Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.874
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Dinamika Hukum Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Proceeding Fakultas Ekonomi Abdimas Jurnal Komunikasi Hukum Proceeding SENDI_U WAJAH HUKUM Jurnal Ilmiah Galuh Justisi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Transparansi Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Adi Suliantoro
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TERTANGGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Saputra, Arikha; Listyorini, Dyah; Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.35091

Abstract

Asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi. Penelitian hukum yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan pada perturan perundang-undangan.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Perihal kepastian dan perlindungan hukum terhadap tertanggung tidaklah hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang juga dirasa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS Saputra, Arikha; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika; Listyorini, Dyah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43717

Abstract

Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasii kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang pengendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaiian atau kesalahan pengemudi. Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraann Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 20 Tahun 2001 TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG Dyah Listyorini; Adi Suliantoro; Fitika Andraini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.32723

Abstract

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa tindak pidana korupsi itu sangat merugikan bagsa dan negara, karena menyangkut pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, untuk itu perlu diberantas sedini mungkin diantaranya bisa melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang cerdas serta memiliki jati diri yang berkeinginan untuk memajukan bangsa dan negaranya, melalui kiprahnya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Melalui implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mahasiswa bisa menjadi agen perubahan untuk korupsi di Indonesia yang sudah sangat berbahaya dan sangat kritis bisa menjadi lebih baik. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Disini implementasi yang dimaksudkan adalah implementasi dari Undang Undang Nomer 20 tahun 2001 terhadap pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada mahasiswa Unisbank Semarang. 
PENDAMPINGAN KAPASITAS USAHA MIKRO BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL STRATEGI BERTAHAN DI MASA PANDEMI DENGAN PENDAFTARAN LEGALITAS USAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Fitika Andraini; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Intimas Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Unisbank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.676 KB) | DOI: 10.35315/intimas.v2i2.9019

Abstract

Pandemi virus corona atau dikenal Covid-19 mulai melanda Indonesia pada bulan Februari 2020. Covid-19 tidak sekedar bencana kesehatan, juga menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar saja yang terpapar, juga termasuk para pelaku UKM di Indonesia, termasuk untuk bantuan mengakses bantuan produktif bagi UKM karena belum memiliki legalitas usaha.Legalitas merupakan hal yang penting selain sebagai bentuk kepastian usaha , bagi UKM untuk mendapatkan bantuan produktif.Saat ini pendaftaran perijinan usaha berupa IUMK dan NIB dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang disebut Online Single Submission (OSS) Berdasarkan kondisi tersebut perlu ada upaya yang dilakukan untuk membantu para pelaku UKM untuk bangkit dan meningkatkan kembali kegiatan usahanya agar produktivitas dan omzet secara perlahan-lahan akan meningkat lagi dengan melakukan pendampingan kapasitas usaha mikro berbasis sumberdaya lokal.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PINJAM MEMIMJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR PADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG Aditya Rifaldi; Adi Suliantoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i1.9311

