Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora EKSAKTA : Jurnal Penelitian dan Pembelajaran MIPA NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Muhammad Faisal
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Dalam Penyeleisaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Anwar Sulaiman Nasution; Muhammad Faisal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.37-45

Abstract

Dalam Falsafah  bangsa telah diketahui masyarakat Indonesia  memiliki suatu budaya yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dalam hal ini telah disinggung dalam suatu  pondasi bangsa yaitu Pancasila. Dalam butir 4 dikatakan bahwa” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang ada dalam poin 4 (empat) tersebut menunjukkan setiap persoalan yang dihadapi seyogiyanya diselesaikan melalui cara-cara yang mengedepankan harmonisasi. Kompleksitas kehidupan yang penuh dengan dinamika, sering membuat masyarakat menghadapi suatu persoalan. Persoalan yang timbul antara Idividu dengan individu lain, Individu dengan Kelompok, kelompok dengan kelompok yang dikhawatirkan akan mengancam disintegrasi bangsa. Persoalan yang dihadapi sering terjadi berkaitan dengan sengketa perdata, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui proses peradilanMahalnya biaya , lamanya proses penyelesaian dan hubungan yang semakin tidak baik antara para pihak telah menjadi masalah tersendiri dalam penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi. Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa culture masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa. Keuntungan ketika setiap persoalan diselesaiakan melalui perdamaian adalah terjaganya harmonisasi dikalangan masyarakat dan penyelesaiannya lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2008 merupakan suatu penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dengan bantuan  mediator. Instrumen ini muncul dikarenakan persoalan-persoalan yang timbul di Pengadilan, seperti kritikan atas kondisi peradilan dan persoalan internal yakni semakin menumpuknya perkara yang masuk ke pengadilan.Kata Kunci : Efektifitas, Mahkamah Agung Sengketa Perdata
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SAMPEAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN Muhammad Faisal; Nurmaini Ginting; Putoro Dongoran; Nurantika Simatupang; Suci Alawiyah Harahap
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam implementasi regulasi penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sampean. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah berupa jurnal, buku, dan regulasi yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan TBC di tingkat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi kebijakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta adanya stigma sosial di masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program melalui sosialisasi, pendampingan pasien, pemberdayaan kader kesehatan, serta dukungan kebijakan lokal. Namun, keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi kendala dalam optimalisasi peran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan TBC.
Revitalisasi Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pelestarian Lingkungan: Analisis Konstitusional atas Kasus Banjir Batang Toru, Tapanuli Selatan Muhammad Faisal; Tris Widodo; Yun Fahmi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.560-571

Abstract

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari arsitektur konstitusional pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek konstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusional masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan hidup serta mengkaji kesenjangan implementasinya dalam konteks Batang Toru, Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendekatan konseptual berbasis pluralisme hukum serta konstitusionalisme ekologis, yang diperkaya dengan data empiris sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstitusi Indonesia telah menyediakan dasar yang kuat bagi integrasi pranata adat dalam tata kelola lingkungan. Pranata adat Batak Angkola memiliki legitimasi sosial dan potensi regulatif terhadap pemanfaatan wilayah ulayat. Kesenjangan terjadi karena pengakuan konstitusional belum teroperasionalkan secara efektif dalam sistem perizinan dan regulasi sektoral. Revitalisasi peran masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari mandat konstitusi untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Co-Authors Abdul Aziz Abidan Amir Mahmud Anwar Sulaiman Nasution Dedy Suhendra Eny Mayasari Fajar Fadly Marwan Busyro Muhammad Agung Permadi Mukhlis Mukhlis Nurantika Simatupang Nurmaini Ginting Putoro Dongoran Rafiqah Amanda Lubis, Rafiqah Amanda Ridwan Rangkuti Suci Alawiyah Harahap Tris Widodo Yun Fahmi