Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Hukum Malahayati Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Begawan Abioso Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Binamulia Hukum
Saefullah Saefullah
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah Roosmelan, Ergi Hananingtyas; Hartanto, Hartanto; Saefullah, Saefullah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6901

Abstract

Anak-anak merupakan penerus bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, termasuk bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus bullying di sekolah memerlukan perhatian serius karena dampaknya yang buruk terhadap perkembangan mental dan fisik korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif dan sanksi tegas untuk pelaku guna mencegah berulangnya kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Rumusan Masalah Bagaimana perbuatan kesalahan pelaku bullying anak di bawah umur di lingkungan sekolah? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban bullying anak di lingkungan sekolah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif yang mengandalkan data sekunder dari sumber-sumber hukum, dokumen resmi, dan literatur untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di Indonesia. Kesimpulan menunjukkan bahwa kesalahan pelaku bullying anak di bawah umur mencakup aspek moral, sosial, dan hukum, di mana perilaku mereka mencerminkan kurangnya empati, dipengaruhi oleh tekanan sosial, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun pelaku masih anak-anak, mereka tetap harus bertanggung jawab, dengan penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif untuk rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Perlindungan hukum bagi korban bullying adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga, mencakup dukungan fisik, psikologis, dan sosial untuk memulihkan trauma korban. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting dalam mencegah bullying dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik anak tentang empati, sementara negara memastikan pengawasan dan sarana yang memadai untuk mendukung perlindungan anak.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Mengirimkan Narkotika Golongan I Erixon, Isak; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6902

Abstract

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berfokus pada konsep permufakatan jahat dalam Hukum Pidana dan Narkotika serat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku buku serta serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian langsung melakukan penelitian di Penagdilan Negeri Jakarta Timur pada Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. dan Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim. Seluruh unsur-unsur dari dakwaan telah jelas dan terpenuhi, membawa majelis hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan sanksi pemidanaan kepada terdakwa Muhammad Syahputra dengan.
The Implementation of Restorative Justice in the Rehabilitation of Drug Offenders: A Case Study of Decision Number 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt Apriliawan, Hendri; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Justice Voice Vol. 4 No. 1 (2025): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v4i1.1165

Abstract

The restorative justice approach in the criminal justice system has emerged as an alternative in addressing drug abuse, focusing on rehabilitation rather than imprisonment. This study evaluates the implementation of restorative justice in Decision No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Tmt, examining the role of the legal system in determining whether drug abusers qualify for rehabilitation. A juridical-normative and juridical-sociological approach was employed to analyze regulations and judicial practices related to rehabilitation. The key findings indicate that rehabilitation is a more effective alternative to imprisonment, considering the integrated assessment conducted by the National Narcotics Agency (BNN) to determine the severity of addiction. However, the main challenges in implementing restorative justice include limited rehabilitation facilities, inconsistency in judicial decisions, and social stigma against drug users. This study concludes that harmonizing regulations and enhancing law enforcement officers’ understanding of restorative justice are essential to optimizing rehabilitation implementation in Indonesia’s legal system. With a more inclusive approach, the judiciary can adopt a more humane and effective method in handling drug abuse cases.
Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ady, Wisnu Pratomo; Haryono, Waty Suwarty; Saefullah, Saefullah
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premeditated murder is punishable by the death penalty in accordance with Article 340 of the Criminal Code. In this article, it is stated that perpetrators of premeditated murder can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a maximum prison sentence of 20 years. The problems discussed in this research are why is there still a death penalty imposed by judges in Indonesia? In conclusion, the death penalty is still the heaviest punishment of all punishments in Indonesian positive law. However, after reviewing the existing articles, we found that the right to life and a person's life is absolute. These rights are limited by the rights of other people as well. Because basically violations of human rights are regulated in article 7 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts, where serious crimes that can be sentenced to death include the crime of premeditated murder. That is why until now, the imposition of the death penalty by a judge is still taking place in Indonesia. The basis of the judge's legal considerations for imposing the death penalty on perpetrators of premeditated murder in Decision No.19/PID/2023/PT TTE and Decision No.51/PID/2023/PT BJM is appropriate and appropriate, as the criminal elements in Article have been fulfilled 340 of the Criminal Code so that the actions of these heinous perpetrators can be punished.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Saefullah, Saefullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5717

