Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Begawan Abioso Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Binamulia Hukum
Saefullah Saefullah
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Saefullah Saefullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5717

Abstract

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.
Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional Saefullah Saefullah
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.717

Abstract

Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (lex cause) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan lex cause-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori lex loci contractus, teori lex loci soluntionis, teori the proper law of contract, dan teori the most characteristic connection.
Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt.) Sugeng Teguh Santoso; Siswantari Pratiwi; Saefullah Saefullah
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.945

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Pst dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan data sekunder dan penelitian pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif serta mengacu pada konsep doktrinal hukum yang berlaku saat ini. Hasilnya tidak tepat di mana hakim tidak melakukan diversi yang harusnya wajib dilakukan bagi perkara pengadilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengambil langkah diversi. Untuk melaksanakan proses diversi agar anak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan yang merupakan perwujudan dari Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak antara lain dengan memperbaiki hambatan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, diantaranya yaitu: tidak semua ABH memiliki status keluarga yang lengkap dan jelas atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya dan belum banyak yang memahami semangat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdampak pada pihak korban yang sering mengajukan ganti rugi melebihi batas kemampuan keluarga anak sebagai pelaku.
UPAYA PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM SAMISADE DI KABUPATEN BOGOR Mimin Mintarsih; Saefullah
Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 22 No 2 (2023): Vol 22 No 2 (2023): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:2:2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32816/paramarta.v22i2.282

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Program SAMISADE diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2020 yang sumber anggaranya dari APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa dan program SAMISADE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SAMISADE telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini juga telah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan menguraikan bahwa program SAMISADE relevan dan sejalan dengan arah pengaturan Undang-Undang Desa. Dengan demikian, program SAMISADE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah-Tanah Terlantar yang Dikuasai Dengan Cara Penipuan dan Penggelapan Karna Karna; Saefullah Saefullah; Waty Suwarty Haryono
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.5835

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap tanah terlantar di Indonesia dilakukan dengan cara penertiban tanah terlantar yang merupakan salah satu bentuk kegiatan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria. Penertiban tanah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dalam upaya pelaksanaan penertiban tanah terlantar, peraturan pemerintah tersebut ditunjang dengan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar. Penyelesaian sengketa perdata formil dan materil pertanahan terhadap tanah-tanah terlantar yang dikuasai dengan cara penipuan dan penggelapan dilakukan melalui peradilan umum dengan peradilan TUN dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu dalam menguji keabsahan prosedur penerbitan sertifikat merupakan kompetensi Peradilan TUN dan terkait kepemilikan secara perdata merupakan kompetensi peradilan umum.
Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional Saefullah
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.296

Abstract

Kontrak perdata internasional merupakan salah satu hubungan hukum yang digunakan untuk mempermudah kerja sama antar negara, namun terkadang kemudahan dalam kerja sama tersebut seringkali mengalami hambatan apabila terjadi sengketa. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut para pihak dapat membuat pilihan hukum, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional, sehingga terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Selain itu penelitian mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa kontrak bisnis internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya, hukum yang seharusnya digunakan (lex cause) belum pasti karena masih harus dilakukan proses penentuannya dan tergantung hakim mendasarkan pada doktrin/teori yang mana untuk menentukan lex cause-nya. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku (lex cause) bagi suatu hubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah teori lex loci contractus, teori lex loci soluntionis, teori the proper law of contract, dan teori the most characteristic connection.
LEGAL CERTAINTY IN PROVIDING LABOR PROTECTION GUARANTEES FOR HOME WORKERS IN INDONESIAN LABOR LAW Jan Parlindungan; Budiman, Anwar; Saefullah, Saefullah
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.239

Abstract

In Indonesia and in developed and even developing countries, labor is divided into two, namely, formal labor and informal labor. Homeworkers are considered not to be employed by “employers” directly because they are sub-contracted or in other words informal workers, they are not given the protection provided by law to other workers (workers in the formal sector). The purpose of this study is to determine and analyze the legal uncertainty in providing labor protection guarantees for home workers in Indonesian labor law and to understand and analyze a form of legal certainty in providing home worker protection guarantees in Indonesian labor law. This research method is a normative legal research with a normative juridical approach and analyzed qualitatively. The results of this study provide the conclusion that the current Manpower Law does not specifically and specifically address homeworkers causing legal uncertainty of protection guarantees for homeworkers and efforts that can be made to provide legal certainty for the protection of homeworkers are to ensure that homeworkers carry out their work based on work agreements, and the Government through the Ministry of Manpower must immediately make and pass laws that clearly and explicitly regulate the labor rights of homeworkers.
PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Santoso, Pujo; Pratiwi, Siswantari; Saefullah, Saefullah
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i2.2417