Abstract

The background of this thesis is that it starts from the rapid growth of information technology-based lending service providers, apparently not balanced with adequate education to the public, causing various effects / risks that arise from the many kinds of online loans and there are still many unregistered or illegal organizing companies found as well as the potential for leaking user personal data that can be misused by the organizing company or another party One of the platforms is the Smart Credit App. The problems that the author raises in this study are How to Arrange Online Loans on the Smart Credit Application, How are the Losses arising from online borrowing of the Smart Credit Application and How is the Responsibility of the Smart Credit Application for Losses from Customers. The research method used by the author in answering problems is Normative Juridical Research where the author tries to examine problems with existing legal rules and uses the literature study method in collecting existing legal materials. The conclusion of this thesis research is that Online Loans through the Smart “Credit Application in the people of Semarang City are regulated in Article 1320 of the Civil Code which in essence stipulates thatagreements made online must still meet the legal requirements of an agreement. The implementation is regulated in POJK regulation 77/2016 concerning Technology-based Loan Services. Customer protection in online loan agreements can be found in the Consumer Protection Law in article 7 which regulates the Obligations of Business Actors, then Article 8 which regulates things that are prohibited from being done by Business Actors, and Article 18 which regulates the provisions of matters related to the Standard Clause. ITE Law, where in Article 11 and Article 17 of the ITE Law regulates matters related to the validity of electronic agreements, OJK Regulation Number 77 / POJK / 2016 concerning Services of a Loan in the form of Money Based on Information Technology which is regulated through article 18 concerning the Form and Structure of online loan agreements. The disadvantage that often arises from the Smart Credit Application is the dissemination of personal data carried out by the Smart Credit Application because the Debtor does not make payments on time, so the debt Collector uses techniques to use the dissemination of personal data to pressure the Debtor to immediately make payments, Juridical Responsibility The Kredit Pintar application for actions committed for defamation can be held civil liability through a Tort Lawsuit as stipulated in article” 1365 of the Civil Code filed by Customers who feel aggrieved because their identity is used in the misuse of personal data. Keywords : Online Loans, Smart Credit Applications.
Penerapan dan Hambatan Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Pengendara Roda Dua di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal Tangguh Farhandito; Dyah Listyarini; Adi Suliantoro
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1429

Abstract

Public services in Indonesia, in general, remain disappointing. Despite various regulations implemented to enhance the quality of public services, it seems to have not significantly impacted the society. Violations committed by government employees also show no decline, and in fact, tend to occur more frequently. This research discusses the raised issues using a juridical-empirical approach, with an emphasis on legal aspects as a manifestation of society's attitude toward law and the legal system. This can be considered as an example of values, ideas, beliefs, or expectations that ultimately determine the extent to which the law is followed, violated, or deviated. In other words, it can be referred to as a juridical-sociological approach where the law is not only seen as rules or regulations but also involves the implementation of the law within society. The research findings indicate that the implementation of Law Number 25 of 2009 on Public Services at the Traffic Unit of Kendal Police Resort runs effectively. Officers at Kendal Police Resort, in carrying out the task of issuing Driving Licenses (SIM), operate in accordance with the prevailing regulations. Several residents intending to obtain a SIM choose not to immediately utilize middlemen services because the police officers are ready to assist them fully.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL Satriyo Budi Santoso; Adi Suliantoro
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i2.4878

Abstract

ABSTRAK Pada era modern seperti sekarang ini lahirlah sebuah moda transportasi baru berbasis online yang timbul akibat berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Transportasi online di Indonesia ada beberapa macam, namun dalam penelitian ini akan membahas transportasi online pada Aplikasi Grab. Perusahaan Grab merupakan satu diantara perusahaan pengangkutan ojek berbasis online, yang mana dalam oprasionalnya hubungan kerja antara perusahaan Grab dengan para drivernya sebatas hubungan kemitraan dengan kebijakan perusahaan. Dari hubungan mitra tersebut, berpotensi terdapat sebuah kelalaian yang dilakukan oleh driver grab yang nantinya pihak grab harus berupaya melindungi dan memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang/pengguna Grab. Dengan demikian maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) perlindungan hukum bagi pengguna Grab di Kabupaten Kendal; dan 2) tanggung jawab Grab Terhadap Konsumen. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mana data diperoleh secara penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan secara faktual terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang/pengguna Grab dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 7, Bab IV Pasal 19, yang mana berisi tentang tarif transportasi online dan tanggungjawab pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum di luar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, kemudian dalam Pasal 186 Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum.perlindungan hukum dapat diberikan kepada penumpang/pengguna Grab terdapat dua, yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Sedangkan wujud pertangungjawaban yang dapat diberikan oleh Grab dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama dengan kerugian, serta berupa perawatan kesehatan apabila diperlukan. Kata Kunci: grab; kendal; perlindungan hukum.
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL Satriyo Budi Santoso; Adi Suliantoro
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5465