Abstract

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pt Pupuk Indonesia Berdasarkan ISO 26000 Permatasari, Mayang; Saefullah, Saefullah; Budiman, Anwar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corporate social responsibility is social responsibility to society and the environment beyond economic responsibility, or a company's commitment to contributing to sustainable economic development. The problems discussed in this research are how to implement PT Pupuk Indonesia's corporate social responsibility based on ISO 26000? What obstacles does PT Pupuk Indonesia face in implementing Corporate Social Responsibility based on ISO 26000? Normative juridical research methods. In conclusion, PT Pupuk Indonesia uses international instruments in implementing its Corporate Social Responsibility program, namely ISO 26000 on Social Responsibility. In implementing CSR based on ISO 26000, PT Pupuk Indonesia implements CSR programs which are broadly aimed at four pillars, namely: Pillar Social (MSME Funding Program, Poverty Alleviation Program, Health Improvement Program, Community Education Program); Economic Pillar; Environmental Pillar; and the Law and Governance Pillar. In implementing PT Pupuk Indonesia's Corporate Social Responsibility there are several obstacles or factors that slightly hinder the implementation of CSR. These obstacles can be seen from several factors, including: Communication factors; Resource; Disposition; Bureaucratic Structure; Mapping Social Problems That Have Not Been Implemented Well; and Inappropriate Absorption of Corporate Social Responsibility Funds.
Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Berat Iskandar, Andri; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah, Saefullah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pemidanaan terhadapanak pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama dimukaumum serta penerapaan hukum materiil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam Putusan NomorPutusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenispenelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsepsual. Bahan hukumyang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu sumber perundang-undangan, putusan hakim, KUHP. Bahan hukum sekunder, yaitubersumber dari buku-buku literatur, studi perpustakaan, serta beberapajurnal yang berkaitan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikanpetunjuk seperti ensiklopedia, kamus, artikel di internet. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) kualifikasi perbuatan tindakpidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anakmerupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2)KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umumapabila pelakunya anak. 2) Penerapan hukum materiil dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst., sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkanatas perbuatan yang dilakukan karena pelaku saat melakukan tindak pidanaberada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasanpenghapusan pidana, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap putusan pertama anakdengan pidana penjara Anak Iselama 9 (sembilan) bulan dan Anak II.dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan diLPKA, serta pada kasus putusan kedua Para Anak tersebut berupadikembalikan kepada orangtua/Wali masing-masing.
Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Pengadilan Indonesia Ginting, Jan Efraim Hartonta; Wirogioto, Ali Johardi; Saefullah Saefullah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6346

Abstract

One form of crime that is highly relevant in the context of today's society is the crime of embezzlement in office. This embezzlement can be defined as a dishonest act committed by one or more individuals by hiding goods or property belonging to another person without the owner's knowledge. This action aims to transfer ownership of the goods, which can be categorized as theft, taking possession of goods, or using the goods for unauthorized personal gain. In many cases, embezzlement in office often involves individuals who have access or authority over company assets, making it easier for them to commit misuse. This study applies a normative juridical research method to analyze existing problems in the context of criminal law. This method allows researchers to explore and understand applicable legal norms and how they are applied in real cases. The results of the study show that the Judge's Ratio Decidendi in imposing sanctions on cases of embezzlement in office, as stated in Decision Number 542/Pid.B/2023/PN Cbi and Decision Number 355/Pid.B/2024/PN Cbi, is based on a number of in-depth legal considerations. In this case, the judge first explained the elements contained in Article 374 of the Criminal Code (KUHP) charged by the public prosecutor. The defendant was found guilty of committing embezzlement in office by embezzling company funds for personal gain. Therefore, the defendant was sentenced commensurate with his actions, which violated Article 374 of the Criminal Code. Criminal liability for the perpetrator of the crime of embezzlement in office has been legally and convincingly proven, with all elements of the charge having been fulfilled. This indicates that the perpetrator can be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions, thus providing a deterrent effect and upholding justice in the criminal law system. This research is expected to contribute to the development of understanding regarding embezzlement in office and its legal implications in Indonesia, as well as encourage more effective law enforcement in handling similar cases in the future.
Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Terhadap Kepailitan dalam Perjanjian Pinjaman (Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst) Nanik Indah Setyani; Anwar Budiman; Saefullah Saefullah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6527

