Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.085
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI Jurnal Administrasi Publik (JAP) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) International Journal of Demos Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Jurnal Sosial dan Sains BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Ilmiah Niagara Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Social Science Research Journal
Agus Sjafari
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Akses Keterbukaan Informasi Publik Era Digital Pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang Muchsinin, Muchsinin; Sjafari, Agus; Yulianti, Rina
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 11 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v11i1.17440

Abstract

This study aims to analyze the implementation of public services related to the openness of public information in the digital era through the website at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang along with the obstacles faced. This study is a qualitative study whose data comes from primary and secondary data with data collection techniques through literature studies and interviews that are analyzed qualitatively using the Merilee S. Grindle theory approach. The results of the study concluded that, first, the implementation of public services related to the openness of public information at Perumdam Tirta Berkah Pandeglang through the website in general cannot be accessed in full. This can be seen from the results of the monitoring and evaluation which concluded that public services related to the openness of public information at Perumdam are still far from being "informative". Second, the obstacles faced in implementing public services at Perumdam through the website are limited resources, including: limited knowledge and expertise of human resources in the field of information technology, limited budget, and facilities and infrastructure in meeting the demands of openness of public information in the digital era.
MODEL OF ECONOMIC EMPOWERMENT AT COASTAL PEOPLE IN BANTEN PROVINCE: CASE STUDY IN LONTAR VILLAGE, TIRTAYASA DISTRICT, SERANG REGION AND CITEUREP VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGION Sjafari, Agus; Nugroho, Kandung Sapto; Arenawati, Arenawati; Otaviana, Oki; Fernanto, Guntur
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v2i1.29

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten, sehingga dapat mengetahui model pemberdayaan ekonomi paling efektif bagi masyarakat pesisir di Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang dan Desa Citeurep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik nelayan antara desa Lontar dan Citeurep. Ada perbedaan jenis pemberdayaan di kedua desa. Ada perbedaan komoditas pada kedua kelompok nelayan. Di Desa Lontar, jenis komoditas yang dihasilkan lebih bervariasi, perikanan tangkap, bandeng dan budidaya rumput laut dan usahatani rumput laut. Sedangkan di Desa Citeurep komoditi hanya menangkap ikan. Dalam perspektif kelompok, nelayan di Desa Lontar lebih terorganisir daripada nelayan di Desa Citeurep. Model pemberdayaan relatif yang dapat diterapkan pada dua kelompok nelayan tersebut adalah dengan Model Pendekatan Kelompok Berbasis Regional dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Pola pemberdayaan yang paling tepat adalah pola pemberdayaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan skema kemitraan seperti: peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, DPRD, dan swasta / perusahaan. Kata kunci: pemberdayaan pesisir, kesejahteraan, kelompok nelayan ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of economic empowerment activities of coastal communities that have been done by the government of Banten province, thus to find out the most effective model of economic empowerment for coastal communities in the province of Banten. Metode used in this study is qualitative descriptive, with research sites in the village of Lontar sub District Tirtayasa, Serang Region and Citeurep Village, Panimbang sub District, Pandeglang Region. Informant's determination is done by purposive sampling. Primary data of this research is getting from indepth interview and observation. Secondary data getting from by literature study and documentation. The results of this study indicate that there are differences in the characteristics of fishermen between Lontar and Citeurep villages. There are differences in type of empowerment in both villages. There is a difference of commodities in both groups of fishermen. In Lontar Village, the types of commodities produced are more varied, capture fishery, milkfish and Sea Weed cultivation and seaweed farming. While in Citeurep Village the commodity is capture fish only. In group perspective, fishermen in Lontar Village are more organized than the fishermen in Citeurep Village. The relative empowerment model that can be applied to the two groups of fishermen is with the Regional-Based Group Approach Model taking into account the characteristics of the community that exist in their respective regions. The most appropriate pattern of empowerment is the empowerment pattern that involves all stakeholders using partnership schemes such as: the role of local government, universities, DPRD, and private / corporate Keywords: coastal empowerment, welfare, group of fishermen
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.
Kepuasan Masyarakat pada Program Kampung Sehati (Corporate Social Responsibilty PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU) Nugroho, Kandung Sapto; Sjafari, Agus; Syaefulloh, Syaefulloh
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.468

