Garuda - Garba Rujukan Digital

MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KRITIS PARTISIPASI ULAMA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS) Nita Triana
Jurnal Penelitian Agama Vol 14 No 1 (2013)
Publisher : IAIN Purwokerto

This study was aimed at explaining comprehensively the social participation, especially from religious leader or Ulama in composing District Rules (Perda) on Traditions. This is a nondoctrinal study with a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and document studies with sociolegal approach. Data were analyzed using interactive cycles of Strauss and J Corbin. The result showed that: the participation of religious leaders (Ulama) in composing Perda was at the level of tokenism, meaning that it seemed they had a participation in the activity, but it was not a real participation. They were invited to at the dicussion on development planning and socialization of the Perda. The problem related to the application of this system of participation was that the government bureaucracy was still not transparent and participative. Culturally, there was a patron-client tradition, i.e. the government was the patron or designer that determined the pattern, while the society realized what had been patronized by the government. It is necessary to build a responsive and participative law of bureaucracy both from the government and ulama. It can be realized if there is a continuous communication between the government and ulama.

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nita Triana; Suasa Suasa; M Syukur
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Penelitian ini mengkaji tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitiannya deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan purposive. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori Hersey dan Blanchard yang terdiri dari Instruksi, Konsultasi, Partisipasi dan Delegasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehubungan dengan pembahasan mengenai kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, masih belum maksimal karena kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin yaitu masih rendahnya kemampuan kepala madrasah dalam membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri para pendidik dan staff madrasah, kemampuan kepala madrasah dalam membina kerja sama dalam memajukan dan melaksanakan program-program pendidikan keagaamaan juga masih rendah, Kemampuan kepala madrasah dalam mendorong para pendidik serta staf madrasah agar penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi secara efektif pada setiap usaha–usaha sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan madrasah dengan sebaik-baiknya, juga belum optimal. Dalam hal ini kepala sekolah kurang aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dan lebih banyak mendelegasikannya kepada guru atau staf sekolah. Selain itu, kepala sekolah kurang aktif berkomunikasi dengan para guru dan peserta didik.

URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA Nita Triana
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur peran mediator dalam mediasi. Namun, kenyataannya hal ini sering tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan sehingga mediasi sering tidak berhasil dan sengketa pada akhirnya diselesaikan dengan jalur litigasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadian Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan, dan melakukan tawar menawar.

Strengthening Rembugan as A Mediation Model in The Resolution of River Water Pollution Disputes (A case study in Purbalingga, Central Java, Indonesia). Nita Triana; Naqiyah Mukhtar; Farah Nuril Izza; Ade Tuti Turistiati
LAW REFORM Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Purbalingga as an industrial area is prone to pollution that has a detrimental impact on society and the environment. It is necessary to find a way that can bring together the parties involved to peacefully resolve environmental disputes. The purpose of this study is to strengthen rembugan as a mediation model for resolving pollution disputes in the old industrial area. This research is qualitative research with a socio-legal approach, by conceptualizing law as non-doctrinal. The results showed that rembugan is a community culture in dispute resolution that reflects the values of local wisdom possessed by the Purbalingga community, namely the attitude of the parties to accept and use consensus methods in dispute resolution. The purpose of rembugan is to achieve harmony and togetherness. The mediator is the Environment Agency (DLH) and Village Head (Kepala Desa). Strengthening rembugan position in the dispute resolution model is supported by Purbalingga community culture, whose characters are honest, free, open, egalitarian, and accepting of consensus. Strengthening rembugan as a mediation model is also supported by government institutions such as village heads and Environment Agency, and is formally regulated in Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management.

Perlindungan Hukum Wakif Bagi Pemegang Wakaf Sukuk Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar Muhammad Khozinul Asror; Nita Triana
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 APRIL 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.3948

ABSTRAK: Mewakafkan harta di obligasi syariah atau wakaf sukuk ritel sebenarnya memiliki risiko, karena penerbit wakaf sukuk ritel (nazir atau pihak pemerintah) bisa saja gagal membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Untuk melindungi resiko gagal bayar saat jatuh tempo, ketika proses penerbitan wakaf sukuk ritel biasanya penerbit melibatkan pihak ketiga (wali amanat) yang mewakili kepentingan wakif (orang/lembaga yang mewakafkan). Kemudian jika terjadi resiko di atas, maka wakif harus berjaga-jaga terhadap risiko yaitu default risk atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko akibat tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu ketidakmampuan mengembalikan harta pokok wakaf sukuk ritel kepada wakif setelah jatuh tempo. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. yaitu penelitian melalui penelaahan dan analisis data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu jika terjadi gagal bayar, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah penerbit/emiten dalam hal ini pemerintah. Kemudian untuk perlindungannya wakif menginginkan keterbukaan informasi dalam transaksi Wakaf Sukuk Ritel, jaminan, bahkan dana cadangan serta tindakan dari otoritas jasa keuangan (OJK).

Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah Nita Triana
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3435

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perlunya kebijakan, rencana dan/atau program mengenai hak atas lingkungan tersebut diatur dalam perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks otonomi daerah hak atas lingkungan tersebut termasuk dalam kelompok bidang urusan wajib pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam bidang sumber daya air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya airÂ sungai tidak terintegrasi dengan daerah lain, sehinggaÂ kebijakan pemerintah daerah lebih ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah masing-masing. Kondisi ini mengakibatkanÂ terjadinya perusakan sumber daya air sungai di bagian hulu dan hilir dan tidak optimalnya pemanfaatan air sungai. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan sistem hukum pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekoregion, dimana batas darat dan perairan tidak ditentukan oleh batas secara politik, akan tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan.The right to a good and healthy environment is guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution which has implications on the need for policies, plans and / or programs on environmental rights are set out in legislation, both at national and local levels. In the context of regional autonomy, rights to the environment including the obligatory group of government issues. This paper aims to analyze the impact of regulation on environmental rights in the field of water resources. The results of this study indicate that the impact of regulation on environmental rights in the legal system of management of water resources of the river is not integrated with other areas, so that local policy is intended to increase local revenues respectively. These conditions resulted in the destruction of the water resources of the river upstream and downstream and is not optimal utilization of river water. Under the terms of the legal system needs water resources management with ecoregion approach, where land and water boundaries are not defined by political boundaries, but by the geographical boundaries of the human community and environmental systems.