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengidentifikasi kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan di masa depan terkait isu tersebut. Permasalahan yang dikaji mencakup pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 69 ayat 2 UU SPPA memperbolehkan penindakan terhadap pelaku berusia lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun tanpa ketentuan sanksi pidana, dan sanksi yang diterapkan diuraikan dalam Pasal 82 ayat 1 UU SPPA. Kebijakan hukum pidana ke depan harus secara jelas dan tegas mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan optimal, dengan revisi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengakomodasi penggunaan diversi, pemaafan, dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait guna melindungi hak-hak anak sebagai korban dan pelaku.
SETTLEMENT OF DISPUTES OVER BREACH OF CREDIT AGREEMENTS BETWEEN LIMITED LIABILITY COMPANIES AND BANK WITH LAND GUARANTEE Lumassia; Sefullah; Budiman, Anwar
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.349

Abstract

The Power of Attorney to Impose Mortgage Rights (SKMHT) holds a significant position in credit agreements as a binding instrument for mortgage rights guarantees. In this context, the SKMHT serves as a tool to provide legal protection to the creditor's rights over the guarantee. This research employs a juridical-empirical approach, with descriptive analytical specifications. The data sources and types used in this study include primary data in the form of interviews and secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The field research data collection techniques consist of interviews and literature research using legal protection theory and legal certainty theory. The data analysis of this research uses qualitative methods, and from the results of the data analysis that has been collected, conclusions are drawn using inductive reasoning and presented in the form of legal writing. The results of the study indicate that 1) The position of the Power of Attorney to Impose Mortgage Rights (SKMHT) in the credit agreement as a binding guarantee for mortgage rights is very important. The SKMHT functions as a legal instrument that provides legal certainty for creditors and debtors in credit agreements. The SKMHT strengthens the mortgage rights guarantee by granting power to the creditor to register the mortgage rights on the guarantee object. In the context of legal protection, the SKMHT protects the interests of creditors and debtors and ensures balance and justice between the two. 2) In the implementation of the imposition of mortgage rights with the Power of Attorney to Impose Mortgage Rights (SKMHT) based on Law Number 4 of 1996, there are several obstacles that can disrupt legal certainty. Some of these obstacles include ambiguity or deficiencies in the preparation of the SKMHT, administrative problems in the registration process, rejection or obstacles from the Land Office. To overcome these obstacles, several solutions need to be implemented, such as drafting a clear and accurate SKMHT, improving the efficiency of the registration process, clarifying regulations and communication with the Land Office, an effective monitoring and supervision system, as well as counseling and education to related parties.
Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm Wahyono, Aura Akillah Putri; Saefullah, Saefullah; Adham, Adham
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1186

Abstract

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penolakan permohonan Isbat Nikah. Permasalahan ini berhubungan dengan prosedur pengajuan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama serta alasan hakim dalam menolak permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data kualitatif berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/202/PA.Mkm. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama melibatkan tahapan: pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan Isbat Nikah adalah karena wali yang menikahkan pemohon bukan ayah kandung, melainkan seorang imam masjid, dan ayah kandung pemohon tidak memberikan kuasa kepada imam tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan permohonan Isbat Nikah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status hukum anak yang tidak jelas.
Co-Authors Adham, Adham Ady, Wisnu Pratomo Ali Johardi Anwar Budiman Apriliawan, Hendri Erixon, Isak Ginting, Jan Efraim Hartonta hartanto hartanto Iskandar, Andri Jan Parlindungan Karna Karna Lumassia Mimin Mintarsih Nanik Indah Setyani Permatasari, Mayang Rekha Mursidi Roosmelan, Ergi Hananingtyas Santoso, Pujo Siswantari Pratiwi Sugeng Teguh Santoso Wahyono, Aura Akillah Putri Waty Suwarty Haryono