Abstract

Perusahaan Grab merupakan satu diantara perusahaan pengangkutan ojek berbasis online, yang mana dalam oprasionalnya hubungan kerja antara perusahaan Grab dengan para drivernya sebatas hubungan kemitraan dengan kebijakan perusahaan. Dari hubungan mitra tersebut, berpotensi terdapat sebuah kelalaian yang dilakukan oleh driver grab yang nantinya pihak grab harus berupaya melindungi dan memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang/pengguna Grab. Dengan demikian makapermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) perlindungan hukum bagi pengguna Grab di Kabupaten Kendal; dan 2) tanggung jawab Grab Terhadap Konsumen. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mana data diperoleh secara penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan secara faktual terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang/pengguna Grab dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 7, Bab IV Pasal 19, yang mana berisi tentang tarif transportasi online dan tanggungjawab pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum di luar Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalamPasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, kemudian dalam Pasal 186 Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum.perlindungan hukum dapat diberikan kepada penumpang/pengguna Grab terdapat dua, yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.Sedangkan wujud pertangungjawaban yang dapat diberikan oleh Grab dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama dengan kerugian, serta berupa perawatan kesehatan apabila diperlukan.Kata Kunci: grab; kendal; perlindungan hukum.
PERSEPSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN AKADEMIS: STUDI KASUS UNIVERSITAS STIKUBANK Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi; Mariana, Novita; Utomo, Agus Prasetyo
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan dosen dan mahasiswa Universitas Stikubank. Melalui metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, survei, dan observasi, penelitian ini mengungkapkan variasi signifikan dalam pemahaman HKI di kedua kelompok tersebut. Hasil menunjukkan bahwa meskipun dosen umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HKI, masih terdapat kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan HKI yang lebih efektif di kalangan mahasiswa. Persepsi terhadap implementasi HKI menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif. Hambatan dalam implementasi HKI termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan proses pendaftaran HKI yang kompleks. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan pendidikan HKI, penguatan kebijakan, dan pengembangan budaya penghormatan HKI di lingkungan universitas.
ENFORCEMENT AND LEGAL SANCTIONS OF SEMARANG CITY LOCAL REGULATION NUMBER 2 OF 2022 REGARDING FOOD SAFETY FOR VENDORS OF ELEMENTARY SCHOOL SNACKS IN SEMARANG CITY Hawa, Nur Imamah; Listyarini, Dyah; Suliantoro, Adi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5469

Abstract

 Healthy snacks for elementary school students need to meet nutritional standards to support their growth and development. However, many snacks in elementary schools do not comply with the expected cleanliness and nutritional standards. This research explores the implementation and penalties associated with Regional Regulation No. 2 of 2022 in Semarang. The lack of supervision over snacks can have a negative impact on students' health, potentially affecting their future well-being. Although the local government has carried out its duties according to the regulations, the limited awareness of the community and elementary school students regarding the cleanliness and nutritional literacy of snacks remains a challenge. The processing of food and raw materials that are not clean can threaten children's health. Therefore, there is a need for increased understanding and awareness of the importance of cleanliness and nutrition in snacks for elementary school students in accordance with applicable regulations.Keywords: Regional Regulation; Enforcement; Elementary School; Snacks; Sanction.
Co-Authors ., Rochmani Aditya Rifaldi Agus Prasetyo Utomo Analia, Rindu Bening Arikha Saputra Dyah Listyarini Dyah Listyarini, Dyah Dyah Listyorini Ebuzer Ersoy, Muhammet Euis Soliha Faozi, Safik Fitika Andraini Hardiansyah, Rully Buyung Hawa, Nur Imamah Juwanda, Farikhin Listiyorini, Dyah Listyorini, Dyah martha, ayunda Muarifah, Muarifah Novita Mariana Pambudi, Satrio Rilo Risat Wardana Rochmani ., Rochmani Rochmani Rochmani Safik Faozi, Safik Satriyo Budi Santoso Suciyaningsih Tangguh Farhandito Wenny Megawati