Abstract

This study examines the legal liability of a Limited Liability Company (LLC) before and after bankruptcy, with a focus on the roles of the board of directors, board of commissioners, and the curator appointed by the Commercial Court. Prior to bankruptcy, the liability for the company's obligations rests primarily with the board of directors and the board of commissioners, especially when debts arising from binding agreements remain unpaid. In situations where the company is unable to fulfill its payment obligations, and such inability is confirmed by a final court ruling, responsibility for managing and settling the company’s debts and assets is transferred to a court-appointed curator. The research analyzes the legal framework governing the curator’s authority, which operates under the supervision of a supervisory judge from the Commercial Court. The curator acts as the sole party responsible for handling the bankrupt entity’s obligations to creditors, ensuring compliance with applicable bankruptcy laws. This study uses a normative juridical approach, relying on legislation, case law, and legal doctrine to examine the extent of responsibility at each stage of the bankruptcy process. Special attention is given to the legal considerations of the Central Jakarta Commercial Court in Decisions Number 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst and Number 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Both rulings are found to be appropriate, as they meet the legal requirements for declaring an LLC bankrupt based on verified facts and circumstances. The findings underscore the importance of distinguishing between pre-bankruptcy liabilities—borne by company management—and post-bankruptcy responsibilities, which are entirely managed by the appointed curator. This clear allocation of responsibility ensures creditor protection, maintains judicial oversight, and upholds the principles of fairness and legal certainty in bankruptcy proceedings
Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya Saefullah, Saefullah
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8557

Abstract

This study aims to explore the transformation of the concept of property ownership in business law as a reflection of adaptation to social, cultural, and economic changes. The complex dynamics in the relationships among individuals, companies, and the state regarding personal ownership rights, collective rights, and legal norms are highlighted. The urgency of this research lies in understanding the evolution of the relationship between law and business history, where property is not only an object of ownership but also a business asset. This research distinguishes itself from previous studies by focusing on the transformation of the concept of property ownership in business law and its historical perspective. The research employs a doctrinal method with a literature review as a secondary data source. The innovative contribution of this research includes a profound understanding of ownership theory perspectives, encompassing concepts of individual ownership rights, collective rights, and moral and ethical dimensions. The transformation of the concept of property ownership in Indonesia is reflected in its history, influenced by colonial law and local values. The impacts of globalization, technology, and social changes have led to a shift in perspectives on property ownership. Business law and property ownership are intertwined, regulating business activities with regulations reflecting Islamic law, civil law, and business law perspectives. The conclusion emphasizes the importance of a deep understanding of the transformation of the concept of property ownership to meet societal demands and ensure the sustainability of legal business relationships.Penelitian ini bertujuan untuk menggali transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapatnya dinamika kompleks dalam hubungan individu, perusahaan, dan negara terkait hak milik pribadi, hak kolektif, dan norma hukumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman evolusi hubungan antara hukum dan sejarah bisnis, dengan harta bukan hanya sebagai objek kepemilikan tetapi juga sebagai objek bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Kontribusi kebaharuan penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap pandangan teori kepemilikan, termasuk konsep hak milik individu, hak kolektif, dan dimensi moral dan etika. Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh hukum kolonial dan nilai-nilai lokal. Dampak globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta. Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis. Kesimpulan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap transformasi konsep kepemilikan harta untuk menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan keberlanjutan hubungan hukum-bisnis.
Co-Authors Adham, Adham Ady, Wisnu Pratomo Ali Johardi Anwar Budiman Apriliawan, Hendri Erixon, Isak Ginting, Jan Efraim Hartonta hartanto hartanto Iskandar, Andri Jan Parlindungan Karna Karna Lumassia Mimin Mintarsih Nanik Indah Setyani Permatasari, Mayang Rekha Mursidi Roosmelan, Ergi Hananingtyas Santoso, Pujo Siswantari Pratiwi Sugeng Teguh Santoso Wahyono, Aura Akillah Putri Waty Suwarty Haryono