dalam menjawab tantangan keadilan gender dan kemaslahatan anak. Kajian ini mengaplikasikan kerangka teoretis maqasid al-shari'ah, equilibrium, pluralisme hukum, maslahah, dan keadilan John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan transformasi signifikan konseptualisasi perceraian dari pendekatan klasik menuju formulasi kontemporer yang lebih egaliter. Analisis komparatif terhadap reformasi hukum keluarga di Maroko, Mesir, Indonesia, dan Pakistan mengungkapkan adanya penguatan hak-hak perempuan melalui pembatasan talak sepihak, perluasan alasan perceraian yang dapat diajukan istri, dan penguatan hak-hak ekonomi. Dalam konteks hadhanah, terjadi pergeseran paradigmatik menuju model pengasuhan bersama yang menekankan kepentingan terbaik anak. Rekonstruksi pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer mengadopsi pendekatan maqashid syariah, reinterpretasi teks keagamaan, dan metodologi interdisipliner untuk merespons dinamika kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip fundamental ajaran Islam.
Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional Rima Rahmayani Tanjung; Faisar Ananda Arfa; Ibnu Radwan Siddiq Turnip
Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 1 No. 3 (2025): JUNI-SEPTEMBER 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/533fje13

Abstract

Artikel ini membahas kedudukan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pluralisme hukum di Indonesia yang memberi ruang bagi hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum keluarga Islam, mengidentifikasi dasar hukumnya, serta memahami implementasinya dalam praktik perundang-undangan dan peradilan. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Peradilan Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai lex specialis dalam sistem hukum nasional bagi umat Islam. Implementasinya diperkuat oleh lembaga peradilan agama dan sejumlah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dari segi kesadaran hukum masyarakat dan dinamika sosial seperti isu kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kesimpulannya, hukum keluarga Islam merupakan unsur penting dalam pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan menghargai keberagaman.
Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat Hanafi Urwatil Usqo; Faisar Ananda Arfa; Nurasiah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.885

Abstract

Kasus Nenek Minah, seorang lansia yang dihukum karena mencuri tiga buah kakao, menimbulkan kontroversi terkait penerapan hukum yang dianggap tidak proporsional dengan nilai barang yang dicuri dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dari perspektif filsafat hukum Islam dan Barat guna memahami penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan Barat. Sumber data meliputi literatur hukum Islam (hudud, ta'zir, dan Maqasid Syariah) serta teori-teori hukum Barat seperti utilitarianisme, teori keadilan, dan realisme hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, hukuman hudud tidak berlaku karena syarat-syarat seperti nilai barang yang kecil dan keadaan darurat tidak terpenuhi. Prinsip ta'zir dan Maqasid Syariah lebih relevan diterapkan, dengan penekanan pada solusi yang bersifat edukatif dan mendidik. Dari perspektif hukum Barat, teori keadilan John Rawls dan utilitarianisme Jeremy Bentham menggarisbawahi pentingnya hukuman yang proporsional dan mempertimbangkan manfaat sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti Nenek Minah. Kesimpulannya, pendekatan hukum yang humanis dan berbasis keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan pada kasus ini. Rekomendasi penelitian adalah perlunya pembaruan hukum pidana di Indonesia yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku.
Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama Sulastri Daulay; Faisar Ananda Arfa; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Fatih: Journal of Contemporary Research Vol. 2 No. 1 (2025): January-June
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/ff1g0290

Abstract

Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kerangka hukum yang terkodifikasi masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi berbagai permasalahan kontemporer, hukum keluarga Islam Indonesia telah berubah sebagai respons terhadap situasi sosial dan hukum yang terus berubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana putusan Pengadilan Agama telah mengubah hukum keluarga Islam, menentukan unsur-unsur yang memotivasi, dan menggambarkan bagaimana putusan-putusan ini telah mempengaruhi keadilan substantif dan reformasi hukum nasional. Melalui telaah pustaka, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia berubah dengan cepat sebagai akibat dari putusan Pengadilan Agama yang progresif, khususnya dalam hal tunjangan pasca-perceraian, pengakuan anak luar nikah, dan penentuan usia perkawinan. Dinamika sosial ekonomi masyarakat Muslim, tuntutan keadilan substantif, dampak prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan kurangnya norma dalam KHI merupakan kekuatan utama di balik perubahan ini. Hasilnya, putusan-putusan ini tidak hanya menawarkan keadilan kontekstual berdasarkan keadaan masyarakat, tetapi juga menetapkan yurisprudensi, menutup celah hukum, dan menjadi model bagi regenerasi hukum keluarga Islam nasional.
Rekonstruksi Fondasi Hukum Islam: Hakikat, Objek Kajian Dan Signifikasi Dalam Pembaharuan Hukum Haris Dermawan; Faisar Ananda Arfa; Syukri Albani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4609

Abstract

Filsafat hukum Islam merupakan instrumen intelektual yang penting untuk memahami dimensi terdalam Syariah di tengah perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif mengkaji hakikat, objek studi, dan signifikansi filsafat hukum Islam dalam konteks reformasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, esensi filsafat hukum Islam adalah upaya untuk mengeksplorasi hikmah (asrar al-shari'ah) di balik teks-teks wahyu untuk menemukan nilai-nilai universal keadilan. Kedua, objek studi mencakup dimensi ilahi (sumber hukum) dan dimensi manusia (ijtihad manusia) yang berfokus pada prinsip Maqashid al-Shari'ah. Ketiga, filsafat hukum Islam memiliki signifikansi besar sebagai alat metodologis dalam mereformasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan keasliannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan landasan filosofis diperlukan untuk menghindari kekakuan hukum dan memastikan bahwa hukum Islam dapat menjadi solusi bagi permasalahan manusia modern
Co-Authors Burhanuddin Burhanuddin Cici Handayani Mangunsong Hanafi Urwatil Usqo Haris Dermawan Heri Firmansyah Heriandi Heriandi Ibnu Radwan Siddik Turnip Ibnu Radwan Siddiq Turnip Irwansyah Irwansyah Jaini Jaini Nandani Zahara Mahfuzah Nurasiah Nurasiah Nurasiah Nursaniah Harahap Rima Rahmayani Tanjung Saparuddin Siregar Sulastri Daulay Syukri Albani Umar Umar Wani Wani Wiranto Zainul Aziz Nasution