Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) International Journal of Demos Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Jurnal Sosial dan Sains BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Ilmiah Niagara Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) Social Science Research Journal
Agus Sjafari
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi Context menunjukan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi Input, aspek sumber daya manuasia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi Process, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan katagori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada Product, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Kata kunci: Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.
Kepuasan Masyarakat pada Program Kampung Sehati (Corporate Social Responsibilty PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU) Nugroho, Kandung Sapto; Sjafari, Agus; Syaefulloh, Syaefulloh
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 4 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i4.468

Abstract

AbstrakThis article tries to understand public organizations not only in government institutions which are presented as bureaucracies such as public services in the field of education, health from local governments or hospitals or schools, but also in their appearance as corporations. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU is a clear example of a public organization in the form of state representation in corporate form. The use of survey methods in preparing the community satisfaction index will produce a detailed level of community satisfaction that is measured. This database will be used as material for preparing policies/programs that can be improvised, monitored or evaluated so that relations with external organizations will be more constructive. The overall performance of the community satisfaction index for the Sehati Village Program reached 84,066, in the Very Good category. In order to maintain and improve community empowerment performance, this study recommends establishing a technical communication forum between empowerment actors with regular meetings and discussing potential technical problems that arise. Based on these findings, this study provides recommendations for internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU takes the form of establishing a technical communication forum involving multi-stakeholder community development.Keywords:  Empowerment, Kampung Sehati, Indonesia Power. AbstrakArtikel ini mencoba memahami organisasi publik bukan hanya pada lembaga pemerintahan yang ditampilkan sebagai birokrasi seperti layanan publik bidang pendidikan, kesehatan dari pemerintah daerah atau rumah sakit atau sekolah, namun juga dalam tampilan sebagai korporasi. PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU merupakan contoh nyata organisasi publik dalam tampilan representasi negara dalam bentuk korporasi. Penggunaan metode survei dalam penyusunan indeks kepuasan masyarakat akan menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang terukur secara detail. Basis data inilah yang akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan/program yang sifatnya bisa improvisasi, monitoring maupun sebagai evaluasinya sehingga relasi dengan eksternal organisasi akan bisa lebih konstruktif. Kinerja secara keseluruhan indeks kepuasan masyarakat pada Program Kampung Sehati mencapai 84,066, berkategori Sangat Baik. Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemberdayaan masyarakat, maka kajian ini merekomendasikan pembentukan forum komunikasi teknis antar aktor pemberdayaan dengan pertemuan rutin dan membahas potensi masalah-masalah teknis yang muncul. Atas dasar temuan inilah kajian ini memberikan rekomendasi bagi internal PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU berupa pembentukan forum komunikasi teknis dengan melibatkan multi stakeholder community development.Kata kunci: Pemberdayaan, Kampung Sehati, Indonesia Power.
Manajemen Komplain dalam Pelayanan Publik Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi Zona Pelayanan 1 Auliya Rosyad, Muhammad Yusuf; Sjafari, Agus; Maisaroh, Ima
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32614

Abstract

Pelayanan publik yang efektif menjadi tuntutan utama bagi lembaga penyedia layanan dasar, termasuk Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi sebagai penyelenggara layanan air bersih. Namun, berbagai keluhan seperti air keruh, meteran rusak, informasi penanganan yang tidak jelas, serta lamanya respons komplain menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen komplain berdasarkan komponen Tjiptono, yaitu komitmen, visible, accessible, kesederhanaan, kecepatan, dan sumber daya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelanggan serta pegawai pada Zona Pelayanan 1 Perumda Tirta Patriot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komplain belum berjalan optimal. Komitmen organisasi dalam memberikan kejelasan waktu penanganan masih lemah, akses dan saluran komplain belum sepenuhnya responsif, serta kecepatan penanganan masalah sering terlambat karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, pelanggan masih kesulitan memperoleh informasi yang sederhana dan transparan terkait progres penanganan keluhan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepuasan pelanggan dan tingginya angka pengaduan dalam tiga bulan terakhir. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan sistem penanganan komplain melalui penambahan personel, peningkatan pemeliharaan infrastruktur, dan optimalisasi layanan digital agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan memenuhi harapan masyarakat.
EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN Subki, Subki; Sjafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i1.167

Abstract

The application of the Minimum Service Standards (MSS) for secondary education is the focus of the Banten Provincial Government as an effort to implement the implementation of compulsory basic service affairs. This study discusses the evaluation of the implementation of the MSS for Secondary Education carried out by the Education and Culture Office of Banten Province with the CIPP public policy evaluation approach (Context, Input, Process, Product). This research is expected to provide input suggestions for the Banten Provincial Government in the Implementation of MSS. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Results Based on the research, the application of the MSS for Secondary Education in Banten Province has not been optimal. In the context dimension, it shows that the Banten Provincial Government has integrated the content into the Banten Province RPJMD document for 2017-2022, the strategies needed to encourage and provide facilitation to education units in improving the National Education Standards (SNP) and efforts for educator certification strategies and mapping and improvement teachers so that the ratio of teachers to students at the SMA and SMK levels in Banten Province. In the Input dimension, the aspects of human resources and budget allocation are sufficient, however, it is necessary to form a MSS team for Secondary Education to improve understanding and accelerate the fulfillment of MSS for secondary education. In the Process dimension, the percentage of certified high school and vocational high school teachers in the Quality Improvement Program for Educators and Education Personnel is very low, below 50 percent due to the limited quota of participants for the Teacher Professional Education program from the Central Government. In product, the scope for fulfilling the SPM for Secondary Education in Banten Province has not yet been fulfilled. Keywords: Evaluation, Minimum Service Standards (MSS), secondary education, public policy.
Co-Authors ANGGIANA RUSNIA, SITI Arenawati Auliya Rosyad, Muhammad Yusuf Fernanto, Guntur Ima Maisaroh Jaka Maulana Kandung Sapto Nugroho Listyaningsih Luthfie Masyhadi, Luthfie Malik, Muhamad Razwal Mega Fatimah Rosana Muchsinin, Muchsinin Noviyanti, Evita Otaviana, Oki Rina Yulianti Riswanda Shalsabila, Nadia Shafa Siswahyudianto Suwaib Amiruddin Syaefulloh