Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.943
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Sociological Jurisprudence Journal MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender RIO LAW JURNAL Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM General Ledger : Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan Notary Law Journal West Science Law and Human Rights Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Sociology and Law
Ahmad Syaufi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENYUSUNAN PERATURAN SEKOLAH UNTUK BIJAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Haiti, Diana; Syaufi, Ahmad; Utami, Suci; Erbianti, Rizka Dwi
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 3, No 4 (2024)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v3i4.11419

Abstract

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui penertiban penggunaan media sosial secara bijak di SMAN 8 Banjarmasin. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa SMAN 8 Banjarmasin belum memiliki peraturan sekolah yang resmi ditetapkan dan diterapkan, khususnya yang memuat tentang pemanfaatan gawai dan media sosial secara bijak. Sehingga dilakukan pendampingan dalam penyusunan peraturan sekolah yang memuat dasar-dasar hukum khususnya aturan pendidikan dan ITE.Kata kunci: Peraturan Sekolah, Pemanfaatan, Media Sosial, Siswa
Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahata Terorganisir Transnasional: Optimizing the Function of Police Intelligence in Combating Transnational Organized Crime Muhammad Abrori Wirandy; Ahmad Syaufi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7871

Abstract

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional Indonesia, yang memerlukan peran strategis intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan menangani jaringan kejahatan lintas negara. Namun, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum optimal, sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi intelijen secara efektif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan dalam pengaturan, khususnya dalam Perkabik No. 2 Tahun 2013, menjadi hambatan dalam penguatan peran intelijen kepolisian. Hasil kajian menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendukung kerja sama internasional guna memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas batas. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi intelijen kepolisian harus diwujudkan melalui reformasi regulasi yang lebih spesifik, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan kejahatan transnasional secara efektif dan akuntabel.
Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi di Indonesia dalam Perspektif Hukum: Analysis of Criminal Law Policy on Prostitution in Indonesia from a Legal Perspective Siti Rena Maulida; Ahmad Syaufi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7833

Abstract

Prostitusi merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat Indonesia sejak zaman kuno hingga era digital saat ini. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moralitas, tetapi juga menyangkut faktor ekonomi, budaya, hukum, dan sosial. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakar menjadi pendorong utama terjadinya praktik prostitusi, yang kemudian menimbulkan polemik dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan sejarah prostitusi di Indonesia serta mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku dalam menanggulangi praktik tersebut secara adil dan efektif.Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi KUHP, UU ITE, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU Pornografi. Sifat penelitian bersifat deskriptif dan analitis, dengan fokus pada kekaburan hukum dalam regulasi prostitusi.Bab II membahas sejarah perkembangan prostitusi dari masa kerajaan, kolonial, hingga era digital saat ini. Perubahan bentuk prostitusi dari lokalisasi fisik ke praktik daring mengungkap lemahnya regulasi yang tegas dan menyeluruh. Sementara itu, Bab III menguraikan prinsip keadilan dalam penanganan prostitusi, menekankan pendekatan humanis dan non-diskriminatif, serta pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum dan formulasi kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia masih bersifat ambigu dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif dan komprehensif, yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan solusi alternatif bagi korban. Reformulasi kebijakan yang berkeadilan merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi
Kewajiban Saksi Instrumenter Dalam Perspektif Kerahasiaan Akta Notaris Zidan Ramadhan; Ahmad Syaufi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1767

Abstract

Kehadiran saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik merupakan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun kewajiban mereka dalam menjaga kerahasiaan isi akta belum secara tegas diatur dalam norma hukum positif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kerentanan informasi yang bersifat rahasia dan strategis dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam perspektif kerahasiaan akta notaris serta menggagas kebutuhan reformulasi hukum sebagai solusi atas kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat preskriptif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara praktik saksi instrumenter hanya bertugas secara administratif, namun aksesnya terhadap isi akta menuntut pengakuan tanggung jawab hukum atas kerahasiaan informasi. Ketiadaan norma eksplisit menimbulkan potensi pelanggaran hukum yang tidak dapat dimitigasi secara adil. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembentukan norma hukum baru yang menetapkan kewajiban saksi instrumenter dalam menjaga rahasia akta, demi menjamin perlindungan hukum, integritas profesi notaris, dan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan
PERTANGGUNG JAWABAN IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PASCA NIFAS (POSTPARTUM DEPRESSION) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA Haifa, Haifa; Syaufi, Ahmad
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1797

