Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

LAW ENFORCEMENT AND SANCTIONS AGAINST MOTORCYCLE RIDERS WHO DO NOT TURN ON THEIR LIGHTS DURING THE DAY IN SEMARANG CITY BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION Hardiansyah, Rully Buyung; Listyarini, Dyah; Suliantoro, Adi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5470

Abstract

The safety of motorcyclists on the road is crucial and needs to be prioritized to maintain order and compliance with legal regulations, especially the Traffic Law and Road Transportation Law. Considering this context, the author is interested in selecting a title related to Law Number 22 of 2009 Article 107 concerning traffic and road transportation, focusing on law enforcement and penalties for motorcyclists who do not use headlights during daylight hours in the city of Semarang. This research examines the issues of law enforcement and penalties for motorcyclists who do not turn on their headlights during the day. The methodology employed in this study is qualitative with descriptive analysis. The research findings indicate that traffic officers in the city of Semarang have enforced the law in accordance with the applicable regulations for motorcyclists who do not use headlights. The penalties imposed align with the provisions of Article 107 paragraph 2, which include a maximum imprisonment of 15 days or a fine of up to "One Hundred Thousand Rupiah." Therefore, it is essential for motorcyclists to adhere to the rules to create order and ensure safety on the roads. Keywords: Law enforcement; Penalty; Motorcycle; Light; Traffic
THE ROLE OF PRISON OFFICERS IN LAW ENFORCEMENT AND THE ENFORCEMENT OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 6 OF 2013, AND ITS OBSTACLES IN COMBATING DRUG TRAFFICKING IN CLASS IA CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SEMARANG Pambudi, Satrio Rilo; Listyarini, Dyah; Suliantoro, Adi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5478

Abstract

Drug abuse within prisons is not only considered a serious disciplinary violation but is also regulated by Article 9 Paragraph (4) of the Ministerial Regulation Number 6 of 2013 regarding the Code of Conduct for Correctional Institutions and State Detention Houses. Prison officers (Sipir) are expected to carry out their duties effectively, particularly in maintaining discipline among inmates and preventing drug smuggling. The research problem formulation involves three main aspects: the role of prison officers in implementing the regulations of the Ministry of Law and Human Rights Number 6 of 2013 in Class IA Semarang Prison, the sanctions imposed for drug smuggling violations in the Correctional Institution, and the obstacles faced by prison officers in law enforcement related to drug smuggling in Class IA Semarang Prison. A Juridical Sociological research method is employed to gain empirical legal knowledge through direct field research. The research results indicate that the role of prison officers, in accordance with the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017, has been carried out effectively. Sanctions for drug smuggling violations within the correctional institution include visitation restrictions, inability to apply for remission, parole, and conditional release, as well as assimilation for 9 months with placement in a strapped cell. However, the obstacles faced by prison officers are not only internal, involving fellow staff or correctional officers, but also stem from visits that do not adhere to regulations. This highlights the necessity for the involvement of internal institutional collaboration and cooperation with external parties to achieve full effectiveness in combating drug smuggling in the prison. Keywords: Correctional Institution; Drugs; Prison Officer
A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG Fitika Andraini; Adi Suliantoro; martha, ayunda
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1

Abstract

Perlindungan hak anak sangat penting, termasuk anak dari perkawinan siri. Pencatatan perkawinan diperlukanuntuk menjamin hak-hak istri dan anak secara hukum negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelititerkait bagaimana proses perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dariperkawinan siri. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri dapat dilakukan melalui 2 (dua) carautama, yaitu penetapan asal usul anak yang memberikan status hukum dan hak keperdataan pada anak danpengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang mengesahkan perkawinan siri secara hukum negara. Kedua proses inibertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri dan pengakuan legal. Penelitian inidilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yangdigunakan peneliti yaitu interview dengan hakim pengadilan agama semarang. Metode analisis data dalampenelitian ini akan disusun secara sistematis dan pendekatan kualitatif. Fokusnya pada proses pengakuan danpengesahan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak keluarga. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pengakuan dan pengesahan anak dari perkawinan siri di Semarang semakin meningkat,melalui permohonan asal usul anak dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Semarang. Proses ini memberikankepastian hukum, melindungi hak anak, dan memungkinkan penerbitan akta kelahiran. Pengadilan AgamaSemarang telah memfasilitasi proses pengakuan anak dan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah, danmemungkinkan anak memperoleh akta kelahiran sebagai bukti keabsahan statusnya di Dispendukcapil. Bagihukum penelitian ini masyrakat hendaknya memahami dampak negatif dari perkawinan siri dan melakukanpencatatan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
LEGAL PROTECTION MEASURES AGAINST THE DISTRIBUTION OF EXPIRED FOOD IN SEMARANG CITY Analia, Rindu Bening; Suliantoro, Adi; Saputra, Arikha
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6073

Abstract

Expired food refers to products that have passed their consumption date or expiry date. In Semarang, four modern retailers have been found selling expired food products, including gift packages and canned goods. This study aims to identify the legal protections and responsibilities of businesses regarding the circulation of expired food in Semarang, as well as the roles of the local government and the community in addressing this issue. The research employs a normative juridical approach, analyzing relevant regulations descriptively and qualitatively. Findings indicate that legal protection is outlined in Article 1508 and 1509 of the KUHPer; Article 3, 4(a), 8(1)(g), and 8(2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection; Article 3 and 9 of Minister of Health Regulation No. 180/MEN.KES/IV/1985 on Expired Food; Article 86(2), 90(1), and 99 of Law No. 18 of 2012 on Food; and Article 146(1), 147(1), and 148 of Law No. 17 of 2023 on Health. Business operators are responsible for providing compensation, while government bodies such as BPOM and LPKSM, including LP2K, are tasked with overseeing the matter.Keywords: Legal Protection; Food; Expiry.
TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK YANG BELUM DEWASA SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1018/PDT.G/2021/PA.DMK) Risat Wardana; Adi Suliantoro
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15211

