Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) EnviroScienteae Jurnal Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Nestor Tanjungpura Journal Of Law Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Nafsiatun
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024 Fitriani, Rizki Amalia; Nafsiatun, Nafsiatun; Zamboni, Mauro; Bagijo, Himawan Estu
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 4 No 3: Oktober (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v4i3.1759

Abstract

Penelitian ini membahas partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Indonesia dengan metode analisis secara normatif terhadap pelaksanaan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif menjadi momentum penting untuk mengukur tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya usia 17-25 tahun yang berjumlah sekitar 20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional. Tingginya jumlah tersebut menunjukkan peran strategis pemilih pemula dalam menentukan arah pembangunan nasional. Namun partisipasi mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan tentang prosedur pemilu, rendahnya literasi politik, serta terbatasnya sosialisasi dari penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Penelitian ini menelaah aspek normatif dari hak memilih, syarat kepemilikan hak pilih, serta implementasi di lapagan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kerangka hukum menjamin dan mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2024, serta merefleksikan efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG OBJEKNYA MENGALAMI TUMPANG TINDIH Citasari, Meri Diana; Nafsiatun, Nafsiatun Nafsiatun; asikin, uti asikin
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.67839

Abstract

Abstract  The Land Deed Deed Official (PPAT) in making a deed must be careful in all aspects including how to make the right deed so that it meets the subjective and objective requirements to become an authentic deed. The contents set forth in the deed must also be as is, do not contain things that are engineered because it can cause problems in the future, but the role of the PPAT when making a sale and purchase deed needs to be considered, which has become an absolute requirement for PPAT before making a sale and purchase deed, namely: The first thing to do is to check the object of sale and purchase. And if it is proven that the object has the status of disputed land, the PPAT is obliged to refuse the making of the deed. This study aims to analyze the Legal Protection of PPATs in Making Deeds of Transfer of Land Rights.The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statutory approach and will be analyzed using qualitative analysis methods based on applicable regulations, then conclusions are drawn using deductive methods.Research results and discussion related to legal protection of officials making land deeds in making deed of transfer of land rights. Legal protection for PPATs is a protection given to legal subjects in the form of preventive or repressive legal instruments. The form of preventive legal protection is contained in laws and regulations in order to prevent a violation from occurring and to provide limitations in carrying out obligations. Repressive Legal Protection functions to resolve disputes that have arisen as a result of violations.Abstrak  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta harus berhati-hati dalam semua aspek termasuk bagaimana cara membuat akta yang benar sehingga memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk menjadi akta otentik. Isi yang dituangkan dalam akta juga harus apa adanya jangan berisi hal-hal yang direkayasa karena dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, akan tetapi peran PPAT pada saat membuat akta jual beli perlu diperhatikan, dimana telah menjadi syarat mutlak bagi PPAT sebelum membuat akta jual beli yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek objek jual beli tersebut. Dan jika terbukti objek tersebut berstatus sebagai tanah sengketa, maka PPAT wajib menolak pembuatan aktanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil Penelitian dan pembahasan terkait dengan perlindungan hukum terhadap Pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah. perlindungan hukum Terhadap PPAT merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat perventif ataupun represif. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.
Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perwali Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Di Kota Pontianak) budisulistyani, nabila inayati; Syafei, Muhammad; nafsiatun, nafsiatun; mintarsih, endah; hamdani, hamdani
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.59001

Abstract

Abstract  In this thesis, raises the issue of the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags (Study of Modern Retail Business Actors in Pontianak City). This thesis aims to find out the implementation of the provisions of Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019, the obstacles faced by modern retail business actors in Pontianak City and the role and efforts made by the Environmental Service in implementing these regulations.In this study, the method used is an empirical method with a descriptive analysis approach. Collecting legal materials through interviews, observations, questionnaires, and literature studies. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions are obtained: first, Article 15 Paragraph (1) of the Pontianak Mayor Regulation Number 6 of 2019 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Pontianak City as a whole has not been going well as it should. There are still some modern retailers in Pontianak City experiencing obstacles in implementing this Mayoral Regulation, including many consumers who complain and protest, the lack of consumer interest in bringing their own shopping bags so that it becomes one of the considerations for modern retailers not to provide plastic bags and the difficulty of raising consumer awareness in carrying your own shopping bag. Second, the Pontianak City Environment Service has carried out its role properly and has made efforts that are also in accordance with the responsibilities it carries, but it is not quite optimal because it experiences several obstacles in implementing this mayoral regulation, especially in terms of human resource instruments which are still very limited. Efforts that have been made include putting up banners and giving appeals to stakeholders in each retailer.Keywords: Regulation Implementation, Mayor, Modern Retail.    Abstrak  Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Terhadap Pelaku Usaha Ritel Modern Di Kota Pontianak). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ritel modern yang ada di Kota Pontianak dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan tersebut.Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pontianak secara keseluruhan memang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Masih ada beberapa ritel modern di Kota Pontianak mengalami kendala-kendala dalam menerapkan Peraturan Walikota ini, diantaranya yaitu konsumen banyak yang mengeluh dan protes, kurangnya minat konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sehingga menjadi salah satu pertimbangan ritel modern untuk tidak menyediakan kantong plastik dan susahnya untuk menumbuhkan kesadaran konsumen agar membawa tas belanja sendiri. Namun secara perlahan pastinya akan terus berkembang kearah yang positif yang nantinya akan menjadi kabar yang menggembirakan apabila dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan peran dengan sebagaimana mestinya dan telah melakukan upaya yang juga sesuai dengan tanggung jawab yang diemban , namun memang belum cukup maksimal karena mengalami beberapa kendala dalam menerapkan peraturan walikota ini terutama dalam hal instrumen sumber daya manusia yang masih sangat kurang. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan himbauan kepada stakeholder dimasing-masing ritel dan memasang banner di pusat-pusat perbelanjaan.Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Walikota, Ritel Modern.
Co-Authors Achmad, Fariz Anshari, Gusti Zakaria Ari Widiyantoro asikin, uti asikin Budisulistyani, Nabila Inayati Citasari, Meri Diana Dewi, Sharach Septiarni Esta Azzahra Fitriani, Rizki Amalia Hamdani Hamdani Hayati, Restituta Herpena, Susana Himawan Estu Bagijo . Kamarullah Kamarullah M. Irfani Hendri Manurung, Alber Mintarsih, Endah Muhammad Akib Yuswar Muhammad Syafei, Muhammad Nur Aliuddin Pahlevi, Windra Petrus Priyo Saptomo Purwanti, Evi Segara, Muhammad Bayu Sipahutar, David Dino Subiyatno Suhendra, Arya Uray Ristian Widiyaningsih, Agnes Yani, Akhmad Zamboni, Mauro