Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENINGKATAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KELOMPOK PELAKU EKONOMI DI DESA RASAU JAYA UMUM MELALUI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT Nafsiatun; Kamarullah; Priyo Saptomo; Subiyatno
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.425 KB)

Abstract

Abstract Rasau Jaya Umum Village, Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province is one of the villages that often experiences forest and land fires. Rasau Jaya Umum Village is experiencing rapid development so that waste becomes one of the problems that need to be resolved properly. During the Covid-19 pandemic, environmental cleanliness is very important. The purpose of this community partnership program is to increase the knowledge of the economic groups in Rasau Jaya Umum Village so that they understand better environmental management so that it provides meaningful benefits to the community. Implementation of community service is carried out with a periodic extension approach for 5 months. Increasing knowledge is carried out by means of a questionnaire before and after the activity is carried out. The results of the activity show that groups of economic actors consisting of farmers, traders and ranchers have increased knowledge of the environment by 56%, waste management 54% and prevention of forest and land fires by 50%. This condition is expected to be able to change the mindset of the group of economic actors in Rasau Jaya Umum Village to better protect the environment so that they can live healthier lives. Abstrak Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Desa Rasau Jaya Umum sedang mengalami pembangunan yang pesat sehingga sampah menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan dengan baik. Saat pandemi Covid-19, kebersihan lingkungan sangat penting. Tujuan program kemitraan masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan kelompok pelaku ekonomi di Desa Rasau Jaya Umum agar lebih memahami pengelolaan lingkungan hidup dengan baik sehingga memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan pendekatan penyuluhan secara berkala selama 5 bulan. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelompok pelaku ekonomi yang terdiri atas petani, pedagang dan peternak mengalami peningkatan pengetahuan tentang lingkungan hidup sebesar 56%, pengelolaan sampah 54% dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 50%. Kondisi ini diharapkan mampu mengubah pola pikir kelompok pelaku ekonomi di Desa Rasau Jaya Umum untuk lebih menjaga lingkungan hidup sehingga bisa hidup lebih sehat.
Evaluasi Kinerja Internet Kampus Universitas Tanjungpura dengan Analisis Quality of Service dan User Acceptance Test Herry Sujaini; Muanuddin -; Fitri Imansyah; Yus Sholva; Ferry Hadary; Eva Dolorosa; Andi Ihwan; Mochammad Meddy Danial; Silvia Uslianti; Purwaningsih -; Dwi Zulfita; Aktris Nuryanti; Rommy Patra; Yuline -; Stepanus Sahala Sitompul; Syaifurrahman -; Alhadiansyah -; Muhammad Yusuf; Achmadi -; Rachmawati -; Wendy -; Hamdani -; Syarif Hasyim Azizurrahman; Witarsa -; Endang Purwaningsih; Syamswisna -; Bistari -; Ade Mirza; Asep Nursangaji; Ratna Herawatiningsih; Kurnia Ningsih; Surachman -; Meiran Panggabean; Siti Hadijah; Rahmidiyani -; Priyo Saptomo; Memet Agustiar; Vivi Bachtiar; Afrizal -; Setia Budi; Yohanes Gatot Sutapa; Windhu Putra; Nurmainah -; Elly Suharlina; Zubaidah R; Erni Djun Astuti; Muhsin -; Riduansyah -; Agustina Listiawati; Imam Ghozali; Ade Elbani; Yulis Jamiah; Edy Suasono; Ismawartati -; Aswandi -; Uti Asikin; Siti Halidjah
JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9 No 1
Publisher : Program Studi Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jp.v9i1.63541

Abstract

Paper ini membahas tentang evaluasi kualitas layanan internet di Universitas Tanjungpura. Penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu Quality of Service (QoS) dan User Acceptance Test (UAT) untuk mengukur kinerja internet di kampus Universitas Tanjungpura. Pada analisis QoS, penulis mengukur beberapa parameter kinerja internet, seperti throughput, delay, packet loss, dan jitter, untuk setiap fakultas di kampus. Hasil analisis menunjukkan bahwa throughput tertinggi berada di Fakultas Teknik (FT) dengan nilai rata-rata 87,90 MB, sementara delay dan packet loss terendah terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan nilai rata-rata 0,16 ms dan 0,00% secara berturut-turut. Sementara itu, pada analisis UAT, penulis melakukan survei terhadap mahasiswa untuk mengetahui penggunaan internet di kampus dan kepuasan mereka terhadap layanan internet yang disediakan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menganggap internet di kampus memadai dan lancar, serta sering digunakan untuk belajar dan mengakses media sosial.
CONSTITUTIONAL COMPLAINTS AS EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES AGAINST VIOLATIONS OF CITIZENS CONSTITUTIONAL RIGHTS Edy Suasono; Priyo Saptomo; Tri Dian Aprilsesa
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i2.322

