Articles
<![CDATA[Law Enforcement Against Hate Speech Perpetrators on Social Media in Legal History and Criminal Law Reform ]]>
<![CDATA[Simaremare, Simon]]>;
<![CDATA[Sudjiarto, Tatok]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L]]>
<![CDATA[ Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Cattleya Darmaya Fortuna ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54209/judge.v5i02.797
<![CDATA[The aim of this writing is to map out appropriate punishments for the actions of perpetrators involved in hate speech on social media. Every act of hate speech needs to be given the correct article and not equate it with the perpetrator's actions through various media to carry out hate speech. The research method used is Normative legal research methods are assisted by secondary data such as theories, ideas, standards and court decisions about how important it is to change criminal law regarding hate speech on social media to achieve the desired goals. The results of the research show that there is a need for political restoration of criminal law and legal reform in the interpretation of each article and paragraph, so that it is prepared based on the case and not mixed up in giving punishment. The law is good, the people are good. On the other hand, the law is a mess, so the people are also a mess.]]>
<![CDATA[Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Listiyanto, Apri]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L]]>;
<![CDATA[Siregar, Rospita Adelina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5461
<![CDATA[Diaturnya pidana kerja sosial menunjukan adanya alternatif penghukuman di luar pemenjaraan yang saat ini merupakan bentuk penghukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim sebagai pelaksanaan pemidanaan. Hukuman penjara menjadi salah satu sebab terjadinya over kapasitas yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berusaha menjawab konsep, implementasi dan tantangan, serta upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial, sehingga diharapkan akan manambah khasanah pengetahuan terkait pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ada dapat ditemukan bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk hukuman yang mewajibkan terpidana dengan hukum berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pidana kerja sosial akan menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru ]]>
<![CDATA[Fajriansyah, Agung]]>;
<![CDATA[Siregar, Rospita Adelina]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5462
<![CDATA[Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik ]]>
<![CDATA[Manse, Yemima Reina]]>;
<![CDATA[Siregar, Rospita Adelina]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5771
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan tindakan di luar standar profesi yang berakibat merugikan pasien. Objek penelitian ini adalah praktik malpraktik oleh tenaga medis yang menimbulkan akibat hukum pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya unsur kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien. Unsur kesalahan harus dibuktikan secara cermat dengan memperhatikan standar profesi, keterkaitan antara tindakan medis dan akibatnya, serta pendapat ahli medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua kesalahan medis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena penerapan hukum pidana terhadap tenaga medis harus dilakukan secara selektif dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan terhadap praktik medis yang bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai ]]>
<![CDATA[Colly Lelang, Deny Ch.]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>;
<![CDATA[Sudjiarto, Tatok]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa di Kabupaten Manggarai, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Polres Manggarai ditantang untuk menyelesaikan semua laporan tentang korupsi dana desa ini agar kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu Polres Manggarai. Adapun sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden seperti penyidik Polres Manggarai melalui wawancara, pengumpulan dokumentasi an observasi penanganan dan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di kabupaten manggarai yaitu korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa. Kerugian tersebut diantaranya terdiri atas beberapa hal. Pertama, melanggengkan kemiskinan di desa. Bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk desa masih dalam kondisi miskin. Kinerja dari kepolisian Resort Manggarai patut di apresiasi karena dengan adanya aparatur Negara ini segala tindak kejahatan dapat diatasi walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kasus seperti ini dapat diatasi dan di berantas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efesien. Efektif dan efesien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.]]>
<![CDATA[UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ]]>
<![CDATA[Hadiwiyoso, Septyo]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>;