Abstract

AbstrakThis article tries to understand public organizations not only in government institutions which are presented as bureaucracies such as public services in the field of education, health from local governments or hospitals or schools, but also in their appearance as corporations. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU is a clear example of a public organization in the form of state representation in corporate form. The use of survey methods in preparing the community satisfaction index will produce a detailed level of community satisfaction that is measured. This database will be used as material for preparing policies/programs that can be improvised, monitored or evaluated so that relations with external organizations will be more constructive. The overall performance of the community satisfaction index for the Sehati Village Program reached 84,066, in the Very Good category. In order to maintain and improve community empowerment performance, this study recommends establishing a technical communication forum between empowerment actors with regular meetings and discussing potential technical problems that arise. Based on these findings, this study provides recommendations for internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU takes the form of establishing a technical communication forum involving multi-stakeholder community development.Keywords:  Empowerment, Kampung Sehati, Indonesia Power. AbstrakArtikel ini mencoba memahami organisasi publik bukan hanya pada lembaga pemerintahan yang ditampilkan sebagai birokrasi seperti layanan publik bidang pendidikan, kesehatan dari pemerintah daerah atau rumah sakit atau sekolah, namun juga dalam tampilan sebagai korporasi. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU merupakan contoh nyata organisasi publik dalam tampilan representasi negara dalam bentuk korporasi. Penggunaan metode survei dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang terukur secara detail. Basis data inilah yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan/program yang sifatnya bisa improvisasi, monitoring maupun sebagai evaluasinya sehingga relasi dengan eksternal organisasi akan bisa lebih konstruktif. Kinerja secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat pada Program Kampung Sehati mencapai 84,066, berkategori Sangat Baik. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat, maka kajian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi teknis antar aktor pemberdayaan dengan pertemuan rutin dan membahas potensi masalah-masalah teknis yang muncul. Atas dasar temuan inilah kajian ini memberikan rekomendasi bagi internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU berupa pembentukan forum komunikasi teknis dengan melibatkan multi stakeholder community development.Kata kunci: Pemberdayaan, Kampung Sehati, Indonesia Power.
Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi Zona Pelayanan 1 Auliya Rosyad, Muhammad Yusuf; Sjafari, Agus; Maisaroh, Ima
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32614

Abstract

Pelayanan publik yang efektif menjadi tuntutan utama bagi lembaga penyedia layanan dasar, termasuk Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi sebagai penyelenggara layanan air bersih. Namun, berbagai keluhan seperti air keruh, meteran rusak, informasi penanganan yang tidak jelas, serta lamanya respons komplain menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen komplain berdasarkan komponen Tjiptono, yaitu komitmen, visible, accessible, kesederhanaan, kecepatan, dan sumber daya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelanggan serta pegawai pada Zona Pelayanan 1 Perumda Tirta Patriot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komplain belum berjalan optimal. Komitmen organisasi dalam memberikan kejelasan waktu penanganan masih lemah, akses dan saluran komplain belum sepenuhnya responsif, serta kecepatan penanganan masalah sering terlambat karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, pelanggan masih kesulitan memperoleh informasi yang sederhana dan transparan terkait progres penanganan keluhan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepuasan pelanggan dan tingginya angka pengaduan dalam tiga bulan terakhir. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan sistem penanganan komplain melalui penambahan personel, peningkatan pemeliharaan infrastruktur, dan optimalisasi layanan digital agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan memenuhi harapan masyarakat.
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

The application of the Minimum Service Standards (MSS) for secondary education is the focus of the Banten Provincial Government as an effort to implement the implementation of compulsory basic service affairs. This study discusses the evaluation of the implementation of the MSS for Secondary Education carried out by the Education and Culture Office of Banten Province with the CIPP public policy evaluation approach (Context, Input, Process, Product). This research is expected to provide input suggestions for the Banten Provincial Government in the Implementation of MSS. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Results Based on the research, the application of the MSS for Secondary Education in Banten Province has not been optimal. In the context dimension, it shows that the Banten Provincial Government has integrated the content into the Banten Province RPJMD document for 2017-2022, the strategies needed to encourage and provide facilitation to education units in improving the National Education Standards (SNP) and efforts for educator certification strategies and mapping and improvement teachers so that the ratio of teachers to students at the SMA and SMK levels in Banten Province. In the Input dimension, the aspects of human resources and budget allocation are sufficient, however, it is necessary to form a MSS team for Secondary Education to improve understanding and accelerate the fulfillment of MSS for secondary education. In the Process dimension, the percentage of certified high school and vocational high school teachers in the Quality Improvement Program for Educators and Education Personnel is very low, below 50 percent due to the limited quota of participants for the Teacher Professional Education program from the Central Government. In product, the scope for fulfilling the SPM for Secondary Education in Banten Province has not yet been fulfilled. Keywords: Evaluation, Minimum Service Standards (MSS), secondary education, public policy.
Co-Authors Agus Lukman Hakim ANGGIANA RUSNIA, SITI Arenawati Arenawati Auliya Rosyad, Muhammad Yusuf Fernanto, Guntur hanifah hanifah Jaka Maulana Kandung Sapto Nugroho Listyaningsih Luthfie Masyhadi, Luthfie Maisaroh, Ima Malik, Muhamad Razwal Muchsinin, Muchsinin Noviyanti, Evita Otaviana, Oki Pandri Ferdias, Pandri Rina Yulianti Riswanda Saniarjuna, Muhammad Haekal Satrio Wicaksono, Agung Shalsabila, Nadia Shafa Silpiyah Subki, Subki Suwaib Amiruddin Syaefulloh Yuniar, Siti