Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Dynamics of Politics and Democracy
Laurensius P. Sayrani
1) Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Kupang 2, 3) Universitas Nusa Cendana Kupang
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Yerry Otte Nakamnanu, 2. David Pandie, 3. Laurensius Sayrani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.344 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.245

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang analisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Camat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta Struktur Birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelimpahan wewenang belum efektif karena peraturan yang digunakan masih berdasarkan rujukan regulasi yang lama, dukungan sumber daya yang kurang, serta tumpang tindihnya kewenangan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Upaya Meningkatkan Peserta KB Aktif (Studi Kasus Pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang) Afrida DS*; William Djani; Laurensius P. Sayrani
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 1 (2023): Januari, Social, Education, Political, Economic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i1.23564

Abstract

Masalah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang membengkak masih menjadi pembahasan yang serius. Sehingga dibentuklah program Kampung KB yang merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis untuk mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Kampung KB (Keluarga Berencana) dalam upaya meningkatkan jumlah peserta KB aktif dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur di Desa Kuanheun; dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam upaya meningkatkan jumlah peserta KB aktif dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. Metode Penelitian: Jenis penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian: Pendekatan Indikator Sutrisno, 2007, Pemahaman Program: Masih ada peserta Kampung KB yang belum memahami seutuhnya tentang keseluruhan program. Tepat Sasaran: secara khusus target yang diberikan yaitu kepada PUS dan WUS ini belum memenuhi sasaran, karena masih terbatas pada WUS yang hadir. Tepat Waktu: Penerapan penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan di Desa Kuanheun Sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tercapainya Tujuan: Peserta telah mencapai tujuan pribadi dengan mengikuti program yang selama ini dijalankan khusus untuk penggunaan alat kontrasepsi. Perubahan Nyata: semua peserta menjadi lebih aktif dan parsipatif dalam program Kampung KB. faktor yang mendukung: Dukungan Pemerintah Desa dan Bidan Desa, Testimoni masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, Pelayanan secara gratis. faktor- faktor penghambat: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat karena masih merasa tabu dan belum paham dengan program kontrasepsi, Sarana Prasarana terbatas, Ketersediaan Dana, Kelalaian menggunakan alat kontrasepsi, Kurangnya sosialisasi secara pribadi, terutama saat terjadinya pandemic. Saran: Meningkatkan Pemahaman masyarakat yang terlibat dalam Program, Pembuatan Leaflet/poster, Pembuatan SOP untuk semua program yang dijalankan, Pengadaan mobil keliling, Peningkatan evaluasi program.
The Neutrality Dilemma of Civil Servant in 2020 Local Leaders Election on Malaka Regency Hieronimus Vincentius Seran; David B. W. Pandie; Laurensius P. Sayrani
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 1 No. 2 (2022): February
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v1i2.1487

Abstract

Purpose: This study discusses the problem of neutrality of civil servants in the government of Malaka Regency. There are indications of violations committed by civil servants during the campaign period. Research methodology: This research is a case study where the researcher investigates the phenomena that exist in the field. Results: (1) The dilemma of neutrality of civil servants in the 2020 Malaka Regional Election occurred because civil servants did not have the power or capacity to fulfill all aspects that would make them neutral, namely legal, material, strategic or superior aspects such as aspects of political action. (2) The cause of the neutrality dilemma for civil servants is due to the patron-client factor and position compensation. Limitations: Researchers find it difficult to meet civil servants in the Malaka district. Contribution: Propose efforts to prevent the dilemma of neutrality of civil servants in the 2020 Malaka Regional Head Election by implementing a merit system, clear division of tasks and free from political interference, rational hierarchical authority structure, impersonal relations between members, mechanism for appointment or recruitment and promotion of employee positions civil service based on technical skills and bureaucratic reform.
Co-Authors Afrida Deko Sega David B.W. Pandie Hieronimus Vincentius Seran William Djani