Abstract

This study aims to determine the legal provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children, as well as the ideal concept of provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children based on the principle of benefit. This research is a normative legal research that is descriptive analytical with a case approach, conceptual approach, and legislative approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained show that the ability to be responsible is closely related to a person's mental state when committing an act. A person who is proven to have a mental disorder cannot be punished according to the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Mothers who experience postpartum depression in criminal law provisions can still be charged with child abuse or even murder as regulated in the legislation. The state has been legally present to provide assistance to both mothers and their children, through Law No. 4 of 2024, Article 4 paragraph (1) which talks about the rights of every mother, one of which is to receive consultation services, psychological services, and/or religious guidance. However, this is only a preventive or preventive movement, the aim of which is to prevent mothers from suffering from mental disorders. The ideal concept regarding mothers with postpartum depression who commit crimes against their children based on the principle of benefit is that there must be regulations that order the state to provide psychological assistance to mothers. That way, the state will also provide legal benefits to the mother, as well as to the environment where the mother will return after undergoing the legal process.Key words: Accountability, Postpartum Depression, Criminal Acts 
Justice Beyond Legal Religious Formalism: Moral Perspectives in Law Enforcement Practices Yani, Akhmad; Mispansyah; Ahmad Syaufi
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 24 No 1 (2026): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum (Inpress)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v24i1.14929

Abstract

Background: The relationship between law, justice, and morality remains central in legal philosophy, yet much of the discourse remains normative and detached from real-world enforcement . Purpose: This study aims to empirically examine how moral frameworks influence the practice of law enforcement, particularly within contexts shaped by Islamic jurisprudence and local socio-cultural norms.. Methods: The research draws on semi-structured interviews with law enforcement officers, analysis of court cases, and ethnographic observation in Indonesian legal settings . Findings: Findings reveal that moral considerations rooted in religious values and communal ethics significantly shape interpretations and enforcement decisions, often mediating tensions between codified state law and local moral expectations. The evidence also shows that while positivist approaches dominate formal structures, natural law reasoning and socio-cultural ethics remain influential in practice. Theoretical and Practical Implications: The study bridges philosophy of law with empirical socio-legal research, offering insights into how morality operates as a determinant in justice delivery and conflict resolution. Originality/Novelty: This research contributes by integrating anthropological fiqh with legal philosophy, providing a culturally grounded and empirically validated framework for understanding morality in law enforcement
Reformulation of Criminal Act of Corruption in Building Failure Within Procurement of Construction Services from Perspective of Legal Certainty F. Dirun, Wikarya; Syaufi, Ahmad; Faishal, Achmad; Suprapto, Suprapto
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 03 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i03.1893

Abstract

Infrastructure development is a strategic sector in national development as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulated under Law Number 2 of 2017 on Construction Services. However, the practice of law enforcement concerning building failures demonstrates inconsistency, particularly when applying the Anti-Corruption Law (UU Tipikor), despite such matters being more appropriately resolved through the legal mechanisms of construction law or civil contract law. The collapse of the Mandastana Bridge and the Sukamara Prison wall serve as concrete examples of legal uncertainty arising from improper application of the law, thereby raising issues of legality, the principle of ultimum remedium, and legal certainty. This study aims to analyze the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of the Anti-Corruption Law and Article 55 Paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in relation to building failures in government goods and services procurement; to examine its legal implications; and to formulate an ideal, logical, consistent, and harmonious legal policy within the national legal system. Utilizing a normative approach, the research affirms that building failures are more effectively addressed through administrative and civil instruments, except where clear indications of corruption exist. The findings indicate that multiple interpretations of the elements of “unlawfulness,” “self-enrichment,” and “state loss” in the Anti-Corruption Law result in inconsistent law enforcement, protracted legal processes, and hesitation among officials in making decisions. Therefore, legal reform is required through the revision of the Anti-Corruption Law, the drafting of technical guidelines, capacity-building for law enforcement, and the protection of official discretion in accordance with the principles of good governance. Thus, a reconstruction of construction law focused on justice, legal certainty, and public benefit is expected to deliver infrastructure that is high-quality, sustainable, and capable of providing optimal economic benefits for society.
Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan Ericson, Juan Fellix; Syaufi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1508-1518