Abstract

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Dalam penelitian ini akan meneliti kasus perceraian yang diangkat dari Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, di mana penelitian ini akan membahas mengenai analisis yuridis dari putusan perkara perceraian yang berakibat pada hak asuh anak di bawah umur. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian sesuai Putusan Pekara Nomor 1018/Pdt.G.2021/PA/Dmk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak sesuai Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Demak memutuskan menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah melihat dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga putusan yang ditetapkan memiliki kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan terhadap anak dalam kasus dalam Putusan Perkara Nomor 1018/Pdt.G/2021/PA.Dmk tersebut. Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, pengadilan agama demak.
An Effective Environmental Dispute Resolution Model That Supports Environmental Sustainability Rochmani, Rochmani; Megawati, Wenny; Suliantoro, Adi; Ebuzer Ersoy, Muhammet
Jurnal Hukum Vol 41, No 2 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.41.2.277-295

Abstract

In resolving environmental disputes, it can be done through litigation or non-litigation. The purpose of this study is to examine and analyze an effective environmental dispute resolution model that can support environmental sustainability. The research method used is normative legal research to find the law for in-concocreto disputes. The environmental dispute resolution model through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge is more effective because it can carry out prosecution, environmental restoration. Effectiveness of Criminal Law Instruments in Resolving Environmental Disputes Through Litigation In judicial practice, prosecutors have broader coercive powers, such as detention, searches, faster executions. The results of research and innovation are effective environmental dispute resolution carried out through litigation with criminal law instruments preceded by an environmental impact study by a judge.
ASPEK HUKUM JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE) DI PANTI ASUHAN SITI KHADIJAH SEMARANG Saputra, Arikha; Listiyorini, Dyah; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.4442

Abstract

AbstrakDalam transaksi jual beli, kita ketahui bahwa tidak dapat dibatasi oleh waktu dan jarak, dengan berkembangnya teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas salah satunya transaksi jual beli melalui jaringan internet. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan perihal syarat sah perjanjian ialah kesepakatan dari para pihak, kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan klausal yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik.Namun dalam praktek, dimana syarat   tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan. Bahwa dalam transaksi jual beli online tidak dapat diidentifikasi apakah pihak dalam transaksi tersebut telah dikategorikan dewasa. Terlebih bahwa terkadang saat melakukan transaksi pembelian konsumen dihadapkan denga barang yang tak kunjung datang dan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual oleh pengusaha, hal inilah menjadi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Maka dari itu, pentingnya pemberitahuan edukasi kepada masyarakat khususnya pada penghuni Panti Asuhan Siti Khadijah yang notabene masih berusia relatif muda sehingga apabila para anak Panti Asuhan Siti apabila melakukan transaksi jual beli secara online, anak-anak panti telah mengetahui secara teori dan perundang-undangan.Permasalahan yang dialami mitra adalah tidak didapatkannya pengetahuan atau edukasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mitra masih dirasa kurang dalam pemahaman tersebut. Pengetahuan hukum bagi anak-anak penghuni panti sangatlah dirasa penting diberikan sehingga perlu diadakannya penyuluhan hukum bagi anak-anak panti asuhan Siti Khadijah Semarang yang bertujuan untuk memberikan edukasi ilmu sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui perkembangan hukum serta dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Solusi yang diberikan dengan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Khadijah, Kota Semarang dengan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak mendapatkan pemahaman dan pengetahuan terkait  aspek hukum jual beli secara online (E-commerce) sehingga diharapkan dapat memberikan sarana edukasi hukum yang sering dialami oleh anak khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat.  Kata Kunci : E-commerce, Pemahaman, Hukum
PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS Saputra, Arikha; Suliantoro, Adi; Andraini, Fitika; Listyorini, Dyah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43717

Abstract

Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasii kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang pengendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaiian atau kesalahan pengemudi. Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (Elektronic Traffic Law Enforcment), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraann Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Sastra Berbentuk Fiksi Penggemar (Alternate Universe) pada Platform Wattpad Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Muarifah, Muarifah; Suliantoro, Adi
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1931

Abstract

Wattpad, as a digital storytelling platform, has become increasingly popular among writers, particularly in producing derivative works known as Alternate Universe (AU) fiction. These works frequently incorporate elements from existing intellectual property, including the names, images, and personas of public figures or fictional characters, often without prior authorization. This study aims to examine the legal protection afforded by copyright law to AU literary works published on the Wattpad platform, analyze the legal consequences of publishing such works that depict identifiable figures without consent, and explore efforts to raise awareness among Wattpad authors regarding copyright compliance. The research addresses the following issues: the juridical analysis of copyright protection for AU-based literature, the legal implications of unauthorized use of celebrity identity, and strategies to promote copyright awareness among content creators on Wattpad. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, data were collected through legal literature review and expert interviews. The findings indicate that the use of identifiable personal attributes in AU works without permission constitutes a violation of copyright law, particularly infringing upon the moral and economic rights of the original rights holders. Furthermore, a lack of legal literacy among digital authors presents a significant challenge in the enforcement of intellectual property rights. Hence, systematic education and legal oversight are essential to uphold copyright protections in the digital creative space.