Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Justice Voice Begawan Abioso Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) VISA: Journal of Vision and Ideas Binamulia Hukum
Saefullah Saefullah
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Pelaksanaan Ketentuan Hukum Pemungutan Pajak Restoran pada Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Adhitiya, Arie; Saefullah, Saefullah; Artono, Harry Budi
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 3 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i3.4400

Abstract

The potential for restaurant tax revenue in South Tangerang City is very large, but there are several issues that cause tax revenue to be suboptimal. One of the main problems is the manipulation of tax deposits by restaurant taxpayers, which harms the local government because the tax received is lower than it should be. Research using normative legal methods shows that many restaurants still use manual recording systems that are easily manipulated. The Extensification Team must be extra careful in determining the basic tax assessment value because many taxpayers try to deceive tax inspectors by manipulating revenue records. As a result, the reported monthly income is low, so the tax paid is also low, even though the restaurant's profits are high. Law enforcement against restaurant tax violations can be carried out in two ways: administrative sanctions, such as fines and reprimands, and criminal sanctions, which can include imprisonment for significant tax manipulation offenders. With strict law enforcement, it is hoped that restaurant tax revenue in South Tangerang City can be more optimal.
Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana Saefullah, Saefullah
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i2.1243

Abstract

Pengangkatan perangkat desa merupakan elemen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dalam praktik masih banyak ditemukan pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi prosedur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pengangkatan perangkat desa yang tidak sah terhadap keabsahan penerimaan hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa yang cacat prosedur mengakibatkan Surat Keputusan pengangkatan menjadi tidak sah dan secara langsung menggugurkan dasar hukum pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas dari APBDes. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa hak keuangan perangkat desa merupakan hak derivatif yang sepenuhnya bergantung pada keabsahan keputusan administrasi pengangkatannya. Selain berimplikasi administratif, pengangkatan ilegal juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila disertai penyalahgunaan wewenang, penggunaan dokumen palsu, atau menimbulkan kerugian keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.
Co-Authors Adham, Adham Adhitiya, Arie Ali Johardi Anwar Budiman Apriliawan, Hendri Artono, Harry Budi Erixon, Isak Ginting, Jan Efraim Hartonta hartanto hartanto Hirohito, Alfonico Iskandar, Andri Jan Parlindungan Karna Karna Lumassia Mardani Mardani Mimin Mintarsih Nanik Indah Setyani Permatasari, Mayang Rekha Mursidi Roosmelan, Ergi Hananingtyas Santoso, Pujo Siswantari Pratiwi Sugeng Teguh Santoso Wahyono, Aura Akillah Putri Waty Suwarty Haryono