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Apakah pemanfaatan kayu Halaban di kebun sendiri termasuk dalam lingkup hukum tidak pidana di bidang kehutanan dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban yang didapat dari kebun sendiri di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu: berjenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia  pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk menanam dan membudidayakan jenis pohon tertentu, termasuk pohon Halaban, di atas kebun milik sendiri/pribadi atau yang disebut oleh undang-undang kehutanan dengan istilah Hutan Hak, Kekosongan hukum administratif-teknis dalam pengaturan pengangkutan kayu Halaban yang berasal dari kebun sendiri, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali timbul karena tidak diaturnya jenis kayu Halaban, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan pelaksana (Verordnung) tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum umum dalam undang-undang dengan norma pelaksanaannya, sehingga mengancam kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa mendatang perlu menyesuaikan dengan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan (sustainability), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal sebagai subjek utama pengelola hutan
Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN Fradella, Ajrina; Syaufi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.1156-1164

Abstract

Studi ini mengkaji penerapan metode penyidikan berupa penyerahan narkotika di bawah pengawasan (controlled delivery) oleh penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Latar belakang penelitian ini adalah semakin meningkatnya kompleksitas dan kecanggihan modus operandi dalam peredaran gelap narkotika, yang menuntut adanya strategi penegakan hukum yang efektif namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Controlled delivery merupakan salah satu teknik penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam praktiknya, teknik ini kerap memunculkan persoalan hukum, khususnya jika tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan teknik tersebut serta menelaah kebijakan kriminal yang menjadi dasar hukumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun controlled delivery memiliki legitimasi hukum, pelaksanaannya harus didukung oleh sistem pengawasan yang ketat dan kelengkapan administratif, agar tidak menimbulkan pelanggaran yang dapat membatalkan proses hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika
Sanksi Rehabilitasi bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Teori Kepastian Hukum Prahesti, Rika Nur Widya; Syaufi, Ahmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya disharmonisasi hukum terhadap sanksi tindakan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Menurut Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat disharmonisasi hukum pada Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana dalam undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa pemberian rehabilitasi baik fisik, psikis, maupun sosial sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada aturan yang mengatur yang jelas dan konkrit didalam undang-undang tersebut perihal pemberian sanksi rehabilitasi bagi anak pelaku hanya ada aturan yang mengatur bahwa rehabilitasi diperuntukkan pada anak korban dan anak saksi saja padahal anak pelaku juga berhak mendapatkan rehabilitasi ini jika ditinjau pada undang-undang Perlindungan Anak.
Co-Authors Achmad Yani Amin, Muhammad Erham Anggraini*, Novita Diana, Sophia Nur Erbianti, Rizka Dwi Ericson, Juan Fellix F. Dirun, Wikarya Faishal, Achmad Fradella, Ajrina Hadin Muhjad, Muhammad Haifa Haifa Haiti, Diana Haiti, Diana Haryanto Haryanto Helmi Helmi Ichsan Anwary, Ichsan Kity, Kity Tokan Mispansyah Mispansyah , Mispansyah Mispansyah Mispansyah Mispansyah, Mispansyah Muhammad Abrori Wirandy Musfa, Nurul Huda De Phalosa, Nydia Azaria Prahesti, Rika Nur Widya Putri, Sukmandari Rudy Indrawan Sandi, Meidy Yanto Siti Rena Maulida Suci Utami, Suci Suprapto Suprapto Tokan, Kity Yani, Akhmad Zidan Ramadhan