Abstract

Indonesia adheres to the doctrine of constitutionalism, thus the assurance of protection for citizens' constitutional rights needs to be implemented. Constitutional violations against citizens' rights currently lack extraordinary legal measures to address them. Therefore, the author analyzes the necessity of extraordinary legal measures (Constitutional Complaint) for ensuring the protection of citizens' constitutional rights. The author employs a normative legal research method with a normative juridical approach, collecting secondary and primary legal sources, including secondary and tertiary sources. The legal materials used consist of books, journals, scholarly works, articles, and relevant legal foundations. In this research, the primary legal foundation emphasized is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To analyze this data, a descriptive analysis technique is used by gathering references from various sources, aligning them with the used legal foundation, and then conducting an analysis. The results of this research indicate the necessity of granting Constitutional Complaint authority to the Constitutional Court to provide legal certainty and ensure the protection of the constitutional rights of justice seekers.
Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Priyo Saptomo; Siti Aisyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3390

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sementara Pasal 33 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, desa menempati posisi strategis sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Implementasi prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hak asal-usul dan kewenangan desa, serta memperkenalkan Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal. Pengelolaan Dana Desa menimbulkan implikasi yuridis kompleks, khususnya terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Pasal 87 UU Desa menempatkan BUMDes dalam kedudukan hukum sui generis, berbeda dengan badan hukum lain. Ketidakjelasan status hukum tersebut melahirkan dualisme pertanggungjawaban, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tantangan utama yang muncul adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, ditandai oleh keterlambatan pelaporan, minimnya bukti pendukung, hingga kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang mengatur akuntabilitas dan transparansi BUMDes, mulai dari UU Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola Dana Desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam literatur hukum administrasi desa, sekaligus solusi praktis untuk meningkatkan integritas, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan desa.
Pengawasan Terhadap Peredaran Barang Bekas Lainnya Ke Wilayah Indonesia (Provinsi Kalimantan Barat) Priyo Saptomo; Aliefia Putri Anjani; Tri Dian Aprilsesa
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3464

Abstract

Peredaran sepatu sepatu bekas impor yang sekarang ini marak sekali dan bahkan sudah merambah keselirih wilayah negea Indonesia sudah cukup memprihatinkan kafrena secara tidak langsung akan mempengaruhi tata niaga perdagangan khususnya dalam usah perdagangan separtu baik yang berasal daru usaha rumah tangga maupu sepatu sepatu yang mempunyai kualitas import yang mempunyai keas dan terjamin keberadaannya dengan merk merk yang sangat berkualitas. Untuk mengantisipasi semakin maraknya peredaran sepatu sepatu bekas impor ini maka pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang larangan yang berhubungan dengan sepatu sepatu bekas impor dimaksud sebagaimana yang diatur dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barangdilarang Impor yang tertera dengan Kode HS 6309.00.00 pakaian bekas dan barang bekas lainnya dilarang untuk di impor ke negera Indonesia Dalam hal pengawasan terhadap masuknya sepatu sepatu bekas (impor0 ini maka sebenarnya pemerintah melalui Departeen Perdagangan telah menetapkan bidang yang berwenang untuk mengawasi masuknya dan beredarnya sepatu sepatu bekas (impor) ini ke wilalayah negara Indonesia yaitu menjadi kewenangan dari Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), namun kewenangannya hanya sebatas mengawasi saja dan tidak mempunyai hak untuk mengambil tindak lanjut seperti tentang penertibannya sehingga maraknya pererdaran sepatu sepatu bekas (impor) tidak akan mengganggu tata niaga usaha perdagangan di bidang usaha sepatu khususnya.