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Nita Triana; Suasa Suasa; M Syukur
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitiannya deskriptif. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan purposive. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori Hersey dan Blanchard yang terdiri dari Instruksi, Konsultasi, Partisipasi dan Delegasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehubungan dengan pembahasan mengenai kepemimpinan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah An-Naarojil di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan kepala sekolah, masih belum maksimal karena kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin yaitu masih rendahnya kemampuan kepala madrasah dalam membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri para pendidik dan staff madrasah, kemampuan kepala madrasah dalam membina kerja sama dalam memajukan dan melaksanakan program-program pendidikan keagaamaan juga masih rendah, Kemampuan kepala madrasah dalam mendorong para pendidik serta staf madrasah agar penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi secara efektif pada setiap usaha–usaha sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan madrasah dengan sebaik-baiknya, juga belum optimal. Dalam hal ini kepala sekolah kurang aktif dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dan lebih banyak mendelegasikannya kepada guru atau staf sekolah. Selain itu, kepala sekolah kurang aktif berkomunikasi dengan para guru dan peserta didik.

Banalitas Empowerment Program, Perlukah Rekonstruksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan? Saputri, Apik Anitasari Intan; Triana, Nita; Liddini, Laily
LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol 8 No 01 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33507/lab.v8i01.1938

The purpose of this writing is to explore and reveal government empowerment programs that are not on target. This paper is a non-doctrinal research with qualitative analysis.Gender inequality limits the role of women to access various resources. These limitations make women more vulnerable to poverty. Women's participation as a driver of the family economy is important to get support from the government. In accordance with the mandate of Permendagri Number 1 of 2013 concerning Community Empowerment through the Family Empowerment and Welfare Movement. The result of this study is that the Empowerment and Poverty Alleviation Program in the former Banyumas Resident area has been carried out, but the absorption of funds in the program is still not optimal. This paper is a non-doctrinal research with qualitative analysis. The result of this study is that the Empowerment and Poverty Alleviation Program in the former Banyumas Resident area has been carried out, but the absorption of funds in the program is still not optimal. One of the main factors is the lack of knowledge of the local apparatus in preparing the budget draft, lack of digging Asset Based Communities from the village so that women's empowerment programs experience banality, the target funds that should be used optimally are very slow, not on target. The findings of this study, with the empowerment of women through a productive economy through groups in villages more benefits for families, members can obtain and meet their living needs quickly with the management of funds in their community groups such as KUB (joint business group) Berkah Jaya and also the Inyong Garbage Bank, The government needs to reactualize the empowerment program to the community not only through the top down system but what is needed is bottom up so that the needs of local wisdom from each group in the village can be achieved properly. Keyword:Empowerment, Women, Economy, Family

Views of The Assembly and “Shighat” On The Contract and Their Relevance to Contemporary Economic Dynamics Nizar, Firman; Triana, Nita
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol. 9 No. 1 (2024): Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v9i1.4725

Purpose – The problem in Islam is that economic activity is closely related to contracts. Ijab and Qabul are the essence of the contract, namely the will of the offeror and the will of the recipient of the consent.Method – This relates to research that explains the concepts of assembly and sighat views in contracts and their relevance to contemporary economic dynamics.Result – The results of this research show that the majlis and sighat in the contract have several meanings according to the views of four madzhab scholars, some of whom argue that ittihad al-majlis does not have to be united in one place, but rather the ijab and kabul are in one place, meaning the person who will do the ijab and the kabul does not have to be in one place and neither do the witnesses.

Alternative Dispute Resolution in Marine Pollution: Advancing Ecological Justice through the Polluter Pays Principle Triana, Nita; Turistiati, Ade Tuti; Monk, Lincoln James Faikar
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 7 Issue 1 (2024) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v7i1.10047

This study seeks to elucidate the challenges associated with compensation in marine pollution disputes through the lens of the Alternative Dispute Resolution (ADR) model. Governed by UUPPLH Number 32 of 2009, polluters are mandated to provide compensation for both affected parties and environmental restoration. However, the implementation of the ADR model in practice has seen polluters compensating only the affected communities, notably fishermen. This research endeavors to develop an ADR legal framework that encapsulates ecological justice, ensuring fairness for both society and the environment. The methodology employed in this study is non-doctrinal legal research, which involves analyzing legal phenomena within their social and cultural context. Findings from this research indicate that pollution disputes in the waters in Cilacap were resolved using the ADR model, with a disproportionate focus on compensating fishing communities. This results in environmental damage due to minimal environmental ADR legal framework grounded in the Polluter Pays principle. Such a framework should encompass legal provisions for environmental prevention, mitigation, and restoration. From a structural perspective, it is imperative to foster integration and connectivity between the community and ministries responsible for addressing marine environmental pollution, to facilitate effective environmental mitigation and restoration efforts. Additionally, in the realm of legal culture, there is a crucial need to cultivate legal awareness among the public regarding environmental conservation and management. This awareness should permeate all levels of society, including business entities, legislative bodies, the government, and law enforcement agencies. A robust legal system is essential for making ADR an equitable mechanism for resolving disputes, benefiting both victims of pollution and the environment.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search