<![CDATA[Sudjiarto, Tatok]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam milik negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menilai prospek pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, serta mengidentifikasi potensi masalah selama implementasinya yang saat ini kurang mendapatkan perhatian. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan bahan pustaka dan peraturan hukum terkait. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan perundang- undangan dan analisis untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Hasil daripada penelitian ini ada dua kesimpulan, yaitu: 1) Diperlukan strategi sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam dimana terdapat tumpang tindih antara peraturan-peraturan dan kewenangan instansi, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.; dan 2) Langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menanggulangi korupsi di sektor pertambangan dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SETELAH PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ikhlas, Ikhlas]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>;
<![CDATA[Sudjiarto, Tatok]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui cara perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Metro Tangerang.; 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual.; 3) Memahami proses perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual anak. Aspek praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi kasus Putusan Nomor 1409/Pid.S us/2021/PN.Tng). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Statute dan Conseptual. Hasil penelitian menekankan pentingnya menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, penelitian mengungkap kesulitan dalam menemukan identitas positif akibat kurangnya privasi, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan kehilangan otonomi, sehingga mencapai identitas diri yang positif menjadi lebih sulit.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL ]]>
<![CDATA[Alwer, Fransisco F]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>;
<![CDATA[Sitanggang, Djernih]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus pada pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan informasi latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efek dan konsekuensi penggunaan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?; dan Bagaimana hubungan antara pemanfaatan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana tersebut dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status JC dalam kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak selalu sesuai dengan hukum, terutama karena kurangnya aturan yang jelas mengenai syarat-syarat seseorang menjadi JC. Selain itu, penggunaan SEMA No 4 Tahun 2011 untuk kasus umum tidak selalu sesuai karena SEMA tersebut lebih cocok untuk kejahatan terorganisir atau tertentu, dan belum ada panduan yang memadai untuk menerapkannya dalam kasus umum]]>
<![CDATA[Legal Protection for Fixed-Term Employment Contract Patterns based on Law No. 6 of 2023 on The Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation ]]>
<![CDATA[Mario, Heru]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i4.39986
<![CDATA[Legal Protection for Fixed-Term Employment Contract Patterns based on the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law is an interesting topic to study to provide the public with information regarding Fixed-Term Employment Contracts. This is because the sector of Fixed-Term Employment Contracts plays a very important role for workers in determining their welfare. The research method used is qualitative, with secondary legal sources utilizing normative and empirical legal research. The data obtained from the research show that both the government and society play a crucial role in shaping and supervising labor law policies. Legal protection for workers in Fixed-Term Employment Contracts must be fair and balanced between Fixed-Term and Permanent Employment Contract Workers. However, in the government's efforts to protect the workforce, there are still obstacles. It can be concluded that the regulation of Fixed-Term Employment Contracts in various laws and regulations reflects the government's ability to protect its people. These regulations must continuously be improved in accordance with the changing times, and oversight from the public is necessary as a control function to ensure that the latest regulations aim for the welfare of the people.]]>
<![CDATA[Sentencing in Narcotics Criminal Offenses from the Perspective of Certainty and Justice ]]>
<![CDATA[Laia, Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L.]]>
<![CDATA[ JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v11i4.39987
<![CDATA[This study investigates the sentencing practices in narcotics criminal cases, focusing on whether they align with the principles of legal certainty and justice. The central aim is to examine whether judges' rulings in such cases uphold the legal norms established in existing legislation, particularly in relation to mandatory minimum sentences and the cumulative imposition of penalties, such as imprisonment and fines. The research employs a normative or doctrinal legal method, analyzing legal statutes, court decisions, and legal commentaries related to narcotics offenses. By scrutinizing the sentencing framework, the study seeks to understand how legal norms influence judicial discretion and the extent to which sentencing practices maintain consistency with established laws. A key focus is on the potential discrepancies between in abstracto (legislation) and in concreto (court rulings), particularly when judges deviate from the minimum sentencing guidelines. This research is significant as it explores the balance between strict legal enforcement and the need for justice that considers the circumstances of each case. The findings are expected to contribute to ongoing discussions on legal reform, helping to develop a sentencing system that is both fair and consistent, ensuring that legal certainty and justice are upheld in narcotics-related offenses.]]>
